Rancangan Undang-Undang Permusikan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian


RUU Permusikan atau RUU Musik adalah sebuah rancangan undang-undang yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Republik Indonesia pada 2019. RUU tersebut menuai kontroversi dimana koalisi penolak RUU Permusikan mempermasalahkan Pasal 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 31, 32, 33, 42, 49, 50, dan 51.[1] Pasal-pasal tersebut dinilai menimbulkan pasal karet dan menyudutkan industri musik independen.[2] RUU ini telah dicabut dari Prolegnas Prioritas 2019 pada tanggal 17 Juni 2019.[3]

Pasal kontroversi[sunting | sunting sumber]

Pasal 5 menyatakan bahwa seorang musisi dilarang menciptakan lagu yang menista, melecehkan, menodai, dan memprovokasi. Cholil Mahmud, vokalis Efek Rumah Kaca, mengatakan beleid itu memuat kalimat yang multi tafsir dan membuka ruang bagi kelompok penguasa atau siapapun untuk mempersekusi proses kreasi yang tidak mereka sukai.[2]

Pasal 10 mensyaratkan sertifikasi pekerja musik. Musisi Jason Ranti menyatakan bahwa pasal tersebut malah mendukung industri besar dan tidak memberikan ruang kepada musisi untuk mendistribusikan karya secara mandiri.[2]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Ratusan Musisi Kritik 19 Pasal dalam Rancangan UU Musik - Katadata News". katadata.co.id. 4 Februari 2019. Diakses tanggal 5 Februari 2019. 
  2. ^ a b c Persada, Syailendra (4 Februari 2019). "Empat Poin Kritik RUU Permusikan dari Koalisi Nasional". Tempo. Diakses tanggal 5 Februari 2019. 
  3. ^ "RUU Permusikan Resmi Dicabut dari Prolegnas DPR RI". CNN Indonesia. 17 Juni 2019. Diakses tanggal 22 Agustus 2020.