Basuki Tjahaja Purnama

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Ir.
Basuki Tjahaja Purnama
M.M.
Gubernur DKI Jakarta ke-17
Petahana
Mulai menjabat
19 November 2014
Presiden Joko Widodo
Wakil belum ditentukan
Didahului oleh Basuki Tjahaja Purnama
(Pelaksana Tugas)
Gubernur DKI Jakarta
Pelaksana Tugas
Masa jabatan
16 Oktober 2014 – 19 November 2014
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Joko Widodo
Didahului oleh Joko Widodo
Digantikan oleh Basuki Tjahaja Purnama
Masa jabatan
1 Juni 2014 – 22 Juli 2014
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Didahului oleh Joko Widodo
Digantikan oleh Joko Widodo
Wakil Gubernur DKI Jakarta
Masa jabatan
15 Oktober 2012 – 16 Oktober 2014
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Gubernur Joko Widodo
Didahului oleh Prijanto
Digantikan oleh Jabatan lowong
Anggota DPR RI Fraksi Golkar
Masa jabatan
1 Oktober 2009 – 26 April 2012
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Bupati Belitung Timur ke-3
Masa jabatan
3 Agustus 2005 – 22 Desember 2006
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Gubernur Hudarni Rani
Wakil Khairul Effendi
Didahului oleh Usman Saleh
Digantikan oleh Khairul Effendi
Anggota DPRD Belitung Timur Fraksi PPIB
Masa jabatan
2004 – 2005
Presiden Megawati Soekarnoputri
Susilo Bambang Yudhoyono
Gubernur Hudarni Rani
Informasi pribadi
Lahir 29 Juni 1966 (umur 48)
Bendera Indonesia Manggar, Belitung Timur
Kebangsaan Bendera Indonesia Indonesia
Partai politik Aynkyj1CUAI2jb0.jpg PPIB (2004-2008)
Logo GOLKAR.jpgPartai Golkar (2008-2012)
Gerindra.jpg Partai Gerindra (2012-2014)
Suami/istri Veronica Tan, S.T.
Anak Nicholas Sean (1998)
Nathania (2001)
Daud Albeenner (2006)
Alma mater Universitas Trisakti

STIE Prasetiya Mulya

Profesi Insinyur
Politikus
Agama Kristen Protestan
Sosial media
Situs web ahok.org

Ir. Basuki Tjahaja Purnama , M.M (EYD: Basuki Cahaya Purnama, nama Tionghoa: Zhōng Wànxué / 鍾萬學 [1] (lahir di Manggar, Belitung Timur, 29 Juni 1966; umur 48 tahun), atau paling dikenal dengan panggilan Hakka Ahok (阿學), adalah Gubernur DKI Jakarta yang menjabat sejak 19 November 2014. Pada 14 November 2014, ia diumumkan secara resmi menjadi Gubernur DKI Jakarta pengganti Joko Widodo, melalui rapat paripurna istimewa di Gedung DPRD DKI Jakarta[2]. Basuki resmi dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo pada 19 November 2014 di Istana Negara setelah sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur sejak 16 Oktober hingga 19 November 2014[3][4]. Ia merupakan etnis Tionghoa pertama dan orang Kristen kedua yang mengemban jabatan tersebut.

Basuki pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI dari 2012-2014 mendampingi Joko Widodo sebagai Gubernur. Sebelumnya Basuki merupakan anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari Partai Golkar namun mengundurkan diri pada 2012 setelah mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI Jakarta untuk Pemilukada 2012.[5] Dia pernah pula menjabat sebagai Bupati Belitung Timur periode 2005-2006. Ia merupakan etnis Tionghoa pertama yang menjadi Bupati Kabupaten Belitung Timur, yang populer sebutan masyarakat setempat dengan singkatan Kabupaten Beltim.

