Ekonomi Kamboja

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Ekonomi Kamboja menunjukkan laju pertumbuhan yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir, meskipun pendapatan per kapita menunjukkan peningkatan namun angka ini masih jauh berada di bawah negara-negara tetangga yang berada di dalam satu kawasan Asia Tenggara. Pertanian menjadi bidang utama ekonomi di Kamboja. Ekonomi Kamboja juga didukung oleh kegiatan pariwisata dan industri tekstil. Perlambatan ekonomi pernah terjadi di Kamboja ketika Krisis finansial Asia 1997. Perlambatan ekonomi dipercepat oleh keadaan politik Kamboja yang tidak stabil akibat terjadinya beragam konflik dalam masyarakat di Kamboja.

Kerja sama[sunting | sunting sumber]

Subwilayah Mekong Raya[sunting | sunting sumber]

Kamboja membentuk Subwilayah Mekong Raya bersama dengan empat negara dalam kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan dua provinsi dalam wilayah Tiongkok. Pembentuk Subwilayah Mekong Raya merupakan salah satu bentuk kerja sama ekonomi Kamboja. Kerja sama ini memanfaatkan Sungai Mekong sebagai sumber ekonomi bagi keenam negara ini. Negara ASEAN yang bekerja sama ialah Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam. Sedangkan Tiongkok hanya bekerja sama pada dua wilayah yaitu Provinsi Yunnan dan Provinsi Guangxi Zhuan. Pelopor kerja sama ekonomi subwilayah ini adalah Bank Pembangunan Asia. Perjanjian kerja sama ditandatangani pada tahun 1992.[1]

Kawasan Perdagangan Bebas Perbara[sunting | sunting sumber]

Kamboja turut bergabung dalam Kawasan Perdagangan Bebas Perbara sejak tahun 1993. Dalam kawasan ini perdagangan dilakukan dengan aliran bebas barang di ASEAN.  Dalam kerja sama ini, Kamboja menerima salah satu dari dua jenis kerja sama. Dalam Kawasan Perdagangan Bebas Perbara, negara anggota ASEAN terbagi dua, yaitu ASEAN 6 dan CLMV. ASEAN 6 terdiri dari Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Sedangkan CLMV merupakan gabungan dari Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam. Dalam ASEAN 6, tarif jalur masuk dikurangi hingga 99,65% dari skema Tarif Preferensi Efektif Umum. Sedangkan dalam CLMV, tarif dikurangi sebesar 98,96% tarif menjadi antara 0-5%. Tarif lama hanya diizinkan pada beberapa produk yang tergolong dalam Daftar Sensitif, Daftar Sensitif Tinggi dan Daftar Ekspresi Umum.[2]

Kawasan Perdagangan Bebas Perbara-India[sunting | sunting sumber]

Kamboja juga bergabung dalam perjanjian yang menetapkan Kawasan Perdagangan Bebas Perbara-India. Kerangka perjanjian kerja sama ekonomi ini ditetapkan pada tanggal 8 Oktober 2003. Dalam perjanjian ini, Kamboja termasuk bagian dari ASEAN bersama dengan Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Laos, Filipina, dan Myanmar. Sedangkan perjanjian perdagangan dilakukan terhadap negara India. Pada tanggal 13 Agustus 2009, ditetapkan protokol untuk mengubah perjanjian kerangka kerja sama yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Dalam perjanjian ini, Kamboja akan menetapkan kawasan perdagangan bebas di wilayahnya pada tahun 2018.[3]

Ekspor dan Impor[sunting | sunting sumber]

Mitra ekspor[sunting | sunting sumber]

Amerika Serikat 21%, Singapura 8%, Thailand 8%, Jerman 7%, Jepang 6%, Tiongkok 5%, Kanada 5%, Britania Raya 5% (2019)[4]

Barang ekspor[sunting | sunting sumber]

Pakaian, logam mulia, koper/kotak, emas, alas kaki.

Mitra impor[sunting | sunting sumber]

Tiongkok 27%, Thailand 25%, Vietnam 15%, Singapura 8% (2019)[4]

Barang impor[sunting | sunting sumber]

Minyak bumi olahan, pakaian, emas, mobil, air rasa.

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Sinaga, L.C. dkk., ed. (2019). 50 Tahun ASEAN: Dinamika dan Tantangan ke Depan (PDF). Jakarta: LIPI Press. hlm. 122–123. ISBN 978-602-496-038-4. 
  2. ^ Tavares, dkk. (2017). ASEAN Selayang Pandang (PDF) (edisi ke-22). Jakarta Pusat: Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN. hlm. 36. 
  3. ^ Jati, dkk. (2019). Firdausy, dkk., ed. "Peran Kerja Sama Perdagangan Antara ASEAN dan India dalam Ekonomi-Politik untuk Pembangunan Berkelanjutan" (PDF). Prosiding Seminar Nasional Bagian II: Revolusi Industri 4.0 dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: 46. 
  4. ^ a b "The World Factbook". CIA.gov (dalam bahasa Inggris). Central Intelligence Agency. Diakses tanggal 25 Februari 2021.