Ianfu

"Wanita penghibur" beralih ke halaman ini. Untuk kegunaan lain, lihat Wanita penghibur (disambiguasi).

Untuk pelacuran, lihat prostitusi.

Ianfu
Wanita penghibur Korea diinterogasi oleh Angkatan Darat Amerika Serikat setelah Pengepungan Myitkyina, 14 Agustus 1944
Nama asli	Japanese: 慰安婦, ianfu
Lokasi	Asia-Pasifik
Tanggal	1932–1945
Jenis serangan	Perbudakan seksual, pelacuran paksa, kekerasan seksual pada masa perang
Pelaku	Angkatan Bersenjata Kekaisaran Jepang

Jugun ianfu (従軍慰安婦) atau wanita penghibur (bahasa Inggris: comfort women) adalah perempuan dan gadis muda yang dipaksa menjadi budak seksual oleh Angkatan Bersenjata Kekaisaran Jepang di berbagai negara dan wilayah pendudukan sebelum dan selama berlangsungnya Perang Dunia II.

Istilah comfort women atau wanita penghibur merupakan terjemahan dari bahasa Jepang ianfu (慰安婦code: ja is deprecated ), sebuah eufemisme yang secara harfiah berarti "perempuan yang menenangkan atau menghibur".

Selama Perang Dunia II, tentara Jepang memaksa ratusan ribu perempuan dari berbagai negara, termasuk Australia, Burma, Cina, Belanda, Filipina, Jepang, Korea, Indonesia, Timor Timur, Papua Nugini, dan sejumlah wilayah lainnya untuk menjadi budak seksual bagi para serdadu Jepang; namun sebagian besar korban berasal dari Korea. Banyak dari mereka meninggal akibat kekerasan brutal serta penderitaan fisik dan psikologis yang berkepanjangan.

Pasca-perang, pemerintah Jepang sempat menyangkal keberadaan sistem wanita penghibur ini dan menolak memberikan permintaan maaf maupun kompensasi yang layak. Setelah tekanan internasional dan ditemukannya arsip-arsip resmi yang menunjukkan keterlibatan pemerintah Jepang, barulah pada dekade 1990-an pemerintah Jepang mulai menyampaikan permintaan maaf dan menawarkan ganti rugi.

Namun demikian, banyak korban, kelompok advokasi, dan para akademisi menilai permintaan maaf tersebut tidak tulus. Sejumlah pejabat Jepang bahkan masih terus menolak atau meremehkan keberadaan wanita penghibur. Hingga kini, pemerintah Jepang secara resmi menyangkal bahwa perempuan-perempuan tersebut dipaksa masuk ke dalam perbudakan seksual. Perkiraan jumlah korban bervariasi, dengan sebagian besar sejarawan memperkirakan antara 20.000 hingga 200.000 perempuan; tetapi angka pasti masih menjadi bahan penelitian dan perdebatan.

Rumah bordil militer pada awalnya didirikan dengan dalih menyediakan sarana bagi tentara untuk menyalurkan dorongan seksual secara "terkendali", guna mengurangi pemerkosaan di masa perang dan membatasi penyebaran penyakit kelamin. Namun sejumlah sejarawan berpendapat bahwa tujuan tersebut tidak sepenuhnya tercapai, bahkan sistem "stasiun penghibur" itu justru memperparah kekerasan seksual dan penyebaran penyakit menular.

Korban pertama berasal dari Jepang sendiri, sebagian direkrut secara sukarela atau melalui perekrutan konvensional, sementara sebagian lainnya diculik atau ditipu. Karena kekurangan "sukarelawan" dan demi menjaga citra nasional, militer Jepang kemudian beralih ke perempuan di wilayah jajahan. Banyak perempuan yang dijebak dengan iklan palsu tentang pekerjaan sebagai perawat atau buruh pabrik. Ada pula yang tertipu oleh janji beasiswa dan kesempatan pendidikan yang lebih tinggi. Sebagian besar dari para wanita penghibur tersebut bahkan masih di bawah umur.

Garis besar sistem

Pembentukan oleh militer Jepang

Mengingat bahwa prostitusi di Jepang telah lama meluas dan terorganisasi, keberadaan prostitusi militer di lingkungan angkatan bersenjata Jepang dianggap sebagai kelanjutan yang "logis". Korespondensi internal dalam Tentara Kekaisaran Jepang menunjukkan bahwa tujuan utama pendirian "stasiun penghibur" adalah untuk: menekan dan mencegah tindak pemerkosaan oleh personel militer Jepang guna menghindari meningkatnya sentimen anti-Jepang, mengurangi penyebaran penyakit menular seksual di kalangan pasukan, serta mencegah bocornya rahasia militer melalui warga sipil yang berinteraksi dengan para perwira Jepang.

Carmen Argibay, mantan hakim Mahkamah Agung Argentina, menyatakan bahwa pemerintah Jepang bermaksud mencegah terulangnya kekejaman seperti Pemerkosaan di Nanjing dengan "mengurung" praktik pemerkosaan dan kekerasan seksual di fasilitas yang dikontrol militer, atau setidaknya agar peristiwa semacam itu tidak bocor ke pers internasional. Ia juga menambahkan bahwa kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menekan biaya medis akibat tingginya kasus penyakit kelamin yang dialami tentara dari praktik pemerkosaan massal, yang kala itu dianggap mengganggu kapasitas tempur Jepang.

Kehidupan para wanita penghibur berlangsung dalam kondisi yang sangat memprihatinkan; mereka bahkan dijuluki "toilet umum" oleh tentara Jepang sendiri. Sejarawan Yuki Tanaka menuturkan bahwa rumah bordil sipil di luar kendali militer dianggap berisiko tinggi karena dapat dimanfaatkan oleh mata-mata yang menyamar sebagai pekerja.

Sejarawan Jepang Yoshiaki Yoshimi menambahkan bahwa militer Jepang menggunakan wanita penghibur untuk "menenangkan" tentara yang kecewa selama Perang Dunia II dan mencegah pemberontakan di dalam tubuh militer. Namun, menurutnya, alih-alih menurunkan angka pemerkosaan dan penyakit menular, sistem stasiun penghibur justru memperburuk keduanya. Jaringan stasiun penghibur ini begitu luas hingga Tentara Kekaisaran Jepang bahkan membuka kelas akuntansi khusus untuk mengelola fasilitas tersebut—termasuk pelatihan tentang bagaimana menilai "daya tahan" atau "masa pakai" para perempuan yang direkrut.

Garis besar

Pada masa Perang Rusia–Jepang tahun 1904–1905, militer Jepang mengawasi secara ketat rumah bordil yang dikelola secara swasta di Manchuria. Rumah penghibur pertama kali dibangun di Shanghai setelah insiden Shanghai tahun 1932 sebagai tanggapan atas gelombang pemerkosaan besar-besaran terhadap perempuan Tiongkok oleh tentara Jepang. Yasuji Okamura, kepala staf di Shanghai, memerintahkan pembangunan rumah-rumah penghibur tersebut untuk mencegah pemerkosaan lebih lanjut.

Setelah terjadinya pemerkosaan besar-besaran terhadap perempuan Tiongkok oleh tentara Jepang dalam Pembantaian Nanjing tahun 1937, pasukan Jepang menerapkan kebijakan umum untuk mendirikan stasiun penghibur di berbagai wilayah pendudukan Tiongkok, bukan karena simpati terhadap korban pemerkosaan, tetapi karena kekhawatiran bahwa kekejaman itu akan menimbulkan kebencian luas di kalangan warga sipil Tiongkok. Untuk mengisi rumah-rumah penghibur tersebut, pelacur Jepang dibawa langsung dari Jepang. Perempuan Jepang merupakan korban pertama dari perbudakan seksual militer ini; mereka diperdagangkan melintasi Jepang, Okinawa, koloni-koloni dan wilayah pendudukan, hingga ke berbagai medan pertempuran di luar negeri.

Menurut sejarawan Yoshiaki Yoshimi, sistem stasiun penghibur itu dibentuk untuk menghindari kritik dari Tiongkok, Amerika Serikat, dan Eropa setelah berbagai laporan tentang pemerkosaan massal yang terjadi di antara pertempuran di Shanghai dan Nanjing muncul ke publik. Seiring meluasnya ekspansi militer Jepang, tentara mulai kekurangan sukarelawan dari Jepang sendiri dan kemudian beralih ke penduduk lokal, menculik serta memaksa perempuan untuk dijadikan budak seksual di stasiun-stasiun penghibur. Banyak di antara mereka yang menanggapi panggilan kerja sebagai buruh pabrik atau perawat, tanpa mengetahui bahwa mereka sebenarnya akan dijerumuskan ke dalam perbudakan seksual. Pada tahap awal Perang Dunia II, otoritas Jepang masih merekrut pelacur melalui cara konvensional. Di wilayah perkotaan, perekrutan dilakukan lewat perantara dan iklan di surat kabar yang beredar di Jepang serta di koloni Jepang seperti Korea, Taiwan, Manchukuo, dan Tiongkok. Namun sumber tenaga kerja tersebut cepat mengering, terutama di Jepang daratan.

