Perusahaan Listrik Negara

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
PT PLN (Persero)
Jenis BUMN
Industri/jasa kelistrikan
Didirikan 27 Oktober 1945
Kantor pusat Jalan Trunojoyo Blok M 1/135 Kebayoran Baru, Jakarta
Tokoh penting Nur Pamudji, Dirut
Situs web http://www.pln.co.id/

Perusahaan Listrik Negara (disingkat PLN) adalah sebuah BUMN yang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. Direktur Utamanya adalah Nur Pamudji, menggantikan Dahlan Iskan Dirut sebelumnya yg di lantik menjadi menteri BUMN

Ketenagalistrikan di Indonesia dimulai pada akhir abad ke-19, ketika beberapa perusahaan Belanda mendirikan pembangkitan tenaga listrik untuk keperluan sendiri. Pengusahaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dimulai sejak perusahaan swasta Belanda NV. NIGM memperluas usahanya di bidang tenaga listrik, yang semula hanya bergerak di bidang gas. Kemudian meluas dengan berdirinya perusahaan swasta lainnya.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Pelat peringatan tua di gardu listrik

Masa Kolonial Hindia Belanda[sunting | sunting sumber]

Kelistrikan di Hindia Belanda dimulai pada tahun 1897 ketika perusahaan listrik pertama yang bernama Nederlandche Indische Electriciteit Maatschappij (NIEM atau Perusahaan Listrik Hindia Belanda), yg merupakan perusahaan yang berada di bawah NV Handelsvennootschap yang sebelumnya bernama Maintz & Co. Perusahaan ini berpusat di Amsterdam, Belanda. Di Batavia, NIEM membangun PLTU di Gambir di tepi Sungai Ciliwung. PLTU berkekuatan 3200+3000+1350 KW tersebut merupakan pembangkit listrik tenaga uap pertama di Hindia Belanda dan memasok kebutuhan listrik di Batavia dan sekitarnya. Saat ini PLTU tersebut sudah tidak ada lagi.

NIEM berekspansi ke Surabaya dengan mendirikan perusahaan gas yang bernama Nederlandsche Indische Gas Maatschappij (NIGM) hingga akhir abad XIX. Pada tahun 1909, perusahaan ini diberi hak untuk membangun beberapa pembangkit tenaga listrik berikut sistem distribusinya ke kota-kota besar di Jawa.

ANIEM (1909-1942)[sunting | sunting sumber]

Kantor Pusat NV ANIEM di Jalan Embong, Surabaya

Di Surabaya, perusahaan gas NIGM (Nederlandsche Indische Gas Maatschappij) pada tanggal 26 April 1909 mendirikan anak perusahaan Algemeene Nederlandsche Indische Electriciteit Maatschappij (ANIEM). Dalam waktu yang tidak berapa lama, ANIEM berkembang menjadi perusahaan listrik swasta terbesar di Indonesia dan menguasai sekitar 40% dari kebutuhan listrik di dalam negeri. ANIEM juga melakukan percepatan ekspansi seiring dengan permintaan listrik yang tinggi. Pada 26 Agustus 1921 perusahaan ini mendapat konsesi di Banjarmasin yang kontraknya berlaku hingga 31 Desember 1960. Pada tahun 1937 pangelolaan listrik di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan diserahkan kepada ANIEM.

Sebagai perusahaan yang menguasal hampir 40% kelistrikan di Indonesia, ANIEM memiliki kinerja yang cukup baik dalam melayani kebutuhan listrik. Sebagaimana telah disebutkan di atas, ANIEM memiliki wilayah pemasaran di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan. Untuk melayani wilayah pemasaran yang luas ini, ANIEM menerapkan kebijakan desentralisasi produksi dan pemasaran dengan cara membentuk anak perusahaan. Dengan demikian maka listrik diproduksi secara sendiri-sendiri di berbagai wilayah oleh perusahaan yang secara langsung menangani proses produksi tersebut. Dengan demikian kinerja perusahaan menjadi amat efektif, terutama dari segi produksi dan pemasaran.

