Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia
Logo Kemen PANRB.png
Menteri
Yuddy Chrisnandi
Sekretaris Kementerian
Dwi Wahyu Atmaji[1]
Deputi
Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Muhammad Yusuf Ateh[1]
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini[1]
Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Setiawan Wangsaatmaja[1]
Bidang Pelayanan Publik Mirawati Sudjono[1]
Staf Ahli
Bidang Hukum Kuniyati[1]
Bidang Kebijakan Publik Rusdianto[1]
Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Kelembagaan Hendro Witjaksono[1]
Bidang Pemerintahan & Otonomi Daerah Deddy S. Bratakusumah[1]
Bidang Budaya Kerja Aparatur Rini Panganti[1]
Kantor pusat
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69 Jakarta Selatan - 12190
Situs web
www.menpan.go.id

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (dahulu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, disingkat KemenPAN-RB) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Kementerian PAN dipimpin oleh seorang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yuddy Chrisnandi.

Tugas dan Fungsi[sunting | sunting sumber]

Tugas[sunting | sunting sumber]

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.[2]

Fungsi[sunting | sunting sumber]

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi[2]:

  1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
  2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;
  3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
  4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Struktur Organisasi[sunting | sunting sumber]

Struktur organisasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menurut Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2013 adalah [3]:

  1. Sekretariat Kementerian;
  2. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan;
  3. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana;
  4. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;
  5. Deputi Bidang Pelayanan Publik;
  6. Staf Ahli Bidang Hukum;
  7. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik;
  8. Staf Ahli Bidang Komunikasi Strategis dan Hubungan Kelembagaan;
  9. Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan
  10. Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur.

Referensi[sunting | sunting sumber]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]