Kementerian Luar Negeri Jepang kemudian menolak penerbitan visa perjalanan bagi pelacur Jepang karena khawatir hal itu akan menodai citra Kekaisaran Jepang. Akibatnya, militer mulai beralih merekrut perempuan dari luar Jepang daratan, terutama dari Korea dan wilayah pendudukan Tiongkok. Sistem prostitusi berlisensi yang telah ada di Korea mempermudah Jepang merekrut perempuan dalam jumlah besar. Banyak perempuan ditipu atau diperdaya untuk bergabung dalam rumah bordil militer. Dengan janji palsu serta pembayaran dari agen perekrutan lokal—yang sering kali dimaksudkan untuk melunasi utang keluarga—banyak gadis Korea akhirnya "mendaftar" untuk pekerjaan tersebut. Menurut laporan South East Asia Translation and Interrogation Center (SEATIC) Psychological Warfare Interrogation Bulletin No.2, seorang pengelola fasilitas Jepang membeli perempuan Korea dengan harga 300 hingga 1.000 yen tergantung pada kondisi fisiknya. Setelah itu, perempuan-perempuan tersebut menjadi "milik pribadi" sang pengelola dan tidak dibebaskan bahkan setelah masa kerja dalam kontrak mereka berakhir.

Di provinsi Hebei bagian utara, sejumlah gadis Muslim Hui direkrut ke "Sekolah Putri Huimin" dengan dalih pelatihan seni pertunjukan, tetapi kemudian dipaksa menjadi budak seksual.

Sejarawan Amerika Gerhard Weinberg mencatat bahwa hingga kini belum ada penelitian mendalam mengenai apakah pasukan Indian National Army juga menggunakan wanita penghibur, karena tidak pernah dilakukan penyelidikan tentang hal tersebut. Sejarawan Joyce Lebra menulis: "Tak satu pun dari penulis yang membahas Tentara Nasional India di bawah Subhas Chandra Bose meneliti apakah, selama mereka dilatih oleh militer Jepang, mereka turut ‘menikmati kenyamanan’ yang disediakan melalui ribuan gadis Korea yang diculik dan dijadikan budak seksual oleh Tentara Kekaisaran Jepang di kamp-kampnya. Penelitian semacam itu mungkin akan memberikan wawasan penting mengenai hakikat kolonialisme Jepang dibandingkan kolonialisme Inggris, serta nasib yang mungkin menimpa saudari dan putri mereka sendiri."

Karena tekanan perang yang semakin berat, militer Jepang tidak lagi mampu menyediakan logistik yang memadai bagi pasukannya. Akibatnya, unit-unit militer menutup kekurangan tersebut dengan menjarah atau memaksa warga setempat menyediakan kebutuhan mereka. Tentara sering kali secara langsung menuntut agar pemimpin lokal mengirimkan perempuan untuk ditempatkan di rumah bordil dekat garis depan, terutama di wilayah pedesaan di mana perantara sulit ditemukan. Ketika penduduk setempat dianggap bermusuhan, seperti di Tiongkok, tentara Jepang melaksanakan kebijakan "Tiga Semua" (bunuh semua, bakar semua, rampas semua), yang juga mencakup penculikan dan pemerkosaan warga sipil secara sewenang-wenang.

Arsip-arsip kemudian

Pada 17 April 2007, Yoshiaki Yoshimi dan Hirofumi Hayashi mengumumkan penemuan tujuh dokumen resmi dari arsip Pengadilan Tokyo, yang menunjukkan bahwa kekuatan militer Kekaisaran Jepang—termasuk Tokkeitai (polisi militer angkatan laut)—memaksa perempuan, yang ayahnya dianggap menyerang Kenpeitai (polisi militer angkatan darat Jepang), untuk bekerja di rumah bordil garis depan di Tiongkok, Indochina, dan Indonesia. Dokumen ini sebenarnya telah dipublikasikan pada masa pengadilan kejahatan perang tersebut. Dalam salah satu dokumen, seorang letnan mengaku telah mengorganisasi rumah bordil dan menggunakannya sendiri. Sumber lain menyebutkan anggota Tokkeitai menangkap perempuan di jalanan dan menempatkan mereka di rumah bordil setelah pemeriksaan medis paksa.

Pada 12 Mei 2007, jurnalis Taichiro Kajimura mengumumkan penemuan 30 dokumen resmi dari pemerintah Belanda yang diajukan ke Pengadilan Tokyo sebagai bukti adanya peristiwa prostitusi paksa massal pada tahun 1944 di Magelang.

Pemerintah Korea Selatan kemudian menetapkan Bae Jeong-ja sebagai kolaborator pro-Jepang (chinilpa) pada September 2007, karena perannya dalam merekrut wanita penghibur bagi militer Jepang.

Pada tahun 2014, Tiongkok merilis hampir 90 dokumen dari arsip Tentara Kwantung yang berkaitan dengan isu ini. Menurut otoritas Tiongkok, dokumen tersebut merupakan bukti kuat bahwa militer Jepang memaksa perempuan Asia bekerja di rumah bordil garis depan sebelum dan selama Perang Dunia II.

Pada Juni 2014, sejumlah dokumen resmi tambahan dari arsip pemerintah Jepang turut dipublikasikan. Dokumen tersebut mencatat berbagai bentuk kekerasan seksual serta perbudakan seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh tentara Kekaisaran Jepang di Indochina Prancis dan Indonesia.

Sebuah penelitian pada tahun 2015 menelaah arsip yang sebelumnya sulit diakses, sebagian karena adanya Komunike Bersama Jepang–Tiongkok tahun 1972, di mana pemerintah Tiongkok menyepakati untuk tidak menuntut kompensasi atas kejahatan perang Jepang. Dokumen baru yang ditemukan di Tiongkok memperlihatkan detail fasilitas di dalam stasiun penghibur yang beroperasi di kompleks militer Jepang, termasuk kondisi para wanita penghibur asal Korea. Sebagian dokumen juga mengonfirmasi bahwa Tentara Kekaisaran Jepang secara langsung membiayai pembelian sebagian dari perempuan tersebut.

Profesor Su Zhiliang dari Shanghai Normal University meneliti catatan-catatan Tentara Kwantung Jepang di Manchuria (kini Tiongkok Timur Laut), yang tersimpan di Arsip Jilin, Tiongkok. Arsip tersebut mencatat operasi Polisi Militer Jepang yang mengawasi stasiun-stasiun penghibur di berbagai wilayah Tiongkok dan Jawa. Su menyimpulkan bahwa sumber-sumber tersebut membuktikan bahwa keberadaan dan pengelolaan rumah penghibur merupakan kebijakan resmi yang diperintahkan, didukung, serta diawasi langsung oleh otoritas militer Jepang.

Selain itu, dokumen yang ditemukan di Shanghai memperlihatkan rincian cara militer Jepang mendirikan stasiun penghibur bagi tentaranya di kota pendudukan tersebut. Bukti-bukti tersebut mencakup arsip dari Tianjin, serta berkas-berkas pemerintah dan kepolisian Jepang selama masa pendudukan Perang Dunia II. Arsip kota Shanghai dan Nanjing juga ditelaah. Salah satu temuan penting penelitian ini ialah bahwa sebagian arsip di Korea telah mengalami distorsi. Hasil studi menunjukkan bahwa pemerintah Kekaisaran Jepang dan pemerintahan kolonial di Korea sengaja berupaya untuk tidak mencatat mobilisasi ilegal wanita penghibur, dan bahwa sebagian besar catatan dibakar menjelang penyerahan diri Jepang. Namun demikian, penelitian ini juga memastikan bahwa sejumlah dokumen dan bukti sejarah berhasil bertahan dan ditemukan kembali.

Jumlah wanita penghibur

Profesor Su Zhiliang menyimpulkan bahwa selama periode tujuh tahun dari 1938 hingga 1945, jumlah wanita penghibur di wilayah yang diduduki Jepang mencapai antara 360.000 hingga 410.000 orang, di mana kelompok terbesar berasal dari Tiongkok, sekitar 200.000 orang.

Kurangnya dokumentasi resmi membuat perkiraan total jumlah wanita penghibur menjadi sulit. Sebagian besar dokumen yang berkaitan dengan kejahatan perang dan tanggung jawab para pemimpin tertinggi Jepang telah dimusnahkan atau disembunyikan atas perintah pemerintah Jepang pada akhir perang.

Sejarawan memperkirakan jumlah tersebut dengan meninjau dokumen yang tersisa, yang menunjukkan rasio antara jumlah tentara di suatu wilayah dengan jumlah wanita serta tingkat pergantian mereka. Perkiraan oleh sejarawan Jepang berkisar antara 20.000 hingga 200.000 wanita penghibur.

Sebagian besar peneliti akademik dan media biasanya merujuk pada perkiraan Yoshiaki sebagai kisaran yang paling mungkin dari jumlah wanita yang terlibat. Angka ini berbeda dengan yang tercantum pada monumen di Amerika Serikat, seperti di New Jersey, New York, Virginia, dan California, yang menyatakan jumlah wanita penghibur "lebih dari 200.000 orang".

BBC memperkirakan jumlahnya antara "200.000 hingga 300.000", sedangkan Komisi Hukum Internasional mengutip "perkiraan sejarawan antara 100.000 hingga 200.000 wanita".

Negara asal

Sebagian besar wanita penghibur berasal dari negara-negara yang diduduki Jepang, termasuk Korea, Tiongkok, dan Filipina. Wanita yang digunakan di "stasiun penghibur" militer juga berasal dari Burma, Thailand, Indochina Prancis, Malaya, Manchukuo, Taiwan (saat itu koloni Jepang), Hindia Belanda, Timor Portugis, Papua Nugini (termasuk beberapa wanita campuran Jepang-Papua), dan wilayah pendudukan Jepang lainnya.