Beberapa perusahaan yang merupakan bagian dari ANIEM antara lain :

  1. NV ANIEM di Surabaya dengan perusahaan-perusahaan di Banjarmasin, Pontianak, Singkawang, Banyumas dan Magelang.
  2. NV Oost Java Electriciteits Maatschappij (OJEM) di Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Lumajang, Tuban dan Situbondo.
  3. NV Solosche Electriciteits Maatschappij (SEM) di Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Solo, Klaten, Sragen, Yogyakarta, Kudus dan Semarang.
  4. NV Electriciteits Maatschappij Banjoemas (EMB) di Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Sokaraja, Cilacap, Gombong, Kebumen, Wonosobo, Maos, Kroya, Sumpyuh dan Banjarnegara.
  5. NV Electriciteits Maatschappij Rembang (EMR) di Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Blora, Cepu, Rembang, Lasem dan Bojonegoro.
  6. NV Electriciteits Maatschappij Sumatra (EMS) di Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Bukit Tinggi, Payakumbuh, Padang Panjang dan Sibolga.
  7. NV Electriciteits Maatschappij Bali en Lombok (EBALOM) di Surabaya dengan perusahaan-perusahaannya di Singaraja, Denpasar, Gianyar, Tabanan, Klungkung, Ampenan, Gorontalo, dan Ternate.

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)[sunting | sunting sumber]

18.. - 1906 PLTA PAKAR dan PLTM SALIDO KECIL

Waterkrachtwerk Bengkok aan de Tjikapoendoeng, Bandung

Secara resmi, kelistrikan menggunakan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di Hindia Belanda dimulai pada tahun 1906, saat PLTA Pakar dengan sumber air dari Sungai Cikapundung dengan kekuatan 800 KW diresmikan dan diberi nama Waterkrachtwerk Pakar aan de Tjikapoendoengnabij Dago di Bandung, Jawa Barat. Pada tahun 1913, PLTA tersebut mulai dikelola BEM (Bandoengsche Electriciteits Maatschappij) dan dapat dianggap sebagai salah satu pionir dalam pembangkitan listrik dengan tenaga air.

Ada sumber lain yg mengatakan bahwa sebelum PLTA Pakar dibangun, sebuah PLTM (Pembangkit Listrik Mikro Hidro atau PLTA berskala mikro/kecil) berkapasitas 330 KW telah dibangun di Gunung Harun, di daerah yg sekarang termasuk Kanagarian Tambang Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Pembangkit listrik yg dinamai PLTM Salido Kecil ini awalnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di tambang Gunung Harun. Sayangnya catatan kapan persisnya PLTM ini dibangun tidak ada, hanya diperkirakan akhir abad XIX saja.

1917 - Waterkraht Bureau

Pada tahun 1917, Biro Tenaga Air (Waterkraht Bureau) di bawah Jawatan Perkeretaapian Negara (SS - Staatspoorwegen) diubah kedudukannya menjadi Jawatan Tenaga Air dan Listrik (Dienst voor Waterkracht en Electriciteit). Dengan begitu, jawatan tersebut mulai bergerak dalam pengembangan kelistrikan hingga penggunaan secara ekonomis dari sumber-sumber tenaga air tersedia.

Jawatan tersebut tak hanya mengurus pemberian lisensi-lisensi untuk tenaga air dan listrik, tetapi juga mengawasi pula kesamaan instalasi - instalasi listrik di seluruh Indonesia.

1920 - GEBEO

Pada 1920 didirikan Perusahaan Listrik Umum Bandung sekitarnya (Gemeenschappelijk Electrisch Bedrif Bandoeng en Omstreken disingkat GEBEO), dengan modal dari pemerintah dan swasta. Kemudian, maskapai tersebut mengambil alih PLTA Pakar di Bandung dan PLTA Cijedil (2x174 KW dan 2x220 KW) di Cianjur. Selanjutnya bekerjasama dengan perusahaan listrik negara untuk memasok listrik kepada masyarakat. Direksi bagian swasta dipegang oleh perusahaan swasta NV Maintz & Co. Pada 1934, Dienst voor Waterkraht an Electriciteit diubah menjadi Electriciteitswezen (Kelistrikan) singkatnya E.W.

