Lompat ke isi

Pengakuan internasional terhadap Palestina

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
  Negara Palestina
  Negara yang mengakui Palestina
  Negara yang tidak mengakui Palestina

Pengakuan internasional terhadap Negara Palestina merupakan tujuan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sejak Deklarasi Kemerdekaan Palestina memproklamirkan berdirinya Negara Palestina pada tanggal 15 November 1988 di Aljir, Aljazair dalam sebuah sidang luar biasa Dewan Nasional Palestina dalam pengasingan.

Deklarasi itu segera diakui oleh berbagai negara,[1] dan pada akhir tahun tersebut negara ini diakui oleh lebih dari 80 negara.[2] Pada bulan Februari 1989, di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, perwakilan PLO mengeklaim pengakuan oleh 94 negara. Sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina sedang berlangsung, Kesepakatan Oslo ditandatangani antara Israel dan PLO pada bulan September 1993 membentuk Otoritas Nasional Palestina (PNA) sebagai sebuah pemerintahan sementara yang mandiri di wilayah Palestina. Israel tidak mengakui Palestina sebagai sebuah negara dan mempertahankan penguasaan militer de facto di seluruh wilayah.

Per tanggal 14 September 2015, 136 (70,5%) dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dua negara bukan anggota yang telah mengakui Negara Palestina. Banyak negara yang tidak mengakui Negara Palestina tetapi mengakui PLO sebagai "wakil dari bangsa Palestina". Pada tanggal 29 November 2012, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan sebuah mosi mengubah status "entitas" Palestina menjadi "negara pengamat bukan anggota" dengan hasil pemungutan suara 138 banding 9, dan 41 abstain.[3][4][5][6]

Israel dan sejumlah negara lain yang tidak mengakui Palestina, mengambil posisi bahwa pembentukan negara ini hanya dapat ditentukan melalui negosiasi langsung antara Israel dan PNA.

Latar belakang

[sunting | sunting sumber]

Pada tanggal 22 November 1974, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 3236 mengakui hak bangsa Palestina untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, dan kedaulatan di wilayah Palestina. Resolusi ini juga mengakui PLO sebagai wakil sah satu-satunya rakyat Palestina, dan memberikan Palestina status pengamat di PBB. Penunjukan "Palestina" untuk PLO disetujui oleh PBB pada tahun 1988 dalam pengakuan terhadap deklarasi kemerdekaan Palestina, tetapi negara yang diproklamasikan tersebut masih belum memiliki status formal dalam sistem.

Tidak lama setelah deklarasi 1988, Negara Palestina diakui oleh banyak negara-negara berkembang di Afrika dan Asia, dan dari negara-negara komunis dan Non-Blok.[7][8] Pada saat itu, bagaimanapun, Amerika Serikat menggunakan Undang-Undang Bantuan Luar Negeri dan tindakan-tindakan lain untuk mencegah negara-negara lain dan organisasi-organisasi internasional dari perluasan pengakuan.[9] Meskipun tindakan ini berhasil dalam banyak kasus,[10] Liga Arab dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) segera menerbitkan pernyataan pengakuan terhadap, dukungan untuk, dan solidaritas dengan Palestina, yang diterima sebagai negara anggota di kedua forum.[11][12][13]

Pada bulan Februari 1989 di Dewan Keamanan PBB, perwakilan PLO mengakui bahwa 94 negara telah mengakui negara Palestina baru.[14][15] Palestina kemudian berusaha untuk mendapatkan keanggotaan sebagai sebuah negara dalam beberapa badan yang terhubung ke PBB, tetapi upayanya digagalkan oleh ancaman AS untuk menahan dana dari setiap organisasi yang mengaku Palestina.[16] Misalnya, pada bulan April tahun yang sama, PLO mengajukan permohonan untuk keanggotaan sebagai sebuah negara di Organisasi Kesehatan Dunia, sebuah aplikasi yang gagal untuk memberikan hasil setelah Amerika Serikat memberi tahu organisasi tersebut bahwa mereka akan menarik dana jika Palestina diterima.[17] Pada bulan Mei, sebuah kelompok dari negara-negara OKI mengajukan permohonan keanggotaan kepada UNESCO atas nama Palestina, dan terdaftar total 91 negara yang telah mengakui Negara Palestina.[2]

Posisi Israel

[sunting | sunting sumber]

Antara Perang Enam Hari dan Perjanjian Oslo, tidak ada pemerintah Israel yang mengakui kedaulatan Palestina. Dibawah pemerintahan Benjamin Netanyahu pertama (1996-1999), Netanyahu mengecam Yitzhak Rabin dan Shimon Peres karena telah membawa realisasi "bahayanya" sebuah negara Palestina, dan menyatakan bahwa tujuan pemerintahannya adalah untuk tidak membiarkan Otoritas Palestina untuk berevolusi diatas otonomi.[18]

Pada Juni 2003, Ariel Sharon menjadi perdana menteri pertama yang menyatakan bahwa kemungkinan negara Palestina merdeka bisa terwujud dengan perbatasan sementara jika memenuhi syarat dan mengklaim bahwa negara sementara Palestina akan "sepenuhnya didemiliterisasi, dan negara ini akan menjadi rumah bagi diaspora Palestina dan pengungsi Palestina tidak akan diizinkan memasuki wilayah Israel."[19] Perdana Menteri Ehud Olmert juga kembali menegaskan syarat yang sama.

Ketika Benjamin Netanyahu kembali menjadi perdana menteri pada 2009, pemerintah Israel kembali menyatakan bahwa Palestina adalah ancaman nasional Israel.[20] Sikap Israel kemudian melembut setelah ada tekanan dari pemerintahan Barack Obama, dan untuk pertama kalinya pada 14 Juni 2009, Netanyahu menyatakan bahwa ia mendukung negara Palestina yang merdeka dengan wilayah yang lebih kecil daripada yang dijanjikan dan demiliterisasi.[21] Posisi ini menuai kritik karena kurangnya komitmen terkait wilayah yang akan diserahkan kepada negara Palestina di masa mendatang. Pada Februari 2023, Netanyahu mengatakan, "Saya tentu saja bersedia mereka memiliki semua wewenang yang mereka butuhkan untuk memerintah diri sendiri, tetapi tidak ada wewenang yang dapat mengancam kita, dan ini berarti Israel harus memiliki tanggung jawab keamanan yang lebih besar."[22] Namun pada 2025, sembari menghadapi perang Gaza dan serangkaian negara menyatakan akan mengakui kemerdekaan Palestina, Netanyahu memperlunak sikap dan berhasrat untuk menghancurkan impian negara Palestina yang merdeka.[23] Pada 21 September 2025, Netanyahu menegaskan bahwa ia tidak akan mengakui negara Palestina yang berada di sebelah barat Sungai Yordan.[24]

Israel secara konsisten menolak perbatasan yang disepakati pada 1967 dimana pakar militer Israel berpendapat bahwa perbatasan tersebut secara strategis akan memperlemah Israel.[25] Ia juga menentang rencana Palestina untuk mendatangi Majelis Umum PBB terkait masalah kenegaraan, karena menurutnya rencana tersebut tidak menghormati perjanjian Oslo Accords, yang mana kedua belah pihak sepakat untuk tidak melakukan tindakan sepihak.[26]

Daftar pengakuan

[sunting | sunting sumber]

Pengakuan diplomatik

[sunting | sunting sumber]

Hingga September 2025, 158 dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengakui Negara Palestina:

# Negara Tanggal[27] Keanggotaan terkait
1  Aljazair 15 November 1988 Liga Arab, AU, OIC
2  Bahrain 15 November 1988 Liga Arab, GCC, OIC
3  Indonesia 15 November 1988 ASEAN, BRICS, G20, OIC
4  Irak 15 November 1988 Liga Arab, OIC
5  Kuwait 15 November 1988 Liga Arab, GCC, OIC
6  Libya 15 November 1988 Liga Arab, AU, OIC
7  Malaysia 15 November 1988 ASEAN, OIC
8  Maroko 15 November 1988 Liga Arab, AU, OIC
9  Mauritania 15 November 1988 Liga Arab, AU, OIC
—  Republik Demokratik Arab Sahrawi 15 November 1988[28]
10  Somalia 15 November 1988 Liga Arab, AU, OIC
11  Tunisia 15 November 1988 Liga Arab, AU, OIC
12  Turki 15 November 1988 G20, NATO, OIC
13  Yaman 15 November 1988 Liga Arab, OIC
14  Afganistan 16 November 1988 OIC, SAARC
15  Arab Saudi 16 November 1988 Liga Arab, G20, GCC, OIC
16  Bangladesh 16 November 1988 OIC, SAARC
17  Kuba 16 November 1988
18  Madagaskar 16 November 1988 AU
19  Malta 16 November 1988
20  Nikaragua 16 November 1988
21  Pakistan 16 November 1988
22  Qatar 16 November 1988
23  Uni Emirat Arab 16 November 1988 Liga Arab, BRICS, GCC, OIC
24  Yordania 16 November 1988
25  Serbia (sebagai Yugoslavia) 16 November 1988
26  Zambia 16 November 1988
27  Albania 17 November 1988 NATO, OIC
28  Brunei Darussalam 17 November 1988 ASEAN, OIC
29  Djibouti 17 November 1988
30  Mauritius 17 November 1988
31  Sudan 17 November 1988
32  Ceko (sebagai Cekoslowakia, diperdebatkan) 18 November 1988 NATO, EU
33  Slowakia (sebagai Cekoslowakia) 18 November 1988 NATO, EU
34  Gambia 18 November 1988
35  India 18 November 1988 BRICS, G20, SAARC
36  Mesir 18 November 1988
37  Nigeria 18 November 1988
38  Seychelles 18 November 1988 AU
39  Siprus 18 November 1988 EU
40  Sri Lanka 18 November 1988 SAARC
41  Namibia 19 November 1988 AU
42  Rusia (sebagai Uni Soviet) 19 November 1988 BRICS, CSTO, G20, UNSC (Permanen)
43  Belarus (sebagai Republik Sosialis Soviet Byelorusia) 19 November 1988 CSTO
44  Ukraina (sebagai Republik Sosialis Soviet Ukraina) 19 November 1988
45  Vietnam 19 November 1988 ASEAN
46  Tiongkok 20 November 1988 BRICS, G20, UNSC (Permanen)
47  Burkina Faso 21 November 1988 AU, OIC
48  Guinea 21 November 1988
49  Guinea-Bissau 21 November 1988
50  Kamboja (sebagai Republik Rakyat Kamboja) 21 November 1988
51  Komoro 21 November 1988
52  Mali 21 November 1988
53  Mongolia 22 November 1988
54  Senegal 22 November 1988
55  Hungaria (diperdebatkan) 23 November 1988 NATO, EU
56  Korea Utara 24 November 1988
57  Niger 24 November 1988
58  Rumania 24 November 1988
59  Tanjung Verde 24 November 1988
60  Tanzania 24 November 1988
61  Bulgaria 25 November 1988
62  Maladewa 28 November 1988
63  Ghana 29 November 1988
64  Togo 29 November 1988
65  Zimbabwe 29 November 1988
66  Chad 1 Desember 1988
67  Laos 2 Desember 1988 ASEAN
68  Sierra Leone 3 Desember 1988
69  Uganda 3 Desember 1988
70  Republik Kongo 5 Desember 1988
71  Angola 6 Desember 1988 AU
72  Mozambik 8 Desember 1988 AU, OIC
73  Sao Tome dan Principe 10 Desember 1988 AU
74  Gabon 12 Desember 1988 AU, OIC
75  Oman 13 Desember 1988 Liga Arab, GCC, OIC
76  Polandia 14 Desember 1988 EU, NATO
77  Republik Demokratik Kongo 18 Desember 1988 AU
78  Botswana 19 Desember 1988 AU
79    Nepal 19 Desember 1988 SAARC
80  Burundi 22 Desember 1988 AU
81  Afrika Tengah 23 Desember 1988 AU
82  Bhutan 25 Desember 1988 SAARC
83  Rwanda 2 Januari 1989 AU
84  Etiopia 4 Febuari 1989 AU, BRICS
85  Iran 4 Febuari 1989 BRICS, OIC
86  Benin 12 Mei 1989 AU, OIC
87  Kenya 12 Mei 1989 AU
88  Guinea Khatulistiwa Mei 1989 AU
89  Vanuatu 21 Agustus 1989 MSG, PIF
90  Filipina 4 September 1989 ASEAN
91  Eswatini 1 Juli 1991 AU
92  Kazakstan 6 April 1992 CSTO, OIC, OTS
93  Azerbaijan 15 April 1992 OIC, OTS
94  Turkmenistan 17 April 1992 OIC
95  Georgia 25 April 1992
96  Bosnia dan Herzegovina (sebagai Republik Bosnia dan Herzegovina) 27 Mei 1992
97  Tajikistan 2 April 1994 CSTO, OIC
98  Uzbekistan 25 September 1994 OIC, OTS
99  Papua Nugini 4 Oktober 1994[29] MSG, PIF
100  Afrika Selatan 15 Febuari 1995 AU, BRICS, G20
101  Kirgizstan November 1995 CSTO, OIC, OTS
102  Malawi 23 Oktober 1998 AU
103  Timor Leste 1 Maret 2004
104  Paraguay 25 Maret 2005[30] Mercosur, OAS
105  Montenegro 24 Juli 2006 NATO
106  Kosta Rika 5 Febuari 2008 OAS
107  Lebanon 30 November 2008 Liga Arab, OIC
108  Pantai Gading 1 Desember 2008[31] AU, OIC
109  Venezuela 27 April 2009
110  Republik Dominika 15 Juli 2009[31] OAS
111  Brasil 1 Desember 2010[32][33] BRICS, G20, Mercosur, OAS
112  Argentina 6 Desember 2010[31] G20, Mercosur, OAS
113  Bolivia 17 Desember 2010[31] Mercosur, OAS
114  Ekuador 24 Desember 2010[34] OAS
115  Chili 7 Januari 2011[31] OAS
116  Guyana 13 Januari 2011[31] CARICOM, OAS, OIC
117  Peru 24 Januari 2011[31] OAS
118  Suriname 26 Januari 2011 CARICOM, OAS, OIC
119  Uruguay 15 Maret 2011 Mercosur, OAS
120  Lesotho 3 Mei 2011 AU
121  Sudan Selatan 14 Juli 2011 AU
122  Suriah 18 Juli 2011 Liga Arab, OIC
123  Liberia 19 Juli 2011 AU
124  El Salvador 25 Agustus 2011 OAS
125  Honduras 26 Agustus 2011 OAS
126  Saint Vincent dan Grenadines 29 Agustus 2011 CARICOM, OAS
127  Belize 9 September 2011 CARICOM, OAS[35]
128  Dominika 19 September 2011 CARICOM, OAS
129  Antigua dan Barbuda 22 September 2011 CARICOM, OAS
130  Grenada 25 September 2011 CARICOM, OAS
131  Islandia 15 Desember 2011 EFTA, NATO
132  Thailand 18 Januari 2012 ASEAN
—  Vatikan Febuari 2013[36]
133  Guatemala 9 April 2013 OAS
134  Haiti 27 April 2013 CARICOM, OAS
135  Swedia 30 Oktober 2014 EU, NATO
136  Saint Lucia 14 September 2015 CARICOM, OAS
137  Kolombia 3 Agustus 2018 OAS
138  Saint Kitts dan Nevis 29 Juli 2019 CARICOM, OAS
139  Barbados 19 April 2024[37] CARICOM, OAS
140  Jamaika 22 April 2024[38] CARICOM, OAS
141  Trinidad dan Tobago 2 Mei 2024[39] CARICOM, OAS
142  Bahama 7 Mei 2024[40] CARICOM, OAS
143  Irlandia 28 Mei 2024 EU
144  Norwegia 28 Mei 2024 EFTA, NATO
145  Spanyol 28 Mei 2024 EU, NATO
146  Slovenia 5 Juni 2024 EU, NATO
147  Armenia 21 Juni 2024 CSTO
148  Meksiko 5 Februari 2025[41] G20, OAS
149  Kanada 21 September 2025[42] G7, G20, NATO, OAS
150  Australia 21 September 2025[42] G20, PIF
151  Britania Raya 21 September 2025[42] G7, G20, NATO, UNSC (Permanen)
152  Portugal 21 September 2025[42] EU, NATO
153  Prancis 22 September 2025[43] EU, G7, G20, NATO, UNSC (Permanen)
154  Luksemburg 22 September 2025[44] EU, NATO
155   Monako 22 September 2025[45]
156  Malta 22 September 2025[46]
157  Andorra 22 September 2025[46]
158   San Marino 22 September 2025[46]