Stasiun-stasiun penghibur ini ditemukan di berbagai wilayah, termasuk Jepang, Tiongkok, Filipina, Indonesia, Malaya, Thailand, Burma, Nugini, Hong Kong, Makau, dan Indochina Prancis. Sejumlah kecil wanita asal Eropa juga direkrut, sebagian besar berasal dari Belanda dan Australia, dengan perkiraan sekitar 200–400 wanita Belanda saja, sementara jumlah pasti wanita Eropa lainnya tidak diketahui.

Seorang wanita Tionghoa sedang diwawancarai oleh seorang perwira udara Royal Air Force di Rangoon, 8 Agustus 1945

Wanita Tionghoa dan Melayu yang dipaksa dari Penang oleh pasukan Jepang untuk bekerja sebagai "wanita penghibur" bagi tentara.

Menurut profesor Yoshiko Nozaki dari State University of New York at Buffalo dan sejumlah sumber lainnya, mayoritas wanita penghibur berasal dari Korea dan Tiongkok.

Profesor Yoshiaki Yoshimi dari Universitas Chuo menemukan banyak dokumen dan kesaksian yang membuktikan keberadaan sekitar 2.000 stasiun wanita penghibur di mana sekitar 200.000 wanita Korea, Filipina, Taiwan, Indonesia, Burma, Belanda, Australia, dan Jepang — banyak di antaranya masih remaja — ditahan dan dipaksa melakukan aktivitas seksual dengan tentara Jepang. Menurut Qiu Peipei dari Vassar College, wanita penghibur sering diganti dengan cepat oleh wanita lain, sehingga perkiraannya tentang 200.000–400.000 wanita penghibur dianggap masuk akal, dengan mayoritas berasal dari Tiongkok. Profesor Ikuhiko Hata dari Universitas Nihon memperkirakan jumlah wanita yang bekerja di kawasan hiburan resmi kurang dari 20.000 orang, terdiri dari 40% Jepang, 20% Korea, 10% Tiongkok, dan sisanya berasal dari negara-negara lain. Ia juga mencatat bahwa jumlah total pelacur berlisensi di Jepang selama Perang Dunia II hanyalah sekitar 170.000 orang.

Selain dari Korea dan Tiongkok, banyak wanita juga berasal dari Filipina, Taiwan, Hindia Belanda, dan berbagai wilayah pendudukan Jepang lainnya. Sejumlah wanita Belanda yang ditangkap di koloni Belanda di Asia juga dipaksa menjadi budak seks. Dalam analisis lebih lanjut terhadap catatan medis Angkatan Darat Jepang tahun 1940 terkait pengobatan penyakit menular seksual, Yoshimi menyimpulkan bahwa jika persentase wanita yang dirawat mencerminkan komposisi populasi wanita penghibur secara umum, maka 51,8 persen di antaranya adalah wanita Korea, 36 persen Tionghoa, dan 12,2 persen Jepang.

Pada tahun 1997, sejarawan Korea Bruce Cumings menulis bahwa Jepang memberlakukan kuota wajib untuk memasok program wanita penghibur, dan bahwa pria Korea turut membantu dalam merekrut para korban. Cumings menyatakan bahwa antara 100.000 hingga 200.000 gadis dan wanita Korea direkrut ke dalam sistem tersebut.

Di Korea, anak perempuan dari kalangan bangsawan dan birokrat umumnya tidak dikirim ke dalam "korps wanita penghibur" kecuali jika mereka atau keluarganya menunjukkan kecenderungan pro-kemerdekaan. Sebagian besar gadis Korea yang direkrut berasal dari keluarga miskin. Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang sering menyerahkan pekerjaan perekrutan gadis-gadis untuk "korps wanita penghibur" di Korea kepada kontraktor, yang biasanya memiliki hubungan dengan kelompok kejahatan terorganisasi dan dibayar berdasarkan jumlah gadis yang mereka serahkan. Meskipun sebagian kecil kontraktor tersebut adalah orang Jepang, mayoritasnya adalah orang Korea.

Di Filipina selama masa pendudukan Jepang, sekitar 1.000 wanita Filipina dijadikan wanita penghibur. Para korban ada yang masih berusia 12 tahun saat diperbudak. Banyak penyintas mengingat bahwa markas atau rumah bordil militer tersebar di seluruh wilayah Filipina, mulai dari Cagayan Valley di utara hingga Davao di selatan.

Selama invasi awal Hindia Belanda, tentara Jepang memperkosa banyak wanita dan gadis Indonesia serta Eropa. Polisi militer Jepang (Kenpeitai) kemudian membentuk sistem wanita penghibur untuk "mengendalikan masalah" tersebut. Kenpeitai memaksa dan menekan banyak wanita interniran agar melayani sebagai pelacur, termasuk beberapa ratus wanita Eropa. Sebagian kecil dari mereka memilih tinggal di rumah perwira Jepang dan dijadikan budak seks oleh satu orang, dibandingkan harus melayani banyak tentara di rumah bordil.

Salah satu wanita Eropa tersebut adalah K'tut Tantri, keturunan Skotlandia, yang menulis buku tentang penderitaannya. Sebuah studi pemerintah Belanda menggambarkan metode yang digunakan militer Jepang untuk memaksa wanita-wanita itu. Studi tersebut menyimpulkan bahwa di antara 200 hingga 300 wanita Eropa yang ditemukan di rumah bordil militer Jepang, "sekitar 65 orang sudah pasti dipaksa menjadi pelacur".

Sebagian lainnya, karena kelaparan di kamp pengungsian, menerima tawaran makanan dan upah untuk bekerja, tanpa mengetahui sepenuhnya bahwa pekerjaan itu berarti perbudakan seksual.

Beberapa wanita juga direkrut secara "sukarela" dengan tujuan melindungi yang lebih muda. Oleh karena itu, jumlah wanita yang dipaksa menjadi pelacur kemungkinan jauh lebih besar daripada yang tercatat dalam arsip Belanda. Banyak pula kasus kekerasan seksual terhadap wanita Belanda yang diabaikan dalam catatan resmi. Masalah ini baru mendapat perhatian publik setelah individu dan kelompok seperti Foundation of Japanese Honorary Debts mulai memperjuangkan nasib korban pendudukan Jepang. Selain diperkosa dan dilecehkan setiap hari, para gadis Belanda itu hidup dalam ketakutan terus-menerus terhadap pemukulan dan kekerasan fisik lainnya.

J.F. van Wagtendonk bersama Yayasan Siaran Belanda memperkirakan bahwa sekitar 400 perempuan Belanda telah diambil dari kamp-kamp interniran untuk dijadikan *jugun ianfu* atau wanita penghibur.

Selain perempuan Belanda, banyak pula perempuan Jawa yang direkrut dari Indonesia untuk dijadikan wanita penghibur, termasuk sekitar seribu perempuan dan gadis asal Timor Timur yang dipaksa menjadi budak seksual. Sebagian besar di antara mereka adalah gadis remaja berusia antara 14 hingga 19 tahun yang telah menempuh sebagian pendidikan formal, dan direkrut melalui tipu daya dengan janji akan memperoleh pendidikan lanjutan di Tokyo atau Singapura. Daerah tujuan utama bagi para wanita penghibur asal Jawa meliputi Burma, Thailand, dan kawasan Indonesia Timur. Wawancara dengan beberapa mantan wanita penghibur juga menunjukkan bahwa sebagian berasal dari pulau Flores. Setelah perang berakhir, banyak dari mereka yang selamat memilih tetap tinggal di tempat-tempat di mana mereka pernah diperjualbelikan dan akhirnya menyatu dengan masyarakat setempat.

Perempuan Melanesia dari New Guinea pun tidak luput dari nasib serupa. Perempuan lokal dari Rabaul direkrut sebagai wanita penghibur, bersama sejumlah perempuan campuran Jepang–Papua yang merupakan keturunan ayah Jepang dan ibu Papua. Seorang kapten asal Australia, David Hutchinson-Smith, juga menyebut adanya gadis-gadis muda berdarah campuran Jepang–Papua yang dipaksa menjadi wanita penghibur. Seorang aktivis Papua dari wilayah Papua Barat memperkirakan bahwa sekitar 16.161 perempuan Papua Nugini telah dijadikan wanita penghibur oleh tentara Jepang selama masa pendudukan di New Guinea.

Pada tahun 1985, seorang penyintas wanita penghibur asal Jepang, Shirota Suzuko (1921–1993), menerbitkan autobiografinya yang mengisahkan penderitaan dirinya beserta perempuan-perempuan lain yang mengalami nasib serupa selama menjadi wanita penghibur.

Lebih dari 2.000 perempuan Taiwan dipaksa menjalani perbudakan seksual oleh militer Jepang; hingga tahun 2020, hanya dua orang yang masih diyakini hidup. Yoshiaki Yoshimi mencatat bahwa lebih dari separuh wanita penghibur asal Taiwan merupakan anak di bawah umur. Pada tahun 2023, wanita penghibur terakhir asal Taiwan meninggal dunia.

