Sistem parlementer

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Peta perbedaan jenis sistem parlementer
  Monarki konstitusional di mana kekuasaan berada di tangan parlemen.
  Republik parlementer di mana parlemen secara efektif terpisah dari kepala negara.
  Republik parlementer dengan presiden eksekutif dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen
Istana Westminster, "Ibu semua parlemen."

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.

Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sebagainya.

Ciri-ciri sistem parlementer[sunting | sunting sumber]

Pendalaman teori Republik konstitusional Monarki konstitusional
Presidensial Semipresidensial Parlementer Parlementer
Kepala negara Presiden Raja/Ratu
Kepala pemerintahan Presiden Perdana Menteri
Sifat kepala negara Populer Seremonial
Sifat kepala pemerintahan Populer Seremonial Populer
Kekuasaan kepala negara Pemisahan atau pembagian Hanya pemisahan
Masa jabatan kepala negara ditentukan jangka waktu
(maksimal 2 periode)
seumur hidup
Masa jabatan kepala pemerintahan ditentukan jangka waktu
(maksimal 2 periode)
tidak ditentukan jangka waktu
Kekuasaan negara Pemisahan atau pembagian Hanya pemisahan
Hak prerogratif untuk eksekutif Presiden Perdana Menteri
Hak kekuasaan wilayah negara Presiden Perdana Menteri
Hak pendapat menurut UUD/UU/peraturan diberlakukan/dicabut Presiden Perdana Menteri
Tampilan kepala negara dalam kabinet ya tidak
(kecuali ada undangan Perdana Menteri)
Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif tidak ya
Eksekutif dijatuhkan legislatif tidak ya
Posisi eksekutif Partai politik dan profesional Hanya Partai Berkuasa
Mayoritas Parlemen (termasuk partai koalisi)
Pembubaran legislatif oleh eksekutif tidak ya
Keputusan kepala negara tidak dapat diganggu gugat
(keputusan mutlak)
dapat diubah melalui legislatif
Keterlibatan kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih ya tidak
Keterlibatan anggota keluarga kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih/anggota eksekutif ya tidak
Jumlah keturunan dalam posisi kepala negara tidak tentu hanya satu
Rangkap jabatan kepala negara ya tidak
Pengusulan/Pengubah/Pengganti/Perbaikan UUD/UU/peraturan
bersama dengan legislatif
Presiden Perdana Menteri
Pemilihan kepala negara dipilih rakyat (langsung) atau
parlemen (tidak langsung)
diwariskan turun temurun menurut UU
Pemilihan kepala pemerintahan dipilih rakyat (langsung) atau
parlemen (tidak langsung)
ditunjuk Presiden dipilih rakyat (langsung) atau
parlemen (tidak langsung)
Hukuman kepada kepala negara Pemakzulan Dilucut haknya
Hukuman kepada kepala pemerintahan Pemakzulan Mosi tak percaya
Lingkungan Istana Negara kalangan umum pribadi
Posisi elite/orang kaya setara dianggap bangsawan/feodal
Pemilihan parlemen tepat waktu berubah-ubah sesuai dengan keputusan Perdana Menteri
Bentuk pemerintahan di berbagai negara. Sistem parlementer penuh berwarna oranye. Sistem monarki konstitusional dengan parlemen kuat berwarna merah, monarki konstitusional dengan parlemen lebih lemah dari raja berwarna magenta.

Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:

  • Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.
  • Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
  • Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
  • Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
  • Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
  • Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Kelebihan dan kelemahan sistem parlementer[sunting | sunting sumber]

Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:

  • Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
  • Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
  • Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer:

  • Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
  • Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
  • Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
  • Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

Negara dengan sistem pemerintahan parlementer[sunting | sunting sumber]

Afrika[sunting | sunting sumber]

Country Connection between legislative and executive branch
 Botswana Parliament of Botswana appoints the Cabinet
 Ethiopia Federal Parliamentary Assembly appoints the Council of Ministers
 Libya General National Congress approves the Cabinet of Libya
 Mauritius National Assembly appoints the Cabinet of Mauritius
 South Africa Parliament of South Africa elects the President who appoints the Cabinet of South Africa

Amerika[sunting | sunting sumber]

Parliament of Canada
Country Connection between legislative and executive branch
 Antigua and Barbuda Parliament of Antigua and Barbuda appoints the Cabinet of Antigua and Barbuda
 The Bahamas Parliament of the Bahamas appoints the Cabinet of the Bahamas
 Barbados Parliament of Barbados appoints the Cabinet of Barbados
 Belize National Assembly appoints the Cabinet of Belize
 Canada House of Commons of Canada approves the Prime Minister of Canada, who forms the Cabinet of Canada
 Dominica
 Grenada Parliament of Grenada elects the Prime Minister of Grenada
 Jamaica Parliament of Jamaica appoints the Cabinet of Jamaica
 Saint Kitts and Nevis National Assembly elects the Prime Minister of Saint Kitts and Nevis
 Saint Lucia Parliament of Saint Lucia appoints the Prime Minister of Saint Lucia
 Saint Vincent and the Grenadines House of Assembly appoints the Prime Minister of Saint Vincent and the Grenadines
 Trinidad and Tobago Parliament of Trinidad and Tobago approves the Prime Minister of Trinidad and Tobago

