Lembaga Pemilihan Umum

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Lembaga Pemilihan Umum
LPU
Tentang lembaga
Dibentuk17 Januari 1970
Nomenklatur agency sebelumnya
Dibubarkan1 Februari 1999
Lembaga pengganti
Wilayah hukumIndonesia
Kantor pusatJalan Imam Bonjol No. 29
Jakarta 10310
Pejabat eksekutif

Lembaga Pemilihan Umum (LPU) adalah sebuah badan yang mengadakan pemilu di Indonesia pada masa Orde Baru. Tugas-tugasnya meliputi menentukan partai-partai yang dapat ikut pemilu, mengadakan pemilu dan mengumumkan hasil dan kursi yang dimenangkan dalam berbagai badan pemerintahan. Lembaga tersebut berada di bawah Kementerian Dalam Negeri Indonesia.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Setelah naiknya Suharto sebagai presiden Indonesia pada tahun 1967, Soeharto mulai mempersiapkan pemilihan untuk mengesahkan kursinya. Pemilihan umum pertama pada masa Orde Baru dipersiapkan untuk dilaksanakan pada tahun 1971 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa presiden akan membentuk Lembaga Pemilihan Umum untuk pemilihan mendatang. Soeharto kemudian membentuk Lembaga Pemilihan Umum dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1970.

Menurut undang-undang, Lembaga Pemilihan Umum merupakan lembaga tetap yang terdiri dari tiga unsur, yakni dewan eksekutif, dewan penasihat, dan sekretariat. Presiden mengangkat anggota lembaga tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 7/M Tahun 1970. Ketua pertama LPU adalah Amirmachmud, yang saat itu menjabat Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri kemudian menjabat sebagai Ketua LPU hingga tahun 1998, ketika organisasi tersebut dibubarkan dan diganti dengan Komisi Pemilihan Umum.

Kantor Lembaga Pemilihan Umum[sunting | sunting sumber]

Lembaga Pemilihan Umum Indonesia ini bertempat di sebuah gedung di Jalan Imam Bonjol 29. Gedung tersebut dirancang oleh arsitek A.W. Gmelig Meyling, selesai dibangun pada tahun 1955 dan termasuk yang pertama dibangun dengan gaya arsitektur pasca-perang di Indonesia. Itu digambarkan sebagai "mengesankan" pada saat penyelesaiannya. Bangunan ini awalnya digunakan untuk kantor Pusat Hortikultura Nasional Kementerian Pertanian.[1]

Organisasi[sunting | sunting sumber]

Dewan Eksekutif[sunting | sunting sumber]

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985, kursi dewan eksekutif diisi dengan jabatan menteri. Ketua dewan diduduki oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan jabatan wakil ketua diduduki oleh Menteri Penerangan dan Menteri Kehakiman.[2]

Daftar ketua[sunting | sunting sumber]

Meski Menteri Dalam Negeri merangkap sebagai Ketua Lembaga Pemilihan Umum, tidak ada pemilu yang digelar selama masa jabatan ad interim Sudharmono, dari 1982 hingga 1983.

Nama Foto Periode Wakil Ketua Sekretaris Jenderal Pemilu
Amirmachmud Amirmachmud 1970–1982 Sebagai Menteri Penerangan:

Budiardjo (1970–1973)

Mashuri Saleh (1973–1977)

Sudharmono (1977–1978)

Ali Murtopo (1978–1982)

Sebagai Menteri Kehakiman:

Oemar Seno Adji (1970–1973)

Mochtar Kusumaatmadja (1973–1978)

Mudjono (1978–1981)

Ali Said (1981–1982)

1971
1977
Soeprapto (1976–1982) 1982
Sudharmono Sudharmono - Fourth Development Cabinet.jpg 1982–1983 Sebagai Menteri Penerangan:

Ali Murtopo (1982–1983)

Sebagai Menteri Kehakiman:

Ali Said (1982–1983)

-
Soepardjo Rustam Soepardjo Rustam portrait 1983–1988 Sebagai Menteri Penerangan:

Harmoko (1983–1988)

Sebagai Menteri Kehakiman:

Ali Said (1983–1984)

Ismail Saleh (1984–1988)

Aswismarmo 1987
Rudini Rudini as Chief of Staff of the Indonesian Army 1988–1993 Sebagai Menteri Penerangan:

Harmoko (1988–1993)

Sebagai Menteri Kehakiman:

Ismail Saleh (1988–1993)

Nugroho Hardjo Wiyoto 1992
Yogie Suardi Memet Yogi Suardi Memet 1993–1998 Sebagai Menteri Penerangan:

Harmoko (1993–1997)

R. Hartono (1997–1998)

Sebagai Menteri Kehakiman:

Oetojo Oesman (1993–1998)

Suryatna Soebrata 1997

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Merrillees 2015, hlm. 47.
  2. ^ Kansil 1986, hlm. 7

Daftar pustaka[sunting | sunting sumber]

  • Abdullah, Taufik (April 2009). Indonesia: Towards Democracy. Solo: Institute of Southeast Asian Studies. ISBN 978-981-2303660. 
  • Manning, Chris; van Dierman, Peter (April 2000). Indonesia in Transition: Social Aspects of Reformasi and Crisis. Institute of Southeast Asian Studies. ISBN 978-1856499248. 
  • Merrillees, Scott (2015). Jakarta: Portraits of a Capital 1950-1980. Jakarta: Equinox Publishing. ISBN 9786028397308. 
  • Puspoyo, Widjanarko (December 2012). Dari Soekarno Hingga Yudhoyono, Pemilu Indonesia 1955 - 2009 (From Soekarno to Yudhoyono. Indonesian General Elections 1955 - 2009). Solo: Eka Adicitra Intermedia. ISBN 9786028237970. 
  • Kansil, C.S.T. (1986), Memahami Pemilihan Umum dan Referendum [Understanding General Elections and Referendum] (dalam bahasa Indonesia), Jakarta: Ind-Hill-Co