Dedie Abdu Rachim
Dedie Abdu Rachim | |
|---|---|
 | |
| Wali Kota Bogor ke-17 | |
| Mulai menjabat 20 Februari 2025 | |
| Presiden | Prabowo Subianto |
| Gubernur | Dedi Mulyadi |
| Wakil | Jenal Mutaqin |
| Wakil Wali Kota Bogor ke-5 | |
| Masa jabatan 20 April 2019 – 20 April 2024 | |
| Presiden | Joko Widodo |
| Gubernur | Ridwan Kamil Bey Machmudin (Pj.) |
| Wali Kota | Bima Arya Sugiarto |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 6 April 1966 Garut, Jawa Barat, Indonesia |
| Partai politik | PAN (sejak 2024) |
| Afiliasi politik lainnya | Independen (2018–2024) |
| Suami/istri | Sari Deviyanti Andayana |
| Anak | 2 |
| Almamater | |
| Pekerjaan | Purna KPK 2005 - 2018 |
  | |
Dedie Abdu Rachim (lahir 6 April 1966) adalah pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertama yang mengikuti pemilihan kepala daerah dan menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bogor periode 2019 -2024 mendampingi Bima Arya Sugiarto.[1][2] Dedie A. Rachim pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar, Jawa Barat pada tahun 2019 – 2021. Sejak 2024, Dedie merupakan kader PAN.[3]
Riwayat hidup
[sunting | sunting sumber]Kehidupan awal dan pendidikan
[sunting | sunting sumber]Dedie Abdu Rachim merupakan anak dari Djajuli Sadikin.[4]
Dedie A. Rachim menamatkan pendidikan SMA di Sekolah Regina Pacis.[5] Selanjutnya Dedie menyelesaikan kuliahnya di Institut Teknologi Bandung, program studi Product Industrial Design. Ia lalu menyelesaikan pendidikan Magister dari program studi Administrasi/Kebijakan Publik Universitas Indonesia pada tahun 2013.[6]
Karier
[sunting | sunting sumber]Dedie A. Rachim berkarier sebagai karyawan swasta sejak 1996 hingga 2005 di berbagai perusahaan antara lain Astra Mobil, Maha Cipta Indonesia, dan White Space. Setelah itu, ia mengikuti seleksi "Indonesia Memanggil I" dan berhasil lolos menjadi pegawai KPK.[7] Jabatan yang pernah diemban Dedie di KPK di antaranya pelaksana tugas Direktur PP LHKPN (2009 – 2010), pelaksana tugas Direktur Litbang (2012), Direktur Dikyanmas (2009 – 2015), dan Pelaksana Deputi Bidang Pencegahan (Maret –Juni 2015).[6]
Penghargaan
[sunting | sunting sumber]Dedie Rachim memperoleh penghargaan Outstanding Leader in Empowering Communities and SMES pada CNN Indonesia Award 2024. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Abdul Aziz, selaku Direktur Utama Detik Network pada Selasa, 17 September 2024.[8] Pada Oktober 2023, Dedie juga mendapatkan penghargaan atas perannya untuk kategori pemberdayaan dan upaya kemakmuran pembangunan ekonomi melibatkan komunitas dari Universitas Indonesia dalam Alumni Achievement Award ketika menjabat sebagai Wakil Wakil Kota Bogor 2019 – 2014.[8]
Kontroversi
[sunting | sunting sumber]Menutup Proyek Pembangunan Masjid
[sunting | sunting sumber]Pada 17 Juni 2025, Masjid Imam Ahmad bin Hanbal statusnya ditetapkan menjadi Keadaan Konflik Skala Kota oleh Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim[9][10] dan keputusan tersebut diumumkan dalam rapat resmi di Balai Kota Bogor yang tertuang dalam SK Wali Kota No. 100.3.3.3/Kep.192-Huk.HAM/2025. Keputusan ini berlaku selama 90 hari sejak tanggal penetapan dan dapat diperpanjang sesuai perkembangan situasi di lapangan.[10] Keputusan itu menyebabkan penutupan sementara proyek pembangunan masjid yang telah berjalan. Pihak masjid menyatakan penutupan ini berdampak besar bagi jemaah yang sudah terbiasa beribadah di masjid tersebut sejak 2001. Selama ini, MIAH menjadi pusat kegiatan ibadah bagi warga setempat, dan penutupan sementara ini memaksa banyak warga untuk mencari tempat ibadah alternatif.[11]
