Bangsa

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Sampul buku Praktik Belajar Kewarganegaraan diterbitkan oleh Center for Civic Education bekerja sama dengan Depdiknas

Bangsa adalah suatu kelompok manusia yang memiliki identitas bersama, dan mempunyai kesamaan bahasa, ideologi, budaya, sejarah, dan tujuan.[1] Mereka umumnya dianggap memiliki asal usul keturunan yang sama.[2]

Definisi[sunting | sunting sumber]

Definisi bangsa menurut para ahli.[3]

Bangsa adalah sekelompok manusia yang berada dalam suatu ikatan batin yang dipersatukan karena memiliki persamaan sejarah, serta cita-cita yang sama.[4]

Bangsa merupakan sekelompok manusia yang memiliki persamaan karakter karena persamaan nasib dan pengalaman sejarah budaya yang tumbuh berkembang bersama dengan tumbuh kembangnya bangsa.[3]

Bangsa merupakan komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat.[3]

Bangsa itu terjadi karena adanya persamaan ras, bahasa, adat istiadat dan Agama yang menjadi pembeda antara bangsa satu dan bangsa lain.[5]

Etimologi dan Terminologi[sunting | sunting sumber]

Kata nation pertama kali muncul dari bahasa Perancis Kuno yaitu nacion – yang berarti kelahiran (naissance), "tempat kelahiran" -, yang didapat awalnya dari bahasa latin yaitu natio (nātĭō) yang mempunyai arti literal yaitu kelahiran.[6]

Black's Law Dictionary menjelaskan arti bangsa yaitu:

nation, n. (14c) 1. Sekelompok manusia yang berjumlah banyak yang mempunyai kesamaan asal, bahasa dan tradisi yang kemudian mengkonstitusikan entitas politik. constituting a political entity. Saat sebuah bangsa secara kebetulan berdampingan dengan negara, karena itu disebut juga dengan istilah nation-state atau bangsa dan negara.

2. Sebuah himpunan manusia yang hidup di dalam area teritori yang sudah terdefinisi dan terorganisir di bawah sebuah pemerintahan yang independen; sebuah negara yang memiliki kedaulatan dalam berpolitik. [7]

Kata "nation" terkadang digunakan sebagai persamaan kata untuk:

  • Negara(pemerintahan) atau Negara Berdaulat: sebuah pemerintahan yang mengontrol sebuah teritori spesifik tertentu, yang mungkin atau tidak mungkin berkaitan dengan grup etnis tertentu.
  • Country: sebuah teritori geografis, yang mungkin atau tidak mungkin memiliki afiliasi dengan pemerintah atau grup etnis.

Jadi frase "nations of the world" bisa jadi direferensikan kepada tingkat tertinggi dari pemerintahan (sama seperti nama untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa), berbagai teritori geografis yang besar, atau berbagai grup etnis yang besar. Tergantung pada arti kata “nation”  digunakan kapan, arti “Nation state” sendiri dapat digunakan juga untuk membedakan wilayah negara yang lebih besar dari Negara kota di negara tersebut, atau juga membedakan negara yang memiliki Multinational state dari mereka yang memiliki satu grup etnis.

Bangsa Abad Pertengahan[sunting | sunting sumber]

Dalam bukunya yang berjudul Kingdoms and Communities in Western Europe 900-1300, Susan Reynolds menyatakan bahwa banyak kerajaan abad pertengahan Eropa adalah bangsa-bangsa yang sudah dapat dikatakan modern. Adrian Hastings dalam bukunya yang berjudul The Construction of Nationhood [8] : ethnicity, Religion and Nationalism menyatakan bahwa Raja Inggris Anglo Saxon memobilisasi kebangsaan penduduk dalam kesulitan mereka mengusir Norse invasions. Dia berargumen bahwa Alfred yang Agung, khususnya pada kebangsaan yang berprinsip alkitabiah, dengan menggunakan bahasa alkitabiah di dalam pasal hukum dan pada saat kekuasaanya buku Alkitab pilihan ditranslasikan menjadi bahasa Bahasa Inggris Kuno untuk menginspirasi masyarakat kebangsaan inggris untuk melawan penjajah Norse. Hastings berargumen untuk pembaharuan untuk kebangsaan inggris (mengikuti hiatus setelah  Norman conquest) awal dari peristiwa Alkitab Wycliffe, kemudian membuat English nationalism dan bangsa Inggris berdiri sejak itu. [9]