Perusahaan ini membagi 2 wilayah pengelolaannya:

1. Perusahaan Tenaga Air Ne­ga­ra Da­­­ta­­ran Tinggi Bandung (Landswaterkrachtbedijf Bandoeng), yg terdiri dari 2 sektor:

  • A. Sektor Priangan

PLTA-PLTA, yaitu Bengkok (3x1050 KW) dan Dago (1x 700KW) pada 1923 dengan menggunakan sumber air dari Sungai Cikapundung, selanjutnya Plengan (3x1050 KW, 1923), ditambah 2000 KW (1962) dan Lamajan dengan kapasitas 2x6400 KW (1924), dan ditambah 6400 KW pada 1933 dengan sumber air Sungai Cisangkuy dan Sungai Cisarua.

Sebagai cadangan air untuk musin kemarau dibangun situ Cileunca (9,89 Juta M3 air) pada 1922 dan Cipanunjang (21,8 Juta M3 air) pada 1930. Untuk mencapai jumlah banyaknya air seperti tersebut, maka bendungan Pulo, Playangan dan Cipanunjang' dipertinggi pada 1940, sedangkan situ-situnya mendapat tambahan air dari sungai-sungai sekitarnya. Dari PLTA Plengan dibangun jalur transmisi 30 KV sepanjang 80 Km ke GI-GI Sumadra, Garut dan Singaparna untuk menghantarkan tenaga listrik ke bagian Priangan Timur. Selanjutnya dari GI Kiaracondong dibangun jalur transmisi 30 KV ke GI Rancaekek hingga Sumedang ke Priangan Utara - Timur dan kemudian hingga PLTA Parakan. Kini tegangan Sumedang - Parakan sudah menjadi 70 KV.

Dari PLTA Lamajan pada 1928 dibangun jalur transmisi 30 KV (kemudian 70 KV) ke GI Padalarang, Purwakarta dan Kosambi untuk daerah Priangan Barat dan pada tahun 1966 dari Kosambi ke Cawang. Di tahun 1920 dibangun PLTU Dayeuhkolot (2x750 KW) untuk keperluan pemancar radio ke luar negeri, namun pada 1940 dibongkar dan kemudian menjadi PLTD Dayeuhkolot (2x550 KW). Kini seluruhnya telah tiada dan bangunan menjadi GI Dayeuhkolot, gudang, dan bengkel Dayeuhkolot yang sudah ada duluan. Pada 1928 dibangun Central Electriciteit Laboratorium, disingkat CEL di komplek Sekolah Tinggi Tinggi (Technische Hooge School) Bandung, yang meliputi pekerjaan testing dan perbaikan peralatan listrik. Kini CEL telah diserahkan kepada Institut Teknologi Bandung (ITB).

B. Sektor Cirebon

Berhubungan dengan rencana pembangunan PLTA Parakan (4x2500KW) di tahun 1939 didirikan Perusahaan Tenaga Air Negara Cirebon (Landswaterkrachtbedrijf Cirebon). Kota Cirebon dan sekitarnya dahulu mendapat energi listrik dari PLTD Kebonbaru kepunyaan maskapai Gas Hindia Belanda (Nederland Indische Gas Maatschappij atau NIGM).

2. Perusahaan Tenaga Air Negara Jawa Barat (Landswaterkrachtbedrift West Java)

Perusahaan ini mempunyai PLTA Ubrug (2x5400 KW) di tahun 1924 ditambah dengan 1x6300 KW di tahun lima puluhan dan PLTA Kracak (2x5500 KW) di tahun 1929, kemudian ditambah dengan 1x5500 KW. Kedua PLTA tersebut dengan peran­taraan transmisi 70 kV dihubungkan bersama ke GI di Bogor dan dari sini dihantarkan dengan jaringan transmisi 70 kV ke Jakarta dengan GI-GI Cawang, Meester Cornelis (Jatinegara), Weltevreden (Gambir), dan Ancol.

Dari PLTA Ubrug pada 1926 dibangun jalur transmisi 30 KV ke GI Lembursitu sepanjang 16 km untuk Sukabumi dan sekitarnya. Dari PLTA Kracak pada 1931 dibangun jalur transmisi 30 kV sepanjang 57 km untuk Rangkasbitung dan sekitarnya.

