Dana Moneter Internasional

"IMF" beralih ke halaman ini. Untuk kegunaan lain, lihat IMF (disambiguasi).

Dana Moneter Internasional

Lambang
Singkatan	DMI (bahasa Inggris: IMF)
Tanggal pendirian	27 Desember 1945
Tipe	Lembaga keuangan internasional
Tujuan	Mempererat kerja sama moneter internasional, mendorong perdagangan internasional, mengutamakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan menyalurkan sumber daya kepada negara anggota yang mengalami kesulitan neraca pembayaran
Kantor pusat	Washington, D.C., Amerika Serikat
Koordinat	38°53′56.42″N 77°2′39.21″W
Wilayah	Seluruh dunia
Jumlah anggota	188 negara
Bahasa resmi	Inggris
Direktur Pelaksana	Christine Lagarde
Badan utama	Dewan Gubernur
Organisasi induk	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Jumlah Staf	2.600
Situs web	www.imf.org

Dana Moneter Internasional (DMI; bahasa Inggris: International Monetary Fund; IMF) adalah organisasi internasional beranggotakan 188 negara yang bertujuan mempererat kerja sama moneter global, memperkuat kestabilan keuangan, mendorong perdagangan internasional, memperluas lapangan pekerjaan sekaligus pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan mengentaskan kemiskinan di seluruh dunia. Organisasi ini bermarkas di Washington, D.C. DMI dibentuk pada tahun 1944 dalam Konferensi Bretton Woods, kemudian diresmikan tahun 1945 dengan 29 negara anggota. DMI sejak awal bertujuan menata ulang sistem pembayaran internasional. Negara anggota menyumbangkan dana cadangan menggunakan sistem kuota. Dana cadangan tersebut dapat dipinjam oleh negara-negara yang mengalami kesulitan dalam neraca pembayarannya. Hingga 2010, dana cadangan DMI mencapai SDR476,8 miliar, sekitar US$755,7 miliar atau Rp6,73 kuadriliun menurut nilai tukar tahun itu.

Lewat dana ini, dibantu aktivitas lainnya seperti pencatatan statistik dan analisis, pengawasan ekonomi negara anggota dan tuntutan kebijakan tertentu, DMI berupaya memperbaiki ekonomi negara-negara anggotanya. Tujuan organisasi ini tercantum dalam Pasal Persetujuannya, yaitu mempererat kerja sama moneter internasional, mendorong perdagangan internasional, ketersediaan lapangan pekerjaan, kestabilan nilai tukar, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan menyalurkan sumber daya kepada negara anggota yang mengalami kesulitan keuangan.

Fungsi

Menurut DMI sendiri, organisasi ini berusaha mendorong pertumbuhan dan kestabilan ekonomi global dengan mengeluarkan kebijakan, saran, dan dana kepada anggota serta bekerja sama dengan negara berkembang untuk membantu mereka mencapai kestabilan ekonomi makro dan mengurangi tingkat kemiskinan. Alasannya adalah pasar modal swasta internasional tidak sempurna dan banyak negara yang tidak mampu mengakses pasar keuangan. Ketidaksempurnaan pasar dan pendanaan neraca pembayaran menjadi alasan pendanaan resmi. Tanpa pendanaan resmi, negara tersebut akan menerapkan kebijakan ekonomi yang buruk demi menutupi ketidakseimbangan neraca pembayarannya. The IMF provides alternate sources of financing.

Setelah DMI didirikan, tiga fungsi utamanya adalah mengawasi kesepakatan nilai tukar tetap antarnegara, membantu pemerintah mengelola nilai tukarnya sehingga memungkinkan pertumbuhan ekonomi, dan menyediakan modal jangka pendek untuk membantu neraca pembayaran. Bantuan ini bertujuan mencegah penyebaran krisis ekonomi internasional. DMI juga bertujuan membantu memulihkan ekonomi internasional pasca-Depresi Besar dan Perang Dunia II. Selain itu, DMI juga menyediakan investasi modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan proyek pembangunan seperti proyek infrastruktur.