Salah satu contoh lain dari Bangsa abad pertengahan ialah Deklarasi Arboath, dokumen yang ditulis oleh bangsawan Skotlandia dan klerus pada saat Scottish Wars of Independence (Artikel dalam Bahasa Inggris). Tujuan dari dokumen ini adalah untuk mendomenstrasikan kepada Paus, bahwa Skotlandia adalah sebuah bangsa yang berdiri sendiri, dengan budaya yang unik, sejarah dan bahasa dan juga merupakan bangsa yang lebih tua dari Inggris. Dokumen menjustifikasi perbuatan dari Robert the Bruce dan satuannya pada saat menolak penjajahan dan untuk mencela penjajahan Inggris dan rekognisi Independensi Skotlandia dalam bagian dari mahkota Inggris. Dokumen ini dilihat oleh masyarakat luas sebagai contoh awal dari kedua Scottish Nationalism (Artikel dalam bahasa inggris) dan Teori Kedaulatan Rakyat.

Anthony Kaldellis (Artikel dalam Bahasa Inggris) dalam Hellenism in Byzantium (2008) itu disebut juga Kekaisaran Romawi Timur adalah Kekaisaran Roma yang ditransformasi menjadi negara kebangsaan pada abad pertengahan.

Azar Gat adalah satu dari banyak sarjana yang beragurmen bahwa China, Korea dan Jepang adalah bangsa pada waktu Abada Pertengahan Eropa. [10]

Penggunaan istilah nationes oleh universitas abad pertengahan dan institusi abad pertengahan lainnya[sunting | sunting sumber]

Artikel Utama: Nation University

Awal penggunaan kata nation, sebagai natio, muncul di Universitas Abad Pertengahan [11](dalam bahasa inggris) untuk menjelaskan rekan-rekan kolega ga di universitas atau pelajar, diantara semua pada Universitas Paris, siapa yang terlahir masih dalam upah, berbicara bahasa yang sama dan diprediksi untuk memerintah berdasarkan hukum yang familiar. Pada 1383 dan 1385, selama melakukan studi teologi di Paris, Jean Gerson terpilih dua kali sebagai jaksa bagi French natio. Universitas Charles di Praha menadopsi divis pelajar menjadi nationes: mulai dari pembukaan di tahun 1349 the studium generale yang mengandung unsur Bohemian, Bavarian, Saxon, dan Silesian nations.

Dengan cara yang mirip juga, the nationes diasingkan oleh Kesatria Hospitaller, yang mengatur di Rodos hostels dikenal juga dengan nama ”where foreigners eat and have their places of meeting, each nation apart from the others, and a Knight has charge of each one of these hostels, and provides for the necessities of the inmates according to their religion”, tertullis oleh penjelalajah Spanyol Pedro Tafur pada tahun 1436. [12]

Awal Mula Bangsa Modern[sunting | sunting sumber]

Lihat pula: Negara Kebangsaan

Dalam artikelnya yang berjudul "the Mosaic Moment: An Early Modernist Critique of the Modernist Theory of Nationalism", Philip S. Gorski berpendapat bahwa bangsa modern yang pertama kali terbentuk adalah Republik Belanda yang dibangun oleh politik nasionalisme modern yang berakar dari nasionalisme biblikal.[13] Pada tahun 2013, dalam artikelnya yang berjudul "Biblical nationalism and the sixteenth-century states", Diana Muir Appelbaum memperluas argumen Gorski untuk menerapkan bangsa yang baru, Protestan dan pada abad keenam belas.[14] Pendapat yang serupa dikemukakan oleh Anthony D. Smith dalam bukunya yang berjudul “Chosen Peoples: Sacred Sources of National Identity and Myths and Memories of the Nation”.[15]

Dalam bukunya yang berjudul "Nationalism: Five Roads to Modernity", Liah Greenfeld memberikan argumen bahwa nasionalisme ditemukan di Inggris pada tahun 1600. Menurut Greenfeld, Inggris merupakan bangsa pertama yang ada di dunia.[16][17]

Ilmu Sosial[sunting | sunting sumber]

Pada akhir abad ke 20, banyak ahli ilmu sosial berargumen bahwa ada 2 tipe bangsa, yaitu the civic nation, Perancis adalah contoh dari prinsip tersebut. Kemudian ada ethnic nation, Jerman adalah contoh dari prinsip itu. Tradisi warga Jerman dikonseptualisasi oleh filsuf awal abad 19 seperti Johann Gottlieb Fichte, dan ditunjukan kepada manusia yang memiliki kesamaan bahasa, agama, budaya, sejarah dan ethic origins, itulah pembeda mereka dari manusia dari bangsa lain.[18] Ini adalah visi, antara yang lain, diantara yang lain, of Ernest Renan.[18]

