Sidang pendakwaan kedua terhadap Donald Trump

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Sidang pendakwaan kedua terhadap Donald Trump
Presiden pro tempore Patrick Leahy memimpin sidang pendakwaan kedua Donald Trump.
TermohonDonald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat
Pemohon
Tanggal9 Februari 2021 – 13 Februari 2021
(4 hari)
Tuduhan
PemicuPerilaku Trump sebelum dan selama penyerbuan Gedung Kapitol 2021; Panggilan telepon Trump–Raffensperger
Penyerbuan
Gedung Kapitol 2021
Para pengunjuk rasa berkumpul di luar Kapitol pada 6 Januari 2021
Garis waktu peristiwa
Latar belakang
Pemilihan umum presiden 2020
dan penyebab lainnya
Kelompok dan orang terkait
Peserta
Daftar
Tanggapan penegakan hukum
Setelahnya
Pelantikan Biden
Investigasi dan dakwaan
Tindakan perusahaan
Tanggapan
Pemakzulan

Pengadilan pendakwaan kedua terhadap Donald Trump, presiden Amerika Serikat ke-45, dimulai pada 9 Februari 2021, dan diakhiri dengan pembebasannya pada 13 Februari. Trump telah didakwa untuk kedua kalinya oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 13 Januari 2021. Dewan mengadopsi satu pasal pendakwaan melawan Trump: hasutan pemberontakan. Dia adalah satu-satunya presiden Amerika Serikat dan hanya pejabat federal yang didakwa dua kali dan dibebaskan untuk kedua kalinya. Dia didakwa oleh DPR tujuh hari sebelum berakhirnya masa jabatannya dan pelantikan Joe Biden. Karena dia meninggalkan kantor sebelum persidangan, ini adalah persidangan pendakwaan pertama mantan presiden.[1] Pasal pendakwaan membahas upaya untuk membatalkan hasil pemilihan umum presiden 2020 (termasuk klaimnya tentang penipuan pemilu dan upayanya untuk menekan pejabat pemilu di Georgia) dan menyatakan bahwa Trump menghasut serangan di Kapitol di Washington, D.C., sementara Kongres diadakan sidang untuk menghitung suara pemilihan dan menyatakan kemenangan Joe Biden dan Kamala Harris.[2]

Pada awal persidangan, Senator Rand Paul memaksakan pemungutan suara untuk menolak dakwaan pendakwaan dengan alasan bahwa tidak konstitusional mengadili mantan presiden, dengan alasan bahwa pendakwaan hanya berlaku untuk pejabat federal saat ini dan bahwa hukuman pemecatan dari jabatan (pemakzulan) dapat diperdebatkan dalam situasi tersebut. Pendukung melanjutkan persidangan berpendapat bahwa Konstitusi juga mengizinkan diskualifikasi dari memegang jabatan di masa depan, yang diminta DPR dalam pasal pendakwaannya. Mosi itu dikalahkan dalam 55-45 suara, dengan semua Demokrat, baik independen, dan lima Partai Republik (Susan Collins dari Maine, Lisa Murkowski dari Alaska, Mitt Romney dari Utah, Ben Sasse dari Nebraska, dan Pat Toomey dari Pennsylvania) pemungutan suara menentang mosi.[3][4] Ini adalah pertama kalinya seorang mantan presiden diadili, dan baru kedua kalinya Senat mengadili seseorang yang telah meninggalkan jabatannya, setelah Menteri Perang William W. Belknap pada tahun 1876. Jamie Raskin diadili manajer pendakwaan utama dan penulis utama – bersama dengan Perwakilan David Cicilline dan Perwakilan Ted Lieu – artikel pendakwaan, yang menuduh Trump menghasut pemberontakan dengan memicu serangan Kapitol. Joaquin Castro, Eric Swalwell, Madeleine Dean, dan Stacey Plaskett juga membantu menyampaikan argumen lisan untuk keyakinan.