Pada tahun 2012, ia mencalonkan diri sebagai wakil gubernur DKI berpasangan dengan Joko Widodo, wali kota Solo. Basuki juga merupakan kakak kandung dari Basuri Tjahaja Purnama, Bupati Kabupaten Belitung Timur (Beltim) periode 2010-2015. Dalam pemilihan gubernur Jakarta 2012, mereka memenangkan pemilu dengan presentase 53,82% suara. Pasangan ini dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pada 10 September 2014, Basuki memutuskan keluar dari Gerindra karena perbedaan pendapat pada RUU Pilkada. Partai Gerindra mendukung RUU Pilkada sedangkan Basuki dan beberapa kepala daerah lain memilih untuk menolak RUU Pilkada karena terkesan "membunuh" demokrasi di Indonesia. Basuki melanjutkan jabatannya sebagai Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta tanpa dukungan partai (independen)[6] hingga pun dirinya dilantik sebagai Gubernur DKI pada 19 November 2014.

Pada tanggal 1 Juni 2014, karena Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengambil cuti panjang untuk menjadi calon presiden dalam Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014, Basuki Tjahaja Purnama resmi menjadi Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta. Setelah terpilih pada Pilpres 2014, tanggal 16 Oktober 2014 Joko Widodo resmi mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Secara otomatis, Basuki menjadi Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta[7].

Latar belakang dan keluarga[sunting | sunting sumber]

Basuki adalah putra pertama dari Alm. Indra Tjahaja Purnama (Tjoeng Kiem Nam) dan Buniarti Ningsing (Boen Nen Tjauw).[1] Ia lahir di Belitung Timur, Bangka Belitung pada tanggal 29 Juni 1966.[8][1] Basuki memiliki tiga orang adik, yaitu Basuri Tjahaja Purnama (dokter PNS dan Bupati di Kabupaten Belitung Timur), Fifi Lety (praktisi hukum), Harry Basuki (praktisi dan konsultan bidang pariwisata dan perhotelan). Keluarganya adalah keturunan Tionghoa-Indonesia dari suku Hakka (Kejia).

Masa kecil Basuki lebih banyak dihabiskan di Desa Gantung, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, hingga selesai menamatkan pendidikan sekolah menengah tingkat pertama.[1] Setamat dari sekolah menengah pertama, ia melanjutkan sekolahnya di Jakarta.[1] Di Jakarta, Basuki menimba ilmu di Universitas Trisakti dengan jurusan Teknik Geologi di Fakultas Teknik Mineral.[1] Selama menempuh pendidikan di Jakarta, Ahok diurus oleh seorang wanita Bugis beragama Islam yang bernama Misribu Andi Baso Amier binti Acca.[9] Setelah lulus dengan gelar Insinyur Geologi, Basuki kembali ke Belitung dan mendirikan CV Panda yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan PT Timah pada tahun 1989.[1]

Basuki menikah dengan Veronica, kelahiran Medan, Sumatera Utara, dan dikaruniai 3 orang putra-putri bernama Nicholas Sean Purnama, Nathania, dan Daud Albeenner.

Nama panggilan "Ahok" berasal dari ayahnya.[1] Mendiang Indra Tjahja Purnama ingin Basuki menjadi seseorang yang sukses dan memberikan panggilan khusus baginya, yakni "Banhok". Kata "Ban" sendiri berarti puluhan ribu, sementara "Hok" memiliki arti belajar.[1] Bila digabungkan, keduanya bermakna "tidak pernah berhenti belajar."[1] Lama kelamaan, panggilan Banhok berubah menjadi Ahok.[1]

Pendidikan[sunting | sunting sumber]

Setelah menamatkan pendidikan sekolah menengah atas, Basuki melanjutkan studinya di jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas Trisakti dan mendapatkan gelar Insinyur pada tahun 1990. Basuki menyelesaikan pendidikan magister pada Tahun 1994 dengan gelar Master Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya.[10]

Karier bisnis[sunting | sunting sumber]

Pada tahun 1992 Basuki mengawali kiprahnya di dunia bisnis sebagai Direktur PT Nurindra Ekapersada sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada tahun 1995.[11] Pada tahun 1995, Basuki memutuskan berhenti bekerja di PT Simaxindo Primadaya.[11] Ia kemudian mendirikan pabrik di Dusun Burung Mandi, Desa Mengkubang, Kecamatan Manggar, Belitung Timur.[11] Pabrik pengolahan pasir kuarsa tersebut adalah yang pertama dibangun di Pulau Belitung, dan memanfaatkan teknologi Amerika dan Jerman.[11] Lokasi pembangunan pabrik ini adalah cikal bakal tumbuhnya kawasan industri dan pelabuhan samudra, dengan nama Kawasan Industri Air Kelik (KIAK).[11]

