RTRW Kota Depok

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lompat ke: navigasi, cari
RTRW Kota Depok
Kota di Indonesia
Peta lokasi RTRW Kota Depok
Peta lokasi RTRW Kota Depok
Negara  Indonesia
Provinsi Jawa Barat
Dasar hukum Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000-2010
Peringkat luas [[Daftar kota di Indonesia menurut luas wilayah|]]
 • Peringkat [[Daftar kota di Indonesia menurut jumlah penduduk|]]
 • Peringkat [[Daftar kota di Indonesia menurut kepadatan penduduk|]]

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Depok adalah strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota yang disahkan oleh DPRD Kota Depok melalui Peraturan Daerah.

Rencana tata ruang[sunting | sunting sumber]

Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, maka status Kota Depok berubah menjadi Kota hingga ditetapkannya Hari Jadi Kota Depok pada tanggal 27 April 1999.

Berdasarkan hal tersebut, dirasakan perlu disusun suatu Rencana Tata Ruang Kota yang strategis, guna mewujudkan perencanaan Kota yang terpadu dan terarah. Karena itu perlu dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok yang dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok.

Perihal penyampaian Rancangan Perda Kota Depok tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000-2010, Maka perlu segera dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas dan membuat rancangan rencana tata ruang wilayah kota depok yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah dimaksud adalah Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000-2010.[1][2]

Fungsi dan kedudukan[sunting | sunting sumber]

Agus Sutondo (ketua pansus), Mansuria (wakil ketua) dan Istichori (sekretaris) memimpin rapat Tim Panitia Khusus RTRW Kota Depok 2000-2010 bersama beberapa dinas di lingkungan Pemerintah Kota Depok

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam lingkup Kota Depok.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok atau sering disebut sebagai RTRW Kota Depok 2000-2010 disusun berasaskan pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta mengandung nilai-nilai keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Kedudukan RTRW Kota Depok 2000-2010 di dalam tatanan pembangunan secara keseluruhan merupakan penjabaran dan strategi dari arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kota Depok serta RTRW Kota Depok disusun sebagai alat operasionalisasi dan merupakan acuan kebijaksanaan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Depok, khususnya yang mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.[3]

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok meliputi :

  1. Kebijakan, pendekatan, dan strategi pengembangan tata ruang untuk tercapainya tujuan pemanfaatan ruang yang berkualitas.
  2. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah Kota Depok untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
  3. Struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Kota Depok.
  4. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Depok

Kota Penyangga[sunting | sunting sumber]

Pada dasarnya arahan Kota Depok menjadi Kota Penyangga tetap harus mempertimbangkan semangat otonomi daerah dan kemandirian kota menuju kota yang mampu berkembang mengimbangi fungsi Jabotabek, yaitu dengan fungsinya sebagai Kota Counter Magnet. Keadaan ini diharapkan akan menimbulkan terciptanya ketergantungan yang saling menguntungkan, baik bagi Kota Depok sendiri maupun wilayah sekitarnya.[4]

Ruang lingkup[sunting | sunting sumber]

Ruang lingkup wilayah RTRW Kota Depok adalah Daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup ruang daratan termasuk ruang di dalam bumi serta ruang udara. Serta batas-batas wilayah adalah :

Struktur tata ruang[sunting | sunting sumber]

Struktur tata ruang Kota Depok diwujudkan berdasarkan persebaran penduduk, arahan pengembangan komponen utama pembentuk ruang dan arahan intensitas ruang yang diarahkan untuk membentuk sistem pelayanan dan interaksi sistem kegiatan kota agar dapat berdayaguna.

Konsep struktur ruang Kota Depok 2000-2010 dikembangkan melalui pengenalan potensi pengembangan infrastruktur, perluasan wilayah dan jenis kegiatan yang akan berkembang sesuai dengan fungsi kota yang dituju.[5][6]

Pelayanan kegiatan kota[sunting | sunting sumber]

Berdasarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi, struktur pelayanan Kota Depok diarahkan untuk membentuk satu pusat utama kota/pusat primer dan beberapa sub pusat kota/pusat sekunder, yang diharapkan mampu berkembang secara terintegrasi untuk melayani pelayanan masing-masing. Hal ini mengingat Depok memiliki tiga akses utama yang mempengaruhi orientasi perkembangannya, yaitu Jalan Margonda Raya, Cimanggis, dan Parung.

Struktur pelayanan kegiatan Kota Depok dikembangkan dengan membentuk pusat dan sub pusat kota, yang diharapkan akan berkembang sesuai dengan wilayah pelayanan masing-masing. Pengembangan ini diasumsikan adanya perbaikan dan pembangunan struktur jaringan jalan baru, mengikuti potensi pusat-pusat yang ada dan sekaligus mengembangkan pusat baru dengan skala tidak terlalu besar.

Pusat dan sub adalah Pusat Utama Kota di Jalan Margonda Raya (Kecamatan Pancoran Mas), saat ini berada dalam keadaan berkembang yang melayani hampir seluruh kota.