Analasis masa kini cenderung berdasarkan studi sosio-sejarah tentang building of national identity sentiment, mencoba untuk menindetifikasi individu dan mekanisme kolektif, baik sadar atau tidak, sengaja atau tidak. Menurut beberapa dari studi ini, dapat dilihat bahwa the State  seringkali mempunyai peran yang signifikan, dan komunikasi, terutama dari segi ekonomi, juga mempunyai signifikasi yang tinggi. [22]

Debat mengenai potensi sebuah bangsa pada masa yang akan datang[sunting | sunting sumber]

Lihat pula: Benturan peradaban, Negara kota, Komunitas maya, Tribe (Internet), Kewarganegaraan global, mobilitas geografis, Transnasionalisme, Geo-fence, Desentralisasi, Penyelesain masalah dan Pengembangan budaya.

Ada sebuah debat yang sedang berlangsung mengenai masa depan sebuah bangsa - mengenai apakah kerangka kerja ini akan tetap bertahan atau ada alternatif lain yang dapat dikembangkan.[19]

Teori benturan peradaban sangat kontras dengan teori kosmopolitan mengenai dunia yang semakin terhubung dan tidak lagi membutuhkan negara kebangsaan. Menurut ilmuwan politik Samuel Huntington, identitas budaya dan agama dari sebuah masyarakat akan menjadi sumber utama konflik di dunia pasca- Perang Dingin.

Teori ini pertama kali dirumuskan pada kuliah tahun 1992 di American Enterprise Institute [20] yang kemudian dikembangkan pada tahun 1993 dalam artikel Foreign Affairs yang berjudul "The Clash of Civilizations?". Hal tersebut dilakukan dalam rangka memberi respon pada buku yang ditulis oleh Francis Fukuyama yang berjudul The End of History and the Last Man.[21] Huntington lalu mengembangkan tesisnya pada buku yang berjudul "The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order" pada tahun 1996.

Huntington mulai memikirkan teorinya dengan melakukan beberapa survei berbeda mengenai sifat politik global pada pasca- Perang Dingin. Beberapa ahli teori berargumen bahwa hak asasi manusia, demokrasi liberal dan ekonomi pasar bebas menjadi satu-satunya alternatif ideologis yang tersisa bagi negara-negara di dunia pasca-Perang Dingin. Secara spesifik, Francis Fukuyama berargumen bahwa dunia telah mencapai "akhir sejarah" Hegelian, dalam bukunya yang berjudul "The End of History and the Last Man".

Huntington percaya bahwa saat dimana masa ideologi telah berakhir, dunia kembali ke keadaan normal yang ditandai dengan konflik budaya. Dalam tesisnya, Huntington mengemukakan bahwa poros utama konflik yang akan terjadi di masa depan adalah perihal kultur dan agama. Pascanasionalisme adalah sebuah proses atau tren dimana sebuah negara kebangsaan dan identitas nasional kehilangan kepentingannya terhadap entitas supranasional dan global. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah globalisasi ekonomi, meningkatnya kepentingan perusahaan multinasional, internasionalisasi pasar keuangan, transfer kekuatan sosial-politik dari otoritas nasional ke entitas supranasional, seperti perusahaan multinasional, Perserikatan Bangsa - Bangsa dan Uni Eropa serta munculnya teknologi informasi baru seperti Internet. Meskipun begitu, keterkaitan terhadap kewarganegaraan dan identitas nasional menjadi hal yang penting.[22][23][24]

Jan Zielonka dari University of Oxford menyatakan bahwa "Struktur masa depan dan latihan dari kekuatan politik akan menyerupai model abad pertengahan dibandingkan dengan model Westphalian", yang pada akhirnya menjadi "pemusatan kekuasaan, kedaulatan dan identitas yang jelas" dan neo-medievalisme yang berarti "otoritas yang tumpang tindih, kedaulatan yang terbagi, berbagai identitas dan lembaga pemerintahan dan batas yang tidak jelas".[19]

Faktor-Faktor Pembentukan Bangsa Menurut Dasar Identitas[sunting | sunting sumber]

Faktor-faktor pembentukan suatu bangsa sangat berkaitan dengan identitas yang menyatukan masyarakat.[3] Faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