Pada akhir tahun 2004, seorang investor Korea berhasil diyakinkan untuk membangun Tin Smelter (pengolahan dan pemurnian bijih timah) di KIAK.[11] Investor asing tersebut tertarik dengan konsep yang disepakati untuk menyediakan fasilitas komplek pabrik maupun pergudangan lengkap dengan pelabuhan bertaraf internasional di KIAK.[11]

Kiprah politik[sunting | sunting sumber]

Poster kampanye Jokowi dan Basuki

Pada tahun 2004 Basuki terjun ke dunia politik dan bergabung di bawah bendera Partai Perhimpunan Indonesia Baru (Partai PIB) sebagai ketua DPC Partai PIB Kabupaten Belitung Timur. Pada pemilu 2004 ia mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009. Partai PIB adalah partai politik yang didirikan oleh Alm. Sjahrir.

Bupati Belitung Timur[sunting | sunting sumber]

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005, Basuki berpasangan dengan Khairul Effendi, B.Sc. dari Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) ikut sebagai calon Bupati-Wakil Bupati Belitung Timur periode 2005-2010. Dengan mengantongi suara 37,13 persen pasangan ini terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Timur definitif pertama. Pasangan Basuki-Khairul ini unggul di Kabupaten Belitung Timur yang menjadi lumbung suara Partai Bulan Bintang (PBB) pada pemilu legislatif tahun 2004 lalu. Basuki kemudian mengajukan pengunduran dirinya pada 11 Desember 2006 untuk maju dalam Pilgub Bangka Belitung 2007. Pada 22 Desember 2006, ia resmi menyerahkan jabatannya kepada wakilnya, Khairul Effendi.

Keputusan mundur dan mewariskan posisi kepada wakil bupati ini di kemudian hari menjadi masalah karena Khairul Effendi memberikan testimoni kekecewaannya kepada Basuki karena meninggalkan janji politik atas Belitung Timur tanpa menyelesaikannya. [12]

Pemilihan Gubernur Bangka Belitung 2007[sunting | sunting sumber]

Di pilkada Gubernur Babel tahun 2007, Basuki mengambil bagian menjadi kandidat calon Gubernur. Presiden RI Ke-4 K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mendukung Basuki untuk menjadi Gubernur Bangka Belitung dan ikut berkampanye untuknya. Gus Dur menyatakan bahwa "Ahok sudah melaksanakan program terbaik ketika memimpin Kabupaten Belitung Timur dengan membebaskan biaya kesehatan kepada seluruh warganya". Namun dalam pemilihan tersebut ia dikalahkan oleh rivalnya, Eko Maulana Ali.

Pada 2008, ia menulis buku biografi berjudul "Merubah Indonesia".[13]

Anggota DPR RI 2009-2014[sunting | sunting sumber]

Pada tahun 2009, Basuki mencalonkan diri dan terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Bangka Belitung mewakili Partai Golongan Karya. Ia sukses meraup 119.232 suara[14] dan duduk di Komisi II[15]. Pada tahun 2011, ia membuat kontroversi setelah menyuarakan laporan dan keluhan masyarakat Bangka Belitung yang ditemuinya secara pribadi dalam masa reses. Laporan ini mengenai bahaya pencemaran lingkungan yang ditimbulkan kapal hisap dalam eksploitasi timah. Basuki dianggap menghina pengusaha dari Belitung dan dilaporkan ke Badan Kehormatan DPR oleh Front Pemuda Bangka Belitung (FPB). Ia menyayangkan aksi pelaporan ini karena tidak substansial dengan masalah yang ia bicarakan, yaitu pencemaran lingkungan.[16]

Pada tahun 2010, ia telah menyuarakan pentingnya laporan kekayaan dan pembuktian terbalik bagi calon kepala daerah yang akan mengikuti proses pilkada.[17]

Wakil Gubernur DKI Jakarta[sunting | sunting sumber]

