Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia
Logo Kemenkopolhukam.png
Menteri Djoko Suyanto
Kementerian yang dikoordinasikan
 · Kementerian Dalam Negeri
 ·
Kementerian Luar Negeri
 ·
Kementerian Pertahanan
 ·
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 ·
Kementerian Komunikasi dan Informatika
 ·
* Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
 ·
Badan Intelijen Negara
 ·
Kejaksaan Agung Indonesia
 ·
Tentara Nasional Indonesia
 ·
Kepolisian Negara Republik Indonesia
 ·
Polisi Pamong Praja
Situs web
http://www.polkam.go.id/

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, disingkat Kemenko Polhukam, adalah kementeriaan dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Kemenkopolhukam dipimpin oleh seorang Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang sejak tanggal 22 Oktober 2009 dijabat oleh Djoko Suyanto.

Fungsi[sunting | sunting sumber]

  1. Pengkoordinasian para menteri negara dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian dalam keterpaduan pelaksanaan tugas di bidang politik dan keamanan, termasuk pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
  2. Pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan pemerintahan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian di bidang politik dan keamanan;
  3. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.

Koordinasi[sunting | sunting sumber]

  1. Kementerian Dalam Negeri
  2. Kementerian Luar Negeri
  3. Kementerian Pertahanan
  4. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  5. Kementerian Komunikasi dan Informatika
  6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  7. Badan Intelijen Negara
  8. Kejaksaan Agung Indonesia
  9. Tentara Nasional Indonesia
  10. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  11. Polisi Pamong Praja
  12. Instansi lain yang dianggap perlu

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]