Tidak mengakui

[sunting | sunting sumber]

Anggota PBB

[sunting | sunting sumber]
Negara Posisi resmi Hubungan Keanggotaan terkait
 Amerika Serikat Pada September 2011, Presiden Barack Obama menyatakan penolakan terhadap pengakuan Palestina di pidatonya dalam Sidang Umum PBB, menyatakan bahwa "perdamaian asli hanya bisa direalisasikan antara Israel dan Palestina saja" dan "Pada akhirnya, harusnya Israel dan Palestina - bukan kita - yang harus mencapai kesepakatan dalam beberapa isu yang memecahkan mereka."[47] Obama menyatakan kepada Presiden Mahmoud Abbas bahwa Amerika akan menveto seluruh resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengandung kebijakan pengakuan Palestina.[48] Presiden Donald Trump dan Joe Biden mempertahankan kebijakan tersebut.[49] Wakil Presiden JD Vance pada Agustus 2025 menegaskan kembali bahwa AS tidak akan mengakui Palestina, menyatakan "Saya tidak tahu apa artinya secara sungguh mengakui kemerdekaan Palestina, mengingat kurangnya pemerintahan yang berfungsi di sana".[50] Ya G7, G20, OAS, NATO, UNSC (Permanen)
 Austria Austria memberikan status diplomatik penuh kepada perwakilan PLO di Wina pada 13 Desember 1978, di bawah kanselir Bruno Kreisky.[51] Pada Juni 2011, Menteri Luar Negeri Michael Spindelegger mengatakan bahwa Austria "belum memutuskan apakah akan mendukung pengakuan PBB atas negara Palestina", menambahkan bahwa ia lebih suka menunggu pendekatan bersama Uni Eropa terkait masalah ini. Ia berkata: "Kami akan memutuskan di saat-saat terakhir karena hal itu mungkin masih memberi [kedua pihak] kesempatan untuk mengembalikan proses perdamaian Timur Tengah ke jalurnya."[52] Spindelegger juga menyarankan agar Uni Eropa menyusun resolusi versi mereka.[53] Ya[54] EU
 Belanda Belanda mendukung solusi dua negara, dengan pengakuan Palestina sebagai negara dipandang bergantung pada keberhasilan negosiasi yang menjamin keamanan dan pengakuan timbal balik kedua negara.[55] Pada bulan Agustus 2025, kementerian luar negeri Belanda menyatakan, "Belanda tidak berencana untuk mengakui negara Palestina saat ini."[56] Ya EU, NATO
 Belgia Pada bulan Mei 2024, Menteri Luar Negeri Hadja Lahbib menyatakan bahwa pengakuan tidak dapat didiskusikan, namun tidak akan diberikan pada saat itu,[57] sementara Perdana Menteri Alexander De Croo menggarisbawahi bahwa pengakuan hanya dilakukan secara simbolis dan tidak akan bermakna apapun.[58] Pada Juli 2025, pemerintahan Belgia menyatakan akan menentukan posisinya mengenai pengakuan pada awal September 2025.[59] Pada bulan Agustus 2025, Menteri Luar Negeri Maxime Prévot mendesak Parlemen Federal bahwa Belgia harus mengakui Palestina sesegera mungkin, dan memperingatkan bahwa penundaan apa pun akan membahayakan kredibilitas negara tersebut dalam solusi dua negara.[60] Pada tanggal 1 September 2025, Menteri Luar Negeri Maxime Prévot mengumumkan bahwa Belgia akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum PBB tahun 2025,[61] dengan syarat bahwa sandera Hamas dilepaskan kembali kepada Israel dan Hamas dikecualikan dari pemerintahan baru Palestina.[62] Pada 22 September, Perdana Menteri Bart De Wever menyatakan bahwa Belgia tidak akan mengakui Palestina secara de jure, mengiterasikan kembali syarat pemerintah Belgia mengenai Hamas.[63] Ya[64] EU, NATO
 Eritrea Eritrea adalah dua negara Afrika selain Kamerun yang tidak mengakui Palestina sebagai negara berdaulat.[65] Pada 2010, Presiden Isaias Afewerki menyatakan, "Israel membutuhkan pemerintahan, kita harus menghormatinya. Rakyat Palestina juga membutuhkan kehidupan yang bermartabat, tetapi itu tidak bisa dilakukan di Gaza atau di Tepi Barat. Solusi dua negara tidak mempan, itu hanya buat membodohi orang. Rakyat Israel dan Palestina hidup berdampingan di negara yang sama tidak akan terjadi. Salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah Transyordania. Israel bisa dibiarkan secara damai sementara rakyat Palestina bisa bergabung dengan Yordania dan membentuk bangsa sendiri."[66] Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada tahun 2011, Isaias menyatakan bahwa "Eritrea menegaskan kembali dukungan jangka panjangnya terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan negara yang merdeka dan berdaulat. Eritrea juga menjunjung tinggi hak Israel untuk hidup damai dan aman dalam batas-batas yang diakui secara internasional."[67] Pada 29 November 2012, Eritrea memberikan suara mendukung resolusi untuk menjadikan Palestina sebagai negara pengamat non-anggota di PBB. Pada 23 September 2024, Menteri Luar Negeri Y.M. Osman Saleh menekankan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.[68] Pada tanggal 19 Januari 2025, Kementerian Informasi merilis pernyataan pers yang menyambut baik gencatan senjata dalam perang Gaza yang dilaksanakan hari itu.[69] Ya[70] AU
 Estonia Dalam pertemuan dengan Riyad al-Malki pada bulan Juni 2010, Menteri Urmas Paet mengatakan negaranya menyetujui perjanjian antara kedua negara dan "penentuan nasib sendiri bagi Palestina".[71] Para pejabat menyatakan bahwa pemerintah tidak akan mengambil posisi mengenai tawaran PBB sampai kata-kata akhir resolusi tersebut diterbitkan.[72] Pada tanggal 30 Juli 2025, Perdana Menteri Estonia Kristen Michal menekankan bahwa Estonia tidak memiliki rencana untuk mengakui Palestina.[73] Ya[74] EU, NATO
 Fiji Kebijakan Fiji mengenai konflik Israel–Palestina sebagian besar didasarkan pada resolusi PBB.[75] Tidak MSG, PIF
 Italia Pada Juli 2025, Perdana Menteri Giorgia Meloni dan Menteri Luar Negeri Antonio Tajani menyatakan bahwa Italia belum bersedia mengakui kemerdekaan Palestina dan menanggap bahwa langkah tersebut tidak produktif.[76][77] Namun pada September 2025, Meloni mengeluarkan syarat bahwa Palestina akan diakui apabila Hamas membebaskan seluruh sandera mereka dan tidak dimasukan ke dalam pemerintahan Palestina.[78] Ya G7, G20, NATO, EU
 Jepang Jepang mendukung solusi dua negara[79] dan realisasi kemerdekaan Palestina.[80] Pada bulan Oktober 2007, seorang pejabat Kementerian Kehakiman Jepang mengatakan, "Mengingat Otoritas Palestina telah berkembang menjadi negara yang hampir sepenuhnya dan menerbitkan paspornya sendiri, kami telah memutuskan untuk menerima kewarganegaraan Palestina".[81] Pemerintah Jepang menyatakan tidak akan mengakui tindakan apa pun yang akan membahayakan negara Palestina dengan perbatasan sebelum tahun 1967 maupun aneksasi Yerusalem Timur oleh Israel.[82][83] Jepang memberikan suara positif terhadap resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan Palestina status Negara Pengamat Non-anggota di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan November 2012, dan sejak itu, menyebut negara itu sebagai "Palestina".[84] Pada bulan Agustus 2024, seorang pejabat Jepang menyatakan bahwa negaranya sedang mempertimbangkan pengakuan.[85] Pada 30 Juli 2025, Menteri Luar Negeri Takeshi Iwaya menyatakan bahwa, berbeda dengan Prancis, Jepang membutuhkan waktu tambahan sebelum mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Namun, beliau menegaskan kembali komitmen Jepang yang berkelanjutan terhadap solusi dua negara.[86] Pada 22 September 2025, Iwaya menyatakan bahwa pengakuan Palestina hanya menunggu "kapan", bukan "jika".[87] Ya G7, G20