Catatan: 

  1. PLTA Pakar dan PLTA Bengkok di Dago Bandung masih beroperasi sampai sekarang di bawah pengelolaan PT Indonesia Power UBP Saguling
  2. PLTM Salido Kecil sempat mangkrak pada tahun 1959 akibat turbinnya diterjang banjir Sungai Salido Kecil, kemudian pada 1978 dikelola PT Anggrek Mekar Asri sampai sekarang memasok listrik untuk kota Painan dan sekitarnya.

Masa Pendudukan Jepang (1942 - 1945)[sunting | sunting sumber]

Seandainya sejarah bisa berandai-andai, tentu bangsa Indonesia akan dilayani oleh sistem kelistrikan yang amat efektif dari sebuah sistem usaha peninggalan kolonial Belanda. Sayang, kinerja yang amat baik dari ANIEM harus terputus karena pendudukan tentara Jepang di Indonesia pada tahun 1942. Sejak pendudukan tentara Jepang, perusahaan listrik diambil alih oleh pemerintah Jepang. Urusan kelistrikan di seluruh Jawa kemudian ditangani oleh sebuah lembaga yang bernama Djawa Denki Djigjo Kosja. Nama tersebut kemudian berubah menjadi Djawa Denki Djigjo Sja dan menjadi cabang dari Hosjoden Kabusiki Kaisja yang berpusat di Tokyo. Djawa Denki Djigjo Sja dibagi menjadi 3 wilayah pengelolaan yaitu Jawa Barat diberi nama Seibu Djawa Denki Djigjo Sja yang berpusat di Jakarta, di Jawa Tengah diberi nama Tjiobu Djawa Denki Djigjo Sja dan berpusat di Semarang, dan di Jawa Timur diberi nama Tobu Djawa Denki Djigjo Sja yang berpusat di Surabaya.

Pengelolaan listrik oleh Djawa Denki Djigjo Sja berlangsung sampai Jepang menyerah kepada Sekutu dan Indonesia merdeka. Ketika Jepang menyerah kepada Sekutu, para pekerja yang bekerja di Tobu Djawa Denki Djigjo Sja berinisiatif untuk menduduki lembaga pengelola listrik tersebut dan mencoba mengambil alih pengelolaan. Untuk menjaga agar listrik tidak menjadi sumber kekacauan, pada 25 Oktober 1945 pemerintah membentuk Djawatan Listrik dan Gas Bumi yang bertugas untuk mengelola kelistrikan di Indonesia yang baru saja merdeka. Usaha untuk mengelola kelistrikan ternyata bukanlah pekerjaan yang mudah, di samping karena status kepemilikan pembangkit-pembangkit yang belum jelas juga karena minimnya pengalaman pemerintah dalam bidang kelistrikan. Sebagian besar pembangkit rusak parah karena salah urus di masa pendidikan tentara Jepang.

Masa Kemerdekaan Indonesia (1945 - sekarang)[sunting | sunting sumber]

Setelah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945, perusahaan listrik yang dikuasai Jepang direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia pada bulan September 1945, lalu diserahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober 1945 dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas oleh Presiden Soekarno. Waktu itu kapasitas pembangkit tenaga listrik hanyalah sebesar 157,5 MW.

Peristiwa[sunting | sunting sumber]

  • Tanggal 1 Januari 1961, dibentuk BPU - PLN (Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas.
  • Tanggal 1 Januari 1965, BPU-PLN dibubarkan dan dibentuk 2 perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) yang mengelola gas.

Saat itu kapasitas pembangkit tenaga listrik PLN sebesar 300 MW.