Akademisi Jepang Nakahara Michiko dari Waseda University menulis sebuah makalah tentang wanita penghibur di Malaysia yang dipaksa melayani militer Jepang. Ia menjelaskan bahwa perekrutan wanita penghibur oleh pihak Jepang dilakukan tanpa membedakan latar etnis, melainkan mencakup seluruh kelompok masyarakat di wilayah pendudukan. Mustapha Yaakub, seorang tokoh Melayu yang menjabat sebagai sekretaris Biro Pemuda Internasional UMNO, pada tahun 1993 menyerukan agar warga Malaysia yang menjadi korban tentara Jepang—termasuk para wanita penghibur—berani tampil ke publik dan mengisahkan pengalaman mereka. Ia menerima sejumlah surat, termasuk dari seseorang yang dikenal dengan nama samaran P, yang kemudian diwawancarai oleh Nakahara.

Namun, Najib Tun Razak, yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pemuda UMNO sekaligus Menteri Pertahanan, melarang Mustapha Yaakub membicarakan kasus pemerkosaan terhadap perempuan Melayu dalam Konferensi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Austria tahun 1993. Dalam tulisannya, Nakahara menuturkan kisah seorang perempuan Melayu yang diperkosa dan dipaksa menjadi budak seksual di sebuah stasiun wanita penghibur oleh tentara Jepang. Korban tersebut berkata: "Aku bekerja seperti binatang. Mereka memperlakukanku sesuka hati. Aku harus menuruti perintah mereka hingga saat penyerahan diri."

Nakahara juga menuliskan kesaksian putri korban: "Putrinya mengatakan kepadaku bahwa ibunya kerap bermimpi buruk dan menangis dalam tidurnya. Ia sering mengembara tanpa tujuan setelah mimpi-mimpi itu datang … Ia sendiri mengaku memohon ampun kepada Tuhan atas dosa-dosa yang ia yakini telah diperbuatnya. Ia terus menderita oleh ingatan dan rasa bersalah yang membelenggunya. Tampaknya tidak seorang pun di desanya pernah memberitahunya bahwa semua itu bukanlah kesalahannya … Ia sempat meminta putrinya menulis surat untuknya, tetapi penderitaan panjangnya tak pernah mendapatkan keadilan."

Perempuan Melayu tersebut semula mengira bahwa partai UMNO akan menuntut pemerintah Jepang untuk meminta maaf dan memberikan kompensasi, karena ia sendiri merupakan anggota partai tersebut. Namun, pimpinan UMNO menolak untuk memperjuangkan tuntutan tersebut.

Tentara Jepang memaksa gadis-gadis Melayu Muslim menjadi wanita penghibur yang diperkosa oleh serdadu Jepang. Salah satu dari gadis Melayu tersebut kemudian kisah hidupnya diangkat menjadi sebuah drama sejarah berjudul "Kehidupan Hayati (Hayat Hayatie)", yang menggambarkan pengalaman tragisnya ketika diperkosa oleh tentara Jepang di Singapura. Sebuah drama lain berjudul Wild Rice juga didasarkan pada kisah nyata seorang wanita penghibur Melayu lain yang, pada dekade 1980-an, memilih untuk menyembunyikan kenyataan pahit bahwa dirinya pernah diperkosa oleh tentara Jepang pada tahun 1940-an, demi menutup aibnya dari keluarga.

Pada tanggal 16–17 Oktober 1992, di Kathmandu, Nepal, diselenggarakan "Konferensi Komite Investigasi Internasional atas Kejahatan Perang Jepang" yang dihadiri oleh perwakilan dari Malaysia, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, India, Pakistan, Thailand, Jepang, Aljazair, dan Prancis. Mustapha Yaakub, sekretaris Pemuda UMNO (United Malays National Organization), hadir sebagai delegasi Melayu dalam konferensi tersebut, di mana isu wanita penghibur menjadi salah satu topik utama yang dibahas.

Sepulangnya dari konferensi itu, Mustapha memulai penyelidikan dan pendokumentasian pribadi atas berbagai kejahatan yang dilakukan oleh militer Jepang selama masa pendudukan di Malaysia antara tahun 1942 hingga 1945. Ia menyerukan agar seluruh korban melaporkan kepadanya segala bentuk kekejaman yang dilakukan oleh Jepang, dengan tujuan menuntut pemerintah Jepang untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi. Mustapha berencana membawa isu tersebut—termasuk kasus wanita penghibur dan kerja paksa yang ia sebut sebagai "perbuatan keji"—ke Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Ia juga berniat menghadiri Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia PBB di Wina, Austria, pada Mei 1993 untuk menyerahkan laporannya, sehingga negara-negara yang menjadi korban agresi Jepang dapat memberikan kesaksian langsung dan menuntut permintaan maaf serta reparasi.

Dalam kurun empat bulan, sebanyak 3.500 warga Malaysia mengirimkan surat kepada Mustapha Yaakub. Para korban percaya bahwa pemerintah Malaysia di bawah UMNO akan benar-benar memperjuangkan permintaan maaf dan ganti rugi dari Jepang, karena langkah ini didukung oleh pejabat UMNO sendiri. Namun, harapan itu kandas ketika pimpinan tertinggi UMNO yang dipimpin oleh Najib Razak memerintahkan Mustapha Yaakub untuk menghentikan upayanya. Akibat tekanan tersebut, pemerintah Jepang tidak pernah meminta maaf maupun memberikan kompensasi kepada para korban pemerkosaan asal Melayu.

Sembilan dari 300 orang penduduk pribumi, etnis Melayu, dan Jawa yang selamat dari kelaparan selama ditahan oleh Jepang di Miri. Para pejabat UMNO Melayu berupaya menutupi kekejaman Jepang terhadap etnis Melayu.

Gadis dan perempuan Muslim pribumi Jawa di Indonesia dipaksa menjadi ianfu oleh tentara Jepang dan mengalami pemerkosaan berulang. Seorang pelaut Indonesia bernama Sukarno Martodiharjo (tidak berhubungan dengan Presiden Sukarno) menyaksikan sendiri bagaimana gadis-gadis Jawa Muslim diperjualbelikan oleh tentara Jepang untuk dijadikan wanita penghibur. Sastrawan Indonesia Pramoedya Ananta Toer menulis tentang bagaimana para gadis Muslim Jawa dipaksa menjadi budak seksual oleh tentara Jepang — banyak di antara mereka berasal dari keluarga terpandang, dan ayah mereka ditipu untuk menyerahkan anak-anaknya dengan alasan palsu bahwa putri mereka akan dikirim untuk menempuh pendidikan di Jepang.

Para kolaborator Jawa yang membantu perekrutan ini termasuk pegawai negeri, kepala sekolah, polisi, kepala desa, camat, serta pejabat lokal lainnya. Salah satu korban, seorang gadis Muslim Jawa bernama Siti Fatimah, mengenang bagaimana ia diperkosa oleh tentara Jepang setelah ditipu dan dibawa pergi dengan janji akan dikirim belajar ke Tokyo. Nyatanya, ia justru dikirim ke rumah bordil militer Jepang di Flores untuk dipaksa melayani mereka.

Sejak pemerintah Indonesia pada tahun 1993 menyerukan agar para perempuan yang pernah menjadi korban kekerasan seksual Jepang melapor, lebih dari 20.000 perempuan Indonesia menyatakan bahwa mereka telah diperkosa oleh tentara Jepang. Di antara mereka yang ditransfer ke stasiun militer Jepang di Flores, setiap wanita Jawa diperkosa oleh rata-rata 23 pria Jepang setiap hari — terdiri atas 1 perwira, 2 bintara, dan 20 prajurit. Mereka diharapkan melayani sekitar 100 pria per minggu dan diberikan tanda berupa tiket dari masing-masing pelaku.

Pemerkosaan massal yang dilakukan oleh tentara Jepang terhadap perempuan Muslim pribumi Jawa sebagian besar tidak pernah ditindak secara hukum, sebab kekuatan Sekutu seperti Belanda dan Australia tidak menunjukkan minat untuk menyelidiki atau menuntut pelaku kejahatan perang tersebut. Belanda sendiri telah berabad-abad melakukan eksploitasi seksual terhadap perempuan Jawa, termasuk menjadikan mereka pelacur militer bagi serdadu Belanda; karena itu, mereka tidak memandang kekejaman Jepang terhadap perempuan Indonesia sebagai kejahatan, melainkan sebagai hal yang "lazim" dalam konteks kolonial.

Menjelang kekalahan mereka dalam perang, pihak Jepang menghancurkan banyak arsip yang berkaitan dengan praktik perbudakan seksual terhadap perempuan Indonesia, sehingga jumlah pasti wanita penghibur asal Indonesia tidak pernah diketahui.

Perlakuan terhadap wanita penghibur

Diperkirakan sebagian besar para penyintas menjadi mandul akibat pemerkosaan berulang atau penyakit kelamin yang mereka derita setelah kekerasan tersebut.

Para perempuan dan gadis muda tersebut kehilangan hak atas tubuh dan martabatnya, diperlakukan tidak lebih dari sekadar "amunisi perempuan", "toilet umum", atau "perlengkapan militer". Dalam beberapa kasus, mereka bahkan dipaksa mendonorkan darahnya untuk membantu pengobatan tentara Jepang yang terluka. Meski setiap kisah korban memiliki keunikan tersendiri, semuanya menunjukkan kesamaan nasib: mereka mengalami kekerasan fisik, seksual, dan psikologis yang luar biasa brutal. Mereka dipukuli berulang kali dan dipaksa melayani secara seksual hingga sepuluh pria setiap hari, dan pada hari-hari setelah pertempuran, jumlah itu bisa mencapai empat puluh pria.