Peran DMI berubah total setelah penerapan nilai tukar mengambang pasca-1971. Sejak saat itu DMI mulai mempelajari kebijakan ekonomi negara-negara peminjam dana untuk mengetahui apabila kelangkaan modal disebabkan oleh fluktuasi ekonomi atau kebijakan ekonomi. DMI juga mencari tahu jenis kebijakan pemerintah yang mampu memulihkan ekonomi. Tantangan baru bagi DMI adalah mempromosikan dan menerapkan kebijakan yang mengurangi frekuensi krisis di negara-negara berkembang, khususnya negara berpendapatan menengah yang rentan mengalami arus modal keluar besar-besaran. Alih-alih menjadi pengawas nilai tukar, DMI mulai menjadi pengawas seluruh kinerja ekonomi makro negara anggota. Peran mereka semakin besar karena DMI tidak hanya menangani nilai tukar, tetapi juga kebijakan ekonomi.

Selain itu, DMI merundingkan syarat pinjaman sesuai kebijakan kondisionalitas yang ditetapkan tahun 1950-an. Negara berpendapatan rendah boleh meminjam dalam jangka konsesi, artinya ada periode peminjaman tanpa bunga, melalui Extended Credit Facility (ECF), Standby Credit Facility (SCF), dan Rapid Credit Facility (RCF). Pinjaman non-konsesional yang mencakup bunga disalurkan melalui Stand-By Arrangements (SBA), Flexible Credit Line (FCL), Precautionary and Liquidity Line (PLL), dan Extended Fund Facility. DMI menyediakan bantuan darurat melalui Rapid Financing Instrument (RFI) untuk anggota yang perlu menyeimbangkan neraca pembayarannya sesegera mungkin.

Pengawasan ekonomi global

DMI bertugas mengawasi sistem moneter dan keuangan internasional dan memantau kebijakan ekonomi dan keuangan negara-negara anggotanya. Aktivitas ini dikenal dengan istilah pengawasan (surveillance) dan bertujuan memperkuat kerja sama internasional. Sejak sistem nilai tukar tetap Bretton Woods diganti pada awal 1970-an, hanya prosedur pengawasannya yang berubah; tujuan organisasi tetap sama. Tugasnya berubah dari pengawal kebijakan menjadi pemantau kebijakan negara anggota.

DMI biasanya menganalisis kelayakan setiap kebijakan ekonomi dan keuangan negara anggota demi menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teratur, dan menilai dampak kebijakan tersebut terhadap negara lain dan ekonomi global.

Peserta Sistem Pembebasan Data DMI:

  anggota DMI pengguna SDDS

  Anggota DMI pengguna GDDS

  Anggota DMI yang tidak menggunakan DDS

  lembaga non-DMI pengguna SDDS

  lembaga non-DMI pengguna GDDS

  tidak berhubungan dengan DMI

Pada tahun 1995, Dana Moneter Internasional mulai menetapkan standar pembebasan data agar negara anggota DMI membuka data ekonomi dan keuangannya ke masyarakat umum. Komite Moneter dan Keuangan Internasional (IMFC) mengusulkan panduan standar pembebasan dalam dua bagian: Sistem Pembebasan Data Umum (GDDS General Data Dissemination Standard) dan Standar Pembebasan Data Khusus (SDDS; Special Data Dissemination Standard).

Dewan Eksekutif menyetujui SDDS dan GDDS masing-masing pada tahun 1996 dan 1997. Perubahan selanjutnya dicantumkan dalam Guide to the General Data Dissemination System. Sistem ini ditujukan kepada statistikawan dan bertujuan memperbaiki berbagai aspek sistem statistik di sebuah negara. Sistem ini merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Milenium dan Rencana Strategis Pengentasan Kemiskinan Bank Dunia.

Tujuan utama GDDS adalah mendorong negara anggota untuk membangun kerangka kerja perbaikan kualitas data dan pembangunan kapasitas statistik agar mampu menilai kebutuhan statistik, mengutamakan perbaikan ketepatan waktu, transparansi, keandalan, dan keterbukaan data keuangan dan ekonomi. Beberapa negara awalnya menggunakan GDDS, lalu beralih ke SDDS yang lebih mutakhir.