 Jerman Pada April 2011, Kanselir Angela Merkel melabel pengakuan Palestina sebagai "langkah unilateral"[88] dan dengan tegas menyatakan bahwa Jerman akan menolak untuk mengakui kemerdekaan Palestina tanpa persetujuan dari Israel terlebih dahulu. "Oleh karena itu, pengakuan sepihak jelas tidak berkontribusi pada pencapaian tujuan ini... Ini adalah sikap kami sekarang dan akan menjadi sikap kami pada bulan September. Perlu ada pengakuan bersama, jika tidak, ini bukanlah solusi dua negara."[89] Ia juga menegaskan kembali komitmen pemerintahnya untuk mencapai kesepakatan sesegera mungkin. "Kami menginginkan solusi dua negara. Kami ingin mengakui negara Palestina. Mari kita pastikan negosiasi dimulai. Ini mendesak." Posisi ini kembali ditegaskan oleh Kanselir Friedrich Merz yang menyatakan bahwa Palestina belum memenuhi syarat untuk menjadi negara berdaulat.[90] Ya G7, G20, NATO, EU
 Kamerun Secara resmi, Kamerun mendukung solusi dua negara.[91] Walaupun Kamerun adalah negara Islam dan anggota OIC, Presiden Paul Biya memiliki hubungan yang kuat dengan Israel sejak 1980an.[92] Kemitraan ini menyebabkan rusaknya hubungan Kamerun dengan negara-negara Islam, banyak diantaranya menarik dana bantuan pembangunan dan menekan Biya untuk mengakui Palestina[93] sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta Biya untuk menolak resolusi PBB yang akan mengakui Palestina sebagai anggota PBB.[94] Ya[91] AU, OIC[95]
 Kiribati Dalam pertemuan puncak Forum Kepulauan Pasifik (PIF) pada awal September 2011, menteri luar negeri Kiribati dilaporkan menyatakan ketertarikan untuk memberi dukungan kepada Palestina.[96] Tidak PIF
 Korea Selatan Korea Selatan tidak mengakui kemerdekaan Palestina namun mereka memiliki sebuah kantor perwakilan di Ramallah. Ya G20
 Liechtenstein Liechtenstein mengandalkan pemerintahan Swiss untuk mengerjakan sebagian besar kebijakan luar negeri mereka.[97] Pada Januari 2011, Swiss dan Liechtenstein mengajukan rancangan resolusi yang menjamin hak kedaulatan Palestina,[98] dan menyatakan bahwa hak ini harus diterapkan segera untuk Palestina yang merdeka dapat terwujudkan.[99] Pada bulan September 2025, Menteri Luar Negeri Sabine Monauni menyatakan bahwa Palestina pada dasarnya memenuhi persyaratan untuk menjadi negara.[100] Tidak EFTA
 Makedonia Utara Makedonia Utara merupakan salah satu dari sedikit negara yang tidak memiliki hubungan bilateral dengan Palestina. Menteri luar negeri Nikola Poposki menyatakan bahwa pengakuan terhadap Palestina akan didasari oleh keputusan dari Uni Eropa dan mitra strategisnya.[101] Tidak NATO
 Mikronesia Negara ini secara konsisten mendukung Israel dan menolak mendukung kemerdekaan Palestina,[102] walaupun hal ini disebabkan karena asosiasi mereka dengan Amerika Serikat.[103] Mantan Presiden Manny Mori menyatakan bahwa Mikronesia "berhutang budi" kepada Israel saat Israel memutuskan untuk mendukung keanggotaan Mikronesia di PBB pada tahun 1986.[104] Pada pertemuan puncak Forum Kepulauan Pasifik (PIF) pada bulan September 2011, pemimpin delegasi Mikronesia dilaporkan menyatakan solidaritas negaranya terhadap penderitaan rakyat Palestina dan dukungannya terhadap hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Mengenai upaya PNA untuk mendapatkan keanggotaan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, pejabat tersebut menyatakan bahwa perjanjian yang ditandatangani dengan AS mencegah FSM untuk memberikan suara sesuai keinginan pemerintahnya dalam kasus-kasus yang bertentangan dengan keinginan AS.[96] Mengenai bantuan pembangunan berkelanjutan Israel kepada masyarakat Mikronesia, diplomat lain mencatat, "Kami membutuhkan keahlian Israel, jadi saya tidak melihat perubahan dalam kebijakan kami dalam waktu dekat."[102] Tidak PIF
 Moldova Pada 27 Mei 2024, Menteri Luar Negeri Mihai Popsoi menegaskan kembali mendukung solusi dua negara. Namun ia juga menegaskan bahwa pemerintah Moldova belum ada konsensus internal mengenai pengakuan Palestina.[105] Ya
 Myanmar Myanmar adalah salah satu dari dua negara Asia di Gerakan Nonblok yang tidak mengakui kemerdekaan Palestina selain Singapura.[106][107] Mantan menteri luar negeri Win Aung menyatakan pada tahun 2000 bahwa Myanmar mendukung solusi dua negara dalam perbatasan yang diakui secara internasional.[108] Tidak ASEAN
 Samoa Pada tahun 2010, Perdana Menteri Tuilaʻepa Saʻilele Malielegaoi menyatakan dukungannya terhadap solusi dua negara terhadap konflik tersebut.[109] Tidak PIF
 Selandia Baru Selandia Baru belum mengakui kedaulatan Palestina, namun mendukung solusi dua negara.[110] Ia juga mempertahankan kebijakan pengakuan diam-diam, alih-alih eksplisit, terhadap negara-negara baru. Bagi Palestina, ini berarti meningkatkan status delegasi terakreditasinya menjadi status diplomatik.[111] Pada awal September 2011, Menteri Luar Negeri Murray McCully mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengambil keputusan sampai kata-kata resolusi dirilis. "Kami punya reputasi sebagai negara yang berpikiran adil dan adil dalam masalah ini, dan yang bisa kami lakukan hanyalah menunggu untuk melihat kata-kata resolusi tersebut."[110] Ia juga mengatakan kepada Riyad al-Malki bahwa negaranya menolak memberikan janji apa pun kepada Israel untuk menolak memberikan suara mendukung rancangan resolusi tersebut.[96] Sejak 2017, Perdana Menteri Jacinda Ardern mempertegaskan kembali mendukung solusi dua negara dan menolak ekspansi pemukiman Israel yang ilegal.[112][113] Namun pada 26 September 2025, Menteri Luar Negeri Winston Peters menyatakan sikap bahwa Selandia Baru tidak akan mengakui kemerdekaan Palestina karena belum memenuhi syarat sebagai negara berdaulat.[114] Ya PIF
 Singapura Singapura belum mengakui kemerdekaan Palestina[115] karena hubungan yang erat dengan Israel.[116] Namun mereka memiliki kantor perwakilan di Ramallah untuk membangun hubungan dengan otoritas Palestina.[117][118] Pada 2 Juli 2024, Menteri Luar Negeri Vivian Balakrishnan menyatakan bahwa Singapura bersedia untuk mengakui Palestina apabila Palestina mengakui hak kedaulatan Israel.[119] Pada Juli 2025, Singapura mengumumkan bahwa mereka siap untuk mengakui kemerdekaan Palestina "secara prinsip".[120] Pada 22 September 2025, Vivian Balakrishnan mengeluarkan syarat Singapura untuk mengakui kemerdekaan Palestina, yakni "pemerintahan yang kompeten, mengakui hak kedaulatan Israel, dan tidak mendukung terorisme".[121] Ya[122] ASEAN
 Swiss Swiss tidak mengakui Palestina sebagai negara merdeka, tetapi telah memberikan suara mendukung pemberian status pengamat non-anggota di PBB pada November 2014. Presiden Swiss Simonetta Sommaruga menyatakan dukungannya terhadap solusi dua negara, dengan mengatakan: "Swiss telah berupaya selama bertahun-tahun untuk menemukan solusi bagi konflik antara Israel dan Palestina. Tujuan kami adalah mencapai perdamaian."[123] Ya EFTA
 Yunani Pemerintahan sebelumnya dikenal memiliki reputasi yang tenar dalam mendukung upaya Palestina.[124] Dalam konflik Arab-Israel yang luas, Yunani dikenal memiliki sikap mengecam Israel ketimbang negara Eropa lainnya yang mendukung Israel. Yunani menjalin hubungan dengan PLO pada 1981 dan hubungan dengan Israel hanya dipertahankan ke level konsulat sampai pengakuan Israel oleh Konstantinos Mitsotakis pada 1990.[125] Sejak itu, kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Georgios A. Papandreou membuat hubungan Yunani dengan Israel semakin mesra,[126] mengakhiri upaya dalam memperjuangkan hak-hak Palestina.[127] Pada Desember 2015, Parlemen Yunani memberikan suara mendukung usulan yang meminta pemerintah untuk mengakui Palestina.[128] Pada 7 September 2025, Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis menyatakan bahwa ia akan mendukung kemerdekaan Palestina "di saat yang tepat".[129] Ya EU, NATO