Pembelaan Trump dipimpin oleh Michael van der Veen, pengacara cedera pribadi dari Philadelphia, bersama dengan David Schoen dan Bruce Castor. Gaya dan substansi Van der Veen selama persidangan menarik ejekan dan kritik dari banyak orang, dengan terengah-engah dan tawa di Senat ketika dia menyatakan bahwa dia akan berusaha untuk menggulingkan setidaknya 100 orang di kantornya di Philadelphia, termasuk Pembicara Dewan Perwakilan Rakyat Nancy Pelosi dan Wakil Presiden Kamala Harris.[5][6] Trump awalnya menyewa Butch Bowers dan Deborah Barbier untuk mewakilinya, tetapi mereka berhenti bersama dengan tiga pengacara lainnya setelah "mantan presiden ingin pengacara yang mewakilinya untuk fokus pada tuduhan penipuan pemilu massal" dan klaim palsunya bahwa "pemilihan dicuri darinya."[7]

Pada akhir persidangan, Senat memberikan suara 57-43 untuk menghukum Trump karena menghasut pemberontakan, kurang 10 suara dari mayoritas dua pertiga yang disyaratkan oleh Konstitusi, dan karena itu Trump dibebaskan. Tujuh senator Republik bergabung dengan semua senator Demokrat dan independen dalam pemungutan suara untuk menghukum Trump, pemungutan suara bipartisan terbesar untuk vonis pendakwaan presiden AS atau mantan presiden AS.[8][9] Setelah pemungutan suara untuk pembebasan, Mitch McConnell mengatakan tidak diragukan bahwa Trump secara praktis dan moral bertanggung jawab untuk menghasut peristiwa di Capitol tetapi dia memilih menentang hukuman karena interpretasinya terhadap Konstitusi Amerika Serikat.[10]

Latar belakang[sunting | sunting sumber]

Informasi lebih lanjut: Pendakwaan di Amerika Serikat dan Pendakwaan presiden Amerika Serikat

Di bawah Konstitusi Amerika Serikat, DPR memiliki satu-satunya kekuatan pendakwaan (Pasal I, Bagian 2, Klausul 5), dan setelah tindakan itu diambil, Senat memiliki "Satu-satunya Kekuatan untuk mengadili semua Pendakwaan" (Pasal I, Pasal 3, Klausul 6). Trump adalah presiden AS ketiga yang menghadapi sidang pendakwaan Senat, setelah Andrew Johnson dan Bill Clinton.[11] Trump adalah satu-satunya pejabat federal yang didakwa dua kali.[12]

Prosedur persidangan pendakwaan Senat ditetapkan berdasarkan aturan yang diadopsi pada tahun 1986,[13][14] meskipun aturan khusus diadopsi untuk setiap persidangan, dengan pemimpin mayoritas Senat menjalankan kekuasaan yang cukup besar dalam menetapkan prosedur.[14]

Pendakwaan DPR[sunting | sunting sumber]

Lihat pula: Pendakwaan kedua Donald Trump
Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Pada 11 Januari 2021, Perwakilan David Cicilline, Jamie Raskin, dan Ted Lieu memperkenalkan artikel pendakwaan terhadap Trump, menuduhnya dengan "hasutan pemberontakan" dalam mendesak para pendukungnya untuk berbaris di gedung Capitol. Artikel tersebut menyatakan bahwa Trump telah melakukan kejahatan berat dan pelanggaran ringan dengan membuat beberapa pernyataan yang "mendorong – dan dapat diduga mengakibatkan – tindakan tanpa hukum" yang mengganggu tugas konstitusional Kongres untuk mengesahkan pemilu. Dikatakan dia telah "mengancam integritas sistem demokrasi, mengganggu transisi kekuasaan secara damai, dan membahayakan cabang Pemerintah yang setara" dengan cara yang menjadikannya "ancaman bagi keamanan nasional, demokrasi, dan Konstitusi".[15][16] Sebanyak 218 dari 222 DPR Demokrat turut mensponsori pasal pendakwaan, memastikan pengesahannya.[17]

DPR meloloskan pasal pendakwaan pada 13 Januari 2021, dengan suara 232-197. Semua 222 Demokrat memilih untuk mendakwa, bergabung dengan 10 Republikan (termasuk ketua Konferensi DPR Partai Republik Liz Cheney). Empat Partai Republik tidak memilih, dan 197 Partai Republik lainnya memilih tidak.[18][19]