  • Tahun 1972, Pemerintah Indonesia menetapkan status Perusahaan Listrik Negara sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN).
  • Tahun 1990 melalui peraturan pemerintah No 17, PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan.
  • Tahun 1992, pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik.
  • Tahun 2000-2014, listrik selalu naik dan diprotes warga karena seringnya mati lampu dan tidak bertanggung jawabnya PT.PLN atas kerusakan alat elektronik milik warga akibat seringnya mati lampu (PLN cuma mau mendenda pelanggan tapi tidak mau gantian didenda)

Sejalan dengan kebijakan di atas maka pada bulan Juni 1994 status PLN dialihkan dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Motto[sunting | sunting sumber]

Motto PT. PLN (Persero):

Listrik untuk kehidupan yang lebih baik

dalam bahasa Inggris

Electricity for a better life

Direktur Utama[sunting | sunting sumber]

Berikut adalah daftar Direktur Utama PLN :

No Nama Awal Jabatan Akhir Jabatan
1 Suryono 1979 1984
2 Sardjono 1984 1988
3 Ermamsyah Jamin 1988 1992
4 Zuhal 1992 1995
5 Djiteng Marsudi 1995 1998
6 Adi Satria 1998 2000
7 Kuntoro Mangkusubroto 2000 2001
8 Eddie Widiono 2001 2008
9 Fahmi Mochtar 2008 2009
10 Dahlan Iskan 2009 2011
11 Nur Pamudji 2011 Masih Menjabat

Unit-unit PLN[sunting | sunting sumber]

I. Kelompok Unit Wilayah
  1. PLN Wilayah Aceh, berkedudukan di Banda Aceh
  2. PLN Wilayah Sumatera Utara, berkedudukan di Medan
  3. PLN Wilayah Sumatera Barat, berkedudukan di Padang
  4. PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau, berkedudukan di Pekanbaru
  5. PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu, berkedudukan di Palembang
  6. PLN Wilayah Bangka Belitung, berkedudukan di Pangkalpinang
  7. PLN Wilayah Kalimantan Barat, berkedudukan di Pontianak
  8. PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, berkedudukan di Banjar Baru
  9. PLN Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara berkedudukan di Balikpapan
  10. PLN Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo, berkedudukan di Menado
  11. PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, berkedudukan di Makasar
  12. PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Mataram
  13. PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Kupang
  14. PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara, berkedudukan di Ambon
  15. PLN Wilayah Papua dan Papua Barat, berkedudukan di Jayapura
II. Kelompok Unit Distribusi
  1. PLN Distribusi DKI Jakarta Raya dan Tangerang, berkedudukan di Jakarta
  2. PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten, berkedudukan di Bandung
  3. PLN Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, berkedudukan di Semarang
  4. PLN Distribusi Jawa Timur, berkedudukan di Surabaya
  5. PLN Distribusi Bali, berkedudukan di Denpasar
  6. PLN Distribusi Lampung, berkedudukan di Bandar Lampung
III. Kelompok Unit Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban
  1. PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali, berkedudukan di Depok
  2. PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera, berkedudukan di Padang
IV. Kelompok Unit Pembangkitan
  1. PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara, berkedudukan di Medan
  2. PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan, berkedudukan di Palembang
  3. PLN Pembangkitan Jawa Bali, berkedudukan di Yogyakarta
  4. PLN Pembangkitan Tanjung Jati B, berkedudukan di Jepara
  5. PLN Pembangkitan Indramayu, berkedudukan di
  6. PLN Pembangkitan Lontar, berkedudukan di Semarang
V. Kelompok Unit Induk Proyek
  1. PLN Unit Induk Pembangunan I, berkedudukan di Medan
  2. PLN Unit Induk Pembangunan II, berkedudukan di Medan
  3. PLN Unit Induk Pembangunan III, berkedudukan di Palembang
  4. PLN Unit Induk Pembangunan IV, berkedudukan di Jakarta
  5. PLN Unit Induk Pembangunan V, berkedudukan di Jakarta
  6. PLN Unit Induk Pembangunan VI, berkedudukan di Bandung
  7. PLN Unit Induk Pembangunan VII, berkedudukan di Surabaya
  8. PLN Unit Induk Pembangunan VIII, berkedudukan di Surabaya
  9. PLN Unit Induk Pembangunan IX, berkedudukan di Balikpapan
  10. PLN Unit Induk Pembangunan X, berkedudukan di Balikpapan
  11. PLN Unit Induk Pembangunan XI, berkedudukan di Mataram
  12. PLN Unit Induk Pembangunan XII, berkedudukan di Makassar
  13. PLN Unit Induk Pembangunan XIII, berkedudukan di Makassar
  14. PLN Unit Induk Pembangunan XIV, berkedudukan di Papua
VI. Kelompok Unit Pusat dan Jasa
  1. PLN Pusat Pendidikan dan Pelatihan, berkedudukan di Jakarta
  2. PLN Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan, berkedudukan di Jakarta
  3. PLN Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan, berkedudukan di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung
  4. PLN Pusat Penelitian dan Pengembangan, berkedudukan di Jakarta
  5. PLN Jasa Manajemen Konstruksi, berkedudukan di Jakarta
  6. PLN Jasa Sertifikasi, berkedudukan di Jakarta