  • Sub Pusat Cinere, di Cinere (Kecamatan Limo), relatif sudah berkembang dengan melayani masyarakat Cinere dan sekitarnya.
  • Sub Pusat Cisalak, (Kecamatan Sawangan), relatif sedang berkembang namun masih memerlukan penataan kembali yang melayani kegiatan grosir dan eceran.
  • Sub Pusat Citayam, (Kecamatan Pancoran Mas) yang berdekatan dengan Stasiun KRL, kini dalam taraf sedang berkembang yang memiliki kegiatan niaga grosir terbatas dan eceran.
  • Sub Pusat Sawangan, di Rangkapan Jaya Baru dan Sawangan Baru (Kecamatan Sawangan).
  • Sub Pusat Cimanggis, di Jatijajar (Kecamatan Cimanggis).

Penetapan fungsi dan lokasi pusat dan sub pusat kota adalah sebagai berikut :

Pusat Kota : sebagai pusat utama, area yang diarahkan sebagai pusat primer merupakan pengembangan dari pusat kota yang telah ada saat ini. Pusat kegiatan kota ini menjadi konsentrasi wilayah peruntukan fungsi pelayanan skala kota dan wilayah.

Rencana pusat kegiatan kota akan meliputi kecamatan Beji dan Pancoran Mas, dengan arahan pengembangan kegiatan jasa dan perdagangan skala kota dan wilayah, pusat perkantoran serta penempatan fasilitas umum dengan skala pelayanan kota.

Sub Pusat: dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya pemerataan lingkup pelayanan kegiatan kota sebagai antisipasi perkembangan kota yang didorong fakta adanya kebutuhan pelayanan masyarakat di luar wilayah Kota Depok. Sub pusat ini terdiri dari komponen kegiatan yang telah ada maupun yang didorong dengan potensi ruangnya dengan skala pelayanan bagian wilayah kota.

Konsep pengembangan[sunting | sunting sumber]

Pengembangan struktur ruang kota selain berdasarkan adanya potensi kecenderungan (trebd oriented), mengarah pula pada faktor pembentukan struktur ruang yang optimal (target oriented). Konsep struktur tata ruang Kota Depok pada masa datang dikembangkan melalui pengolahan potensi pengembangan infrastruktur, luasan wilayah dan jenis kegiatan yang akan berkembang sesuai dengan fungsi kota.[7]

Berdasarkan pertimbangan pola sebaran kegiatan dan fungsi, secara makro konsep wilayah pengembangan Kota Depok memiliki ciri sebagai berikut :

  1. Wilayah Barat : Fungsi jasa perdagangan/agribnisnis dan pergudangan, wisata, permukiman kepadatan rendah dan tinggi.
  2. Wilayah Tengah : Fungsi pusat perdagangan dan jasa perkantoran, pergudangan, pendidikan, wisata dan permukiman kepadatan sedang dan tinggi.
  3. Wilayah Timur : Fungsi permukiman kepadatan rendah, sedang dan tinggi, perdagangan dan jasa pergudangan, perkantoran, wisata dan industri yang ramah lingkungan.

Rencana jaringan jalan[sunting | sunting sumber]

Jaringan jalan sebagaimana dimaksud meliputi penetapan fungsi jalan dan peningkatan kapasitas serta jaringan jalan. Penetapan fungsi jalan meliputi : jalan tol, jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder. Rencana jaringan jalan dimaksud, di antaranya, rencana ruas Jalan Tol Cinere-Jagorawi, ruas jalan tol Depok-Antasari dan rencana pembangunan jalan baru dari jalan raya bogor-margonda melalui jalur pipa gas (jalanjuanda) serta beberapa jalan arteri primer, jalan arteri sekunder, jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder, begitu juga pembangunan Fly Over jalan Arif Rahman Hakim dan Fly Over jalan Dewi Sartika. [8][9]

Sistem jaringan jalan Kota Depok memang mempunyai pola radial, yang mana jalan utama berfungsi sebagai jalan arteri sekunder yaitu ruas Jalan Tole Iskandar,Jalan Siliwangi, Jalan Dewi Sartika, Jalan Raya Sawangan dan Jalan Raya Parung (arteri primer) menghubungkan antara bagian barat dan timur Kota Depok.

Kemudian, jalan-jalan tersebut disambung dengan ruas-ruas jalan yang menghubungkan antara bagian utara dan selatan Kota Depok yaitu ruas Jalan Raya Bogor (arteri primer), Jalan Margonda (kolektor primer), Jalan Cinere Raya, Jalan Limo Raya, Jalan Raya Meruyung (ketiga ruas jalan tersebut berfungsi sebagai jalan kolektor sekunder), Jalan Keadilan, Jalan Pitara, Jalan Pramuka, Jalan Krukut Raya, Jalan Gandul Raya, Jalan Abdul Wahab, Jalan Tanah Baru dan Jalan Cinangka Raya. ruas-ruas ini merupakan penghubung yang penting antara bagian utara-selatan dan timur-barat Kota Depok.[10]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]