Penundaan dan perencanaan pengadilan[sunting | sunting sumber]

Pada hari-hari setelah pendakwaan kedua Trump, Pemimpin Mayoritas Senat Mitch McConnell (R-KY) berpendapat bahwa, karena Senat berada di sesi pro forma hingga 19 Januari, ia tidak dapat menjalankan bisnis apa pun tanpa persetujuan bulat dari anggotanya. Menurut aturan Senat, begitu pasal pendakwaan diajukan ke Senat, sidang Senat harus dimulai keesokan harinya. Seandainya pasal pendakwaan segera dikirim ke Senat, persidangan Trump akan dimulai pada Hari Pelantikan, setelah Joe Biden dilantik.[20][21]

Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer (D-NY) meminta McConnell untuk membawa Senat kembali ke sesi segera setelah DPR mengirimkan pasal pendakwaan, dan juga untuk memajukan proses konfirmasi calon kabinet Biden sehingga tim administrasi yang masuk sudah siap pada hari pertama.[22] Beberapa, termasuk House Majority Whip Jim Clyburn (D-SC), awalnya menyarankan agar DPR mengirimkan pasal pendakwaan kepada Senat di kemudian hari (mungkin setelah 100 hari pertama Biden sebagai presiden), memberikan Senat waktu untuk mempertimbangkan program legislatif Biden dan mengonfirmasi calon-calonnya.[21][23][24] Namun, DPR Demokrat menentang penundaan, menyatakan bahwa Trump tetap berbahaya saat dia menjabat, dan Pemimpin Mayoritas DPR Steny Hoyer (D-MD) mengatakan pada 14 Januari bahwa pasal pendakwaan akan dikirimkan kepada Senat tanpa penundaan.[23]

Setelah DPR mendakwa Trump, Presiden terpilih Biden menyatakan, "Saya berharap kepemimpinan Senat akan menemukan cara untuk menangani tanggung jawab konstitusional mereka dalam pendakwaan sambil juga mengerjakan urusan mendesak lainnya di negara ini."[23] Biden mengatakan prioritasnya adalah memberlakukan RUU stimulus baru dan membangun kembali ekonomi.[25] Dia berdiskusi dengan McConnell kemungkinan "membagi dua" kalender Senat, memungkinkan persidangan untuk melanjutkan sementara juga memungkinkan urusan lain (seperti nominasi dan undang-undang) untuk bergerak maju tanpa penundaan.[23] Di bawah rencana ini, Senat dapat membagi hari-harinya antara persidangan dan urusan lain, daripada menghabiskan seluruh waktunya untuk persidangan.[25][26] Mantan Anggota Parlemen Senat Alan Frumin mengatakan bahwa aturan Senat akan mengizinkan kursus semacam itu.[23] McConnell memberi tahu Biden bahwa dia akan berkonsultasi dengan anggota parlemen Senat.[27] Schumer, yang akan menggantikan McConnell sebagai pemimpin mayoritas Senat, mengatakan bahwa sidang Senat dapat segera dimulai.[23]

Profesor hukum Ronald Krotoszynski menulis bahwa Senat dapat mempercepat proses pendakwaan (menyelesaikan proses dalam beberapa hari, bukan beberapa minggu) melalui proses yang mirip dengan ringkasan penilaian perdata. Ini akan diizinkan di bawah Konstitusi, yang menetapkan bahwa Senat harus "mencoba" pasal-pasal pendakwaan dan memilih untuk menghukum (menghapus) dengan mayoritas dua pertiga, tetapi memungkinkan Senat untuk menetapkan aturan atau prosedur persidangannya sendiri, sebagaimana ditegaskan kembali oleh Mahkamah Agung AS dalam Nixon v. Amerika Serikat (1993).[28]

Pada 22 Januari 2021, diumumkan bahwa Ketua DPR Nancy Pelosi akan mentransfer pasal pendakwaan kepada Senat pada 25 Januari, dengan sidang Senat diharapkan dilaksanakan pada minggu tanggal 8 Februari.[29]

Sidang pendakwaan mantan presiden[sunting | sunting sumber]

Laporan Layanan Riset Kongres menyimpulkan "bahwa sementara masalah ini terbuka untuk diperdebatkan, bobot otoritas ilmiah setuju bahwa mantan pejabat dapat didakwa dan diadili."[4] Menjelang persidangan, 150 kasus hukum sarjana dari seluruh spektrum politik menerbitkan surat yang menegaskan "bahwa Konstitusi mengizinkan pendakwaan, keyakinan, dan diskualifikasi mantan perwira, termasuk presiden."[30] Profesor hukum Laurence H. Tribe dan Stephen I. Vladeck berpendapat bahwa karena pemecatan dari jabatan (pemakzulan) hanyalah salah satu dari dua kemungkinan konsekuensi dari suatu hukuman (yang lainnya adalah diskualifikasi dari memegang jabatan publik), tujuan dari persidangan tidak dibatalkan jika orang yang didakwa tidak lagi memegang jabatan publik.[31][32] Gregg Nunziata, mantan pengacara Partai Republik untuk Komite Kehakiman Senat, juga mencatat bahwa karena kekuatan pendakwaan mencakup kekuatan untuk mendiskualifikasi orang tersebut dari kantor federal seumur hidup, memungkinkan pemegang jabatan untuk menghindari ini dengan mengundurkan diri akan membuat "hukuman penting ini... suatu kehampaan."[33] Pengacara konservatif terkemuka Charles J. Cooper setuju, menulis di Wall Street Journal akhir pekan sebelum persidangan bahwa tidak ada larangan Konstitusi terhadap persidangan pascapresiden.[34][35] Profesor hukum konstitusional Cardozo School of Law Kate Shaw berpendapat bahwa "penyusunan sejarah, praktik pendakwaan, dan desain konstitusional dasar semuanya jelas mendukung konstitusionalitas dari mengadili seorang mantan presiden."[33] Sarjana hukum Brian C. Kalt, yang telah menerbitkan penelitian tentang pendakwaan terlambat, menyatakan, "Dalam banyak kasus, DPR dan Senat telah berjalan seolah-olah mereka dapat mendakwa dan mengadili orang-orang yang telah meninggalkan jabatannya, dan dalam satu kasus Senat mengambil suara khusus untuk efek itu."[33]

Ada preseden untuk mendakwa dan mengadili pejabat federal yang telah meninggalkan jabatannya ("pendakwaan terlambat").[33] Pada tahun 1797, DPR mendakwa Senator William Blount karena konspirasi. Senat mengadilinya, meskipun sudah diusir dia.[33] Pada tahun 1876, Sekretaris Perang William W. Belknap mengundurkan diri beberapa jam sebelum DPR memberikan suara untuk pendakwaannya atas tuduhan yang berkaitan dengan perannya dalam skandal pos perdagangan, dan Senat melanjutkan untuk mengadakan persidangan, yang diputuskan oleh suara 37-29 bahwa itu memiliki yurisdiksi setelah tantangan oleh pengacara Belknap.[36][37][38]

Sebelum persidangan dimulai, sebagian besar anggota Partai Republik di Senat berpendapat bahwa Senat tidak memiliki otoritas konstitusional untuk melakukan persidangan pendakwaan mantan presiden.[4] Argumentasi ini juga dikemukakan oleh mantan hakim banding federal J. Michael Luttig,[39] serta salah satu pengacara Trump di persidangan pendakwaan pertama, Harvard Law School profesor emeritus Alan Dershowitz,[40] dan profesor hukum Jonathan Turley, yang bersaksi mendukung Trump di persidangan pertamanya.[4]