Mereka tidak diberikan makanan, air, tempat tinggal, toilet, maupun fasilitas kebersihan yang layak. Layanan medis yang disediakan pun terbatas pada pengobatan penyakit kelamin, sterilisasi, dan aborsi paksa. Penyiksaan dilakukan terhadap perempuan yang berusaha melarikan diri atau menolak memenuhi tuntutan pasukan. Bahkan, keluarga dari gadis-gadis yang mencoba bunuh diri turut diancam oleh pihak militer.

Karena para wanita penghibur dipaksa mengikuti pergerakan Tentara Kekaisaran Jepang ke garis depan, banyak di antara mereka yang tewas ketika pasukan Sekutu menghancurkan pertahanan Jepang di Pasifik dan memusnahkan kamp-kamp militernya. Dalam beberapa kasus, tentara Jepang mengeksekusi wanita penghibur Korea yang melarikan diri saat Jepang kalah dalam pertempuran melawan Sekutu. Pada masa-masa akhir perlawanan Jepang tahun 1944–45, para wanita penghibur sering dipaksa bunuh diri atau dibunuh secara langsung.

Selama Perang Dunia II, di Laguna Chuuk, sebanyak 70 wanita penghibur dibunuh sebelum serangan Amerika dimulai, karena Angkatan Laut Jepang keliru mengira serangan udara Amerika sebagai tanda pendaratan pasukan. Dalam Pertempuran Saipan, beberapa wanita penghibur turut bunuh diri dengan melompat dari tebing. Di Burma, beberapa wanita penghibur Korea memilih mengakhiri hidupnya dengan menelan pil sianida, sementara yang lain tewas akibat granat tangan yang dilemparkan ke tempat persembunyian mereka.

Dalam Pertempuran Manila, ketika para pelaut Jepang bertindak brutal dan membunuh warga sipil tanpa pandang bulu, terdapat pula laporan mengenai wanita penghibur yang turut terbunuh, meski peristiwa ini tampaknya tidak terjadi secara sistematis. Pemerintah Jepang kala itu menanamkan keyakinan kepada para koloninya di Saipan bahwa tentara Amerika adalah kanibal, sehingga penduduk Jepang lebih memilih bunuh diri daripada ditawan. Banyak wanita penghibur asal Asia yang juga memercayai hal tersebut.

Para prajurit Inggris yang bertempur di Burma bahkan melaporkan bahwa wanita penghibur Korea yang mereka tangkap terkejut ketika mengetahui bahwa orang Inggris tidak berniat memakan mereka. Ironisnya, sementara propaganda Jepang menggambarkan musuh sebagai kanibal, justru ada kasus nyata di mana prajurit Jepang yang kelaparan di pulau-pulau terpencil di Pasifik atau di hutan Burma beralih pada praktik kanibalisme. Dalam beberapa peristiwa, wanita penghibur di Burma dan pulau-pulau Pasifik dibunuh untuk dijadikan makanan bagi Tentara Kekaisaran Jepang.

Menurut kesaksian salah seorang penyintas, ia dipukuli ketika berusaha melawan saat hendak diperkosa. Para perempuan yang sebelumnya bukan pekerja seks, terutama mereka yang diculik atau dipaksa bergabung dalam "korps wanita penghibur", biasanya terlebih dahulu "dijinakkan" melalui pemerkosaan.

Salah satu perempuan Korea, Kim Hak-sun, dalam wawancara tahun 1991 menceritakan bagaimana ia direkrut ke dalam "korps wanita penghibur" pada tahun 1941: "Ketika aku berusia 17 tahun, tentara Jepang datang dengan truk, memukuli kami—aku dan seorang teman—kemudian menyeret kami ke dalam bak belakang. Aku diberitahu bahwa jika ikut wajib kerja, aku akan mendapat banyak uang di pabrik tekstil... Pada hari pertama aku diperkosa, dan pemerkosaan itu tidak pernah berhenti... Aku lahir sebagai perempuan, tetapi tak pernah hidup sebagai seorang perempuan... Aku merasa mual bila berada dekat dengan laki-laki. Bukan hanya laki-laki Jepang, tapi semua laki-laki—bahkan suamiku sendiri yang menyelamatkanku dari rumah bordil. Aku gemetar setiap kali melihat bendera Jepang... Mengapa aku harus merasa malu? Aku tak perlu merasa malu."

Kim juga menyatakan bahwa ia diperkosa antara 30 hingga 40 kali setiap hari, tanpa jeda, sepanjang tahun selama menjadi "wanita penghibur". Mencerminkan betapa terdehumanisasinya mereka, catatan resmi Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang yang mencatat perpindahan para wanita penghibur selalu menggunakan istilah "unit perlengkapan perang".

Di Filipina, kesaksian para penyintas seperti Narcisa Claveria—yang diperbudak selama 18 bulan pada usia 13 tahun—menggambarkan kehidupan sehari-hari yang mengenaskan. Pada siang hari, para perempuan dipaksa memasak, membersihkan, dan mencuci pakaian. Namun pada malam hari, mereka diperkosa dan disiksa oleh tentara Jepang.

Kisah serupa juga disampaikan oleh penyintas lain, Fedencia David, yang diculik oleh tentara Jepang pada usia 14 tahun. Ia mengingat bagaimana dirinya dipaksa mencuci pakaian dan memasak untuk para tentara Jepang pada siang hari, sementara malamnya ia diperkosa oleh 5 hingga 10 tentara setiap kali.

Selain mengalami pemerkosaan berkali-kali setiap hari, para perempuan ini juga harus menanggung perpisahan paksa dari keluarga mereka, bahkan kerap menyaksikan anggota keluarganya dibunuh oleh tentara Jepang. Salah seorang penyintas mengenang bahwa saat para tentara menculiknya, "mereka mulai menguliti ayahku hidup-hidup." Kekejaman ini meninggalkan luka fisik dan emosional yang tak terhapuskan sepanjang hidup mereka.

Para dokter militer dan petugas medis kerap memperkosa para perempuan selama pemeriksaan kesehatan. Seorang dokter tentara Jepang, Asō Tetsuo, memberikan kesaksian bahwa para wanita penghibur dipandang sebagai "amunisi perempuan" dan "toilet umum" — dianggap bukan manusia, melainkan benda yang dapat digunakan dan disiksa sesuka hati. Beberapa di antara mereka bahkan dipaksa mendonorkan darah untuk pengobatan tentara Jepang yang terluka.

Sedikitnya 80% dari para wanita penghibur berasal dari Korea, yang ditempatkan untuk melayani prajurit berpangkat rendah, sementara perempuan Jepang dan Eropa diperuntukkan bagi para perwira. Sebagai contoh, perempuan Belanda yang ditangkap di Hindia Belanda (kini Indonesia) secara eksklusif disediakan untuk kalangan perwira Jepang. Korea, sebagai negeri yang sangat dipengaruhi nilai-nilai Konfusianisme, memandang hubungan seksual di luar pernikahan sebagai aib besar. Oleh sebab itu, remaja perempuan Korea yang hampir seluruhnya masih perawan dianggap sebagai "pilihan terbaik" oleh militer Jepang untuk mencegah penyebaran penyakit kelamin yang dapat melumpuhkan pasukan mereka.

Potret studio Jan Ruff O'Herne, diambil tak lama sebelum ia, ibunya, dan saudara-saudarinya — bersama ribuan perempuan dan anak-anak Belanda lainnya — ditahan oleh Tentara Kekaisaran Jepang di Ambarawa. Dalam bulan-bulan berikutnya, O'Herne dan enam perempuan Belanda lainnya diperkosa dan dipukuli secara terus-menerus, siang dan malam, oleh personel Jepang.

Sepuluh perempuan Belanda dipaksa keluar dari kamp tahanan di Jawa oleh perwira Tentara Kekaisaran Jepang pada Februari 1944 untuk dijadikan budak seks. Mereka disiksa dan diperkosa secara sistematis, siang dan malam. Salah satu korban peristiwa itu, Jan Ruff-O'Herne, pada tahun 1990 memberikan kesaksian di hadapan komite Kongres Amerika Serikat:

Banyak kisah telah diceritakan tentang kengerian, kekejaman, penderitaan, dan kelaparan yang dialami perempuan Belanda di kamp-kamp tahanan Jepang. Namun ada satu kisah yang belum pernah terungkap—kisah paling memalukan tentang pelanggaran hak asasi manusia terburuk yang dilakukan Jepang selama Perang Dunia II: kisah para "wanita penghibur", atau *jugun ianfu*, tentang bagaimana kami diculik dan dipaksa melayani kebutuhan seksual tentara Kekaisaran Jepang. Di dalam "stasiun penghibur", aku dipukuli dan diperkosa secara sistematis, siang dan malam. Bahkan dokter Jepang yang memeriksa kami untuk penyakit kelamin pun turut memperkosaku setiap kali ia datang ke rumah bordil itu.

Pada pagi pertama mereka di rumah bordil, foto-foto Ruff-O’Herne dan para perempuan lainnya diambil dan dipajang di serambi, yang berfungsi sebagai ruang penerimaan bagi personel Jepang yang akan memilih korban dari potret-potret tersebut. Selama empat bulan berikutnya, para gadis itu diperkosa dan dipukuli tanpa henti; mereka yang hamil dipaksa melakukan aborsi. Setelah empat bulan yang mengerikan, mereka dipindahkan ke kamp di Bogor, Jawa Barat, dan dipertemukan kembali dengan keluarga mereka.

