Direktorat Jenderal Bina Marga

Direktorat Jenderal
Bina Marga
Kementerian Pekerjaan Umum
Republik Indonesia
Direktorat Jenderal; Bina Marga ; Kementerian Pekerjaan Umum; Republik Indonesia
Gambaran umum
Dasar hukum	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020
Bidang tugas	Menyelenggarakan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Susunan organisasi
Direktur Jenderal	Roy Rizali Anwar
Situs web
	binamarga.pu.go.id/bm/

Direktorat Jenderal Bina Marga (disingkat DJBM) adalah unsur pelaksana di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.^[1]

Sejarah nomenklatur

Departemen Bina Marga (1965–1966)
Direktorat Jenderal Bina Marga (1966–)^[2]^[3]^[4]^[5]^[6]^[7]^[8]^[9]^[10]^[11]^[12]^[13]^[14]

Unit pelaksana teknis

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, selain memiliki Balai Bahan dan Perkerasan Jalan, Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur, dan Balai Sistem Jaringan dan Lingkungan Jalan, direktorat jenderal ini juga memiliki 33 unit Balai (Besar) Pelaksanaan Jalan Nasional (B/BPJN) sebagai berikut:^[15]


Nama	Tipe	Lokasi	Wilayah kerja
BBPJN Sumatera Utara	A	Medan	Sumatera Utara
BBPJN Sumatera Selatan		Palembang	Sumatera Selatan
BBPJN DKI Jakarta-Jawa Barat		Bandung	DKI Jakarta dan Jawa Barat
BBPJN Jawa Tengah-DI Yogyakarta		Semarang	Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
BBPJN Jawa Timur-Bali		Surabaya	Jawa Timur dan Bali
BBPJN Sulawesi Selatan		Makassar	Sulawesi Selatan
BBPJN Kalimantan Timur		Balikpapan	Kalimantan Timur
BBPJN Papua-Papua Pegunungan	B	Jayapura	Papua dan Papua Pegunungan
BBPJN Papua Barat-Papua Barat Daya	B	Manokwari	Papua Barat dan Papua Barat Daya
BPJN Aceh	-	Banda Aceh	Aceh
BPJN Riau		Pekanbaru	Riau
BPJN Kepulauan Riau		Batam	Kepulauan Riau
BPJN Sumatera Barat		Padang	Sumatera Barat
BPJN Jambi		Jambi	Jambi
BPJN Bengkulu		Bengkulu	Bengkulu
BPJN Bangka Belitung		Pangkalpinang	Bangka Belitung
BPJN Lampung		Bandar Lampung	Lampung
BPJN Banten		Serang	Banten
BPJN Nusa Tenggara Barat		Mataram	Nusa Tenggara Barat
BPJN Nusa Tenggara Timur		Kupang	Nusa Tenggara Timur
BPJN Kalimantan Barat		Pontianak	Kalimantan Barat
BPJN Kalimantan Selatan		Banjarmasin	Kalimantan Selatan
BPJN Kalimantan Utara		Tanjung Selor	Kalimantan Utara
BPJN Kalimantan Tengah		Palangkaraya	Kalimantan Tengah
BPJN Sulawesi Utara		Manado	Sulawesi Utara
BPJN Gorontalo		Gorontalo	Gorontalo
BPJN Sulawesi Tengah		Palu	Sulawesi Tengah
BPJN Sulawesi Tenggara		Kendari	Sulawesi Tenggara
BPJN Sulawesi Barat		Mamuju	Sulawesi Barat
BPJN Maluku		Ambon	Maluku
BPJN Maluku Utara		Ternate	Maluku Utara
BPJN Papua Selatan		Merauke	Papua Selatan
BPJN Papua Tengah		Nabire	Papua Tengah

Referensi

↑ Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015^{[pranala nonaktif permanen]}
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 26 Agustus 1974. Diakses tanggal 16 Mei 2026.
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 6 Maret 1984. Diakses tanggal 16 Mei 2026.
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Duapuluh Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1994". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 26 Maret 1994. Diakses tanggal 16 Mei 2026.
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Tiga Puluh Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1997". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 12 Agustus 1997. Diakses tanggal 16 Mei 2026.
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 15 Desember 2000. Diakses tanggal 16 Mei 2026.
↑ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. Diakses tanggal 16 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 31 Januari 2005. Diakses tanggal 11 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 14 April 2010. Diakses tanggal 11 Mei 2026.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 21 Januari 2015. Diakses tanggal 11 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 20 Desember 2018. Diakses tanggal 11 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 20 Desember 2018. Diakses tanggal 11 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 13 Februari 2024. Diakses tanggal 11 Mei 2026.
↑ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 5 November 2024. Diakses tanggal 11 Mei 2026.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
↑ "Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025" (PDF). Badan Pemeriksa Keuangan RI. Diakses tanggal 19 April 2025.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)

Pranala luar

(Indonesia) Situs web resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
(Indonesia) Situs web resmi

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

[1] Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015^{[pranala nonaktif permanen]}

[Keppres45-1974-2] "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 26 Agustus 1974. Diakses tanggal 16 Mei 2026.

[Keppres15-1984-3] "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 6 Maret 1984. Diakses tanggal 16 Mei 2026.

[Keppres18-1994-4] "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Duapuluh Dua Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1994". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 26 Maret 1994. Diakses tanggal 16 Mei 2026.

[Keppres32-1997-5] "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Tiga Puluh Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1997". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 12 Agustus 1997. Diakses tanggal 16 Mei 2026.

[Keppres177-2000-6] "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Departemen". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 15 Desember 2000. Diakses tanggal 16 Mei 2026.

[Keppres109-2001-7] "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. Diakses tanggal 16 Mei 2026.

[Perpres10-2005-8] "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 31 Januari 2005. Diakses tanggal 11 Mei 2026.

[Perpres24-2010-9] "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 14 April 2010. Diakses tanggal 11 Mei 2026.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)

[Perpres15-2015-10] "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 21 Januari 2015. Diakses tanggal 11 Mei 2026.

[Perpres135-2018-11] "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 20 Desember 2018. Diakses tanggal 11 Mei 2026.

[Perpres27-2020-12] "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 20 Desember 2018. Diakses tanggal 11 Mei 2026.

[Perpres24-2024-13] "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 13 Februari 2024. Diakses tanggal 11 Mei 2026.

[Perpres170-2024-14] "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 5 November 2024. Diakses tanggal 11 Mei 2026.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)

[pu2025-15] "Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025" (PDF). Badan Pemeriksa Keuangan RI. Diakses tanggal 19 April 2025.{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

l b s Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Menteri: Dody Hanggodo • Wakil Menteri: Diana Kusumastuti
Unsur pembantu pimpinan	Sekretariat Jenderal
Unsur pelaksana	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air • Direktorat Jenderal Bina Marga • Direktorat Jenderal Cipta Karya • Direktorat Jenderal Prasarana Strategis • Direktorat Jenderal Bina Konstruksi • Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
Unsur pengawas	Inspektorat Jenderal
Unsur pendukung	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah • Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia