Lompat ke isi

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Tambah pranala
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Pekerjaan
NamaPegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Jenis pekerjaan
Kontraktual (berdasarkan Perjanjian Kerja)
Sektor kegiatan
Kesehatan
Keuangan
Manajemen[1][2][3]
Teknologi[4]
Pendidikan
Pertanian[5] dan Tenaga Teknis lainnya
Penggambaran
Pekerjaan terkait
PNS

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (disingkat PPPK, biasa disebut P3K) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja kontrak untuk jangka waktu tertentu (PKWT) dalam rangka melaksanakan tugas di lingkungan pemerintahan.

Kedudukan hukum PPPK sebagai aparatur sipil negara (ASN) diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan turunannya pada PP Nomor 11 Tahun 2017, PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (kontrak).

Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah pengelolaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kontrak untuk menghasilkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Perjanjian kerja kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) PP Nomor 49 Tahun 2018 paling kurang memuat:

  1. Tugas;
  2. Target kinerja;
  3. Masa perjanjian kerja /Kontrak
  4. Hak dan kewajiban;
  5. Larangan; dan
  6. Sanksi.

Kedudukan PPPK

[sunting | sunting sumber]

PPPK memiliki 2 perjanjian kerja kontrak yaitu: PPPK Full Waktu dan PPPK Paruh Waktu.[6]

  1. Melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan perjanjian kerja / Kontrak;
  2. Diangkat dengan perjanjian kerja kontrak sesuai kebutuhan masing-masing Instansi;
  3. Memiliki Nomor Induk PPPK;
  4. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi setahun sebelum batas usia pensiun (58 Tahun/60 Tahun);
  5. Masa hubungan perjanjian kerja /kontrak (MHPK) paling singkat 1 tahun dan paling lama sampai usia pengsiun;[7]
  6. Gaji dan tunjangan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Gaji

[sunting | sunting sumber]

Pada tanggal 26 Januari 2024, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara resmi menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Perpres Nomor 11 Tahun 2024 memberikan rincian kenaikan gaji bagi PPPK, dengan perubahan sebagai berikut:

  1. Golongan I, masa kerja 0 tahun: Rp 1.938.500 (sebelumnya Rp 1.794.900)
  2. Golongan II, masa kerja 3 tahun: Rp 2.116.900 (sebelumnya Rp 1.960.200)
  3. Golongan III, masa kerja 3 tahun: Rp 2.206.500 (sebelumnya Rp 2.043.200)
  4. Golongan IV, masa kerja 3 tahun: Rp 2.299.800 (sebelumnya Rp 2.129.500)
  5. Golongan V, masa kerja 0 tahun: Rp 2.511.500 (sebelumnya Rp 2.325.600)
  6. Golongan VI, masa kerja 3 tahun: Rp 2.742.800 (sebelumnya Rp 2.539.700)
  7. Golongan VII, masa kerja 3 tahun: Rp 2.858.800 (sebelumnya Rp 2.647.200)
  8. Golongan VIII, masa kerja 3 tahun: Rp 2.979.700 (sebelumnya Rp 2.759.100)
  9. Golongan IX, masa kerja 0 tahun: Rp 3.203.600 (sebelumnya Rp 2.966.500)
  10. Golongan X, masa kerja 0 tahun: Rp 3.339.100 (sebelumnya Rp 3.091.900)
  11. Golongan XI, masa kerja 0 tahun: Rp 3.480.300 (sebelumnya Rp 3.222.700)
  12. Golongan XII, masa kerja 0 tahun: Rp 3.627.500 (sebelumnya Rp 3.359.000)
  13. Golongan XIII, masa kerja 0 tahun: Rp 3.781.000 (sebelumnya Rp 3.501.100)
  14. Golongan XIV, masa kerja 0 tahun: Rp 3.940.900 (sebelumnya Rp 3.649.200)
  15. Golongan XV, masa kerja 0 tahun: Rp 4.107.600 (sebelumnya Rp 3.803.500)
  16. Golongan XVI, masa kerja 0 tahun: Rp 4.281.400 (sebelumnya Rp 3.964.500)
  17. Golongan XVII, masa kerja 0 tahun: Rp 4.462.500 (sebelumnya Rp 4.132.000)[8]

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ "PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) DI LINGKUNGAN KOMINFO" (PDF). Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2020-10-30. Diakses tanggal 2021-04-26.
  2. ^ Mohamad, Mesya (2021-01-07). "Tenaga Teknis Honorer K2 Pesimistis Bakal Diangkat PPPK dan PNS". JPNN.com. Diakses tanggal 2021-04-26.
  3. ^ KOMINFO, PDSI. "RUU Aparatur Sipil Negara Disetujui Jadi UU, BUP Pejabat Administrasi 58 Tahun, Pejabat Tinggi 60 Tahun". Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2021-04-26.
  4. ^ "Tnjauan Yuridis Tentang Peran Dan Kedudukan Komisi Aparatur Sipil Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara". Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum. 2021-06-30. doi:10.55357/is.v2i1.74. ISSN 2745-8369.
  5. ^ Suara Merdeka: Rekrutmen PPPK Tahap Pertama Hanya Tiga Bidang
  6. ^ Nadzira, Ilmidza Amalia. "MenPAN-RB Teken Skema Gaji Pokok Honorer yang Nanti Diangkat PPPK Paruh Waktu, Nilainya Tembus Segini - Radar Kediri". MenPAN-RB Teken Skema Gaji Pokok Honorer yang Nanti Diangkat PPPK Paruh Waktu, Nilainya Tembus Segini - Radar Kediri. Diakses tanggal 2025-05-02.
  7. ^ "588 Tenaga Honorer di Pariaman Resmi Dilantik sebagai PPPK, Masa Kerja Langsung Sampai Usia Pensiun".
  8. ^ "Perubahan Besaran Gaji dan Tunjangan PPPK". jdih.maritim.go.id. Diakses tanggal 2024-05-18.

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]


Ikon rintisan

Artikel bertopik pekerjaan atau profesi ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pegawai_Pemerintah_dengan_Perjanjian_Kerja&oldid=27219264"