Beberapa lembaga non-anggota DMI juga memberi kontribusi data statistik untuk sistem ini:

• Otoritas Palestina – GDDS
• Hong Kong – SDDS
• Makau – GDDS
• Lembaga UE:
  • Bank Sentral Eropa untuk Zona Euro – SDDS
  • Eurostat untuk seluruh UE – SDDS, memasok data dari Siprus (tanpa DDS sendiri) dan Malta (menggunakan GDDS sendiri)

Persyaratan pinjaman

Kondisionalitas (persyaratan) DMI adalah serangkaian kebijakan atau syarat yang diajukan DMI sebelum mencairkan pinjaman. DMI perlu jaminan dari negara peminjam dan meminta pemerintah mencari bantuan untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi makronya dalam bentuk reformasi kebijakan. Bila syarat tersebut tidak dipenuhi, DMI tidak mencairkan pinjaman. Menurut beberapa pihak, kondisionalitas adalah salah satu aspek kebijakan DMI yang kontroversial. Konsep kondisionalitas diperkenalkan lewat keputusan Dewan Eksekutif tahun 1952, lalu disertakan dalam Pasal Perjanjian DMI.

Kondisionalitas berkaitan dengan teori ekonomi dan penerapan mekanisme pelunasan utang. Kondisionalitas diturunkan dari pemikiran Jacques Polak. Menurutnya, dasar teoretis dari kondisionalitas adalah "pendekatan moneter terhadap neraca pembayaran".

Penyesuaian struktural

Informasi lebih lanjut: Penyesuaian struktural

Syarat penyesuaian struktural meliputi:

• Pemangkasan belanja, biasa dikenal dengan istilah austeritas atau pengetatan anggaran.
• Mengutamakan ekspor langsung dan ekstraksi sumber daya,
• Devaluasi mata uang,
• Liberalisasi perdagangan, atau penghapusan hambatan impor dan ekspor,
• Meningkatkan kestabilan investasi (membantu investasi asing langsung dengan membuka bursa saham dalam negeri),
• Menyeimbangkan anggaran dan tidak belanja berlebihan,
• Menghapus pengendalian harga dan subsidi negara,
• Swastanisasi, atau divestasi seluruh atau sebagian BUMN,
• Memperluas hak investor asing dalam perundang-undangan nasional,
• Memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memberantas korupsi.

Syarat-syarat di atas dikenal sebagai Konsensus Washington.

Manfaat

Syarat pinjaman tersebut merupakan jaminan bahwa negara peminjam mampu melunasi utangnya kepada DMI dan negara tersebut tidak akan mengambil tindakan ceroboh yang mengacaukan ekonomi internasional untuk menyelesaikan masalah neraca pembayarannya. Persoalan bahaya moral—ketika agen ekonomi memaksimalkan pemanfaatannya dengan mengabaikan pihak lain karena mereka tidak menanggung seluruh dampak yang dipicu tindakan mereka sendiri—dapat dicegah melalui syarat pinjaman alih-alih menyediakan jaminan; negara yang butuh pinjaman DMI biasanya memang tidak punya jaminan yang bernilai tinggi secara internasional.

Kondisionalitas juga menguntungkan DMI karena dana yang dipinjamkan ke negara peminjam akan dimanfaatkan untuk hal-hal yang ditentukan oleh Pasal Perjanjian dan menjadi jaminan bahwa negara tersebut akan mampu memperbaiki ekonomi makro dan ketimpangan strukturalnya. Menurut DMI, pelaksanaan tindakan perbaikan atau kebijakan tertentu oleh negara peminjam memungkinkan negara tersebut melunasi utangnya kepada DMI. Utang yang lunas menjamin kecukupan dana cadangan DMI untuk membantu negara anggota lain.

Hingga 2004, negara peminjam memiliki catatan utang baik karena melunasi utang lewat fasilitas pemberian pinjaman reguler DMI dengan bunga penuh sampai jatuh tempo. Ini berarti pinjaman DMI tidak membebani negara peminjam karena negara pemberi pinjaman menerima bunga sesuai nilai pasar berdasarkan kuota sumbangannya. Belum lagi dana sumbangannya dipinjamkan oleh DMI dan seluruh aset cadangan yang disumbangkan negara anggota kepada IMF.

Kepemimpinan

Dewan Gubernur

Dewan Gubernur terdiri dari satu gubernur dan satu gubernur alternatif untuk setiap negara anggota. Setiap negara anggota menunjuk kedua gubernurnya. Dewan rapat sekali setiap tahun dan bertugas memilih atau menunjuk anggota Dewan Eksekutif. Meski Dewan Gubernur secara resmi bertugas menyetujui penambahan kuota, alokasi Hak Penarikan Khusus, penerimaan anggota baru, pengunduran diri anggota, dan perbaikan Pasal Persetujuan dan Peraturan Organisasi, Dewan Gubernur justru sering melimpahkan kekuasaannya ke Dewan Eksekutif DMI.

Dewan Gubernur mendapat saran dari Komite Moneter dan Keuangan Internasional dan Komite Pembangunan Internasional. Komite Moneter dan Keuangan Internasional memiliki 24 anggota dan memantau perkembangan likuiditas global serta perpindahan sumber daya ke negara berkembang. Komite Pembangunan memiliki 25 anggota dan memberi saran tentang isu pembangunan penting dan sumber dana yang dibutuhkan untuk mendorong pembangunan ekonomi di negara berkembang. Mereka juga memberi saran tentang isu perdagangan dan lingkungan.

Dewan Eksekutif

Dewan Eksekutif terdiri dari 24 Direktur Eksekutif. Direktur Eksekutif mewakili ke-188 negara anggota secara bergilir sesuai kawasan dunia. Negara yang ekonominya besar memiliki Direktur Eksekutifnya sendiri, namun banyak negara yang dikelompokkan dalam konstituensi empat negara atau lebih.

Setelah 2008 Amendment on Voice and Participation diberlakukan bulan Maret 2011, delapan negara berhak menunjuk seorang Direktur Eksekutif: Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Perancis, Britania Raya, Cina, Federasi Rusia, dan Arab Saudi. 16 Direktur lainnya mewakili konstituensi yang terdiri dari 4 sampai 22 negara. Direktur Eksekutif mewakili konstituensi terbesar (22 negara) memiliki bobot suara 1,55%. Dewan Eksekutif biasanya rapat beberapa kali setiap minggu. Keanggotaan dan konstituensi Dewan ditinjau ulang setiap delapan tahun.

Daftar Direktur Eksekutif DMI, April 2015

Negara	Kawasan	Direktur	Hak suara terbesar
Amerika Serikat	Amerika Serikat	Mark Sobel	Amerika Serikat
Jepang	Jepang	Mikio Kajikawa	Jepang
Jerman	Jerman	Hubert Temmeyer	Jerman
Prancis	Perancis	Herve Jodon de Villeroche	Prancis
Britania Raya	Britania Raya	Steve Field	Britania Raya
Belanda	Eropa Timur	Menno Snel	Belanda
Spanyol	Spanyol & Amerika Tengah	Fernando Jimenez Latorre	Spanyol
Italia	Eropa Mediterania	Carlo Cottarelli	Italia
Indonesia	Asia Tenggara	Wimboh Santoso	Indonesia
Tiongkok	Cina	Jin Zhongxia	Tiongkok
Australia	Timur Jauh	Barry Sterland	Korea Selatan
Kanada	Atlantik Utara & Karibia	Serge Dupont	Kanada
Norwegia	Eropa Utara	Audun Groenn	Swedia
Zambia	Afrika 1	Chileshe Mpundu Kapwepwe	Afrika Selatan
Mesir	Afrika Utara & Timur Tengah	Hazem Beblawi Elbeblawi	Kuwait
Turki	Eropa Tengah	Ibrahim Canakci	Austria
India	Anak Benua India	Rakesh Mohan	India
Arab Saudi	Arab Saudi	Fahad Ibrahim A. Alshathri	Arab Saudi
Swiss	Swiss, Polandia & Timur Dekat	Daniel Heller	Swiss
Brasil	Amerika Selatan Utara	Paulo Nogueira Batista, Jr.	Brasil
Rusia	Rusia	Aleksei V. Mozhin	Rusia
Iran	Iran & Negara Stan	Jafar Mojarrad	Iran
Argentina	Amerika Selatan Selatan	Sergio Chodos	Argentina
Chad	Afrika 2	Ngueto Tiraina Yambaye	Republik Demokratik Kongo

Direktur Pelaksana

DMI dipimpin oleh seorang Direktur Pelaksana yang bertugas seabgai kepala staf dan Ketua Dewan Eksekutif. Direktur Pelaksana dibantu oleh Wakil Direktur Pelaksana Pertama dan tiga Wakil Direktur Pelaksana lainnya. Direktur Pelaksana DMI selalu dijabat oleh orang Eropa. Presiden Bank Dunia juga selalu dijabat oleh orang Amerika Serikat. Seiring waktu, tradisi jabatan ini mulai dipertanyakan. Bila kesempatan terbuka, dua jabatan tersebut dapat diperebutkan oleh sejumlah calon berkualitas tinggi dari berbagai belahan dunia.

Pada tahun 2011, negara-negara berkembang terbesar di dunia, BRIC, mengeluarkan pernyataan bahwa tradisi memilih orang Eropa sebagai Direktur Pelaksana justru melemahkan legitimasi DMI dan menuntut pemilihan Direktur Pelaksana berdasarkan keahliannya.

Nr	Tanggal	Nama	Kebangsaan	Latar belakang
11	5 Juli 2011 – sekarang	Christine Lagarde	Perancis	Hukum, politikus, Menteri Keuangan
–	18 Mei 2011 – 4 Juli 2011	John Lipsky (pelaksana tugas)	Amerika Serikat	Ekonomi, Wakil Direktur Pelaksana Pertama DMI
10	1 November 2007 – 18 Mei 2011	Dominique Strauss-Kahn	Perancis	Ekonomi, hukum, politikus, Menteri Ekonomi dan Keuangna
9	7 Juni 2004 – 31 Oktober 2007	Rodrigo Rato	Spanyol	Hukum, MBA, politikus, Menteri Ekonomi
8	1 Mei 2000 – 4 Maret 2004	Horst Köhler	Jerman	Ekonomi, EBRD
7	16 Januari 1987 – 14 Februari 2000	Michel Camdessus	Perancis	Ekonomi, bankir sentral
6	18 Juni 1978 – 15 Januari 1987	Jacques de Larosière	Perancis	Pegawai negeri sipil
5	1 September 1973 – 18 Juni 1978	Johan Witteveen	Belanda	Ekonomi, akademisi, penulis, politikus, Menteri Keuangan, Wakil Perdana Menteri, CPB
4	1 September 1963 – 31 Agustus 1973	Pierre-Paul Schweitzer	Perancis	Hukum, bankir sentral, pegawai negeri sipil
3	21 November 1956 – 5 Mei 1963	Per Jacobsson	Swedia	Hukum, ekonomi, Liga Bangsa-Bangsa, BIS
2	3 Agustus 1951 – 3 Oktober 1956	Ivar Rooth	Swedia	Hukum, bankir sentral
1	6 Mei 1946 – 5 Mei 1951	Camille Gutt	Belgia	Politikus, Menteri Keuangan

Pada 28 Juni 2011, Christine Lagarde dipilih sebagai Direktur Pelaksana DMI menggantikan Dominique Strauss-Kahn.

