Mesir dan senjata pemusnah massal

Mesir memiliki sejarah dengan senjata pemusnah massal dan merupakan salah satu dari sedikit negara yang menggunakan senjata kimia setelah Perang Dunia I selama Perang Saudara Yaman Utara. Meskipun telah menandatangani Perjanjian Nonproliferasi Nuklir, masih tetap menjadi salah satu dari empat negara yang tidak menandatangani Konvensi Senjata Kimia dan belum meratifikasi Konvensi Senjata Biologi.

Program senjata kimia

Program senjata kimia Mesir adalah yang paling maju mengejar untuk mengembangkan senjata pemusnah massal meskipun diperkirakan ini mencapai puncaknya pada tahun 1960-an. Hal ini juga menjadi salah satu dari sedikit negara yang telah menggunakan senjata kimia sejak Perang Dunia I, dan selama Perang Saudara Yaman. Diterapkan selama Perang Saudara Yaman, ketika fosgen dan gas mustard yang digunakan untuk melawan pasukan royalis dan warga sipil di Yaman Utara.

Mesir telah mempertahankan kebijakan untuk tidak menandatangani Konvensi Senjata Kimia sampai pertanyaan tentang program senjata nuklir Israel dijawab.

Penggunaan senjata kimia selama Perang Saudara Yaman

Rumah sakit Palang Merah Internasional di Uqd.

Penggunaan pertama dari gas ini berlangsung pada 8 Juni 1963 saat melawan Kawma, sebuah desa dengan penduduk sekitar 100 jiwa di Yaman utara, menewaskan sekitar tujuh orang dan merusak mata dan paru-paru dari dua puluh lima orang lain.[3] Kejadian ini dianggap menjadi eksperimental, dan bom itu digambarkan sebagai "buatan sendiri, amatir dan relatif tidak efektif". Pihak berwenang Mesir menyatakan bahwa insiden yang dilaporkan mungkin disebabkan oleh napalm, bukan gas. Menteri Luar Negeri Israel, Golda Meir, mengacukan dalam sebuah wawancara bahwa Nasser tidak akan ragu untuk menggunakan gas tersebut terhadap Israel juga.[4] Tidak ada laporan dari gas tersebut selama 1964, dan hanya sedikit yang dilaporkan pada tahun 1965. Laporan tumbuh lebih sering pada akhir tahun 1966. Pada tanggal 11 Desember 1966, lima belas bom gas menewaskan dua orang dan melukai tiga puluh lima orang. Pada tanggal 5 Januari 1967, serangan gas terbesar datang terhadap desa Kitaf, menyebabkan 270 korban, termasuk 140 kematian. Target sasaran mungkin Pangeran Hassan bin Yahya, yang telah memasang markas besar di dekatnya. Pemerintah Mesir membantah menggunakan gas beracun, dan menuduh bahwa Inggris dan AS menggunakan laporan tersebut sebagai perang psikologis melawan Mesir. Pada tanggal 12 Februari 1967, mengatakan akan menyambut penyelidikan PBB. Pada tanggal 1 Maret, U Thant mengatakan dia "tidak berdaya" untuk menangani masalah ini.

Pada tanggal 10 Mei, desa-desa kembar Gahar dan Gadafa di Wadi Hirran, di mana Pangeran Mohamed bin Mohsin berada dalam perintah, yang di dibom gas, menewaskan sedikitnya tujuh puluh lima. Palang Merah telah menyiagakan dan pada tanggal 2 Juni mengeluarkan pernyataan di Jenewa yang mengungkapkan keprihatinan. Institut Kedokteran Forensik di University of Berne membuat pernyataan, berdasarkan laporan Palang Merah, bahwa gas itu cenderung menjadi derivatif halogenous - Fosgen, gas mustard, lewisite, klorida atau bromida sianogen. Serangan gas berhenti selama tiga minggu setelah Perang Enam Hari pada bulan Juni, namun kembali pada bulan Juli, terhadap semua bagian dari royalis Yaman. Perkiraan korban bervariasi, dan asumsi, dianggap konservatif, adalah bahwa mustard dan fosgen-diisi pada bom udara yang menyebabkan sekitar 1.500 korban jiwa dan luka-luka 1.500.

Program senjata nuklir

Mesir tidak diketahui kapan mengejar program senjata nuklir yang berdedikasi sejak kemerdekaannya. Memulai program nuklirnya pada tahun 1954 yang diperluas untuk mencakup Rusia 2MW reaktor nuklir ETRR 1 yang dibuka oleh Presiden Gamal Abdul Nasir di Inchass tahun 1961. Pengembangan lebih lanjut dalam program nuklirnya dihentikan pada tahun 1967 setelah kekalahannya dalam Perang Enam Hari.

Mesir menandatangani Perjanjian Nonproliferasi Nuklir pada tahun 1968 yang kemudian diratifikasi pada tahun 1981. Sejak tahun 1974 bekerja untuk membuat zona Timur Tengah bebas senjata nuklir.

Program senjata biologi

Mesir menandatangani Konvensi Senjata Biologi dan Toksin (SBT) pada tanggal 10 April 1972, tetapi belum meratifikasinya.

Sebelum menandatangani SBT, Presiden Anwar Sadat dari Mesir membuat komentar berikut ini untuk pertanyaan tentang Israel dan mereka harus menggunakan senjata biologis.

"Satu-satunya jawaban untuk perang biologis adalah bahwa kita juga harus menggunakan senjata biologis. Saya percaya bahwa kepadatan penduduk Israel terbatas di daerah kecil akan memberikan kesempatan untuk membalas dengan senjata yang sama jika mereka harus mulai menggunakannya. Secara singkat, kita memiliki instrumen perang biologis di lemari es dan kami tidak akan menggunakan mereka kecuali mereka mulai menggunakannya."