Wikipedia:Artikel pilihan/Usulan/Disetujui/Agustus 2021

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
CATATAN PENUTUP
Sudah menerima tiga tinjauan dan sudah melewati 14 hari juga. --Glorious Engine (bicara) 4 Agustus 2021 00.11 (UTC)[balas]
Diskusi di bawah adalah arsip dari pengusulan artikel pilihan. Terima kasih atas partisipasi Anda. Mohon untuk tidak menyunting lagi halaman ini. Komentar selanjutnya dapat diberikan di halaman pembicaraan artikel.

Artikel ini disetujui.


Piagam Jakarta[sunting sumber]

Pengusul: Danu Widjajanto (b • k • l)
Status:    Selesai

Piagam Jakarta sudah menuai kontroversi bahkan sejak sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Hal ini diakibatkan oleh "tujuh kata" yang terkandung di dalam piagam tersebut. Kontroversi ini menyangkut identitas konstitusional negara Indonesia dan juga hubungan antara agama dan negara. Artikel ini membahas secara lengkap Piagam Jakarta dari latar belakang perumusannya, pencabutannya, hingga upaya-upaya untuk mengembalikannya. Isinya ditopang dengan rujukan-rujukan ilmiah terkemuka. Artikelnya sendiri sebenarnya diterjemahkan dari artikel "Jakarta-Charta" yang sudah mendapatkan status "Exzellente Artikel" di Wikipedia Bahasa Jerman. Artikel aslinya ditulis oleh seorang Profesor Kajian Islam dari Universitas Bamberg yang bernama Patrick Franke (profil Wikipedia). Sumber-sumber yang dikutip sudah aku periksa langsung, dan aku juga melakukan penambahan/pengurangan untuk menyesuaikan dengan konteks pembaca Indonesia. Oleh sebab itu, saya rasa artikel ini sudah siap untuk mendapatkan status Artikel Pilihan. Kalau pengusulan ini berhasil, artikel ini akan menjadi artikel pilihan pertama di WBI yang diterjemahkan dari bahasa Jerman. Saya akan sangat mengapresiasi masukan-masukan dan saran-saran perbaikan (mungkin bung @David Wadie Fisher-Freberg, @AMA Ptk, dan @HaEr48 tertarik meninjau?) Danu Widjajanto (bicara) 21 Juli 2021 21.30 (UTC)[balas]

Komentar Glorious Engine[sunting sumber]