Anak Perusahaan PLN[sunting | sunting sumber]

  1. PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT PLN Batam), berkedudukan di Batam, Kepulauan Riau
  2. PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan (PT PLN Tarakan), berkedudukan di Tarakan, Kalimantan Utara
  3. PT Indonesia Power (PT IP), berkedudukan di Jakarta
  4. PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB), berkedudukan di Surabaya
  5. PT Indonesia Comnets Plus (PT ICON+), berkedudukan di Jakarta
  6. PT PLN Batubara, berkedudukan di Jakarta
  7. PT PLN Geothermal (PT PLN-G), berkedudukan di Jakarta
  8. PT Geo Dipa Energi, berkedudukan di Jakarta
  9. PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PT PLN-E), berkedudukan di Jakarta
  10. PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, berkedudukan di Jakarta
  11. Majapahit Holding BV, berkedudukan di Amsterdam, Belanda

Logo PLN Bersih[sunting | sunting sumber]

Logo PLN Bersih

Pada tahun 2012, Direktur Utama PT. PLN (Persero) Nur Pamudji mempublikasikan logo PLN bersih, tujuannya untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa PLN berkomitmen untuk membangun instansi yang bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dengan cara membatasi tatap muka antara pelanggan dengan petugas PLN dengan sistem online dan call center yang disediakan PLN yaitu telepon ke nomor 123.[1].

Konsumsi listrik di Indonesia[sunting | sunting sumber]

Konsumsi listrik Indonesia secara rata rata adalah 473 kWh/kapita pada 2003. Angka ini masih tergolong rendah dibandingkan rata rata konsumsi listrik dunia yang mencapai 2215 kWh/kapita (perkiraan 2005). Dalam daftar yang dikeluarkan oleh The World Fact Book, Indonesia menempati urutan 154 dari 216 negara yang ada dalam daftar.

Menurut koran Sindo hari Senin tanggal 9 Juni 2008 halaman 5, daftar konsumsi listrik perdaerah di Indonesia adalah (dalam satuan # Maluku: 176.08

  1. NTB: 119.27
  2. Papua: 180.11
  3. NTT: 64.32
  4. Rata-rata nasional: 352.59

PLN Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan[sunting | sunting sumber]

PLN Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan (PLN Pusharlis) merupakan salah satu unit yang berada di lingkungan PT PLN (Persero) yang bergerak dalam bidang maintenance, repair dan overhaul (MRO) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) serta engineering, procurement dan construction (EPC) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) skala kecil. Keberadaan PLN Pusharlis memiliki sejarah yang cukup panjang yang mengalami perubahan nama hingga 3 kali.

PLN Unit Bisnis Jasa Perbengkelan (PLN JASBENG)[sunting | sunting sumber]

Berawal dari keinginan manajemen PLN untuk memaksimalkan potensi bengkel-bengkel milik PLN untuk dapat berperan dalam penanganan pemeliharaan aset milik PLN. Maka pada tahun 1997 berdasarkan Keputusan Direksi No. 101.K/023/DIR/1997, didirikanlah oleh PLN sebuah unit yang khusus mengelola bengkel-bengkel tersebut di dalam satu unit bisnis tersendiri yang dinamakan Unit Bisnis Jasa Perbengkelan atau disingkat PLN Jasbeng yang berkedudukan di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Bengkel-bengkel yang digabung meliputi Bengkel Pusat Klender,Jakarta; Bengkel Distribusi Jalan Banten Bandung, Bengkel Mesin Dayeuhkolot (BMDK) Bandung, dan Bengkel Distribusi Ngagel, Surabaya. Setelah digabung ke dalam PLN Jasbeng masing-masing unit namanya diubah menjadi Unit Produksi Klender (UPKL), Unit Produksi Banten (UPBN), Unit Produksi Dayeuhkolot (UPDK), Unit Produksi Ngagel (UPNG).