Direktur Pelaksana sebelumnya, Dominique Strauss-Kahn, ditahan terkait pelecehan seksual tamu hotel di New York dan mundur pada tanggal 18 Mei. Tanggal 28 Juni 2011, Christine Lagarde dipilih sebagai Direktur Pelaksana DMI dengan masa jabatan lima tahun terhitung sejak 5 Juli 2011. Pada tahun 2012, Lagarde digaji US$467.940 bebas pajak; nilainya otomatis bertambah tiap tahun mengikuti inflasi. Selain itu, Direktur Pelaksana mendapat tunjangan sebesar US$83.760 dan tunjangan hiburan tambahan.

Lihat pula

• Dana Moneter Afrika
• Bank Investasi Infrastruktur Asia
• Bank Pembangunan BRICS
• Bank Penyelesaian Sengketa Internasional
• Kondisionalitas
• Globalisasi
• Group of Thirty
• Group of Ten (ekonomi)
• Perjanjian Peminjaman Umum
• Lembaga keuangan internasional
• Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi
• Hak penarikan khusus
• Perjanjian Smithsonian
• Program Penyesuaian Struktural
• Kesepakatan Washington
• Bank Dunia

Catatan dan referensi

Catatan

a.	^ There is no world-wide consensus on the status of the Republic of Kosovo: it is recognised as independent by 110 countries, while others consider it an autonomous province of Serbia. See: International recognition of Kosovo.

Referensi

Sumber

• Blomberg, Brock; Broz, J. Lawrence (17 November 2006). The Political Economy of IMF Voting Power (PDF). 2006 International Political Economy Society Meeting (IPES). Niehaus Center for Globalization & Governance, Woodrow Wilson School of Public and International Affairs. 
• Boughton, James M. (2001). Silent Revolution: The International Monetary Fund 1979–1989. Washington, DC: International Monetary Fund. ISBN 978-1-557-75971-9. 
• ——— (2012). Tearing Down Walls: The International Monetary Fund, 1990–1999. Washington, DC: IMF. ISBN 978-1-616-35084-0. 
• Breen, Michael (2013). The Politics of IMF Lending. International Political Economy Series. Basingstoke and New York, NY: Palgrave Macmillan. ISBN 978-1-137-26380-3. 
• Broz, J. Lawrence; Hawes Brewster, Michael (2006). "US domestic politics and International Monetary Fund policy" (PDF). In Darren G. Hawkins et al. (eds.), Delegation and Agency in International Organizations, pp. 77–106. Political Economy of Institutions and Decisions. Cambridge and New York, NY: Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-86209-7. 
• Oatley, Thomas; Yackee, Jason (2004). "American Interests and IMF Lending" (PDF). International Politics. 41 (3): 415–429. doi:10.1057/palgrave.ip.8800085. 
• Vreeland, James Raymond (2007). The International Monetary Fund: Politics of Conditional Lending. Abingdon and New York, NY: Routledge. ISBN 978-0-415-37462-0. 
• Woods, Ngaire (2003). "The United States and the International Financial Institutions: Power and Influence Within the World Bank and the IMF". In Rosemary Foot, S. Neil MacFarlane, and Michael Mastanduno, eds., US Hegemony and International Organizations, pp. 92–114. Oxford and New York, NY: Oxford University Press. ISBN 978-0-199-26142-0. 

Bacaan lanjutan

• Bordo, M. D. "The Bretton Woods International Monetary System: A Historical Overview", in A Retrospective on the Bretton Woods System, edited by M. D. Bordo and B. Eichengreen. London:1993;
• James, H. International Monetary Cooperation since Bretton Woods, Oxford, 1996.
• Joicey, N. and Pickford, S. "The International Monetary Fund and Global Economic Cooperation" in Nicholas Bayne and Stephen Woolcock, The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Relations, (Ashgate Publishing, 2011).
• Keynes, J. M. The Collected Writings, Vol. XXVI. Activities 1941–1946: Shaping the Post-War World: Bretton Woods and Reparations, Cambridge, 1980.
• Moschella, M. Governing Risk: The IMF and Global Financial Crises (Palgrave Macmillan; 2010).
• Skidelsky, R. "John Maynard Keynes: Fighting for Britain", London, 2000.
• Truman, E. Strengthening IMF Surveillance: A Comprehensive Proposal, Policy Brief 10–29, Peterson Institute for International Economics, 2010.
• Woods, N. The Globalizers: The IMF, the World Bank, and Their Borrowers, Ithaca, 2006