  • Bagian berkas Berkas:Naskah Asli Piagam Jakarta.jpg mungkin bisa dipakaikan infobox pakai Templat:Infobox book kayak artikel 95 Tesis.
    Sudah aku tambahkan. Danu Widjajanto (bicara) 22 Juli 2021 06.39 (UTC)[balas]
  • "Makna dari kalimat ini sendiri memantik kontroversi dalam kurun waktu beberapa tahun sesudah dekret tersebut dikeluarkan." Hapus kata "dalam kurun waktu beberapa tahun" karena kontroversi-nya terjadi tak hanya selama "beberapa tahun" tapi sampai tahun 2000-an berdasarkan pada isi artikelnya.
    Sudah aku ganti jadi "Makna dari kalimat ini sendiri terus memantik kontroversi sesudah dekret tersebut dikeluarkan" Danu Widjajanto (bicara) 22 Juli 2021 06.39 (UTC)[balas]
  • Singkatan "BPUPK" kenapa tidak "BPUPKI" ? Inikan singkatan yang sering dipakai dalam buku-buku pelajaran kan ?
    Karena nama aslinya memang "Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan", bukan "Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia". Ini aku juga baru tahu setelah menelaah lebih lanjut sumber-sumber yang ada, karena dulu waktu pelajaran PPKN memang diajarkannya "BPUPKI". Danu Widjajanto (bicara) 22 Juli 2021 06.39 (UTC)[balas]
    Tambahan penjelasan yang baru aku temukan juga: "Indonesia" was not part of the name as the 16th Army only had authority over Java (Kusuma & Elson (2011), p. 196). Aku sudah tambahkan keterangan di artikelnya untuk yang penasaran. Danu Widjajanto (bicara) 22 Juli 2021 08.25 (UTC)[balas]
  • "ke-Tuhanan" kenapa tidak "ketuhanan" ? Tengok nih: https://berita.bhagavant.com/2017/10/14/ajaran-agama-buddha-sesuai-dengan-sila-ketuhanan-yang-maha-esa.html
    Sudah aku ganti. Danu Widjajanto (bicara) 22 Juli 2021 07.01 (UTC)[balas]
  • "Ia juga berkomentar bahwa meskipun ada anggota yang menganggap tujuh kalimat itu "tajam", ada pula yang menganggapnya "kurang tajam"." Siapa itu yang menganggap "tajam" dan "kurang tajam" ?
    Wahid Hasjim memang tidak menyebut secara spesifik. Dari konteksnya bisa ditebak, tapi karena beliau tidak menyebutkan secara spesifik, lebih baik kita tidak berspekulasi. Danu Widjajanto (bicara) 22 Juli 2021 07.01 (UTC)[balas]
  • "Konferensi Waligereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia" tambahkan keterangan mengenai singkatannya, KWI & PGI
    Sudah dikerjakan Danu Widjajanto (bicara) 22 Juli 2021 07.01 (UTC)[balas]
  • Bagian tabel "Organisasi" dari Achmad Soebardjo kok kosong ya ?
    Memang tidak ada. Danu Widjajanto (bicara) 22 Juli 2021 07.01 (UTC)[balas]
  • "empat anggota berasal dari kelompok Islam dan lima dari kelompok kebangsaan" Kalo di versi de.wiki-nya & sumber ini memakai kata "nasionalis-Islam" (Islam-Nationalist) & "nasionalis-sekuler" (Säkular-Nationalist), apakah sekuler = kebangsaan ? Apakah nasionalis nggak bisa dipadukan dengan Islam ? Kenapa tidak memakai istilah Islamis (Islam politik) saja ? Mungkin bisa dijelaskan.
    Itu istilah asalnya dari ucapan Soepomo di BPUPKI, terus istilah ini kemudian diadopsi oleh sumber-sumber yang ada, lihat [1] dan [2] (halaman 24-25). Bung Yusril juga memakai istilah yang sama. Aku tidak mau pakai kata "sekuler" karena "sekulerisme" di Barat secara konseptual beda dengan bagaimana golongan kebangsaan memandang hubungan agama dengan negara. Danu Widjajanto (bicara) 22 Juli 2021 07.01 (UTC)[balas]
  • " Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa tujuh kata tersebut akan memaksa suku Minangkabau untuk meninggalkan adat istiadat mereka dan juga berdampak terhadap hak tanah yang berlandaskan pada hukum adat di Maluku." "memaksa meninggalkan adat" apa maksudnya ? Bukannya justru adat Minangkabau sendiri justru Islam ya ? Terus maksudnya "hak tanah" yang dimaksud itu apa ? Hanya orang Kristen yang punya hak tanah gitu maksudnya ?
    @Glorious Engine kalau bingung bisa tanya langsung ke Johannes Latuharhary, karena itu pendapat dia :P ngomong-ngomong adat Minangkabau masih banyak elemen pra-Islam, misalnya sistem matrilineal yang terkenal. Upaya untuk menyingkirkan ajaran adat yang bertentangan dengan Islam-lah yang memicu Perang Padri. Hak tanah menyangkut kepemilikan oleh masyarakat adat, mungkin Latuharhary takut kalau Indonesia menjalankan syariat Islam, nanti sistem pertanahannya mengikuti sistem Islam alih-alih sistem adat. Aku sendiri nggak tahu sama sekali soal sistem adat di Maluku. Danu Widjajanto (bicara) 22 Juli 2021 07.01 (UTC)[balas]
  • Bagian keterangan gambar "Perdana Menteri Indonesia Djuanda Kartawidjaja (1957–1959)" nggak dikasih keterangan lanjutan, misalnya "Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja menjawab bahwa meskipun Piagam Jakarta bukan merupakan bagian dari UUD 1945, piagam tersebut tetap menjadi sebuah dokumen bersejarah yang sangat penting dalam perjuangan bangsa Indonesia dan perumusan Pembukaan UUD 1945."
    Sudah aku tambahkan. Danu Widjajanto (bicara) 22 Juli 2021 07.06 (UTC)[balas]
  • Bagian keterangan pada berkas "Berkas:Logo Muhammadiyah.svg" nggak dikasih keterangan "Lambang Muhammadiyah" kayak keterangan pada berkas Berkas:Logo of Catholic Party.svg
    Sudah aku tambahkan. Danu Widjajanto (bicara) 22 Juli 2021 07.06 (UTC)[balas]
  • Keberadaan A. A. Maramis dalam Panitia Sembilan ini juga cukup unik, karena bersikap moderat terhadap "tujuh kata" tersebut. Mungkin tulisan dari sumber ini bisa ditambahkan: https://tirto.id/kisah-aa-maramis-dari-minahasa-di-seputar-piagam-jakarta-cq7s
    Sudah aku tambahkan "Anggota Panitia Sembilan yang lain, Abdoel Kahar Moezakir, kelak mengklaim dalam sebuah wawancara pada Desember 1957 bahwa anggota panitia yang beragama Kristen, Alexander Andries Maramis, setuju "200%" dengan rumusan ini." Aku tidak kutip Hatta karena lebih baik mengutip sumber sekunder daripada primer dalam menulis ensiklopedia. Untuk kutipan Cak Nur sudah terwakili oleh keterangan di bagian "Penghapusan tujuh kata" (ngomong2, salah satu sumbernya, Elson, berspekulasi kalau "opsir kaigun Jepang" itu sebenarnya Sam Ratulangi, tapi aku tidak masukkan karena ini cuma spekulasi aja). Danu Widjajanto (bicara) 22 Juli 2021 07.23 (UTC)[balas]