Basuki sesungguhnya telah berniat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak tahun 2011 melalui jalur independen. Ia sempat berusaha mengumpulkan fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) untuk bisa memenuhi persyaratan maju menjadi calon independen. Namun pada awal tahun 2012, ia mengaku pesimistis akan memenuhi syarat dukungan dan berpikir untuk menggunakan jalur melalui partai politik.[18]

Pada akhirnya Basuki mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta berpasangan dengan Joko Widodo dalam Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012. Pasangan Jokowi-Basuki ini mendapat 1.847.157 (42,60%) suara pada putaran pertama, dan 2.472.130 (53,82%) suara pada putaran kedua, mengalahkan pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli.[19][20]

Gubernur DKI Jakarta[sunting | sunting sumber]

Sebagai Pelaksana Tugas Gubernur[sunting | sunting sumber]

Selama kampanye Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014, Jokowi meletakkan posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Untuk mengisi posisi ini, Basuki mengisi posisi Pejabat (Plt) Gubernur hingga akhirnya Jokowi dilantik sebagai Presiden RI, yang mengharuskannya mundur dan Basuki resmi diangkat sebagai Gubernur sesuai Perpu Pilkada No 1 tahun 2014 pada tanggal 14 November 2014[21] Pada pemilihan presiden tersebut, walaupun Ahok adalah Plt Gubernur dari Jokowi, namun ia mendukung Prabowo Subianto yang merupakan calon presiden lawan dari Jokowi.[22] Bahkan, jika Prabowo menang dalam pemilihan tersebut, Ahok dijanjikan akan dijadikan Menteri Dalam Negeri Indonesia agar dia dapat melakukan reformasi anggaran di semua pemerintah daerah yang ada di seluruh Indonesia.[23]

Selama menjadi Plt Gubernur, ia mewajibkan Gerakan Pungut Sampah Setiap Jumat Pagi, yang meminta 72 ribu PNS DKI di lingkungan Pemprov DKI, anak-anak sekolah di Jakarta, serta pegawai BUMD DKI untuk memungut sampah pada waktu yang ditentukan. Kebijakan ini rencananya bakal tertuang dalam Instruksi Gubernur. [24] Ia juga mengubah sikapnya yang dengan keras menolak pemberian uang kerahiman bagi penyerobot lahan negara yang dulunya diatur dalam SK Gubernur yang telah dicabut, menjadi akan memberikan pemberian uang kerahiman sesuai dengan Perda yang akan diterbitkan. Basuki beralasan pemberian uang kerahiman akan mempermudah proses pemindahan penghuni lahan ilegal ke tempat yang lebih layak.[25] Uang ini diberikan dengan syarat hanya bagi warga yang telah lama menghuni. Besar uang kerahiman ini adalah 25 persen dari NJOP.[26]

Sebagai Gubernur[sunting | sunting sumber]

Pada 14 November 2014, DPRD DKI Jakarta mengumumkan Basuki sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang telah menjadi Presiden Republik Indonesia.[27] Setelah pengumuman ini, DPRD DKI Jakarta mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri agar Basuki dilantik menjadi Gubernur.[27] Pengumuman ini dilakukan setelah sebelumnya mendapatkan berbagai tentangan, antara lain dari FPI[28] dan sebagian anggota DPRD DKI Jakarta dari partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih.[29] Front Pembela Islam menolak pengakatan Basuki dengan tiga dasar: (1) Basuki tidak beragama Islam, (2) perilaku Basuki dianggap arogan, kasar, dan tidak bermoral, (3) penolakan umat Islam Jakarta terhadap kepemimpinan Ahok.[28]

Penolakan FPI terhadap Basuki telah berlangsung selama beberapa bulan dan berujung pada bentrokan yang terjadi pada tanggal 3 Oktober 2014.[30] Saat itu, 200 orang massa FPI bentrok dengan petugas kepolisian di depan gedung Dewan Perwakilan Daerah DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.[30] Massa FPI melempar batu seukuran kepalan tangan ke arah polisi yang berjaga di sana, akibatnya 16 polisi terluka—dua di antaranya memar di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit—dan empat pegawai DKI terkena lemparan batu.[31][30] Massa FPI juga masuk ke dalam gedung DPRD dan mendorong barisan Polisi yang dalam kondisi tidak siap dan tidak menggunakan peralatannya.[30] Setelah berhasil dihalau oleh petugas kepolisian, massa FPI pindah ke depan Balai Kota di Jalan Merdeka Selatan.[30]