Pranala luar

• Situs web resmi
  • IMF Publications page
    • World Economic Outlook - quarterly staff periodical
    • recurrent Regional Economic Reports - published annually
    • biennial Global Financial Stability Report
    • Staff Discussion Notes - publication as and when desired
    • Fiscal Monitor publication as and when desired
    • Finance and Development - quarterly academic journal
• Dana Moneter Internasional di Curlie (dari DMOZ)
• IFIWatchNet (Web resource for analysis and commentary critical of the IMF and similar institutions)
• IMF-Supported Macroeconomic Policies and the World Recession: A Look at Forty-One Borrowing Countries, from the Center for Economic and Policy Research, October 2009
• Proceedings and Documents of the United Nations Monetary and Financial Conference, Bretton Woods, New Hampshire, July 1–22, 1944
• IMF's Effect on Third World Countries from the Dean Peter Krogh Foreign Affairs Digital Archives
• IMF and Ukraine found a compromise

Pimpinan IMF

Masa Jabatan kepimpinan IMF adalah 4 tahun. Berikut merupakan daftar managing director IMF.

Tanggal	Nama	Asal negara
6 Mei 1946—5 Mei 1951	Camille Gutt	Belgia
3 Agustus 1951—3 Oktober 1956	Ivar Rooth	Swedia
21 November 1956—5 Mei 1963	Per Jacobsson	Swedia
1 September 1963—31 Agustus 1973	Pierre-Paul Schweitzer	Perancis
1 September 1973—16 Juni 1978	Johannes Witteveen	Belanda
17 Juni 1978—15 Januari 1987	Jacques de Larosière	Perancis
16 Januari 1987—14 Februari 2000	Michel Camdessus	Perancis
1 Mei 2000—4 Maret 2004	Horst Köhler	Jerman
4 Maret 2004—7 Juni 2004	Anne Osborn Krueger (pejabat sementara)	Amerika Serikat
7 Juni 2004—31 Oktober 2007	Rodrigo Rato	Spanyol
1 November 2007—18 Mei 2011	Dominique Strauss-Kahn	Perancis
18 Mei 2011—5 Juli 2011	John Lipsky (pejabat sementara)	Amerika Serikat
5 Juli 2011—kini	Christine Lagarde	Perancis

Kritik

Peran ketiga institusi Bretton Woods telah menjadi kontroversi bagi banyak pihak sejak periode Perang Dingin. Para kritikus menganggap bahwa para pembuat kebijakan di IMF secara sengaja mendukung diktator militer kapitalis yang bersikap bersahabat dengan perusahaan-perusahaan Amerika dan Eropa. Mereka juga menganggap IMF tidak perduli terhadap demokrasi, hak asasi manusia dan hak-hak buruh. Kritik-kritik ini juga secara tidak langsung mendorong timbulnya gerakan anti-globalisasi. Sebagian yang lain beranggapan IMF tidak mempunyai power yang cukup untuk mendemokratisasikan negara yang berdaulat, dan juga tidak mempunyai power untuk mendukung stabilitas finansial. Mereka yang mendukung IMF berpendapat bahwa kestabilan ekonomi diperlukan sebelum adanya demokrasi.

Para pakar ekonomi mengkritik pola pemberian bantuan finansial yang selalu disertai "syarat-syarat", termasuk juga Structural Adjustment Programmes. Syarat-syarat ini menurunkan kestabilan sosial, yang juga berarti menghambat tujuan-tujuan IMF. IMF membatasi perekonomian negara dunia berkembang dengan cara menentang pengembangan infrastruktur dan meminta negara yang bersangkutan untuk hidup dengan standar yang rendah.

Pranala luar

• International Monetary Fund website
• Bretton Woods Project