Rujukan[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Fandos, Nicholas (8 Januari 2021). "How to Impeach a President in 12 Days: Here's What It Would Take". New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 Januari 2021. Diakses tanggal 11 Januari 2021. 
  2. ^ Fandos, Nicholas (13 Januari 2021). "Trump Impeached for Inciting Insurrection". New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 Januari 2021. Diakses tanggal 14 Januari 2021. 
  3. ^ Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama Fandos
  4. ^ a b c d Hughes, Siobhan; Wise, Lindsay (26 Januari 2021). "Most Republican Senators Reject Constitutionality of Trump Impeachment". Wall Street Journal. 
  5. ^ "Senate laughs during Trump lawyer's speech". CNN. Diarsipkan dari versi asli tanggal February 14, 2021. Diakses tanggal February 13, 2021. 
  6. ^ "Senate Erupts In Laughter After Trump Lawyer Says Impeachment Depositions Need To Happen 'In Person In His Office In Philadelphia". The Hill. Diarsipkan dari versi asli tanggal February 14, 2021. Diakses tanggal February 13, 2021. 
  7. ^ O'Connell, Oliver (January 31, 2021). "Trump impeachment lawyers quit after he 'demanded they repeat election fraud claims'". The Independent. Diarsipkan dari versi asli tanggal February 8, 2021. Diakses tanggal February 14, 2021. 
  8. ^ Fandos, Nicholas (February 13, 2021). "Trump Acquitted of Inciting Insurrection, Even as Bipartisan Majority Votes 'Guilty'". New York Times. 
  9. ^ "Donald Trump impeachment trial: Ex-president acquitted of inciting insurrection". BBC News. Diarsipkan dari versi asli tanggal February 14, 2021. Diakses tanggal February 14, 2021. 
  10. ^ Sprunt, Barbara (2021-02-13). "After Voting To Acquit, McConnell Torches Trump As Responsible For Riot". NPR (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-01-08. 
  11. ^ Roos, Dave. "What Happens After Impeachment". History. Diarsipkan dari versi asli tanggal December 19, 2019. Diakses tanggal December 20, 2019. 
  12. ^ Chafetz, Josh (January 14, 2021). "Trump's second impeachment makes constitutional sense. Senate conviction must follow". Think. NBC News. making Trump the first American federal officeholder of any sort to be impeached twice 
  13. ^ "Rules of Procedure and Practice in the Senate When Sitting on Impeachment Trials" (PDF). U.S. Government Publishing Office. hlm. 223. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal December 15, 2019. Diakses tanggal January 3, 2020. 
  14. ^ a b Blakemore, Erin (January 13, 2021). "In a historic first, a U.S. president has been impeached twice. Here's what happens next." National Geographic. 
  15. ^ Moe, Alex; Shabad, Rebecca (January 11, 2021). "'He threatened the integrity of the democratic system': House introduces one article of impeachment against Trump". NBC News. Diarsipkan dari versi asli tanggal January 13, 2021. Diakses tanggal January 11, 2021. 
  16. ^ "Read the House article of impeachment against President Trump". Los Angeles Times. January 11, 2021. Diarsipkan dari versi asli tanggal January 11, 2021. Diakses tanggal January 11, 2021. 
  17. ^ Cheney, Kyle (January 11, 2021). "House to vote Wednesday as Pelosi gets the votes to impeach Trump". Politico. Diarsipkan dari versi asli tanggal January 13, 2021. Diakses tanggal January 14, 2021. 
  18. ^ Washington, U.S. Capitol Room H154 (January 13, 2021). "Roll Call 17, Bill Number: H. Res. 24, 117th Congress, 1st Session". Office of the Clerk, U.S. House of Representatives (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal January 13, 2021. Diakses tanggal January 13, 2021. 
  19. ^ Staff and agency (January 13, 2021). "The 10 Republicans who voted to impeach Donald Trump". The Guardian. 
  20. ^ Conley-Kendzior, Lisa (January 8, 2021). "McConnell circulates procedures for second Senate impeachment trial of Trump". The Hill (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal January 9, 2021. Diakses tanggal January 9, 2021. 
  21. ^ a b Mascaro, Lisa; Jalonick, Mary Clare (January 14, 2021). "Trump impeachment trial could begin on Inauguration Day". Associated Press. Diarsipkan dari versi asli tanggal January 16, 2021. Diakses tanggal January 14, 2021. 
