Ottomanisme

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Revisi sejak 30 Mei 2022 05.56 oleh SyAzizi (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Short description|Concept that emerged towards the end of the Tanzimat period}}thumb|233x233px|Ide di balik adopsi [[Bendera Turki|bendera nasional diilhami oleh Ottomanisme — sebuah spanduk umum yang dapat digunakan oleh semua warga kesultanan tanpa memandang ras atau kelompok agama.]] File:London news c1877 - scanned constantinopole(1996)-Opening of the first parlement.png|thumb|235px|Pembukaan...')
(beda) ← Revisi sebelumnya | Revisi terkini (beda) | Revisi selanjutnya → (beda)
Ide di balik adopsi bendera nasional diilhami oleh Ottomanisme — sebuah spanduk umum yang dapat digunakan oleh semua warga kesultanan tanpa memandang ras atau kelompok agama.
Pembukaan Parlemen Utsmaniyah pertama setelah proklamasi Konstitusi Utsmaniyah tahun 1876.

Ottomanisme (Turki: Osmanlıcılık) merupakan sebuah gagasan yang berkembang sebelum Era Konstitusional Pertama Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1876-1878. Pendukung percaya bahwa gagasan ini akan menciptakan kerekatan sosial, sesuai dengan keperluannya untuk menjaga agar millet tidak memecah-belah kesultanan.[1]

Sejarah

Asal Usul Ottomanisme

Para ilmuwan seperti Montesquieu (1689-1755) dan Rousseau (1712–1778), serta peristiwa Revolusi Prancis tahun 1789, sangat memengaruhi terbentuknya Ottomanisme. Sehingga hal ini memengaruhi pandangan kesetaraah di dalam millet. Gagasan Ottomanisme dimotori oleh Utsmaniyah Muda (didirikan pada tahun 1865) dengan membawa paham seperti penerimaan semua etnis yang terpisah dari kesultanan terlepas dari agama mereka, semua harus menjadi "Utsmaniyah" dengan hak-hak yang sama.

Dengan kata lain, Ottomanisme menyatakan bahwa semua subjek sama di mata hukum. Idealnya, semua warga negara Utsmaniyah harus berbagi wilayah geografis, bahasa, budaya, dan perasaan yang sama dengan pihak "non-Utsmaniyah". Inti dari kehadiran sistem millet adalah kelompok-kelompok agama tidak akan dibubarkan, namun kebijakan dan organisasi sekuler harus diterapkan. Pendidikan dasar, wajib militer, pajak per kepala, dan dinas militer harus diterapkan, baik kepada Muslim maupun non-Muslim.[2]

Perkembangan Ottomanisme

Ottomanisme diilhami dan dibentuk sebagai reaksi terhadap ide-ide yang berasal dari Eropa dan campur tangan Barat di wilayah Kesultanan Utsmaniyah. Setelah reformasi Tanzimat dimulai pada tahun 1839, Ottomanisme berkembang dari kebutuhan untuk menyatukan masyarakat dalam wilayah kesultanan.[3] Kesultanan Utsmaniyah khawatir akan ancaman yang muncul dari orang-orang Eropa, terutama setelah peristiwa-peristiwa seperti Perjanjian Balta Liman pada tahun 1838. Perjanjian ini memaksa para pedagang Inggris di wilayah kesultanan untuk dikenakan pajak yang sama seperti penduduk setempat. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran dari kekuatan besar mengenai perlakuan kesultanan terhadap orang-orang kristen di wilayahnya. Kesultanan berpikir bahwa jika mereka dapat menyatukan masyarakat di bawah satu entitas negara, maka mereka akan menjadi lebih kuat dan orang-orang Eropa akan lebih sulit melanggar batas wilayah kesultanan.

Sebelum Tanzimat, Kesultanan Utsmaniyah telah terbagi-bagi menjadi banyak komunitas kecil yang pada umumnya mengatur diri mereka sendiri. Sultan mengawasi komunitas-komunitas ini, namun sebagian besar wilayah menganut hukum dan kepercayaan mereka masing-masing.[4] Hal ini menjadi salah satu penyebab langgengnya Kesultanan Utsmaniyah, karena ketika menaklukkan sebuah wilayah, sultan tidak pernah memaksakan perubahan radikal terhadap penduduknya. Munculnya pandangan menentukan nasib sendiri, nasionalisme etnis, dan konsep negara-bangsa, serta meningkatnya rasa kesamaan identitas (terutama dengan Perang Kemerdekaan Yunani tahun 1821-1830), mulai memengaruhi berbagai bangsa lain di wilayah Kesultanan Utsmaniyah. Pada akhirnya, Ottomanisme berkembang sebagai respons sosial dan politik, dengan harapan dapat menyelamatkan kesultanan dari keruntuhannya.

