 | Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Tolong bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu. Cari sumber: "Kodifikasi Hukum Filipina" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR |
 | Artikel ini tidak memiliki konten kategori. Bantulah dengan menambah kategori yang sesuai sehingga artikel ini terkategori dengan artikel lain yang sejenis. |
 |
| Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Republik Filipina |
|
Legislatif |
|
|
Kodifikasi hukum adalah praktik umum di Filipina. Banyak bidang hukum substantif, seperti hukum pidana, hukum perdata dan hukum perburuhan diatur oleh norma hukum.
| Negara berdaulat |
| ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negara dengan pengakuan terbatas | |||||||||||||
| Dependensi dan wilayah lain | |||||||||||||
1 Terkadang dimasukkan ke Eropa, tergantung definisi perbatasan. 2 Terkadang dimasukkan ke Oseania. 3 Negara lintas benua. | |||||||||||||