Bukan anggota PBB

[sunting | sunting sumber]
Nama Posisi resmi Hubungan
1  Kosovo Tidak[130]
2  Ordo Militer Berdaulat Malta Ordo Malta hanya memiliki hubungan setara kedutaan dengan pemerintah Palestina Ya[131][132]
3  Republik Tiongkok (Taiwan) Taiwan tidak mengakui kemerdekaan Palestina walaupun pemerintahan Taiwan menyatakan bahwa mereka akan memperhatikan perkembangan di wilayah Timur Tengah secara cermat dan meminta seluruh pihak untuk menahan diri dan melakukan dialog untuk menyelesaikan masalah. Pada 22 September 2025, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengkritik peta yang dirilis oleh Misi Pengamat Permanen Palestina yang mewarnai Pulau Taiwan sebagai "diakui", yang menyiratkan bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok, dan menyatakan bahwa Taiwan "tidak memiliki rencana langsung untuk mengakui negara Palestina". Kemenlu juga mengutip kemitraan strategis antara Tiongkok dan Palestina, di mana Palestina menegaskan bahwa Taiwan adalah "bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayah Tiongkok."[133] Tidak[133][134]

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ↑ Tessler, Mark (1994). A History of the Israeli–Palestinian conflict (Edisi 2nd, illustrated). Indiana University Press. hlm. 722. ISBN 978-0-253-20873-6. "Within two weeks of the PNC meeting, at least fifty-five nations, including states as diverse as the Soviet Union, China, India, Greece, Yugoslavia, Sri Lanka, Malta, and Zambia, had recognized the Palestinian state."
  2. 1 2 3 4 United Nations Educational, Scientific; Cultural Organization, Executive Board (12 May 1989). "Hundred and thirty-first Session: Item 9.4 of the provisional agenda, Request for the Admission of the State of Palestine to UNESCO as a Member State" (PDF). United Nations. hlm. 18, Annex II. Diakses tanggal 2010-11-15. The list contains 92 entries, including a number of states which no longer exist.
  3. ↑ UN General Assembly GA/11317. General Assembly Votes Overwhelmingly to Accord Palestine 'Non-Member Observer State' Status in United Nations. 29 November 2012.
  4. ↑ United Nations A/67/L.28 General Assembly. 26 November 2012.
  5. ↑ "Palestinians win implicit U.N. recognition of sovereign state". Reuters. 29 November 2012. Diarsipkan dari asli tanggal 2014-06-05. Diakses tanggal 29 November 2012.
  6. ↑ "UN makes Palestine nonmember state". 3 News NZ. 30 November 2012. Diarsipkan dari asli tanggal 2013-01-16. Diakses tanggal 2016-11-23.
  7. ↑ Hillier, Tim (1998). Sourcebook on public international law. Routledge. hlm. 128, 218. ISBN 978-1-85941-050-9.
  8. ↑ "Q&A: Palestinian bid for full membership at the UN". BBC.
  9. ↑ Sabasteanski, Anna (2005). Patterns of global terrorism 1985–2005: U.S. Department of State reports with supplementary documents and statistics. Vol. 1. Berkshire. hlm. 47. ISBN 0-9743091-3-3. Pemeliharaan CS1: Lokasi tanpa penerbit (link)
  10. ↑ Boyle, Francis A. (1 September 2009). Palestine, Palestinians and International Law. Clarity Press. hlm. 19. ISBN 0-932863-37-X. "As I had predicted to the PLO, the creation of [a] Palestinian State was an instantaneous success. Palestine would eventually achieve de jure diplomatic recognition from about 130 states. The only regional hold-out was Europe and this was because of massive political pressure applied by the United States Government."
  11. ↑ Shashaa, Esam. "The state of Palestine". Palestine History. Diarsipkan dari asli tanggal 27 November 2010. Diakses tanggal 2010-12-28.
  12. ↑ Charter of the League of Arab States (22 March 1945): Annex regarding Palestine; available at University of the Basque Country. Retrieved 2011-01-21. Diarsipkan 14 March 2012 di Wayback Machine.
  13. ↑ See the following:
    • Organisation of the Islamic Conference (13–16 March 1989). "Resolutions on Political, Legal and Information Affairs". The Eighteenth Islamic Conference of Foreign Ministers (Session of Islamic Fraternity and Solidarity). Diarsipkan dari asli tanggal 2018-12-26. Diakses tanggal 2010-11-29.
    • Organisation of the Islamic Conference (13–16 March 1989). "Final Communique". The Eighteenth Islamic Conference of Foreign Ministers (Session of Islamic Fraternity and Solidarity). Diarsipkan dari asli tanggal 2009-02-20. Diakses tanggal 2010-11-29.
    • Organisation of the Islamic Conference (28–30 May 2003). "Resolutions on Palestine Affairs". The Thirtieth Session of the Islamic Conference of Foreign Ministers (Session of Unity and Dignity). United Nations Information System on the Question of Palestine. Diarsipkan dari asli tanggal 28 July 2011. Diakses tanggal 2010-11-29.
  14. ↑ United Nations Security Council; United Nations Department of Political and Security Council Affairs (2008). Repertoire of the practice of the Security Council. United Nations Publications. hlm. 759.
  15. ↑ Reut Institute (14 August 2004). "Act of Recognition of Statehood". Structure of the Political Process. Diarsipkan dari asli tanggal 2022-10-01. Diakses tanggal 2010-11-16.
  16. ↑ Quigley, John (1990). Palestine and Israel: A Challenge to Justice. Duke University Press. hlm. 231.
  17. ↑ Quigley, John (2009). "The Palestine Declaration to the International Criminal Court: The Statehood Issue" (PDF). Rutgers Law Record. 35. Newark: Rutgers School of Law. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 13 July 2011. Diakses tanggal 2010-11-21.
  18. ↑ Ziv, Guy (2 November 2017). "Fight the Right-wingers Rewriting History: Rabin Wanted a Palestinian State". Haaretz. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 7 September 2021. Diakses tanggal 7 September 2021.
  19. ↑ "Sharon statement boosts road map for peace". The Guardian. 4 June 2003. Diakses tanggal 18 January 2024.
  20. ↑ Chen, Joanna (28 August 2010). "Can Netanyahu Make Peace With the Palestinians?". The Daily Beast. Diarsipkan dari asli tanggal 22 March 2013.
  21. ↑ McCarthy, Rory (14 June 2009). "Netanyahu backs an independent Palestinian state for first time". The Guardian.
  22. ↑ Gold, Hadas (1 February 2023). "Netanyahu outlines vision for two-state solution – without Palestinian sovereignty". CNN. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 3 November 2023. Diakses tanggal 3 November 2023.
  23. ↑ Miller, Jordana; Kaufman, Ellie (11 September 2025). "Netanyahu vows there will be no Palestinian state ahead of UN meeting". ABC News (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 21 September 2025.
  24. ↑ "Benjamin Netanyahu: No Palestinian state west of the Jordan | The Jerusalem Post". The Jerusalem Post | JPost.com (dalam bahasa Inggris). 2025-09-21. Diakses tanggal 2025-09-25.
  25. ↑ Pearce, David D. (12 February 1978). "Mideast Stakes Touch All Parts of the Globe". The Milwaukee Journal.[pranala nonaktif permanen]
  26. ↑ Prusher, Ilene R. (15 November 2009). "Israel rejects Palestinian statehood bid via the UN". The Christian Science Monitor. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 15 March 2013. Diakses tanggal 31 December 2012.
  27. ↑ "Identical letters dated 2 April 2024 from the Permanent Representatives of Mauritania, Saudi Arabia and Uganda to the United Nations addressed to the Secretary-General, the President of the General Assembly and the President of the Security Council". United Nations. 2024-04-09. Diakses tanggal 2024-05-05.