Menanggapi demonstrasi yang diwarnai aksi pelemparan batu tersebut, Basuki mengirimkan surat rekomendasi pembubaran FPI kepada Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Dalam Negeri RI.[32] [33] Basuki meminta kepada kepolisian untuk menemukan dalang intelektual yang membuat massa bertindak anarkistis dalam unjuk rasa 3 Oktober 2014 tersebut.[33] Basuki berpendapatan bahwa meskipiun berorganisasi merupakan hak setiap warga negara, FPI menyalahi undang-undang dengan berlaku anarkistis saat berdemonstrasi.[33] Basuki memperkirakan bahwa aksi anarkistis tersebut direncanakan sebab ditemukan batu dan kotoran sapi yang sulit ditemui di tempat kejadian.[33] Di pihak lain, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhamad Taufik memandang unjuk rasa yang berakhir ricuh terjadi karena kesalahan Basuki yang menjadi akar permasalahan utama kekesalan FPI.[31]

Penolakan juga datang dari anggota DPRD DKI dari Koalisi Merah Putih.[29] Beberapa anggota DPRD DKI dari KMP, yaitu Muhamad Taufik dari fraksi Gerindra, Lulung Lunggana dari fraksi PPP, Nasrullah dari fraksi PKS, dan Maman Firmansyah dari fraksi PPP, bahkan turut serta turun ke jalan dan berorasi bersama FPI dan meneriakkan seruan untuk melengserkan Ahok, meskipun beberapa hari sebelumnya FPI melakukan tindakan kekerasan terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia.[34] Puncaknya, seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Koalisi Merah Putih tidak menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD tentang pengumuman Basuki sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 14 November 2014.[29]. Basuki akhirnya resmi dilantik sebagai Gubernur DKI oleh Presiden Jokowi pada 19 November 2014 di Istana Negara.

Penghargaan[sunting | sunting sumber]

Basuki memperoleh penghargaan sebagai Tokoh Anti Korupsi dari unsur penyelenggara negara dari Gerakan Tiga Pilar Kemitraan, yang terdiri dari Masyarakat Transparansi Indonesia, KADIN dan Kementerian Negara Pemberdayaan Aparatur Negara, pada tanggal 1 Februari 2007. Ia dinilai berhasil menekan semangat korupsi pejabat pemerintah daerah, antara lain dengan tindakannya mengalihkan tunjangan bagi pejabat pemerintah untuk kepentingan rakyat, yaitu untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan pendidikan gratis bagi masyarakat Belitung Timur. Ia juga terpilih menjadi salah seorang dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia, yang dipilih oleh Tempo.

Basuki kembali mendapat penghargaan anti korupsi dari Bung Hatta Anti Corruption Award, yang diterimanya pada tanggal 16 Oktober 2013. Ia mendapat penghargaan ini karena usahanya membuka laporan mata anggaran DKI Jakarta untuk dikaji ulang.[35]

Anugerah Seputar Indonesia (ASI) 2013 memberikannya gelar Tokoh Kontroversial.

Kontroversi[sunting | sunting sumber]

Kasus proyek dermaga[sunting | sunting sumber]

Pada bulan April 2009, media memberitakan pemeriksaan Basuki oleh polisi setelah Pemilu untuk kasus proyek dermaga atau Pelabuhan ASDP di Kecamatan Manggar yang diduga bermasalah. Namun polisi menyatakan tidak ingin pemeriksaan ini berakhir dengan pembunuhan karakter oleh media massa. [36] Basuki mengeluarkan bantahan resmi melalui kuasa hukumnya dengan menyatakan bahwa pemerintah daerah hanya bertanggung jawab menyediakan lahan, bukan melaksanakan proyek tersebut. Keterangan Palsu Pada Akta Otentik dan Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang diperkarakan ternyata terjadi pada tahun 2007, setelah ia tak lagi menjabat. Basuki menyatakan bahwa ia hanya dipanggil menjadi saksi, bukan tersangka. [37]