Kebangsaan Utsmaniyah

Pelopor utama Ottomanisme adalah Dekrit Reformasi tahun 1856, yang menjanjikan kesetaraan penuh di mata hukum tanpa memandang agama. Selain itu, Undang-Undang Kebangsaan Utsmaniyah tahun 1869 menawarkan gagasan kewarganegaraan Utsmaniyah yang setara, terlepas dari afiliasi agama maupun etnis. UU Kebangsaan ini adalah gagasan yang muncul pada abad ke-19, namun Kesultanan Utsmaniyah telah mengadopsinya lebih awal. UUKebangsaan Utsmaniyah dirumuskan sebelum konsep internasional diadopsi dalam elemen dasar UU ini.

Meski demikian, gagasan sistem millet mendapatkan respons penolakan dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Di satu sisi, kalangan non-Muslim menganggapnya sebagai langkah untuk menghapuskan hak-hak istimewa tradisional mereka. Di sisi lain, kalangan Muslim melihatnya sebagai degradasi posisi superior mereka. Terdapat klaim bahwa Ottomanisme adalah sebuah bentuk reaksi terhadap Tanzimat tahun 1839-1876, yakni pada saat dilakukannya restrukturisasi intensif Kesultanan Utsmaniyah oleh para elit birokrasi. Peresmian Majelis Umum pada tahun 1876 berkontribusi pada semangat reformasi, karena semua millet diwakili dalam majelis bikameral ini.

Revolusi Turki Muda

Ottomanisme sempat mengalami kebangkitannya selama Revolusi Turki Muda tahun 1908,[5] dan selama Era Konstitusi Kedua tahun 1908 hingga 1920.[6] Ottomanisme hampir kehilangan sebagian besar pendukungnya ketika kekalahan Kesultanan Utsmaniyah pada Perang Balkan Pertama tahun 1912-1913, yang menyebabkannya hilangnya kekuasaan kesultanan di sebagian besar wilayah Eropa. Kekecewaan atas kegagalan ini menjadi bagian integral dari gelombang Kemalisme pada 1920-an.

Ottomanisme Republik

Setelah pembentukan Republik Turki modern, wacana Ottomanisme tidak serta merta hilang. Ottomanisme berkembang dan menemukan wajah barunya, Neo-Ottomanisme. Menguatnya wacana ini didukung oleh proses westernisasi singkat Republik Turki, sehingga membangkitkan nostalgia dan keinginan untuk "membawa masa lalu Utsmaniyah dan Islam" kembali ke masa kini, guna memulihkan harga diri dan menggali lebih dalam identitas kebangsaan Turki.[7] Lebih jauh, Ottomanisme dan rekonstruksinya saat ini, Neo-Ottomanisme, berfungsi sebagai imajiner sosial. Gagasan ini menawarkan kerangka sosiohistoris yang bersifat simbolis dan mendalam, dibagi secara inter-subjektif untuk bagian-bagian ideologis yang beragam dalam masyarakat Turki.[8]

Lihat Juga

Referensi

  1. ^ "The Ottoman empire's secular history undermines sharia claims | Tehmina Kazi". the Guardian (dalam bahasa Inggris). 2011-10-07. Diakses tanggal 2021-10-27. 
  2. ^ Dawn, C. Ernest. "From Ottomanism to Arabism: The Origin of an Ideology". Review of Politics. 23. 
  3. ^ Cleveland, William L. (2013). A History of the Modern Middle East. Westview Press. hlm. 265. 
  4. ^ Kemal H. Karpat (2002). Studies on Ottoman Social and Political History: Selected Articles and Essays. BRILL. hlm. 207. ISBN 978-90-04-12101-0. Diakses tanggal 11 February 2013. 
  5. ^ Moroni, Ileana (2010). O Ergatis, 1908-1909: Ottomanism, National Economy and Modernization in the Ottoman Empire. Libra Books. 
  6. ^ Kayalı, Hasan (1997). Arabs and Young Turks: Ottomanism, Arabism, and Islamism in the Ottoman Empire, 1908-1918. University of California Press. 
  7. ^ Yavuz, M. Hakan (2020). Nostalgia for the empire : the politics of neo-Ottomanism. New York, NY. hlm. 19. ISBN 978-0-19-751229-6. OCLC 1140352036. 
  8. ^ Yavuz, M. Hakan (2020). Nostalgia for the empire : the politics of neo-Ottomanism. New York, NY. hlm. 20. ISBN 978-0-19-751229-6. OCLC 1140352036.