  28. ↑ Shelley, Toby (1988). "Spotlight on Morocco". West Africa (3712–3723: 5–31 December). London: West Africa Publishing Company Ltd: 2282. "...the SADR was one of the first countries to recognise the state of Palestine ... on November 15."
  29. ↑ Government of Papua New Guina (4 October 2004). PNG establishes formal diplomatic relations with Palestine. Press release. Office of the Prime Minister. Accessed 30 May 2011.
  30. ↑ Government of Paraguay; Ministry of Foreign Affairs (28 January 2011). "Reconocimiento del Estado de Palestina" (Press release) (dalam bahasa Spanyol). Diarsipkan dari asli tanggal 14 March 2012. Diakses tanggal 29 January 2011. "... estableció relaciones diplomáticas con Palestina el 25 de marzo de 2005 mediante el intercambio de Notas Reversales, acto que implicó su reconocimiento. ... Por esta declaración la República del Paraguay reitera expresamente el reconocimiento de ese Estado como libre e independiente con las fronteras del 4 de junio de 1967."
  31. 1 2 3 4 5 6 7 "Identical letters dated 2 April 2024 from the Permanent Representatives of Mauritania, Saudi Arabia and Uganda to the United Nations addressed to the Secretary-General, the President of the General Assembly and the President of the Security Council". United Nations. 9 April 2024. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 5 May 2024. Diakses tanggal 5 May 2024.
  32. ↑ "Reconhecimento do Estado Palestino nas Fronteiras de 1967 / Recognition of the Palestinian State along the 1967 Borders / Reconnaissance de l'Etat de Palestine dans les frontières de 1967". Minister of Foreign Affairs of Brazil. 3 December 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 31 January 2011. Diakses tanggal 16 October 2013. In a letter sent by President Luiz Inácio Lula da Silva to the President of the Palestinian National Authority, Mahmoud Abbas, on 1 December 2010, the Brazilian Government has recognized the Palestinian State based on the existing borders in 1967.
  33. ↑ "Brazil recognises Palestine". Al Jazeera. 5 December 2010. Diakses tanggal 16 October 2013.
  34. ↑ Government of Ecuador (24 December 2010). "Ecuador Reconoce al Estado Palestino" (dalam bahasa Spanyol). Ministry of Foreign Affairs. Diarsipkan dari asli tanggal 17 January 2013. Diakses tanggal 24 December 2010.
  35. ↑ Government of Belize. "Non-Resident Embassies & Consulates: Palestine". Ministry of Foreign Affairs. Diarsipkan dari asli tanggal 23 July 2012. Diakses tanggal 31 December 2010.
  36. ↑ "Vatican upgrades recognition of 'Palestinian state' in new treaty". i24news. 13 May 2015. Diarsipkan dari asli tanggal 1 August 2015.
  37. ↑ "Barbados Officially Recognises Palestine As A State". 19 April 2024. Diakses tanggal 20 April 2024.
  38. ↑ "Jamaica recognises Palestine as a state". 23 April 2024. Diakses tanggal 23 April 2024. The decision was confirmed by Minister of Foreign Affairs and Foreign Trade, Senator Kamina Johnson Smith, following deliberations of the Cabinet on Monday, April 22.
  39. ↑ "Recognition by Trinidad and Tobago of the State of Palestine". Ministry of Foreign and CARICOM Affairs (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-05-03.
  40. ↑ "The Commonwealth of The Bahamas Formally Recognizes Palestine As A State". Ministry of Foreign Affairs (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 8 May 2024.
  41. ↑ Ledesma, Araceli (2025-02-05), Sheinbaum ratifica que México reconoce a Palestina e Israel como Estados y pide una salida pacífica del conflicto | CNN (dalam bahasa Spanyol), diakses tanggal 2025-09-21
  42. 1 2 3 4 Demony, Catarina; Acharya, Bhargav; Demony, Catarina; Acharya, Bhargav (2025-09-21). "Four major Western nations recognise Palestinian state, to fury of Israel". Reuters (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-09-22.
  43. ↑ "France joins UK, Canada and Australia in recognising Palestinian state". BBC News (dalam bahasa Inggris (Britania)). Diakses tanggal 2025-09-22.
  44. ↑ "Le Luxembourg annonce officiellement sa reconnaissance de l'État de Palestine". Wafa (dalam bahasa Prancis). 22 September 2025. Diakses tanggal 22 September 2025.
  45. ↑ "La Principauté de Monaco reconnaît officiellement l'Etat de Palestine". Wafa (dalam bahasa Prancis). 22 September 2025. Diakses tanggal 22 September 2025.
  46. 1 2 3 "Malte reconnaît officiellement l'État de Palestine". Wafa (dalam bahasa Prancis). 22 September 2025. Diakses tanggal 22 September 2025.
  47. ↑ "Obama Says Palestinians Are Using Wrong Forum (Published 2011)" (dalam bahasa Inggris). 2011-09-21. Diakses tanggal 2025-09-22.
  48. ↑ Spillius, Alex; Blomfield, Adrian (2011-09-22). "Barack Obama tells Mahmoud Abbas US will veto Palestinian statehood bid". The Telegraph (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-09-22.
  49. ↑ Nichols, Michelle (2024-04-18). "US stops UN from recognizing a Palestinian state through membership". Reuters (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-09-22.
  50. ↑ "US has 'no plans' to recognise Palestinian state, Vance says on UK trip". Al Jazeera (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-09-22.
  51. ↑ Quigley, John B. (2010). The statehood of Palestine: international law in the Middle East conflict. Cambridge University Press. hlm. 151. ISBN 978-0-521-15165-8.
  52. ↑ Salam, Kawther (1 July 2011). "Lieberman Came To Vienna And Brought Us A Storm". Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 12 November 2018. Diakses tanggal 1 August 2011.
  53. ↑ "Plan B on Palestine at the UN? Europeans mull alternative resolution". Yahoo! News. 2 September 2011. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 13 October 2017. Diakses tanggal 12 October 2017.
  54. ↑ "Die Anerkennung der PLO durch Österreich" [Recognition of the PLO by Austria] (PDF) (dalam bahasa Jerman). 1 September 1980. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 4 March 2016. Diakses tanggal 7 May 2011.
  55. ↑ "Noorwegen, Spanje en Ierland gaan Palestijnse staat erkennen" [Norway, Spain and Ireland to recognize Palestinian state]. nos.nl (dalam bahasa Belanda). 22 May 2024. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 22 May 2024. Diakses tanggal 22 May 2024.
  56. ↑ "Netherlands rules out recognising Palestinian state for now". Reuters. 7 August 2025. Diakses tanggal 11 August 2025.
  57. ↑ "Belgium does not recognise Palestine as a state for the time being, at least". vrtnws.be. 22 May 2024. Diakses tanggal 26 May 2024.
  58. ↑ "Belgium fails to recognise Palestine: 'Symbolism doesn't sort anything' says PM De Croo". vrtnws.be. 23 May 2024. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 26 May 2024. Diakses tanggal 26 May 2024.
  59. ↑ "Foreign minister: Belgian position on recognition of Palestine to be defined in September". belganewsagency.eu (dalam bahasa Inggris). 25 July 2025. Diakses tanggal 31 July 2025.
  60. ↑ "Belgium's foreign minister urges swift recognition of Palestine: "Soon there may be nothing left to recognise"". Belga News Agency. 14 August 2025. Diakses tanggal 16 August 2025.
  61. ↑ "Belgium to recognize Palestinian state at UN General Assembly, joining France and others". AFP. The Times of Israel. 2 September 2025. Diakses tanggal 2 September 2025.
  62. ↑ "Belgium to recognise Palestine in due course". VRT NWS. 2 September 2025. Diakses tanggal 2 September 2025.