Keputusan ini menuai kritik tajam dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bogor Raya. Menurut aliansi, penyegelan area pembangunan masjid bertentangan dengan dua putusan sah dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang telah bersifat final dan mengikat: Nomor 150/Pen.Eks/2017/PTUN-BDG dan Nomor 32/Pen.Eks/2018/PTUN-BDG. Mereka menilai kebijakan tersebut reaktif, tidak solutif, dan mencederai supremasi hukum serta hak-hak sipil umat yang dilindungi konstitusi. Pendekatan yang diambil Pemerintah Kota Bogor berbahaya secara politik dan sosial. Mereka menyebut, keputusan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota lebih tunduk pada tekanan politik ketimbang pada hukum yang berlaku. Secara konstitusional, kebijakan tersebut juga melanggar Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa putusan pengadilan merupakan perintah hukum yang wajib dipatuhi oleh semua pihak, termasuk pemerintah daerah.[9]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ↑ antaranews.com (2024-04-20). "Bima Arya dukung Dedie Rachim jadi Wali Kota Bogor". Antara News. Diakses tanggal 2024-08-18.
- ↑ developer, medcom id (2018-02-27). "Dari KPK, Siap Mengabdi untuk Warga Kota Bogor". medcom.id. Diakses tanggal 2024-08-18.
- ↑ Sinaga, Rani (4 Februari 2024). "Dedie A Rachim Resmi Jadi Kader PAN, Langsung Dapat Rekomendasi Calon Wali Kota Bogor". Radar Bogor. Diakses tanggal 1 Agustus 2024.
- ↑ Kabarindoraya.com (2025-07-20). "Walikota Bogor H Dedie A Rachim Dapat Anugrah Putra Nagari *NANGKAYO* Award'2025". Kabarindoraya.com. Diakses tanggal 2025-09-29.
- ↑ Agency, ANTARA News. "Dedie Rachim minta tiga "magic word" dari SMA Regina Pacis jadi karakter muda". ANTARA News Megapolitan. Diakses tanggal 2024-08-18.
- 1 2 "Pemerintah Kota Bogor". kotabogor.go.id. Diakses tanggal 2024-08-18.
- ↑ Fatmawati, Nur Indah. "Profil Direktur KPK Dedie Rachim, Gandengan Baru Bima Arya". detiknews. Diakses tanggal 2024-08-18.
- 1 2 Wicaksono, Adhi (17 September 2024). "Dedie Rachim Raih Outstanding Leader in Empowering Communities & SMES". CNN Indonesia. Diakses tanggal 18 September 2024.
- 1 2 Bayu, Ervan (2025-06-18). "Polemik Masjid Imam bin Hambal, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bogor Raya Kecam Kebijakan Wali Kota". www.tvonenews.com. Diakses tanggal 2025-07-11.
- 1 2 MAHATVA (2025-06-18). "Pemkot Bogor Tetapkan Status Keadaan Konflik Skala Kota Terkait Pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal". MAHATVA. Diakses tanggal 2025-07-11.
- ↑ Syahputra, M. Haris (2025-06-21). "Babak Baru Polemik Pelarangan Pembangunan Masjid Imam Ahmad bin Hanbal Bogor". Sahih.co. Diakses tanggal 2025-08-12.
| Jabatan politik | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Bima Arya Sugiarto |
Wali Kota Bogor 2025–sekarang |
Petahana |
| Kecamatan |  | |
|---|---|---|
Lihat juga: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Bogor | ||
