Kategori:Hukum internasional

H

• Hukum adat‎ (20 H)
• Hukum perang‎ (19 H)
• Hukum perdata internasional‎ (5 H)

I

• Instrumen hak asasi manusia‎ (35 H)
• Instrumen hukum kemanusiaan internasional‎ (11 H)

K

• Kedaulatan‎ (3 K, 9 H)
• Hukum kriminal internasional‎ (2 K, 5 H)

L

• Hukum laut‎ (3 K, 18 H)

P

• Pengontrolan senjata‎ (3 K, 6 H)
• Perdagangan internasional‎ (10 K, 59 H)

R

• Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa‎ (2 K, 1 H)

T

• Traktat‎ (8 K, 54 H)

• Hukum internasional

*

• Hukum internasional umum

A

• Actio popularis
• Antarbangsa
• Asas kehati-hatian
• Aut dedere aut judicare

B

• Badan traktat Perserikatan Bangsa-Bangsa

C

• Clausula rebus sic stantibus
• Codex Alimentarius

D

• De jure belli ac pacis
• Debellatio
• Deportasi
• Detensi imigrasi

E

• Ekstradisi
• Ekstrateritorialitas
• Erga omnes
• Ex aequo et bono
• Ex injuria jus non oritur

H

• Hak asasi manusia
• Hak menentukan nasib sendiri
• Pengakuan diplomatik
• Hukum ekonomi internasional
• Hukum kemanusiaan internasional

I

• Impunitas
• Institut de droit international
• Institut Hukum Internasional Amerika
• Instrumen hak asasi manusia internasional
• Dewan Peralihan Nasional
• Kejahatan perang
• Masyarakat internasional
• Intervensi kemanusiaan

J

• Jus cogens
• Jus gentium

K

• Kebebasan laut
• Keberatan yang terus-menerus
• Kebiasaan internasional
• Kedaulatan
• Kekayaan budaya
• Kekebalan diplomatik
• Komisi Hukum Internasional
• Konferensi penandatangan
• Konferensi Samudra Arktika

L

• Legalisme agresif
• Legality of the Threat of Use of Nuclear Weapons

M

• Mahkamah Arbitrase Antarabangsa
• Mahkamah Internasional
• Mahkamah Tetap Internasional
• Mare Clausum
• Monisme dan dualisme dalam hukum internasional

N

• Negara asal
• Negara berdaulat
• Negara kepulauan
• Negara pelindung
• Negara pulau
• Non liquet
• Non-kombatan
• Non-refoulement
• Nonintervensionisme

O

• Operasi ekstrateritorial
• Opinio juris sive necessitatis
• Orang-orang yang dilindungi
• Organisasi antarpemerintah

P

• Pacta sunt servanda
• Par in parem non habet imperium
• Pemerintahan dunia
• Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Wilayah Yugoslavia
• Penyelesaian sengketa investor-negara
• Penyiksaan dalam hukum internasional
• Peraturan Kesehatan Internasional
• Peraturan perang Islam
• Perbatasan terbuka
• Perdamaian Bersama
• Perjanjian multilateral
• Perjanjian plurilateral
• Persetujuan damai
• Persyaratan
• Polisi global
• Positivisme hukum
• Proto-negara
• Protokol Palermo

R

• Res nullius

S

• Soft law
• Sumber hukum internasional
• Surat Kuasa Penuh
• Suzerenitas

T

• Teori hukum internasional
• Terra nullius
• Traktat
• Travaux préparatoires

W

• Wilayah informasi penerbangan

Y

• Yurisdiksi universal