Mulyanto

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Dr. H.
Mulyanto
M.Eng.
Anggota DPR RI
Dapil Banten III
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
Mulai menjabat
1 Oktober 2019
PresidenJoko Widodo
Informasi pribadi
Lahir(1963-05-26)26 Mei 1963
Bendera Indonesia Jakarta
KebangsaanIndonesia
Partai politikContoh Logo Baru PKS.jpg Partai Keadilan Sejahtera
PasanganRitta Purbowati
Alma materUniversitas Indonesia
Tokyo Institute of Technology
ProfesiPolitisi

Dr. H. Mulyanto, M.Eng. (lahir di Jakarta, 26 Mei 1963; umur 57 tahun) adalah salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) periode 2019-2024 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melalui Daerah pemilihan Banten III yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Mulyanto adalah seorang birokrat yang pernah mewujudkan reformasi birokrasi dan menerapkan Wilayah Bebas Korupsi pada instansi yang dipimpinnya.

Kehidupan Pribadi[sunting | sunting sumber]

Masa kecil Mulyanto dihabiskan di Kelurahan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Hidup dalam lingkungan perkampungan kumuh dekat dengan Pasar Timbul. Ia menikah dengan Ritta Purbowati dan dikaruniai tiga orang anak, yakni Haniva Az-Zahra, Asma Jundiyah, dan Muhammad Hisyam.

Pendidikan[sunting | sunting sumber]

Setamat dari SMA Negeri 10 Jakarta, Mulyanto berkuliah mengambil jurusan Matematika dan kemudian melanjutkan ke jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI, tahun 1987. Sebelum lulus sekolah S1, sudah mendapatkan ikatan dinas dengan BATAN sebagai pegawai negeri. Setelah lulus sarjana, Ia mendapatkan beasiswa dari program yang dicanangkan oleh BJ Habibie. Mulyanto melanjutkan studi S2 di Jepang selama 3 tahun di Tokyo Institute of Technology dengan bidang teknik nuklir, dan kembali melanjutkan S3 di Jepang dalam bidang yang sama selama 3 tahun.

Karier Birokrasi[sunting | sunting sumber]

Pulang ke Indonesia dan melanjutkan kerja sebagai peneliti bidang nuklir di BATAN. Kemudian pada tahun 2007 ditarik pindah ke Kementan oleh Menteri Pertanian yang menjabat saat pada Kabinet Indonesia Bersatu 1 yakni Anton Apriyantono. Ia bekerja sebagai staf ahli dalam bidang Sistem Informasi dan Pengawasan. Kemudian naik jabatan di Kementan menjadi Inspektur Jenderal bidang Pengawasan.[1]

Secara intensif dia meningkatkan sistem pengawasan di Departemen Pertanian dengan menerapkan indikator kinerja pengawasan yang makin relevan dan terukur serta menggerakkan program pencegahan korupsi, yang diberi nama program WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi).[2] Melalui program WBK ini, Deptan mendapat dua rekor MURI, yakni pertama sebagai Penyelenggara Pelatihan Wilayah Bebas Korupsi Terbesar yang diikuti oleh sekitar 1.500 orang, dan kedua sebagai Pelopor dalam menyelenggarakan konsep Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pada tahun yang sama KPK memberi penghargaan kepada Deptan berupa Apresiasi KPK 2009 [3] atas inisiatif Deptan mengimplementasikan konsep Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), suatu apresiasi yang setara dengan Apresiasi KPK kepada gerakan masyarakat “cicak dan buaya”. Selain itu, berdasarkan survei KPK, Pada tahun yang sama Deptan mendapat penghargaan KPK sebagai Departemen Paling Berintegritas untuk 2 kategori.[4] Penghargaan KemenPAN sebagai kementerian yang berinisiatif dalam pemberantasan korupsi diberikan kepada Deptan setelah Kemenkeu.[5]

Setelah sukses di Departemen Pertanian, Mulyanto melanjutkan karier birokrasinya di Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) pada tengah tahun 2010 sebagai Sekretaris Kementerian (Sesmen),[6] yang menangani aspek anggaran, perencanaan, SDM, humas, dan supporting system management lainnya.[7] Ia mendorong Kemenristek menjadi lembaga yang reformis dan akuntabel melalui gerakan Reformasi Birokrasi, yang mendapat pengakuan dari Kemenpan&RB.[8] Melalui forum Sesmen-Sestama, ia menggelorakan semangat Reformasi Birokrasi di LPNK (Lembaga Pemerintah non Kementerian) dalam lingkup koordinasi Kemenristek pada masa itu, yakni BPPT, LIPI, BATAN, BAPETEN, LAPAN, BSN, dan BIG.[9] Gerakan agar birokrasi pemerintah lebih melayani, akuntabel, efektif, dan efisien ini didukung oleh seluruh staf dan LPNK. Dengan reward dari pemerintah berupa Tunjangan Kinerja (tukin), Mulyanto mengembangkan 3 parameter penilaian tukin untuk mendorong Reformasi Birokrasi, yakni presensi, kinerja atau capaian prestasi, dan pengawasan, yakni bebas dari korupsi (berbasis temuan inspektur/BPK). Akhir tahun 2012 Mulyanto beralih tugas sebagai Deputi Menteri Bidang Kelembagan Iptek[10] dan kemudian pensiun dini dari PNS pada usia 52 pada tahun 2015.

Karya-karya[sunting | sunting sumber]

Buku[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]