Pelarangan pemotongan hewan kurban[sunting | sunting sumber]

Menjelang hari raya Idul Adha 1435 H, muncul isu bahwa pemerintah DKI Jakarta melarang penyembelihan dan penjualan hewan kurban yang merebak saat aksi demonstrasi yang dilakukan massa Front Pembela Islam di depan Gedung DPRD DKI, Jumat, 26 September 2014.[38][39] Basuki sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta membantah tuduhan ini dan menyatakan pemerintah DKI Jakarta tidak melarang kurban, tetapi melarang penjualannya di jalur hijau karena melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.[39]

Isu lain yang berkembang dari demonstrasi yang sama adalah isu pelarangan pemotongan hewan kurban di sekolah-sekolah.[38] Isu ini [38] Basis dari isu ini adalah Ingub Nomo 67 tahun 2014, yang berisi:[40]

Mengatur dan mengendalikan lokasi pemotongan hewan kurban di sekolah, meliputi:

  1. Melarang kegiatan pemotongan hewan korban di lokasi sekolah pendidikan dasar.
  2. Membuat instruki kepada kepala bidang sekolah dasar agar menyelenggarakan pemotongan hewan ruminantia (RPH-R) Cakung dan Pulogadung Jakarta Timur, dan;
  3. Menetapkan tempat pemotongan hewan kurban di Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas berdasarkan standar minimal tempat pemotongan hewan kurban dan juru sembelih halal.

