Pengakuan internasional terhadap Negara Palestina

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
  Negara-negara yang telah mengakui Negara Palestina

Pengakuan internasional terhadap Negara Palestina merupakan tujuan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sejak Deklarasi Kemerdekaan Palestina memproklamirkan berdirinya Negara Palestina pada tanggal 15 November 1988 di Aljir, Aljazair dalam sebuah sidang luar biasa Dewan Nasional Palestina dalam pengasingan.

Deklarasi itu segera diakui oleh berbagai negara,[1] dan pada akhir tahun tersebut negara ini diakui oleh lebih dari 80 negara.[2] Pada bulan Februari 1989, di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perwakilan PLO mengklaim pengakuan oleh 94 negara. Sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina sedang berlangsung, Kesepakatan Oslo ditandatangani antara Israel dan PLO pada bulan September 1993 membentuk Otoritas Nasional Palestina (PNA) sebagai sebuah pemerintahan sementara yang mandiri di wilayah Palestina. Israel tidak mengakui Palestina sebagai sebuah negara dan mempertahankan penguasaan militer de facto di seluruh wilayah.

Per tanggal 14 September 2015, 136 (70,5%) dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dua negara bukan anggota yang telah mengakui Negara Palestina. Banyak negara yang tidak mengakui Negara Palestina namun mengakui PLO sebagai "wakil dari bangsa Palestina". Pada tanggal 29 November 2012, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan sebuah mosi mengubah status "entitas" Palestina menjadi "negara pengamat bukan anggota" dengan hasil pemungutan suara 138 banding 9, dan 41 abstain.[3][4][5][6]

Israel dan sejumlah negara lain yang tidak mengakui Palestina, mengambil posisi bahwa pembentukan negara ini hanya dapat ditentukan melalui negosiasi langsung antara Israel dan PNA.

Latar belakang[sunting | sunting sumber]

Pada tanggal 22 November 1974, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 3236 mengakui hak bangsa Palestina untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, dan kedaulatan di wilayah Palestina. Resolusi ini juga mengakui PLO sebagai wakil sah satu-satunya rakyat Palestina, dan memberikan Palestina status pengamat di PBB. Penunjukan "Palestina" untuk PLO disetujui oleh PBB pada tahun 1988 dalam pengakuan terhadap deklarasi kemerdekaan Palestina, tetapi negara yang diproklamasikan tersebut masih belum memiliki status formal dalam sistem.

Tidak lama setelah deklarasi 1988, Negara Palestina diakui oleh banyak negara-negara berkembang di Afrika dan Asia, dan dari negara-negara komunis dan Non-Blok.[7][8] Pada saat itu, bagaimanapun, Amerika Serikat menggunakan Undang-Undang Bantuan Luar Negeri dan tindakan-tindakan lain untuk mencegah negara-negara lain dan organisasi-organisasi internasional dari perluasan pengakuan.[9] Meskipun tindakan ini berhasil dalam banyak kasus,[10] Liga Arab dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) segera menerbitkan pernyataan pengakuan terhadap, dukungan untuk, dan solidaritas dengan Palestina, yang diterima sebagai negara anggota di kedua forum.[11][12][13]

Pada bulan Februari 1989 di Dewan Keamanan PBB, perwakilan PLO mengakui bahwa 94 negara telah mengakui negara Palestina baru.[14][15] Palestina kemudian berusaha untuk mendapatkan keanggotaan sebagai sebuah negara dalam beberapa badan yang terhubung ke PBB, tetapi upayanya digagalkan oleh ancaman AS untuk menahan dana dari setiap organisasi yang mengaku Palestina.[16] Misalnya, pada bulan April tahun yang sama, PLO mengajukan permohonan untuk keanggotaan sebagai sebuah negara di Organisasi Kesehatan Dunia, sebuah aplikasi yang gagal untuk memberikan hasil setelah Amerika Serikat memberitahu organisasi tersebut bahwa mereka akan menarik dana jika Palestina diterima.[17] Pada bulan Mei, sebuah kelompok dari negara-negara OKI mengajukan permohonan keanggotaan kepada UNESCO atas nama Palestina, dan terdaftar total 91 negara yang telah mengakui Negara Palestina.[2]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Tessler, Mark (1994). A History of the Israeli–Palestinian conflict (edisi ke-2nd, illustrated). Indiana University Press. hlm. 722. ISBN 978-0-253-20873-6.  "Within two weeks of the PNC meeting, at least fifty-five nations, including states as diverse as the Soviet Union, China, India, Greece, Yugoslavia, Sri Lanka, Malta, and Zambia, had recognized the Palestinian state."
  2. ^ a b United Nations Educational, Scientific; Cultural Organization, Executive Board (12 May 1989). "Hundred and thirty-first Session: Item 9.4 of the provisional agenda, Request for the Admission of the State of Palestine to UNESCO as a Member State" (PDF). United Nations. hlm. 18, Annex II. Diakses tanggal 2010-11-15.  The list contains 92 entries, including a number of states which no longer exist.
  3. ^ UN General Assembly GA/11317. General Assembly Votes Overwhelmingly to Accord Palestine 'Non-Member Observer State' Status in United Nations. 29 November 2012.
  4. ^ United Nations A/67/L.28 General Assembly. 26 November 2012.
  5. ^ "Palestinians win implicit U.N. recognition of sovereign state". Reuters. 29 November 2012. Diakses tanggal 29 November 2012. 
  6. ^ "UN makes Palestine nonmember state". 3 News NZ. 30 November 2012. 
  7. ^ Hillier, Tim (1998). Sourcebook on public international law. Routledge. hlm. 128, 218. ISBN 978-1-85941-050-9. 
  8. ^ "Q&A: Palestinian bid for full membership at the UN". BBC. 
  9. ^ Sabasteanski, Anna (2005). Patterns of global terrorism 1985–2005: U.S. Department of State reports with supplementary documents and statistics. 1. Berkshire. hlm. 47. ISBN 0-9743091-3-3. 
  10. ^ Boyle, Francis A. (1 September 2009). Palestine, Palestinians and International Law. Clarity Press. hlm. 19. ISBN 0-932863-37-X.  "As I had predicted to the PLO, the creation of [a] Palestinian State was an instantaneous success. Palestine would eventually achieve de jure diplomatic recognition from about 130 states. The only regional hold-out was Europe and this was because of massive political pressure applied by the United States Government."
  11. ^ Shashaa, Esam. "The state of Palestine". Palestine History. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 November 2010. Diakses tanggal 2010-12-28. 
  12. ^ Charter of the League of Arab States (22 March 1945): Annex regarding Palestine; available at University of the Basque Country. Retrieved 2011-01-21. Diarsipkan 14 March 2012 di Wayback Machine.
  13. ^ See the following:
    • Organisation of the Islamic Conference (13–16 March 1989). "Resolutions on Political, Legal and Information Affairs". The Eighteenth Islamic Conference of Foreign Ministers (Session of Islamic Fraternity and Solidarity). Diakses tanggal 2010-11-29. 
    • Organisation of the Islamic Conference (13–16 March 1989). "Final Communique". The Eighteenth Islamic Conference of Foreign Ministers (Session of Islamic Fraternity and Solidarity). Diakses tanggal 2010-11-29. 
    • Organisation of the Islamic Conference (28–30 May 2003). "Resolutions on Palestine Affairs". The Thirtieth Session of the Islamic Conference of Foreign Ministers (Session of Unity and Dignity). United Nations Information System on the Question of Palestine. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 July 2011. Diakses tanggal 2010-11-29. 
  14. ^ United Nations Security Council; United Nations Department of Political and Security Council Affairs (2008). Repertoire of the practice of the Security Council. United Nations Publications. hlm. 759. 
  15. ^ Reut Institute (14 August 2004). "Act of Recognition of Statehood". Structure of the Political Process. Diakses tanggal 2010-11-16. 
  16. ^ Quigley, John (1990). Palestine and Israel: A Challenge to Justice. Duke University Press. hlm. 231. 
  17. ^ Quigley, John (2009). "The Palestine Declaration to the International Criminal Court: The Statehood Issue" (PDF). Rutgers Law Record. Newark: Rutgers School of Law. 35. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 13 July 2011. Diakses tanggal 2010-11-21.