Bagelen, Purworejo
Bagelen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Tengah | ||||
| Kabupaten | Purworejo | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Bambang S Budoto, S.Sos | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 35,322 (tahun 2.000)[1] jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 33.06.04 | ||||
| Kode BPS | 3306040 | ||||
| Luas | 64 km² | ||||
| Kepadatan | 554 jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 17 | ||||
| |||||
Bagelen (bahasa Jawa: ꦧꦒꦼꦭꦺꦤ꧀, translit. Bagelèn) adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 13 Km dari ibu kota Kabupaten Purworejo. Pusat pemerintahannya berada di Desa Bagelen. Kecamatan Bagelen merupakan salah satu kecamatan paling timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sejarah
[sunting | sunting sumber]Sebelum Purworejo kota berdiri, Bagelen adalah pusat pemerintahan wilayah Purworejo, yang dinamakan Bagelen. Purworejo kota sendiri adalah pusat pemerintahan baru yang didirikan oleh Hindia Belanda. Bagelen dahulu disebut Pagelen. Pagelen sendiri merupakan perubahan dari Medanggele, yang berasal dari kata Medangkamulan, kerajaan yang konon pernah ada di wilayah ini.
Batas wilayah
[sunting | sunting sumber]Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:
| Utara | Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Kaligesing |
| Timur | Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Selatan | Kecamatan Purwodadi |
| Barat | Kecamatan Purwodadi, Kecamatan Banyuurip dan Kecamatan Purworejo |
Desa/kelurahan
[sunting | sunting sumber]Penduduk
[sunting | sunting sumber]Pada tahun 1905, sebanyak 155 keluarga yang merupakan penduduk di wilayah Kecamatan Bagelen dijadikan perintis kegiatan transmigrasi pada masa Hindia Belanda oleh Pemerintah Hindia Belanda. Alasan Pemerintah Hindia Belanda mengadakan pemindahan penduduk karena wilayah Kecamatan Bagelen memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi dibandingkan wilayah lain di Keresidenan Kedu. Tujuan perpindahannya ke wilayah Kecamatan Gedong Tataan di Lampung yang memiliki kepadatan penduduk yang sangat rendah.[2]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ↑ Data BPS, 2000
- ↑ Tirtosudarmo, Riwanto (2017). "Pengantar". Dalam Palupi, Sri (ed.). Privatisasi Transmigrasi dan Kemitraan Plasma Menopang Industri Sawit: Resiko Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Transmigrasi dan Kemitraan Plasma di Sektor Industri Perkebunan Sawit (PDF). Jakarta: The Institute for Ecosoc Rights & Norwegian Center for Human Rights. hlm. xxv. ISBN 978-602-71991-1-8. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