  22. ^ Levine, Marianne (January 12, 2021). "Schumer pledges to confirm Biden's Cabinet, press for more Covid relief amid impeachment". Politico (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal January 12, 2021. 
  23. ^ a b c d e f Hook, Janet; Haberkorn, Jennifer (January 13, 2021). "House impeaches Trump a second time – with 10 Republicans on board". Los Angeles Times. 
  24. ^ Smith, Allan (January 10, 2021). "Clyburn says Trump impeachment trial could be delayed until after Biden's first 100 days". NBC News (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal January 14, 2021. Diakses tanggal January 14, 2021. 
  25. ^ a b Chalfant, Morgan (January 11, 2021). "Biden hopes Senate can split time on impeachment, his agenda". 
  26. ^ Kim, Seung Min; Linskey, Annie; Dawsey, Josh (January 11, 2021). "House barrels toward impeachment, and Biden scrambles to ensure it doesn't hamper his agenda". Washington Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal February 9, 2021. Diakses tanggal January 12, 2021. 
  27. ^ Edmondson, Catie (January 14, 2021). "Why Remove Trump Now? A Guide to the Second Impeachment of a President". The New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal February 9, 2021. Diakses tanggal January 14, 2021. 
  28. ^ Krotoszynski, Ronald (January 13, 2021). "How the Senate Could Speed Up the Impeachment Trial". Politico Magazine. 
  29. ^ Haberkorn, Jennifer (January 22, 2021). "Impeachment trial of Trump set to begin the week of Feb. 8". Los Angeles Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal February 12, 2021. Diakses tanggal February 12, 2021. 
  30. ^ Bertrand, Natasha (January 21, 2021). "Legal scholars, including at Federalist Society, say Trump can be convicted". Politico. Diarsipkan dari versi asli tanggal February 11, 2021. Diakses tanggal February 12, 2021. 
  31. ^ Vladeck, Stephen I. (January 14, 2021). "Why Trump Can Be Convicted Even as an Ex-President". The New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal February 9, 2021. Diakses tanggal January 14, 2021. 
  32. ^ Tribe, Laurence H. (January 13, 2021). "The Senate can constitutionally hold an impeachment trial after Trump leaves office". The Washington Post. 
  33. ^ a b c d e Stohr, Greg (January 14, 2021). "Trump Impeachment Trial After Term Ends Is Backed by History". Bloomberg. 
  34. ^ Cooper, Chuck (February 7, 2021). "The Constitution Doesn't Bar Trump's Impeachment Trial". The Wall Street Journal (February 7, 2021). Diarsipkan dari versi asli tanggal February 9, 2021. Diakses tanggal February 8, 2021. 
  35. ^ Schmidt, Michael S (February 7, 2021). "Breaking With G.O.P., Top Conservative Lawyer Says Trump Can Stand Trial". The New York Times. Diakses tanggal February 8, 2021. 
  36. ^ Williams, Pete (January 8, 2021). "Can Trump be tried in the Senate on impeachment charges even after he leaves office? Some experts say yes". NBC News. Diarsipkan dari versi asli tanggal January 9, 2021. Diakses tanggal January 9, 2021. 
  37. ^ "Trump impeached after Capitol riot in historic second charge". Associated Press. January 14, 2021. Diarsipkan dari versi asli tanggal January 16, 2021. Diakses tanggal January 14, 2021. While some have questioned impeaching the president so close to the end of his term, there is precedent. In 1876, during the Ulysses Grant administration, War Secretary William Belknap was impeached by the House the day he resigned, and the Senate convened a trial months later. He was acquitted. 
  38. ^ Todd, Chuck; Murray, Mark; Dann, Carrie; Holzberg, Melissa (January 25, 2021). "Meet the other American who was impeached and tried after leaving office". NBC News. Diarsipkan dari versi asli tanggal February 9, 2021. Diakses tanggal January 26, 2021. 
  39. ^ Luttig, J. Michael (January 12, 2021). "Once Trump leaves office, the Senate can't hold an impeachment trial". The Washington Post. 
  40. ^ Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama StrugglestoFind

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Wikiquote memiliki koleksi kutipan yang berkaitan dengan: Sidang pendakwaan kedua terhadap Donald Trump.
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sidang_pendakwaan_kedua_terhadap_Donald_Trump&oldid=25345677"