Organisasi massa Islam seperti FPI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama serta Majelis Ulama Indonesia menentang instruksi ini dengan alasan kurban dapat menjadi bahan pelajaran untuk anak-anak.[40] Menanggapi isu ini, pemerintah DKI Jakarta membantah dan memberikan keterangan tambahan dengan menyatakan bahwa instruksi hanya berlaku untuk Sekolah Dasar, tidak untuk semua sekolah (SMP dan SMA dipersilakan).[38] Instruksi ini dikeluarkan karena ada masukan dari beberapa Kepala Sekolah Dasar yang khawatir kurban dapat mengganggu psikologis siswa.[39][38] Pemerintah DKI Jakarta juga menambahkan tidak akan memberikan hukuman apa pun bila ada Sekolah Dasar yang menyelenggarakan kurban di sekolahnya, namun mengharuskan hewan kurban tersebut diperiksa terlebih dahulu kesehatannya baik saat di penampungan maupun di tempat pemotongan.[38]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ a b c d e f g h i j k Asal Mula Basuki Tjahaja Dipanggil Ahok.
  2. ^ Artikel:"Ahok Resmi Jadi Gubernur DKI Jakarta, Ini Pernyataan Resmi DPRD" di Kompas.com
  3. ^ "Ahok Resmi Menjadi Gubernur DKI Jakarta" di Kompas.com
  4. ^ Artikel:"Sah! Ahok Jadi Gubernur DKI Jakarta" di detik.com
  5. ^ http://ahok.org/tentang-ahok/siapa-ahok/
  6. ^ "Jokowi, Ahok take a Kopaja to KPUD". The Jakarta Post. March 19, 2012. Diakses 20 March 2012. 
  7. ^ "Hari Ini Ahok Resmi Jadi Plt Gubernur". Warta News. 1 Juni 2014. Diakses 1 Juni 2014. 
  8. ^ Widodo 2010.
  9. ^ http://megapolitan.kompas.com/read/2014/10/29/10433061/Kisah.Ahok.dan.Ibu.Angkatnya.yang.Muslimah
  10. ^ "Basuki Tjahaja Purnama". www.jakarta.go.id. Portal Resmi Provinsi DKI Jakarta. Diakses 27 February 2014. 
  11. ^ a b c d e f g Profil Basuki Tjahja Purnama.
  12. ^ Mantan Bupati Belitung Timur Ungkap Kebohongan Ahok. Diakses dari situs berita itoday pada 15 November 2014
  13. ^ http://ahok.org/berita/news/pdf-buku-merubah-indonesia/
  14. ^ Basuki Tjahaja Purnama dalam buku Wajah DPR dan DPD, 2009-2014: latar belakang pendidikan dan karier. Diakses dari situs GoogleBooks pada 14 November 2014
  15. ^ Daftar Komisi II DPR RI. Diakses dari situs berita Okezone pada 14 November 2014
  16. ^ Ahok Bela Rakyat Tapi Kok Dilaporkan ke BK DPR RI. Diakses dari situs PetaPolitik pada 14 November 2014
  17. ^ Pembuktian Terbalik Diperlukan dalam Pemilihan Kepala Daerah. Diakses dari situs DPR pada tanggal 15 November 2014
  18. ^ Ahok Pesimis Lolos Cagub Independen DKI Jakarta. Diakses dari situs beritasatu pada 15 November 2014
  19. ^ Afifah, Riana (19 Juli 2012). "Jokowi-Ahok Pemenang Pilkada Putaran Pertama". Kompas.com. Diakses 10 Maret 2014. 
  20. ^ Afifah, Riana (28 September 2012). "Jokowi-Basuki Menangi Pilkada DKI Putaran II". Kompas.com. Diakses 10 Maret 2014. 
  21. ^ Hari Ini Tahap Pelantikan Ahok Menjadi Gubernur DKI Dimulai. Diakses dari situs berita Viva News pada 14 November 2014
  22. ^ http://nasional.kompas.com/read/2014/06/11/2201269/Ahok.Tetap.Dukung.Prabowo.dan.Gerindra
  23. ^ http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/13/ahok-jokowi-presiden-saya-gubernur-prabowo-presiden-saya-mendagri
  24. ^ Ahok Buat Kebijakan Pungut Sampah Setiap Jumat Pagi. Diakses dari situs berita Tribun News pada 15 November 2014
  25. ^ Mudahkan Normalisasi Kali, Alasan Ahok Beri Uang Kerahiman Warga Lahan Ilegal. Diakses dari situs berita Kompas pada 15 November 2014
  26. ^ DKI Melunak Soal Uang Kerahiman, Ini Kata Ahok. Diakses dari situs berita Kompas pada 15 November 2014
  27. ^ a b Ferdinan 2014.
  28. ^ a b Wibowo 2014.
  29. ^ a b c Aziza 2014.
  30. ^ a b c d e Hermawan 2014.
  31. ^ a b Aco 2014.
  32. ^ Basuki Nyatakan Surat Pembubaran FPI Siap Dikirim. Diakses dari situs berita Antara pada 15 November 2014
  33. ^ a b c d Aditya 2014.
  34. ^ Supriyanto 2014.
  35. ^ Ahok Raih Bung Hatta Anti Corruption Award 2013. Diakses dari situs berita Tempo pada 15 November 2014
  36. ^ Habis Pemilu Polisi Periksa Ahok. Diakses dari situs berita Kompas pada 15 November 2014
  37. ^ Klarifikasi atas Dimuatnya Pemberitaan di Kompas.com dan TVOne Perihal Rencana akan Diperiksanya Ir Basuki Tjahaja Purnama MM. Diakses dari situs Ahok.org
  38. ^ a b c d e f rudi 2014.
  39. ^ a b c Aziza 2014b.
  40. ^ a b Wirakusuma 2014.

Daftar pustaka[sunting | sunting sumber]


Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Jabatan politik
Didahului oleh:
Basuki Tjahaja Purnama (Plt.)
Gubernur DKI Jakarta
19 November 2014–sekarang
Petahana
Didahului oleh:
Joko Widodo
Gubernur DKI Jakarta
Pelaksana Tugas

16 Oktober 201419 November 2014
Diteruskan oleh:
Basuki Tjahaja Purnama
Didahului oleh:
Prijanto
Wakil Gubernur DKI Jakarta
15 Oktober 201216 Oktober 2014
Diteruskan oleh:
Jabatan lowong
Didahului oleh:
Joko Widodo
Gubernur DKI Jakarta
Pelaksana Tugas

1 Juni 201422 Juli 2014
Diteruskan oleh:
Joko Widodo
Didahului oleh:
Usman Saleh
Bupati Belitung Timur
3 Agustus 200522 Desember 2006
Diteruskan oleh:
Khairul Effendi