  63. ↑ "Direct – Guerre au Proche-Orient : devant l'ONU, Bart De Wever reconnaît officiellement l'État palestinien, sous condition" [Live – War in the Middle East: Bart De Wever officially recognizes the Palestinian state, conditionally, before the UN]. RTBF (dalam bahasa Prancis). 22 September 2025. Diakses tanggal 22 September 2025.
  64. ↑ "Development cooperation". Consulate General of Belgium in Jerusalem. 31 August 2022. Diakses tanggal 28 September 2025.
  65. ↑ Government of Ethiopia (15 October 2010). "Democracy in Eritrea? Three generations away says President Isaias". A Week in the Horn. Ministry of Foreign Affairs. Diarsipkan dari asli tanggal 28 September 2011. Diakses tanggal 15 August 2011.
  66. ↑ Boström, Daniel (11 October 2010). "Jag har aldrig ägnat mig åt den frågan" [I have never addressed that issue]. Aftonbladet (dalam bahasa Swedia). Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 18 October 2013. Diakses tanggal 15 August 2011. Translation at Human Rights Concern Eritrea Diarsipkan 2 September 2011 di Wayback Machine.. Retrieved 15 August 2011.
  67. ↑ "President Isaias Afwerki's Speech at the 66th UN General Assembly". TesfaNews. 24 September 2011. Diarsipkan dari asli tanggal 11 October 2011. Diakses tanggal 29 November 2012.
  68. ↑ "Statement by H.E. Osman Saleh, Minister of Foreign Affairs of the State of Eritrea at the Non-Aligned Movement Ministerial Meeting 23rd September 2024, New York". Eritrea Ministry Of Information. 24 September 2024. Diakses tanggal 21 September 2025.
  69. ↑ "PRESS STATEMENT". Eritrea Ministry Of Information. 19 January 2025. Diakses tanggal 21 September 2025.
  70. ↑ "Palestinian UN Bid for Independence and Eritrea". 22 September 2011. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 8 March 2021. Diakses tanggal 16 October 2017.
  71. ↑ Government of Estonia (17 June 2010). "Foreign Minister Paet: Estonia Supports Right to Self-Determination for Palestine". Ministry of Foreign Affairs. Diarsipkan dari asli tanggal 14 June 2012. Diakses tanggal 7 August 2011.
  72. ↑ Kahar, Andres (8 September 2011). "Estonia Remains Wait-and-See on 'Palestinian Question'". Eesti Rahvusringhääling. Diarsipkan dari asli tanggal 25 March 2012. Diakses tanggal 8 September 2011.
  73. ↑ "Prime minister: Estonia has no plans to recognize Palestine". ERR (dalam bahasa Inggris). 31 July 2025. Diakses tanggal 31 July 2025.
  74. ↑ Government of Estonia. "Diplomatic relations". Ministry of Foreign Affairs. Diarsipkan dari asli tanggal 2 January 2011. Diakses tanggal 20 November 2010.
  75. ↑ Government of Fiji (24 May 2002). "Hansard for Friday, 24 May 2002". House of Representatives. Diarsipkan dari asli tanggal 27 September 2011. Diakses tanggal 29 August 2011.
  76. ↑ "Italy's Meloni: Recognising Palestinian state before it is established may be 'counterproductive'". 26 July 2025. Diakses tanggal 25 July 2025.
  77. ↑ "Italy not ready to recognize Palestine, says Foreign Minister Tajani". 25 July 2025. Diakses tanggal 26 July 2025.
  78. ↑ "Italy to recognise Palestine only if Hamas excluded, all hostages freed". Reuters (dalam bahasa Inggris). 23 September 2025. Diakses tanggal 23 September 2025.
  79. ↑ Government of Japan (9 June 2011). "Meeting between Foreign Minister Matsumoto and Jordanian Minister of Planning and Cooperation Hassan". Ministry of Foreign Affairs. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 24 September 2018. Diakses tanggal 19 September 2011.
  80. ↑ "Prime Minister Dr. Salam Fayyad inaugurated the JAIP". Jericho Agro-Industrial Park. 28 November 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 23 March 2011. Diakses tanggal 19 September 2011.
  81. ↑ "Japan to recognize Palestinian nationality". kuna.net.kw/. Kuwait News Agency (KUNA). Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 12 November 2018. Diakses tanggal 2 July 2014.
  82. ↑ Government of Japan (11 March 2010). "Statement ... on the decision of the Government of Israel regarding the construction of housing units at settlements in West Bank including East Jerusalem". Ministry of Foreign Affairs. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 30 May 2019. Diakses tanggal 19 September 2011.
  83. ↑ Government of Japan (11 January 2011). "Statement by Mr. Seiji Maehara, Minister for Foreign Affairs of Japan, on the demolition of the Shepherd's Hotel in East Jerusalem". Ministry of Foreign Affairs. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 30 May 2019. Diakses tanggal 19 September 2011.
  84. ↑ "On the current developments surrounding Israel and Palestine (Statement by Press Secretary ONO Hikariko)". Ministry of Foreign Affairs of Japan. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 19 August 2023. Diakses tanggal 19 August 2023.
  85. ↑ "EXCLUSIVE – Japan to consider recognition of Palestine in a 'comprehensive manner'". www.aa.com.tr.
  86. ↑ "日本はパレスチナを国家として承認する日程を約束しない" [Japan does not commit to a timetable for recognizing Palestine as a state.]. arabnews.jp (dalam bahasa Jepang). Tokyo. 30 July 2025. Diakses tanggal 1 August 2025.
  87. ↑ "Japan's recognition of Palestine state is a matter of 'when,' Iwaya says". The Japan Times. 23 September 2025. Diakses tanggal 23 September 2025.
  88. ↑ "Success unlikely – DW – 07/26/2011". dw.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-09-22.
  89. ↑ "Talks with Israel – DW – 04/07/2011". dw.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-09-22.
  90. ↑ "Merz: Germany will not join allies' initiative to recognise Palestinian state". Reuters (dalam bahasa Inggris). 2025-08-26. Diakses tanggal 2025-09-22.
  91. 1 2 Noah Awana, Alain (3 November 2011). "La Palestine admise à l'UNESCO: Le Cameroun refuse de se prononcer" [Palestine admitted to UNESCO: Cameroon refuses to comment] (dalam bahasa Prancis). Cameroon-Info. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 14 October 2017. Diakses tanggal 13 October 2017.
  92. ↑ Peters, Joel (1992). Israel and Africa: the problematic friendship. I.B. Tauris. hlm. 134–5. ISBN 978-1-870915-10-6.
  93. ↑ Coplin, W.D.; O'Leary, Michael (1990). Political Risk Yearbook: 1990. Cedar Tree House. ISBN 978-1-85271-123-8.
  94. ↑ Teke, Elvis (25 August 2011). "President Paul BIYA receives special message from Israeli Prime Minister". Cameroon Radio Television. Diarsipkan dari asli tanggal 29 July 2012. Diakses tanggal 19 September 2011.
  95. ↑ Erekat, Saeb. The Eminence of September. Group 194. Diarsipkan dari asli tanggal 16 December 2019. Diakses tanggal 6 August 2011.
  96. 1 2 3 Palestinian National Authority (6 September 2011). المالكي يلتقي عددا من وزراء الخارجية على هامش منتدى الباسيفك [Al-Maliki meets a number of foreign ministers on the sidelines of the Pacific Forum] (dalam bahasa Arab). Ministry of Foreign Affairs. Diarsipkan dari asli tanggal 9 December 2012. Diakses tanggal 9 September 2011.
  97. ↑ Watson, G.R. (2000). The Oslo Accords:international law and the Israeli-Palestinian peace agreements. Oxford University Press. hlm. 298. ISBN 978-0-19-829891-5.
  98. ↑ United Nations General Assembly (22 January 2009). "Summary record of the 43rd meeting". Chief of the Official Records. Diarsipkan dari asli tanggal 29 May 2012. Diakses tanggal 20 September 2011.
