Politik Qatar

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Emblem of Qatar.svg
Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan Ketatanegaraan
Qatar
Konstitusi
Majelis Konsultasi
Pembagian Administratif (Kota-Kota)

Politik Qatar menggunakan sistem Kerajaan mutlak atau Kerajaan konstitusional dengan Amir yang berperan sebagai Kepala negara dan Kepala pemerintahan. Sejak Referendum 2003, Qatar menjadi negara Kerajaan konstitusional. Hukum Syariat Islam menjadi dasar legislasi Qatar sesuai dengan konstitusi Qatar.