Kamp tersebut secara khusus diperuntukkan bagi perempuan yang pernah dijadikan budak seks oleh militer Jepang. Para penjaga memperingatkan bahwa jika ada yang berani menceritakan apa yang telah terjadi, baik mereka maupun keluarga mereka akan dibunuh. Beberapa bulan kemudian, keluarga O’Herne dipindahkan ke kamp di Batavia, yang akhirnya dibebaskan pada 15 Agustus 1945.

Suki Falconberg, seorang penyintas sistem wanita penghibur, membagikan pengalaman kelamnya:

Penetrasi berulang oleh banyak laki-laki bukanlah bentuk penyiksaan yang ringan. Robekan kecil di bagian vagina saja terasa seperti api yang ditempelkan pada luka terbuka. Organ intim membengkak dan memar. Kerusakan pada rahim dan organ dalam lainnya bisa sangat parah ... [D]igunakan sebagai tempat pembuangan nafsu oleh para lelaki itu meninggalkan rasa malu yang begitu dalam, yang masih terasa hingga kini di ulu hatiku — seperti beban keras dan berat yang tak pernah benar-benar hilang. Mereka tidak hanya melihat tubuh telanjangku yang sama sekali tak berdaya, tetapi juga mendengar aku memohon dan menangis. Mereka merendahkanku menjadi sesuatu yang hina dan menjijikkan, yang menderita di hadapan mereka ... Bahkan bertahun-tahun kemudian, dibutuhkan keberanian luar biasa untuk menuliskan kata-kata ini di atas kertas, karena rasa budaya malu yang demikian mendalam ...

Di Blora, dua puluh perempuan dan anak perempuan Eropa dipenjarakan di dua rumah. Selama tiga minggu, setiap kali satuan militer Jepang melintas, para perempuan itu beserta putri-putri mereka diperkosa secara brutal dan berulang kali.

Di Pulau Bangka, sebagian besar perawat Australia yang ditawan diperkosa terlebih dahulu sebelum akhirnya dibunuh.

Para perwira Jepang yang terlibat menerima hukuman dari otoritas Jepang setelah perang berakhir. Seusai perang, sebanyak 11 perwira Jepang dinyatakan bersalah, dengan satu di antaranya dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan Kejahatan Perang Batavia. Putusan pengadilan menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan adalah terhadap perintah Angkatan Darat yang hanya memperbolehkan perekrutan perempuan secara sukarela.

Korban dari Timor Timur memberikan kesaksian bahwa mereka dipaksa menjadi budak seks bahkan ketika usia mereka belum cukup untuk mengalami menstruasi. Dalam kesaksian pengadilan disebutkan bahwa anak-anak perempuan pra-pubertas ini diperkosa berulang kali oleh para prajurit Jepang, sementara mereka yang berusaha melawan dibunuh di tempat.

Hank Nelson, profesor emeritus dari Divisi Penelitian Asia Pasifik di Australian National University, menulis mengenai rumah bordil yang dijalankan oleh militer Jepang di Rabaul, wilayah yang kini menjadi bagian dari Papua Nugini, selama Perang Dunia II. Ia mengutip catatan harian Gordon Thomas, seorang tawanan perang di Rabaul, yang menulis bahwa para perempuan di rumah bordil tersebut "kemungkinan melayani 25 hingga 35 pria setiap hari" dan bahwa mereka merupakan "korban dari perdagangan budak kuning". Nelson juga mengutip kesaksian Kentaro Igusa, seorang dokter bedah angkatan laut Jepang yang bertugas di Rabaul. Dalam memoarnya, Igusa menulis bahwa para perempuan dipaksa mencuci alat kelamin mereka setiap kali selesai melayani tentara. Namun, karena kurang pengalaman, sebagian tidak mampu membersihkannya dengan benar sehingga banyak yang terinfeksi penyakit kelamin. Beberapa alat kelamin mereka membengkak begitu parah hingga mereka "menangis dan memohon pertolongan". Meskipun demikian, para perempuan itu tetap dipaksa bekerja dalam kondisi sakit dan infeksi berat, sementara pihak Jepang menggunakan obat sulfa yang baru ditemukan dan diklaim mampu menyembuhkan mereka dengan cepat.

Sebaliknya, sebuah laporan berdasarkan interogasi terhadap 20 wanita penghibur asal Korea dan dua warga sipil Jepang yang ditangkap setelah Pengepungan Myitkyina di Burma menyebutkan bahwa para wanita penghibur tersebut hidup relatif baik, menerima banyak hadiah, serta dibayar selama berada di sana. Istilah "homecoming women", yang awalnya digunakan untuk menyebut wanita penghibur yang kembali ke Korea, kemudian menjadi sebutan peyoratif bagi perempuan yang dianggap aktif secara seksual di Korea Selatan.

Bibliografi

Perserikatan Bangsa-bangsa

• McDougall, Gay J. (June 22, 1998). "Contemporary Forms of Slavery – Systematic rape, sexual slavery and slavery-like practices during armed conflict". Diarsipkan dari asli tanggal September 21, 2013. Diakses tanggal November 12, 2007.

Pemerintah Jepang

• Kono, Yohei (August 4, 1993), Statement by the Chief Cabinet Secretary Yohei Kono on the result of the study on the issue of "comfort women", Ministry of Foreign Affairs of Japan, diarsipkan dari asli tanggal July 9, 2014.
• "The Comfort Women Issue", us.emb-japan.go.jp, diarsipkan dari asli tanggal October 10, 2007, diakses tanggal July 4, 2008

Pemerintah Belanda

• Ministerie van Buitenlandse zaken (January 24, 1994). "Gedwongen prostitutie van Nederlandse vrouwen in voormalig Nederlands-Indië [Enforced prostitution of Dutch women in the former Dutch East Indies]". Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal [Hansard Dutch Lower House] (dalam bahasa Belanda). 23607 (1). ISSN 0921-7371. Diarsipkan dari asli tanggal September 27, 2007.

Pemerintah A.S.

• Honda, Mike (February 15, 2007). "Honda Testifies in Support of Comfort Women". U.S. House of Representatives. Diarsipkan dari asli tanggal June 4, 2011. Diakses tanggal March 23, 2007.
• O'Herne, Jan Ruff (February 15, 2007), Statement of Jan Ruff O'Herne AO, Subcommittee on Asia, Pacific and the Global Environment, Committee on Foreign Affairs, U.S. House of Representatives, diarsipkan dari asli tanggal February 28, 2007, diakses tanggal March 23, 2007
• GovTrack.us (2007–2008). "H. Res. 121: Expressing the sense of the House of Representatives that the Government of Japan should formally." Diarsipkan dari asli tanggal September 30, 2007. Diakses tanggal March 23, 2007.

Buku

• Bix, Herbert P. (2000), Hirohito and the Making of Modern Japan, HarperCollins, ISBN 978-0-06-019314-0
• Drea, Edward (2006), Researching Japanese War Crimes Records. Introductory Essays (PDF), Washington DC: Nazi War Crimes and Japanese Imperial Government Records Interagency Working Group, ISBN 978-1-880875-28-5, diarsipkan dari asli (PDF) tanggal March 3, 2016, diakses tanggal July 1, 2008
• Gamble, Adam; Watanabe, Takesato (2004), A Public Betrayed, Regnery Publishing, ISBN 978-0-89526-046-8
• Fujiwara, Akira (藤原彰) (1998), The Three Alls Policy and the Northern Chinese Regional Army (「三光作戦」と北支那方面軍), Kikan sensô sekinin kenkyû 20
• Hata, Ikuhiko (1999), Ianfu to senjo no sei (Shinchōsha) [Comfort women and sex in the battlefield] (dalam bahasa Jepang), 新潮社, ISBN 978-4106005657
• Hicks, George (1996), "The 'Comfort Women", dalam Duus, Peter; Myers, Ramon Hawley; Peattie, Mark R. (ed.), The Japanese Wartime Empire, 1931-1945 (dalam bahasa Inggris), Princeton University Press, hlm. 305–323, ISBN 9780691043821
• Hicks, George (1997), The Comfort Women: Japan's Brutal Regime of Enforced Prostitution in the Second World War, W W Norton & Company Incorporated, ISBN 978-0-393-31694-0
• Himeta, Mitsuyoshi (姫田光義) (1996), Concerning the Three Alls Strategy/Three Alls Policy By the Japanese Forces (日本軍による「三光政策・三光作戦をめぐって」), Iwanami Bukkuretto
• Huang, Hua-Lun (2012). The Missing Girls and Women of China, Hong Kong and Taiwan: A Sociological Study of Infanticide, Forced Prostitution, Political Imprisonment, "Ghost Brides," Runaways and Thrownaways, 1900–2000s (dalam bahasa Inggris). McFarland. ISBN 9780786488346.
• Rose, Caroline (2005), Sino-Japanese relations: facing the past, looking to the future?, Routledge, ISBN 978-0-415-29722-6.
• Soh, C. Sarah (2009). The Comfort Women: Sexual Violence and Postcolonial Memory in Korea and Japan. University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-76777-2.
• Pramoedya Ananta Toer (2001), Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer [Young Virgins in the Military's Grip], Kepustakaan Populer Gramedia, ISBN 9789799023483
• Yoshimi, Yoshiaki (2000), Comfort Women. Sexual Slavery in the Japanese Military During World War II, Asia Perspectives, translation: Suzanne O'Brien, New York: Columbia University Press, ISBN 978-0-231-12033-3
• Zhiliang, Su (1999). Weianfu yanjiu 慰安婦硏究 [Studies on the comfort women] (dalam bahasa Tionghoa) (Edisi Di 1 ban). Shanghai Shudian Chubanshe. ISBN 978-7-80622-561-5.