  99. ↑ United Nations General Assembly (20 January 2011). "Summary record of the 50th meeting". Chief of the Official Records. Diarsipkan dari asli tanggal 29 May 2012. Diakses tanggal 20 September 2011.
  100. ↑ "Grosse Staaten erkennen Palästina an". Liechtensteiner Vaterland (dalam bahasa Jerman). 22 September 2025. Diakses tanggal 22 September 2025.
  101. ↑ "FM Poposki meets his EU colleagues in Poland". Macedonia International News Agency. 3 September 2011. Diarsipkan dari asli tanggal 20 November 2011. Diakses tanggal 12 September 2011.
  102. 1 2 Usa, Usa Ibp (2009). Micronesia Country Study Guide. International Business Publications. hlm. 38. ISBN 978-1-4387-3268-8.
  103. ↑ Watson, G.R. (2000). The Oslo Accords:international law and the Israeli-Palestinian peace agreements. Oxford University Press. hlm. 298. ISBN 978-0-19-829891-5.
  104. ↑ Fisher, Max (12 November 2012). "Coalition of the opposing: Why these 9 countries voted against Palestine at the U.N." The Washington Post. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 17 August 2018. Diakses tanggal 25 October 2021.
  105. ↑ "Va recunoaște Moldova Palestina drept stat independent? Răspunsul ministrului de Externe" [Will Moldova recognize Palestine as an independent state? The Foreign Minister's response.] (dalam bahasa Rumania). 27 May 2024. Diakses tanggal 10 September 2024.
  106. ↑ "Thailand recognizes Palestinian state". The Jerusalem Post. 20 January 2012. Diarsipkan dari asli tanggal 23 January 2012.
  107. ↑ Khalik, Abdul; Nurhayati, Desy (28 May 2011). "Palestine gets NAM support for liberty, UN membership". The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 17 August 2018. Diakses tanggal 19 September 2011.
  108. ↑ Aung, U Win (20 September 2000). "Statement by His Excellency U Win Aung Minister for Foreign Affairs and Chairmen of the Delegation of the Union of Myanmar". United Nations. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 25 January 2012. Diakses tanggal 19 September 2011.
  109. ↑ Malielegaoi, Tuila'epa Sailele (27 September 2010). "Statement by Tuila'epa Sailele Malielegaoi Prime Minister of the Independent State of Samoa at the general debate of the 65th Session of the United Nations General Assembly" (PDF). Permanent Mission of Samoa to the United Nations. Diakses tanggal 19 September 2011.
  110. 1 2 Trevett, Claire (9 September 2011). "Palestinians ask NZ to back bid for UN membership". The New Zealand Herald. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 24 September 2018. Diakses tanggal 4 September 2011.
  111. ↑ Young, Jane (17 July 2011). "New Zealand needs to vote for Palestine". Pundit. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 3 February 2019. Diakses tanggal 9 September 2011.
  112. ↑ "NZ won't be bullied on Israel vote – Ardern". RNZ/BBC. 21 December 2017. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 18 May 2021. Diakses tanggal 18 May 2021.
  113. ↑ Small, Zane (18 May 2021). "Jacinda Ardern on Gaza conflict: Israel's 'encroachment, settlements and evictions' avert two-state solution". Newshub. Diarsipkan dari asli tanggal 18 May 2021. Diakses tanggal 18 May 2021.
  114. ↑ "NZ to maintain approach to recognition of Palestine". Beehive.govt.nz. 27 September 2025. Diakses tanggal 27 September 2025.
  115. ↑ Khalik, Abdul; Nurhayati, Desy (28 May 2011). "Palestine gets NAM support for liberty, UN membership". The Jakarta Post. PT Bina Media Tenggara. Diakses tanggal 30 August 2011.
  116. ↑ Leifer, Michael (2000). Singapore's Foreign Policy: Coping with Vulnerability. Routledge. hlm. 91. ISBN 978-0-415-23352-1.
  117. ↑ "Opening of the Singapore Representative Office in Ramallah". mfa.gov.sg. Diakses tanggal 22 December 2022.
  118. ↑ "Singapore opens new representative office in Ramallah". The Straits Times. 18 October 2022. Diakses tanggal 27 December 2023.
  119. ↑ "Minister for Foreign Affairs Dr Vivian Balakrishnan's Written Reply to Parliamentary Question on Palestine". Ministry of Foreign Affairs of Singapore. 11 November 2024. Diakses tanggal 22 March 2025.
  120. ↑ "Singapore prepared to recognise State of Palestine in principle, says envoy at high-level UN meeting". The Straits Times. 29 July 2025. Diakses tanggal 31 July 2025.
  121. ↑ "S'pore will reconsider position on Palestine if situation deteriorates; to impose targeted sanctions: Vivian". The Straits Times. 22 September 2025. Diakses tanggal 22 September 2025.
  122. ↑ "Vivian Balakrishnan meets Palestinian leaders, expresses S'pore's deep concern about dire situation in Gaza". The Straits Times. 20 March 2024. Diakses tanggal 14 May 2024. Noting Singapore's "good and strong" relationship with the Palestinian Authority,...
  123. ↑ "Swiss back 2-state solution to Israeli-Palestinian conflict". Anadolu Agency. 9 March 2015.
  124. ↑ Government of Israel. "Introduction". Greece's Relations with Israel, 1961–1967. Documents on the Foreign Policy of Israel. Israel State Archives. Diarsipkan dari asli tanggal 6 October 2011. Diakses tanggal 15 August 2011.
  125. ↑ Kaminaris, S.C. (June 1999). "Greece and the Middle East". Middle East Review of International Affairs. 3 (2). Rubin, Barry; Global Research in International Affairs. Diarsipkan dari asli tanggal 7 September 2011. Diakses tanggal 15 August 2011.
  126. ↑ Marcus, Jonathan (16 October 2010). "Israel woos Greece after rift with Turkey". BBC News. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 29 August 2019. Diakses tanggal 15 August 2011.
  127. ↑ Athanasiadis, Iason (31 January 2011). "A Mediterranean Battlefield". Al Majalla. Diarsipkan dari asli tanggal 14 July 2014. Diakses tanggal 15 August 2011.
  128. ↑ Stamouli, Nektaria (22 December 2015). "Greek Parliament Recognizes Palestinian State in Symbolic Vote". The Wall Street Journal. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 17 November 2020. Diakses tanggal 22 December 2015.
  129. ↑ Giannopoulos, Bill (7 September 2025). "PM: Greece to Recognize Palestinian State at Appropriate Time". Greek City Times. Diakses tanggal 8 September 2025.
  130. ↑ "Kosova pjesë e Serbisë/ Ambasadori Palestinez: Arabët mbështesin Serbinë dhe asnjëherë pavarësinë e Kosovës" [Kosovo is part of Serbia/ Palestinian Ambassador: Arabs support Serbia and never the independence of Kosovo]. Bota Sot (dalam bahasa Albania). 7 July 2014.
  131. ↑ "THE GRAND MASTER OF THE ORDER OF MALTA GREETS THE ACCREDITED DIPLOMATIC CORPS". Sovereign Order of Malta – official site. 11 January 2012. Diarsipkan dari asli tanggal 26 September 2012. Diakses tanggal 31 January 2012. "Last September, we have opened relations with the Palestinian Authorities".
  132. ↑ "Bilateral relations". Sovereign Order of Malta – official site. Diarsipkan dari asli tanggal 18 January 2012. Diakses tanggal 31 January 2012. "The Order of Malta has relations at Ambassador level with: Palestinian Authority".
  133. 1 2 "Taiwan has no immediate plan to recognize a Palestinian state: MOFA - Focus Taiwan". Focus Taiwan - CNA English News (dalam bahasa American English). 2025-09-22. Diakses tanggal 2025-09-25.
  134. ↑ "MOFA response to false statements made by some West Asian and African countries following Taiwan's elections". Ministry of Foreign Affairs Republic of China (Taiwan). 15 January 2024. Diakses tanggal 4 July 2024.
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengakuan_internasional_terhadap_Palestina&oldid=28634349"