  • Primordial yang termasuk dalam faktor ini yaitu ikatan kekerabatan, kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa dan adat istiadat.[3]
  • Sakral dalam faktor ini yaitu adanya kesamaan agama yang dianut oleh masyarakat dan dalam hal ini agama dapat membentuk suatu ideologi doktrin yang kuat dalam masyarakat, sehingga keterkaitannya dapat menimbulkan bangsa.[3]
  • Tokoh menjadi salah satu faktor pembentuk bangsa karena bagi masyarakat, tokoh dijadikan sebagai panutan untuk mewujudkan misi-misi bangsa.[3]
  • Sejarah merupakan salah satu faktor pembentukan bangsa karena sejarah dan pengalaman masa lalu seperti penderitaan akan melahirkan solidaritas sehingga memungkinkan untuk membentuk satu tekad dan satu tujuan antar kelompok masyarakat.[3]
  • Perkembangan Ekonomi dikatakan sebagai faktor pembentukan bangsa karena semakin meningkatnya perkembangan ekonomi semakin beragam pula kebutuhan masyarakat sehingga membuat masyarakat semakin ketergantungan satu sama lain dan secara tidak langsung akan membuat masyarakat ingin membentuk satu kesatuan yaitu bangsa sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain.[3]

Kebangsaan Indonesia[sunting | sunting sumber]

Sejarah Indonesia Sebagai Bangsa[sunting | sunting sumber]

Bangsa Indonesia tumbuh sebagai hasil interaksi masyarakat yang terjadi secara alamiah.[25] Di sini ada kehendak yang tumbuh karena sejarah yang sama untuk jadi satu kesatuan bangsa yang merdeka.[25] Akan tetapi Ernest Renan berpendapat bahwa tidak ada satu hal yang mutlak sama.[25] Di dalam masyarakat selalu ada perbedaan-perbedaan, maka dalam masyarakat selalu ada toleransi dalam setiap interaksi yang tujuannya agar tidak ada konflik.[25] Kapan bangsa Indonesia tumbuh? secara alamiah bangsa Indonesia tumbuh atau muncul sebagai hasil intaraksi antara masyarakat Indonesia yang majemuk dan hal ini menjadi roh bangsa, seperti halnya bangsa Jerman yang sering menyebutnya dengan roh rakyat.[25] Para filsuf Jerman mengaitkan roh bangsa dengan menyatukan masyarakat dengan alam yang satu.[25] Namun, berbeda dengan Indonesia, Jerman bersatu karena perang penyatuan wilayah alamnya, sedangkan Indonesia bersatu karena adanya nasib yang sama.[25] Tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, secara sadar pemimpin kita merumuskan sumpah pemuda, yang pada dasarnya adalah sumpah bangsa.[25] Jadi secara politis dinyatakan dasar bangsa Indonesia berdiri pada saat sumpah pemuda tersebut.[25] Bangsa Indonesia yang tampil kemudian menegara pada tanggal 17 agustus 1945.[25] Bangsa dan negara itu kemudian menjadi satu kesatuan, Ernest Renan berpendapat bahwa ada bangsa dan negara yang tidak menjadi satu.[25] Contohnya yang sering kita dengar adalah sebutan negara Australia tidak ada bangsa Australia.[25]

Faktor-Faktor Pembentukan Bangsa Indonesia[sunting | sunting sumber]

Berikut ini merupakan faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia.[26]

  • Persamaan asal keturunan etnis.
  • Persamaan pola kebudayaan.
  • Persamaan tempat tinggal yang disebut dengan khas tanah air.
  • Persamaan sejarah.
  • Persamaan cita-cita.

Faktor-Faktor Pemersatu Bangsa Indonesia[sunting | sunting sumber]

Berikut ini merupakan faktor-faktor pemersatu bangsa Indonesia sebagai perekat persatuan.[26]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Bacaan lanjutan[sunting | sunting sumber]

  • Anderson, Benedict. 1991. Imagined Communities. ISBN 0-86091-329-5 .
  • Brubaker, Rogers. 1996. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge University Press. ISBN 0-521-57224-X .
  • Canovan, Margaret. 1996. Nationhood and Political Theory. Cheltenham, UK: Edward Elgar. ISBN 1-85278-852-6 .
  • Delanty, Gerard and Krishan Kumar (eds) Handbook of Nations and Nationalism. London: Sage Publications, 2005.
  • Geary, Patrick J. 2002. The Myth of Nations: The Medieval Origins of Europe. Princeton University Press. ISBN 0-691-11481-1 .
  • Gellner, Ernest. 1983. Nations and Nationalism. Ithaca: Cornell University Press. ISBN 0-8014-1662-0 .
  • Hobsbawm, Eric J. 1992. Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality. 2nd ed. Cambridge University Press. ISBN 0-521-43961-2 .
  • Renan, Ernest. 1882. "Qu'est-ce qu'une nation?"
  • Smith, Anthony D. 1986. The Ethnic Origins of Nations London: Basil Blackwell. pp 6–18. ISBN 0-631-15205-9 .
  • Weber, Max. 1978 [1922]. Economy and Society, eds. Guenther Roth and Claus Wittich. Berkeley: University of California Press.

