Kementerian Badan Usaha Milik Negara Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lompat ke: navigasi, cari
Kementerian
Badan Usaha Milik Negara
Republik Indonesia
National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg
Kementerian BUMN.jpg
Gedung Kementerian BUMN
Gambaran umum
Bidang tugas Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
Susunan organisasi
Menteri Rini Soemarno
Sekretaris Kementerian Imam Apriyanto Putro [1]
Deputi Muhamad Zamkhani[1]
(Deputi Bidang Usaha Agro dan Industri Strategis)
Dwijanti Tjahjaningsih[1]
(Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, dan Perhubungan)
Gatot Trihargo[1]
(Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain)
Harry Susetyo Nugroho[1]
(Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis)
Staf Ahli Achiran Pandu Djajanto[1]
(Staf Ahli Bidang Tata Kelola dan Sinergi BUMN)
Herman Hidayat[1]
(Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga)
Inspektorat Yuni Suryanto[1]
Kantor pusat
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta 10110
Situs web
www.bumn.go.id

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (disingkat Kementerian BUMN RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembinaan badan usaha milik negara (BUMN). Kementerian BUMN dipimpin oleh seorang Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN) yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Rini Soemarno.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Kementerian BUMN merupakan transformasi dari unit kerja eselon II Departemen Keuangan (1973-1993) yang kemudian menjadi unit kerja eselon I (1993-1998 dan 2000-2001). Tahun 1998-2000 dan tahun 2001 sampai sekarang, unit kerja tersebut menjadi Kementerian BUMN.[2]

Kementerian BUMN memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan negara/BUMN di Indonesia. Kementerian BUMN telah ada sejak tahun 1973, yang awalnya merupakan bagian dari unit kerja di lingkungan Departemen Keuangan. Selanjutnya, organisasi tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan perkembangan. Dalam periode 1973 sampai dengan 1993, unit yang menangani pembinaan BUMN berada pada unit setingkat eselon II. Awalnya, unit organisasi itu disebut Direktorat Persero dan PKPN (Pengelolaan Keuangan Perusahaan Negara). Selanjutnya terjadi perubahan nama menjadi Direktorat Persero dan BUN (Badan Usaha Negara). Terakhir kalinya pada unit organisasi setingkat eselon II, organisasi ini berubah menjadi Direktorat Pembinaan BUMN sampai dengan tahun 1993.

Selanjutnya, seiring dengan meningkatnya kebutuhan untuk mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMN, dalam periode 1993 sampai dengan 1998, organisasi yang awalnya hanya setingkat Direktorat/eselon II, ditingkatkan menjadi setaraf Direktorat Jenderal/eselon I, dengan nama Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Negara (DJ-PBUN).

Mengingat peran, fungsi dan kontribusi BUMN terhadap keuangan negara sangat signifikan, pada tahun 1998 sampai dengan 2000, pemerintah Indonesia mengubah bentuk organisasi pembina dan pengelola BUMN menjadi setingkat kementerian. Awal dari perubahan bentuk organisasi menjadi kementerian terjadi di masa pemerintahan Kabinet Pembangunan VI, dengan nama Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.

Pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2001, struktur organisasi kementerian ini dihapuskan dan dikembalikan lagi menjadi setingkat eselon I di lingkungan Departemen Keuangan. Namun, pada tahun 2001, ketika terjadi suksesi kepemimpinan, organisasi tersebut dikembalikan lagi fungsinya menjadi setingkat kementerian dengan nama Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara. Pada tahun 2009, mengikuti perubahan nomenklatur seluruh kementerian, kementerian ini pun berganti nomenklatur menjadi Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Tugas dan fungsi[sunting | sunting sumber]

Kementerian Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pembinaan badan usaha milik negara dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara[3]. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara;
  2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara;
  3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan
  4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.[3]

Organisasi[sunting | sunting sumber]

  • Sekretariat Kementerian;
  • Deputi Bidang Usaha Agro dan Industri Strategis;
  • Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik dan Perhubungan;
  • Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain;
  • Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis;
  • Staf Ahli Bidang Bidang Tata Kelola dan Sinergi BUMN; dan
  • Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antar Lembaga.[3]

Referensi[sunting | sunting sumber]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]