Artikel jurnal

• Argibay, Carmen (2003). "Sexual Slavery and the Comfort Women of World War II". Berkeley Journal of International Law. 21 (2).
• Mitchell, Richard H. (April 1997), "George Hicks. The Comfort Women: Japan's Brutal Regime of Enforced Prostitution in the Second World War", The American Historical Review, 102 (2): 503, doi:10.2307/2170934, JSTOR 2170934 (Review of Hicks 1997.
• Yoneyama, Lisa (2002), "NHK's Censorship of Japanese Crimes Against Humanity", Harvard Asia Quarterly, vol. VI, no. 1, diarsipkan dari asli tanggal August 27, 2006
• Wender, Mellisa (2003). "Military Comfort Women: Doing Justice to the Past". Critical Asian Studies. 35 (1): 139–145. doi:10.1080/14672710320000061514. S2CID 143569098.
• Watanabe, Kazuko (1999). "Trafficking in Women's Bodies, Then and Now: The Issue of Military 'Comfort Women'". Women's Studies Quarterly. 27 (1/2): 19–31. JSTOR 40003395.

Artikel berita

• "Canada MPs demand Japan apologize to WWII 'comfort women'". AFP. November 28, 2007. Diarsipkan dari asli tanggal December 14, 2007. Diakses tanggal July 4, 2008.
• "Sex slaves put Japan on trial", BBC News, December 8, 2000, diakses tanggal July 1, 2008
• "Abe questions sex slave 'coercion'", BBC News, March 2, 2007, diakses tanggal March 23, 2007
• "Japan party probes sex slave use", BBC News, March 8, 2007, diakses tanggal March 23, 2007
• 'Comfort women' distortion stirs indignation, China Daily, July 13, 2005, diakses tanggal May 20, 2008
• "Memoir of comfort woman tells of 'hell for women'". China Daily. Associated Press. July 6, 2007. Diakses tanggal August 29, 2007.
• Japan court rules against 'comfort women', CNN, March 29, 2001, diarsipkan dari asli tanggal September 22, 2006
• ""Comfort Women" Resolution Likely to Pass U.S. Congress". Digital Chosun (English edition). February 2, 2007. Diarsipkan dari asli tanggal March 13, 2007. Diakses tanggal March 30, 2007.
• Comfort Women Were 'Raped': U.S. Ambassador to Japan, Digital Chosun (English edition), March 19, 2007, diarsipkan dari asli tanggal June 5, 2008, diakses tanggal July 2, 2008\
• "Human rights: Chad, women's rights in Saudi Arabia, Japan's wartime sex slaves". Europees Parlement. December 13, 2007. Diarsipkan dari asli tanggal May 19, 2008. Diakses tanggal July 4, 2008. (Scholar search)
• Jeff Davis (November 28, 2007), MPs Moved to Tears by Comfort Women, Hill Times, diarsipkan dari asli tanggal May 18, 2008, diakses tanggal July 4, 2008
• Japan refuses to apologise for WW2 brothel scandal, Irish Examiner, March 8, 2007, diarsipkan dari asli tanggal March 26, 2009, diakses tanggal June 1, 2008
• Japanese opposition calls on prime minister to acknowledge WWII sex slaves, International Herald Tribune, March 7, 2007, diarsipkan dari asli tanggal March 9, 2007, diakses tanggal June 1, 2008
• Coop, Stephanie (December 23, 2006), Sex slave exhibition exposes darkness in East Timor, The Japan Times, diarsipkan dari asli tanggal September 29, 2007, diakses tanggal December 23, 2006
• Reiji Yoshida (March 11, 2007), Sex slave history erased from texts; '93 apology next?, The Japan Times, diarsipkan dari asli tanggal March 17, 2008, diakses tanggal May 20, 2008
• Nakamura, Akemi (March 20, 2007), Were they teen-rape slaves or paid pros?, The Japan Times, diarsipkan dari asli tanggal July 4, 2007, diakses tanggal March 23, 2007
• Reiji Yoshida (April 18, 2007), Evidence documenting sex-slave coercion revealed, The Japan Times, diarsipkan dari asli tanggal September 29, 2007
• Keiji Hirano (April 28, 2007), East Timor former sex slaves start speaking out, The Japan Times, diarsipkan dari asli tanggal September 29, 2007, diakses tanggal August 29, 2007
• Files: Females forced into sexual servitude in wartime Indonesia, The Japan Times, May 12, 2007, diarsipkan dari asli tanggal September 26, 2007, diakses tanggal August 29, 2007
• U.S. got Abe to drop denial over sex slaves, The Japan Times, November 9, 2007, diarsipkan dari asli tanggal September 17, 2008, diakses tanggal July 4, 2008
• Masami Ito (October 18, 2011), 'Comfort women' issue resolved: Noda '65 treaty cited on eve of first Seoul trip, The Japan Times (via the Alliance to Preserve the History of WWII in Asia – Los Angeles), diarsipkan dari asli tanggal March 4, 2016, diakses tanggal January 7, 2016
• Bae Ji-sook (September 17, 2007), 202 Pro-Japanese Collaborators Disclosed, The Korea Times, diarsipkan dari asli tanggal December 11, 2013, diakses tanggal July 1, 2008
• "FOCUS: Amnesty's European 'comfort women' campaign makes steady progress". Kyodo News. November 24, 2007. Diarsipkan dari asli tanggal May 22, 2008. Diakses tanggal July 4, 2008.
• Edward Epstein (July 31, 2007), House wants Japan apology, San Francisco Chronicle, diakses tanggal August 1, 2007
• Mark Landler (March 2, 2001), "Cartoon of Wartime 'Comfort Women' Irks Taiwan", The New York Times, diakses tanggal March 13, 2024
• Fackler, Martin (March 6, 2007), "No Apology for Sex Slavery, Japan's Prime Minister Says", The New York Times, diakses tanggal March 23, 2007
• Onishi, Norimitsu (March 8, 2007), "Denial Reopens Wounds of Japan's Ex-Sex Slaves", The New York Times, diakses tanggal March 23, 2007
• "EU passes resolution on Japanese-enslaved 'comfort women'". The Parliament Magazine. December 14, 2007. Diarsipkan dari asli tanggal January 8, 2008. Diakses tanggal July 4, 2008.
• "FACTBOX-Disputes over Japan's wartime "comfort women" continue", Reuters, March 5, 2007, diarsipkan dari asli tanggal January 2, 2008, diakses tanggal March 5, 2008
• "No Comfort", The New York Times, March 6, 2007, diakses tanggal March 23, 2007
• Stephen Moynihan (March 3, 2007), "Abe ignores evidence, say Australia's 'comfort women'", The Age, diakses tanggal July 2, 2008
• Irene Lin (December 18, 2000), WWII sex slaves want Japan to wake up, Taipei Times, diakses tanggal July 4, 2008
• Tabuchi, Hiroko (March 1, 2007), "Japan's Abe: No Proof of WWII Sex Slaves", The Washington Post, diakses tanggal March 23, 2007
• Coleman, Joseph (March 23, 2007), "Ex-Japanese PM Denies Setting Up Brothel", The Washington Post, diakses tanggal July 1, 2008
• "Dutch parliament demands Japanese compensation for "comfort women"". Xinhau. November 21, 2007. Diarsipkan dari asli tanggal February 25, 2008. Diakses tanggal July 4, 2008.
• Comfort station originated in govt-regulated 'civilian prostitution', The Daily Yomiuri, March 31, 2007, hlm. 15, diakses tanggal June 14, 2008
• McCurry, Justin (May 3, 2007), "Japan rules out new apology to 'comfort women'", The Guardian, London, diakses tanggal August 17, 2008
• 慰安婦問題、敗北主義に陥るな 外務省「韓国は確信犯的にやっている」(Comfort women issue – Do not be influenced by defeatism. Foreign Ministry Staff say "South Korea is doing a criminal conviction".), MSN Sankei News, June 9, 2012, hlm. 2, diarsipkan dari asli tanggal July 2, 2012, diakses tanggal June 14, 2012
• Sang-Hun, Choe (December 18, 2015). "Disputing Korean Narrative on 'Comfort Women,' a Professor Draws Fierce Backlash". The New York Times. Diakses tanggal December 20, 2015.

