Keputusan Presiden Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Jump to navigation Jump to search

Keputusan Presiden Indonesia atau biasa disingkat Keppres adalah norma hukum yang bersifat konkret, individual, dan sekali selesai. Secara umum, keputusan-keputusan presiden bersifat mengatur. Isi Keppres berlaku untuk orang atau pihak tertentu yang disebut dalam Keppres tersebut kecuali bila Keppres memiliki muatan seperti Peraturan Presiden, maka keberlakuannya juga sama seperti Peraturan Presiden.

Daftar Keputusan Presiden Indonesia Sepanjang Masa[sunting | sunting sumber]

1966[sunting | sunting sumber]

No. Surat Keputusan Presiden Tertanggal Tentang
1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1966 21 Februari 1966 Penyempurnaan Kabinet Dwikora
2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 1966 27 Maret 1966 Susunan Kabinet Dwikora yang Disempurnakan Lagi
3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1966 27 Maret 1966 Penetapan Departemen dan Personalia dalam Kabinet Dwikora
4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1966 27 Maret 1966 Pengangkatan Pejabat Setingkat Menteri, Deputi Menteri, dan Lembaga-Lembaga Politik Setingkat Menteri.
5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1966 31 Maret 1966 Pengangkatan Menteri Panglima Angkatan Udara Baru
6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1966 20 April 1966 Pengangkatan Gubernur DKI Jakarta Masa Bakti 1966-1971
7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 1966 25 Juli 1966 Pembentukan Kabinet Ampera
8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 203 Tahun 1966 16 September 1966 Pengesahan Convention for the Safety of Life at Sea, 1960.

1967[sunting | sunting sumber]

akan segera ditambahkan

1968[sunting | sunting sumber]

No. Surat Keputusan Tertanggal Tentang
1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 1968 6 Juni 1968 Pembubaran Kabinet Ampera II dan Pembentukan Kabinet Pembangunan

1969[sunting | sunting sumber]

No. Surat Keputusan Tertanggal Tentang
1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1969 22 Januari 1969 Pengangkatan Menteri Dalam Negeri Baru

1970-an[sunting | sunting sumber]

1974[sunting | sunting sumber]

No. Surat Keputusan Tertanggal Tentang
1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1974 23 September 1974 Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup
2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1974 10 Desember 1974 Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran dan Besarnya Iuran-Iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun

2010-an[sunting | sunting sumber]

2010[sunting | sunting sumber]

No. Surat Keputusan Tertanggal Tentang
1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/P Tahun 2010 20 Mei 2010 Pengangkatan Menteri Keuangan Sisa Jabatan Masa Bakti 2009-2014
2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 25 Oktober 2010 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional

2014[sunting | sunting sumber]

No. Surat Keputusan Tertanggal Tentang
1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 12 Maret 2014 Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera NOMOR SE-O6/PRES.KAB/6/1967, tanggal 28 Juni 1967
2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2014 8 Mei 2014 Pemberhentian Gubernur Banten dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Gubernur Banten
3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 20 Mei 2014 Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2014
4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 20 Mei 2014 Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Prioritas Tahun 2014
5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 21 Mei 2014 Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden
6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun 2014 4 Juni 2014 Pengangkatan Menteri Agama Baru Sisa Jabatan 2009-2014
7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 30 Juni 2014 Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Sebagai Hari Libur Nasional
8 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 15 Juli 2014 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014
9 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 23 Juli 2014 Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
10 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 10 Agustus 2014 Hari Veteran Nasional
11 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 27 Oktober 2014 Pembentukan Kabinet dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019
12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2014 27 Oktober 2014 Pengangkatan Wakil Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Keuangan
13 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 130/P Tahun 2014 18 November 2014 Pemberhentian Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur DKI Jakarta Sisa Masa Jabatan 2012-2017
14 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 131/P Tahun 2014 20 November 2014 Pengangkatan Jaksa Agung Republik Indonesia

2015[sunting | sunting sumber]

No. Surat Keputusan Tertanggal Tentang
1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6/P Tahun 2015 19 Januari 2015 Pengangkatan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden
2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/P Tahun 2015 22 Januari 2015 Pengangkatan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden
3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/P Tahun 2015 26 Januari 2015 Pengangkatan Kepala Badan Ekonomi Kreatif
4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 11 Februari 2015 Dewan Kawasan-Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur

Referensi[sunting | sunting sumber]


Jika Anda melihat halaman yang menggunakan templat {{stub}} ini, mohon gantikan dengan templat rintisan yang lebih spesifik.