Pada tahun 2000 dibentuk 2 unit lagi dengan masing-masing memanfaatkan aset milik PLN Pikitring Jabar Jaya menjadi Unit Produksi Merak (UPMR) dan milik PLN Distribusi Jawa Tengah menjadi Unit Produksi Krapyak (UPKR).

PLN Jasa & Produksi (PLN J&P)[sunting | sunting sumber]

Sesuai Keputusan Direksi No. 29.K/010/DIR/2001 tanggal 20 Februari 2001 nama organisasi diubah menjadi PLN Jasa & Produksi yang disingkat menjadi PLN J&P dan unit-unit berubah menjadi:

  1. Unit Produksi Jakarta Klender (UPJKL), berkedudukan di Klender, Jakarta
  2. Unit Produksi Bandung (UPBDG), berkedudukan di Jalan Banten, Bandung
  3. Unit Produksi Citarum(UPCTR), berkedudukan di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung
  4. Unit Produksi Surabaya (UPSBY), berkedudukan di Ngagel, Surabaya
  5. Unit Produksi Merak (UPMRK), berkedudukan di Pulomerak, Cilegon
  6. Unit Produksi Semarang (UPSMG), berkedudukan di Krapyak, semarang

Pada tahun 2006 dibentuk Unit Produksi Bali (UPBLI), berkedudukan di Denpasar yang memanfaatkan aset milik PLN Distribusi Bali.

PLN Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan (PLN PUSHARLIS)[sunting | sunting sumber]

Sesuai Keputusan Direksi No. 067.K/DIR/2011 tanggal 25 Februari 2011 organisasi diubah menjadi PLN Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan (PLN Pusharlis) dengan perubahan nama-nama unitnya menjadi:

  1. Unit Workshop I (UWS I), berkedudukan di Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung
  2. Unit Workshop II (UWS II), berkedudukan di jalan Banten, Bandung
  3. Unit Workshop III (UWS III), berkedudukan di Ngagel, Surabaya
  4. Unit Pelaksana Pemeliharaan I (UPP I), berkedudukan di Pulomerak, Cilegon
  5. Unit Pelaksana Pemeliharaan II (UPP II), berkedudukan di Krapyak, Semarang
  6. Unit Pelaksana Pemeliharaan III (UPP III), berkedudukan di Klender, Jakarta

Tugas Utama PLN Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan:

  1. Melaksanakan penanganan Maintenance, Repair dan Overhaul (MRO) ketenagalistrikan khususnya pada PLTU 10.000 MW di luar Jawa Bali dan melaksanakan Maintenance, Repair dan Overhaul (MRO) berdasarkan penugasan dari PLN Pusat serta Unit-unit PLN.
  2. Melayani kebutuhan emergency repair dari Unit-unit PLN secara cepat dan tepat.
  3. Melaksanakan kegiatan Engineering, Procurement, Construction (EPC) PLTA/PLTMH atas persetujuan/penugasaan dari PLN Pusat.
  4. Mengembangkan dan memproduksi hasil karya inovasi.

Pimpinan Dari Masa Ke Masa[sunting | sunting sumber]

Pemimpin

  • 1998 - 2000 : Hadi Sukaryanto
  • 2000 - 2001 : Abimanyu Suyoso

General Manager

  • 2001 - 2002 : Abimanyu Suyoso
  • 2002 - 2004 : Ahmad Sadikin
  • 2004 - 2008 : Ahmad Solihin
  • 2008 - 2010 : Nandi Ranadireksa
  • 2010 - 2010 : Koko Sudjatmiko (Pelaksana Tugas)
  • 2010 - 2011 : Budi Susanto

Kepala

  • 2011 - sekarang : Budi Susanto

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Talk Show dalam acara "Mata Najwa" Metro TV bulan Oktober 2013

Rekening Listrik[sunting | sunting sumber]

[1] Contoh Rekening Listrik

Pranala luar[sunting | sunting sumber]