Badan Pengawas Tenaga Nuklir: Perbedaan antara revisi
Baris 21: | Baris 21: | ||
=== 1954 - 1958 === |
=== 1954 - 1958 === |
||
Panitia Negara untuk Penyelidikan Radioaktivite |
'''Panitia Negara untuk Penyelidikan Radioaktivite''' |
||
Pembentukannya dilatarbelakangi oleh adanya percobaan ledakan nuklir pada tahun 1950-an oleh beberapa negara terutama Amerika Serikat di beberapa kawasan Pasifik, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang jatuhnya zat radioaktif di wilayah Indonesia. Tugas dari panitia ini adalah untuk menyelidiki akibat percobaan ledakan nuklir, mengawasi penggunaan tenaga nuklir dan memberikan laporan tahunan kepada pemerintah. |
Pembentukannya dilatarbelakangi oleh adanya percobaan ledakan nuklir pada tahun 1950-an oleh beberapa negara terutama Amerika Serikat di beberapa kawasan Pasifik, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang jatuhnya zat radioaktif di wilayah Indonesia. Tugas dari panitia ini adalah untuk menyelidiki akibat percobaan ledakan nuklir, mengawasi penggunaan tenaga nuklir dan memberikan laporan tahunan kepada pemerintah. |
||
Revisi per 15 Mei 2009 04.53
Badan Pengawas Tenaga Nuklir, disingkat BAPETEN, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan tenaga nuklir.
Tugas Pokok
Tugas Pokok BAPETEN: melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir dengan menyelenggarakan peraturan, perizinan dan inspeksi.
Fungsi
- perumusan kebijaksanaan nasional di bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir;
- penyusunan rencana dan program nasional di bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir;
- pembinaan dan penyusunan peraturan serta pelaksanaan pengkajian keselamatan nuklir, keselamatan radiasi, dan pengamanan bahan nuklir;
- pelaksanaan perizinan dan inspeksi terhadap pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir, instalasi nuklir, fasilitas bahan nuklir, dan sumber radiasi serta pengembangan kesiapsiagaan nuklir;
- pelaksanaan kerjasama dibidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir dengan instansi Pemerintah atau organisasi lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia;
- pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bahan nuklir;
- pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan terhadap upaya yang menyangkut keselamatan dan kesehatan pekerja, anggota masyarakat dan perlindungan terhadap lingkungan hidup;
- pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan BAPETEN;
- pelaksanaan pembinaan administrasi, pengendalian dan pengawasan di lingkungan BAPETEN;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.
Sejarah
1954 - 1958
Panitia Negara untuk Penyelidikan Radioaktivite
Pembentukannya dilatarbelakangi oleh adanya percobaan ledakan nuklir pada tahun 1950-an oleh beberapa negara terutama Amerika Serikat di beberapa kawasan Pasifik, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang jatuhnya zat radioaktif di wilayah Indonesia. Tugas dari panitia ini adalah untuk menyelidiki akibat percobaan ledakan nuklir, mengawasi penggunaan tenaga nuklir dan memberikan laporan tahunan kepada pemerintah.
1958 - 1964
Lembaga Tenaga Atom (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 1958 tentang Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Negara)
Tugas Lembaga Tenaga Atom adalah untuk melaksanakan riset di bidang tenaga nuklir dan mengawasi penggunaan tenaga nuklir di Indonesia.
1964 - 1997
Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) (berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Pokok-Pokok Tenaga Atom) Tugas BATAN adalah untuk melaksanakan riset tenaga nuklir dan mengawasi penggunaan tenaga nuklir di Indonesia.
Fungsi pengawasan penggunaan energi nuklir tersebut dilaksanakan oleh unit yang berada di bawah BATAN, yang terakhir pada Biro Pengawasan Tenaga Atom (BPTA) yang merupakan cikal bakal BAPETEN
1997 - sekarang
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Undang-undang ini mensyaratkan pemisahan fungsi organisasi antara badan pengawas yaitu BAPETEN, dan badan peneliti yaitu BATAN.
Badan Pengawasan Tenaga Nuklir (BAPETEN) memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penggunaan tenaga nuklir, yang meliputi perizinan, inspeksi dan penegakan peraturan.
Kepala BAPETEN
- 1999-2003 Dr. Mohammad Ridwan, M.Sc, APU;
- 2003-2005 Prof. Dr. Azhar Djaloeis;
- 2005-2008 Ir. Sukarman Amidjodjo, APU;
- 2008-sekarang Dr. As Natio Lasman;
Dasar Hukum
- Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran tanggal 10 April 1997(Lembaran Negara Tahun 1997 No. 23,Tambahan Lembaran Negara N0. 3676)
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No.76 Tahun 1998 tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir tanggal 19 Mei 1998
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No.110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas eselon I lembaga Pemerintah Non Departemen
- Keputusan Presiden Republik Indonesia No.5 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Presiden No.110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi dan Tugas eselon I lembaga Pemerintah Non Departemen
Pranala luar
- (Indonesia) Situs resmi : www.bapeten.go.id
- (Indonesia) Situs cadangan : www.bapeten.org