Asia[sunting | sunting sumber]

Sansad Bhavan, parliament building of largest democracy, India
Knesset of Israel in Jerusalem
Country Connection between legislative and executive branch
 Bangladesh Jatiyo Sangshad appoints the Cabinet of Bangladesh
 Bhutan Parliament of Bhutan approves the Lhengye Zhungtshog
 Cambodia Parliament of Cambodia approves the Council of Ministers
 India Parliament of India approves the Prime Minister of India who formed Cabinet of India
 Iraq Council of Representatives approves the Cabinet of Iraq
 Israel Knesset approves the Cabinet of Israel
 Japan Diet of Japan appoints the Prime Minister who appoints the Cabinet of Japan
 Kuwait National Assembly approves the Crown Prince who appoints the Prime Minister who appoints the Cabinet of Kuwait
 Kyrgyzstan Supreme Council approves the Prime Minister of Kyrgyzstan
 Lebanon Parliament of Lebanon approves the Cabinet of Lebanon
 Malaysia Parliament of Malaysia appoints the Cabinet of Malaysia
 Mongolia State Great Khural confirms the Government of Mongolia
 Nepal Constituent Assembly appoints the Cabinet of Nepal
 Pakistan Parliament of Pakistan appoints the Cabinet of Pakistan
 Singapore Parliament of Singapore approves the Cabinet of Singapore
 Thailand House of Representatives appoints the Prime Minister who appoints the Cabinet of Thailand
 Turkey Grand National Assembly approves the Cabinet of Turkey

Eropa[sunting | sunting sumber]

The administrative building of the Albanian Parliament
Country Connection between legislative and executive branch
 Albania Parliament of Albania approves the Cabinet of Albania
 Austria Parliament of Austria appoints the Cabinet of Austria
 Belgium Federal Parliament approves the Cabinet of Belgium
 Bulgaria National Assembly appoints the Council of Ministers of Bulgaria
 Croatia Croatian Parliament appoints the Croatian Government
 Czech Republic President of the Czech Republic appoints the leader of the largest party or coalition in the Parliament as Prime Minister, who forms the Cabinet
 Denmark The Monarch appoints, based on recommendations from the leaders of the parties in Folketinget, the cabinet leader who is most likely to successfully assemble a Cabinet which will not be disapproved by a majority in Folketinget.
 Estonia Riigikogu appoints the Government of the Republic of Estonia
 Finland Parliament of Finland appoints the Cabinet of Finland
 Germany Bundestag elects the Federal Chancellor, who forms the Cabinet
 Greece Hellenic Parliament approves the Cabinet of Greece
 Hungary National Assembly approves the Cabinet of Hungary
 Iceland Althing appoints the Cabinet of Iceland
 Ireland Oireachtas appoints the Government of Ireland
 Italy Italian Parliament appoints the Cabinet of Italy
 Kosovo Assembly of Kosovo appoints the Government of Kosovo
 Latvia Saeima appoints the Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia
 Lithuania Seimas appoints the Government of Lithuania
 Luxembourg Chamber of Deputies appoints the Cabinet of Luxembourg
 Republic of Macedonia Assembly approves the Government of Macedonia
 Malta House of Representatives appoints the Cabinet of Malta
 Moldova Parliament of Moldova appoints the Cabinet of Moldova
 Montenegro Parliament of Montenegro appoints the Government of Montenegro
 Netherlands Staten-Generaal appoints the Cabinet of the Netherlands
 Norway The Monarch appoints the MP leading the largest party or coalition in Stortinget as Prime Minister, who forms the Cabinet
 Poland Parliament of Poland approves the Cabinet of Poland
 Serbia National Assembly appoints the Government of Serbia
 Slovakia National Council approves the Government of Slovakia
 Slovenia National Assembly appoints the Government of Slovenia
 Spain The General Courts elects the President of the Government, who forms the Cabinet
 Sweden The Riksdag elects the Prime Minister, who in turn appoints the other members of the Government
 Switzerland Federal Assembly elects the Federal Council
 United Kingdom The Monarch appoints the MP leading the largest party or coalition in the House of Commons as Prime Minister, who forms the Cabinet

Pasifik[sunting | sunting sumber]


Country Connection between legislative and executive branch
 Australia Parliament of Australia appoints the Cabinet of Australia
 New Zealand Parliament of New Zealand appoints the Cabinet of New Zealand
 Papua New Guinea National Parliament appoints the Cabinet of Papua New Guinea
 Samoa Legislative Assembly appoints the Cabinet of Samoa
 Vanuatu Parliament of Vanuatu appoints the Cabinet of Vanuatu

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]