Sumber daring

• "European Parliament speaks out on sexual slavery during WWII". Amnesty international. December 13, 2007. Diarsipkan dari asli tanggal December 19, 2007. Diakses tanggal July 4, 2008..
• Comfort women used to prevent military revolt during war: historian, The Korea Times, November 30, 2007, diakses tanggal December 30, 2015
• The "Comfort Women" Issue and the Asian Women's Fund (PDF), Asian Women's Fund, diarsipkan dari asli (PDF) tanggal June 28, 2007, archived from on 2007-06-28.
• Clancey, Patrick, ed. (November 1, 1948), "International Military Tribunal for the Far East (Chapter 8) – Judgment", Hyperwar, a hypertext history of the Second World War.
• Hata, Ikuhiko. No Organized or Forced Recruitment: Misconceptions about Comfort Women and the Japanese Military (PDF). hassin.sejp.net. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal September 4, 2008. Diakses tanggal November 10, 2007. None of them was forcibly recruited.
• Horn, Dottie (January 1997). "Comfort Women". Endeavors Magazine. No. Winter. Diarsipkan dari asli tanggal June 25, 2008. Diakses tanggal October 5, 2008.
• Soh, C.Sarah (May 2001), Japan's Responsibility Toward Comfort Women Survivors, Japan Policy Research Institute (JPRI), diarsipkan dari asli tanggal June 28, 2012, diakses tanggal July 1, 2008.
• WCCW (2004). "Comfort-Women.org FAQ". Washington Coalition for Comfort Women Issues. Diarsipkan dari asli tanggal June 15, 2007. Diakses tanggal June 20, 2007. ( archived on 2007-06-15).
• Dudden, Alexis (April 25, 2006), US Congressional Resolution Calls on Japan to Accept Responsibility for Wartime Comfort Women, www.japanfocus.org, diakses tanggal March 30, 2014.
• Nelson, Hank (May 17, 2007), The Consolation Unit: Comfort Women at Rabaul (PDF), The Australian National University, diarsipkan dari asli (PDF) tanggal June 10, 2007, diakses tanggal November 26, 2007.
• Lawsuits against the Government of Japan filed by the survivors in Japanese Courts, diarsipkan dari asli tanggal December 9, 2006, diakses tanggal March 23, 2007.
• History of Comfort Women by the Washington Coalition for Comfort Women Issues – History, diarsipkan dari asli tanggal July 24, 2008, diakses tanggal May 28, 2008.
• Asian Women's Fund (1996), Letter from Prime Minister to the former comfort women, since 1996, diarsipkan dari asli tanggal May 16, 2007, diakses tanggal March 23, 2007, archived from on 2007-05-16.
• Nozaki, Yoshiko (August 1, 2005), The Horrible History of the "Comfort Women" and the Fight to Suppress Their Story, History news Network, diakses tanggal July 4, 2008.
• Diary of a Japanese Military Comfort Station (Brothel) Manager (excerpt in English). Translated from Japanese version. July 20, 2018.

Bacaan lanjutan

• Drinck, Barbara and Gross, Chung-noh. Forced Prostitution in Times of War and Peace, Kleine Verlag, 2007. ISBN 978-3-89370-436-1.
• Hayashi, Hirofumi. "Disputes in Japan over the Japanese Military 'Comfort Women' System and Its Perception in History", Annals of the American Academy of Political & Social Science, May 2008, Vol. 617, pp 123–132
• Henson, Maria Rosa "Comfort woman: Slave of destiny", Philippine Center for Investigative Journalism: 1996. ISBN 971-8686-11-8.
• Henson, Maria Rose (1999). Comfort Woman: A Filipina's Story of Prostitution and Slavery Under the Japanese Military. Rowman & Littlefield Publishers. ISBN 978-0-8476-9149-4. maria rosa henson.
• Howard, Keith; Hanʼguk Chŏngsindae Munje Taechʻaek Hyŏbŭihoe; Research Association on the Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan (1995). True stories of the Korean comfort women: testimonies. Cassell. ISBN 978-0-304-33262-5.
• Keller, Nora Okja "Comfort Woman", London, Penguin: 1998. ISBN 0-14-026335-7.
• Kim-Gibson, D. Silence Broken: Korean Comfort Women, 1999. ISBN 0-931209-88-9.
• Levin, Mark, Case Comment: Nishimatsu Construction Co. v. Song Jixiao Et Al., Supreme Court of Japan (2d Petty Bench), April 27, 2007, and Ko Hanako Et Al. V. Japan, Supreme Court of Japan (1st Petty Bench), April 27, 2007 (January 1, 2008). American Journal of International Law, Vol. 102, No. 1, pp. 148–154, January 2008. Available at SSRN:
• Molasky, Michael S. American Occupation of Japan and Okinawa, Routledge, 1999. ISBN 0-415-19194-7, ISBN 0-415-26044-2.
• Przystup, James (July 2007). Glosserman, Brad; Namkung, Sun (ed.). "Japan-China Relations: Wen in Japan: Ice Melting But." (PDF). Comparative Connections, A Quarterly e-Journal on East Asian Bilateral Relations. 9 (2): 131–146. ISSN 1930-5370. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal April 2, 2012. Diakses tanggal July 10, 2010.
• Schellstede, Sangmie Choi; Yu, Soon Mi (2000). Comfort Women Speak: Testimony by Sex Slaves of the Japanese Military : Includes New United Nations Human Rights Report. Holmes & Meier Publishers, Inc. ISBN 978-0-8419-1413-1.
• Tanaka, Yuki. Japan's Comfort Women: Sexual Slavery and Prostitution During World War II and the US Occupation, London, Routledge: 2002. ISBN 0-415-19401-6.
• Tanaka, Y. (2019) [1996]. Hidden Horrors: Japanese War Crimes In World War Ii. Taylor & Francis. ISBN 978-0-429-72089-5.
• Wakabayashi, Bob Tadashii "Comfort Women: Beyond Litigious Feminism"

Pranala luar

• Thinking about the comfort women issue, Look squarely at essence of 'comfort women' issue. on August 22, 2014, Asahi Shimbun
  • Testimony about 'forcible taking away of women on Jeju Island': Judged to be fabrication because supporting evidence not found on August 22, 2014, Asahi Shimbun
• Asian Women's Fund web site (archived from the original on 2007-02-02)
• Comfort-Women.org
• Digital Museum of The Comfort Women Issue and the Asian Women's Fund(in Japanese)
• Jugun Ianfu Indonesia di Wayback Machine (diarsipkan tanggal October 27, 2009)
• Korea Dutch Indies Sex Slavery Translation Project
• 121 Coalition Diarsipkan January 26, 2019, di Wayback Machine.
• "The Victims" (from the South Korean Ministry of Gender and Family Equality)
• Japanese Military Sex Slaves di YouTube, CBS Report featuring Mike Honda and Nariaki Nakayama's infamous comment comparing "comfort houses" and cafeterias
• Japan forced women to work as sex slaves during World War II di YouTube
• Photo gallery at the Seoul Times.
• A Public Betrayed – Comfort Women—The Asian Sex Slaves of World War II
• "Allies in adversity, Australia and the Dutch in the Pacific War: Comfort women" (Web page). Australian War Memorial. 2006. Diakses tanggal December 12, 2017. – describes the experience of Jan O'Herne in Java
• Nakamura, Akemi; Ikuhiko Hata; Yoshiaki Yoshimi (March 20, 2007). "Comfort Women: Were they teen-rape slaves or paid pros?". The Japan Times. Diarsipkan dari asli tanggal July 4, 2007. Diakses tanggal March 23, 2006.
• Friends of "Comfort Women" Australia (FCWA) – not-for-profit organisation focusing on the plight of the Japanese military "Comfort Women" of World War II.
• Mourning di YouTube, song about comfort women composed by Mu Ting Zhang and directed by Po En Lee
• House of Sharing The "House of Sharing" is a South Korean home for surviving comfort women and incorporates "The Museum of Sexual Slavery".
• Justice For Comfort Women
• Archive Museum 女たちの戦争と平和資料館(wam) A museum documenting oral account publications, images and interactive maps of designated "Comfort Women" military establishments and experiences of "Comfort Women" (in Japanese)

Penelitian akademik

• "The Comfort Women project". Diarsipkan dari asli tanggal December 9, 2006. Diakses tanggal April 22, 2005.
• Hayashi Hirofumi's papers on comfort women
• Responsibility Toward Comfort Women Survivors Diarsipkan June 28, 2012, di Archive.is: Japan Policy Research Institute Working Paper 77.
• Japan's Comfort Women, Theirs and Ours Diarsipkan September 1, 2018, di Wayback Machine.: Book review, Japan Policy Research Institute Critique 9:2.
• Journal of Asian American Studies 6:1, February 2003, issue on American studies of comfort women, Kandice Chuh, ed.

Pernyataan resmi Jepang

• "Japan's Efforts on the Issue of Comfort Women". Ministry of Foreign Affairs (Japan). January 14, 2021. Diakses tanggal February 1, 2021.
• "Diplomatic Bluebook 2019 / The Issue of Comfort Women". Ministry of Foreign Affairs (Japan). 2019. Diakses tanggal February 1, 2021.
• "Announcement by Foreign Ministers of Japan and the Republic of Korea at the Joint Press Occasion". Ministry of Foreign Affairs (Japan). December 28, 2015. Diakses tanggal February 3, 2021.
• "Letter from Prime Minister Junichiro Koizumi to the former comfort women". Ministry of Foreign Affairs (Japan), 2001.
• "Statement by Prime Minister Tomiichi Murayama on the occasion of the establishment of the Asian Women's Fund". Ministry of Foreign Affairs (Japan), 1995.

Dokumen sejarah Amerika Serikat

• House Resolution 121, introduced by Rep. Michael Makoto Honda (California 17th), Passed House amended (July 30, 2007)
• Japanese Comfort Women (1944, United States Office of War Information)
• Korea official website for sex slaves victims