Wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan-Sendiri yang terdaftar pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Bot: Perubahan kosmetika |
|||
Baris 7: | Baris 7: | ||
=== 1946 === |
=== 1946 === |
||
* Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 66(I) prihal Transmisi informasi berdasarkan Piagam PBB |
* Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 66(I) prihal Transmisi informasi berdasarkan Piagam PBB Pasal 73e.<ref>[http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66%28I%29&Lang=E&Area=RESOLUTION Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 66(I)]</ref> |
||
=== 1947 === |
=== 1947 === |
Revisi per 23 Juni 2017 16.06
Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini. Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala. Tag ini diberikan pada Oktober 2016. |
Wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan-Sendiri yang terdaftar pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah daftar negara-negara yang menurut Bab XI dan Bab XII dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan-Sendiri yang kemudian dikuatkan dengan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
1946
- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 66(I) prihal Transmisi informasi berdasarkan Piagam PBB Pasal 73e.[1]
1947
- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 142(II) prihal Bentuk standar untuk bimbingan Anggota dalam penyusunan informasi untuk ditransmisikan sesuai dengan Piagam PBB Pasal 73e.
- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 143(II) prihal Tambahan dokumen yang berkaitan dengan informasi yang dikirimkan sesuai dengan Piagam PBB Pasal 73e.
- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 144(II) prihal Transmisi sukarela informasi mengenai perkembangan lembaga-lembaga pemerintahan sendiri di wilayah Non-Pemerintahan-Sendiri.
- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 145(II) prihal Kolaborasi dari badan-badan khusus sesuai dengan Piagam PBB Pasal 73e.
- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 146(II) prihal Penciptaan sebuah komite khusus pada informasi yang dikirimkan sesuai dengan Piagam PBB Pasal 73e .
1960
- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 1514 (XV) prihal Deklarasi tentang pemberian kemerdekaan kepada negara-negara kolonial dan masyarakat.
- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 1541 (XV) prihal Prinsip-prinsip yang berlaku sebagai tuntunan anggota dalam menentukan apakah atau tidak ada kewajiban untuk mengirimkan informasi sesuai dengan Piagam PBB Pasal 73e.
1961
- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 1654 (XVI) prihal Situasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Deklarasi tentang pemberian kemerdekaan kepada negara-negara kolonial dan masyarakat.
1966
- Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966[2]
- Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 19 Desember 1966[3]
1990-2000
- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/43/45 prihal Pelaksanaan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara kolonial dan Masyarakat.
- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/43/46 prihal Penyebaran informasi tentang dekolonisasi.
- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa A/RES/43/47 prihal Dekade Internasional Pemberantasan Kolonialisme.
- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 43/47 prihal Dekade Internasional Pemberantasan Kolonialisme.
2001-2010
- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 55/145 prihal Penyebaran informasi tentang dekolonisasi.
- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 55/146 prihal Dekade Internasional ke-2 Pemberantasan Kolonialisme.
- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 55/147 prihal Pelaksanaan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara kolonial dan Masyarakat.
- United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) Resolution 2007/25 prihal Dukungan terhadap wilayah Non-Pemerintahan-Sendiri oleh badan-badan khusus dan lembaga-lembaga internasional yang terkait dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2011-2020
- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 65/116 prihal Penyebaran informasi tentang dekolonisasi.
- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 65/117 prihal Pelaksanaan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara kolonial dan Masyarakat.
- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 65/118 prihal Ulang tahun kelimapuluh dari Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara kolonial dan Masyarakat.
- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 65/119 prihal Dekade Internasional ke 3 Pemberantasan Kolonialisme.
Referensi
Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:
Pranala luar
Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:
- Wilayah Perwalian dan Non-Pemerintahan-Sendiri yang terdaftar pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dekolonisasi
- Dewan Perwalian PBB
- Sistem Perwalian Internasional PBB