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Petrus Citra Triwamwoto.2004.Kewarganegaraan. Jakarta:Grasindo.118
  2. ^ Mely G.2008. Etnis Tionghoa di Indonesia. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.43
  3. ^ a b c d e f g h i Chotib, M. Dhazali, Tri suharno, Suardi Abubakar, Muchis Catio.2006. Kewarganegaraan 1 menuju Masyarakat Madani. Jakarta:Yudhistira.5-6
  4. ^ B.Herry-Priyono.2010.Guru-Guru keluhuran. Jakarta:PT Kompas Media Nusantara.67
  5. ^ Retno Listyarti.2008.Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta:Erlangga.3
  6. ^ Harper, Douglas. "Nation". Online Etymology Dictionary. Retrieved 5 June 2011. 
  7. ^ Garner, Bryan A., ed. (2014). "nation". Black's Law Dictionary (10th ed.). p. 1183. ISBN 978-0-314-61300-4. 
  8. ^ Susan Reynolds, Kingdoms and Communities in Western Europe 900–1300, Oxford, 1997. 
  9. ^ Azar Gat, Nations: The Long History and Deep Roots of Political Ethnicity and Nationalism, Cambridge: Cambridge University Press. 2013, China, p. 93 Korea, p. 104 and Japan p., 105. 
  10. ^ Azar Gat, Nations: The Long History and Deep Roots of Political Ethnicity and Nationalism, Cambridge: Cambridge University Press. 2013, China, p. 93 Korea, p. 104 and Japan p., 105. 
  11. ^ "nation". 
  12. ^ "Pedro Tafur, Andanças e viajes". 
  13. ^ Philip S. Gorski, "The Mosaic Moment: An Early Modernist Critique of the Modernist Theory of Nationalism", American Journal of Sociology 105:5 (2000), pp. 1428–68. 
  14. ^ Diana Muir Appelbaum, Biblical nationalism and the sixteenth-century states, National Identities, 2013. 
  15. ^ Anthony D. Smith, Chosen Peoples: Sacred Sources of National Identity (Oxford University Press, 2003) and Myths and Memories of the Nation (Oxford University Press, 1999). 
  16. ^ Steven Guilbert, The Making of English National Identity, http://www.cercles.com/review/R12/kumar7.htm.  Hapus pranala luar di parameter |title= (bantuan)
  17. ^ Liah Greenfeld, Nationalism: Five Roads to Modernity, Harvard University Press, 1992. 
  18. ^ a b Noiriel, Gérard (1992). Population, immigration et identité nationale en France:XIX-XX siècle. Hachette. ISBN 2010166779. 
  19. ^ a b "End of nations: Is there an alternative to countries?". New Scientist. Retrieved 10 May 2017. 
  20. ^ "U.S. Trade Policy — Economics". AEI. 15 February 2007. Archived from the original on 29 June 2013. Retrieved 20 February 2013. 
  21. ^ Official copy (free preview): "The Clash of Civilizations?". Foreign Affairs. Summer 1993. Archived from the original on 29 June 2007. 
  22. ^ R. Koopmans and P. Statham; "Challenging the liberal nation-state? Postnationalism, multiculturalism, and the collective claims making of migrants and ethnic minorities in Britain and Germany"; American Journal of Sociology 105:652–96 (1999). 
  23. ^ R.A. Hackenberg and R.R. Alvarez; "Close-ups of postnationalism: Reports from the US-Mexico borderlands"; Human Organization 60:97–104 (2001). 
  24. ^ I. Bloemraad; "Who claims dual citizenship? The limits of postnationalism, the possibilities of transnationalism, and the persistence of traditional citizenship"; International Migration Review 38:389–426 (2004). 
  25. ^ a b c d e f g h i j k l Boangmanulu J.2008. Pendidik,Missionaris,& Motivator. Jakarta:Gunung Mulia.328-329
  26. ^ a b Aim Abdulkarim.2004.Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta:Grasindo.147-149