--Glorious Engine (bicara) 21 Juli 2021 22.18 (UTC)[balas]

Komentar dwadieff[sunting sumber]

  • Judul "Sidang Resmi Pertama BPUPK": apakah ini mengindikasikan ada sidang tidak resmi sebelumnya? Kalau tidak, "sidang" saja.
    BPUPK memang hanya dua kali bersidang, dan "sidang resmi" itu istilah yang digunakan di risalahnya. Danu Widjajanto (bicara) 24 Juli 2021 11.53 (UTC)[balas]
  • "Angkatan Darat ke-16 Jepang (yang memiliki wewenang di Jawa)": ganti menjadi "Angkatan Darat ke-16, korps militer yang melaksanakan pemerintahan atas wilayah Jawa".
    Sudah dikerjakan Danu Widjajanto (bicara) 24 Juli 2021 11.53 (UTC)[balas]
  • "Para perwakilan kelompok Islam": ganti menjadi "wakil kelompok Islam" (kata "perwakilan" sepertinya terlalu kaku) dan begitu juga seterusnya untuk kelompok Islam dan kebangsaan.
    Sudah dikerjakan Danu Widjajanto (bicara) 24 Juli 2021 11.53 (UTC)[balas]
  • "hukum syariah": syariat sendiri sebenarnya sudah merujuk pada hukum Islam, jadi redundan. "syariat" saja.
    Sudah dikerjakan Danu Widjajanto (bicara) 24 Juli 2021 11.53 (UTC)[balas]
  • "Hadikoesoemo juga berargumen": mungkin sebaiknya "Hadikoesoemo juga berpandangan"?
    Sudah dikerjakan bagus sekali. Danu Widjajanto (bicara) 24 Juli 2021 11.53 (UTC)[balas]
  • "umat Muslim": mungkin sebaiknya "umat Islam"? Muslim merujuk pada orang Islam secara perseorangan. Begitu juga di bawah ("Muslim wajib menerapkan syariat Islam") diganti saja menjadi "umat Islam".
    Sudah dikerjakan Danu Widjajanto (bicara) 24 Juli 2021 11.53 (UTC)[balas]
  • "Marsekal Lapangan Angkatan Darat Kekaisaran Jepang Hisaichi Terauchi": perwira militer biasanya disebut jabatannya terlebih dahulu baru pangkatnya. Mungkin akan lebih baik disebut sebagai "Panglima Kelompok Ekspedisi Angkatan Darat Selatan Marsekal Medan Hisaichi Terauchi".
    @David Wadie Fisher-Freberg apa nggak kepanjangan tuh? Yang perlu diketahui pembaca kan sekadar fakta kalau dia adalah panglima (gensui) AD Jepang. Danu Widjajanto (bicara) 24 Juli 2021 16.00 (UTC)[balas]
    Sepertinya perlu, karena tokoh-tokoh lain juga disebutkan secara kontekstual jabatannya apa. dwadieff 25 Juli 2021 09.56 (UTC)[balas]
    Sudah aku tambahkan, dan kalimatnya aku ubah jadi pasif juga supaya tetap fokus ke Soekarnonya. Danu Widjajanto (bicara) 25 Juli 2021 11.27 (UTC)[balas]
  • "Kaisar Hirohito menyampaikan sebuah pidato yang menyatakan": kurang luwes, ganti menjadi "Kaisar Hirohito mengumumkan" saja.
    Sudah dikerjakan Danu Widjajanto (bicara) 24 Juli 2021 11.57 (UTC)[balas]
  • "memfinalisasi undang-undang dasar Indonesia": mungkin lebih baik "menyelesaikan rancangan undang-undang dasar Indonesia".
    @David Wadie Fisher-Freberg ini bisa diperdebatkan sih sepertinya, karena sepemahamanku, rancangannya sebenarnya sudah siap dan bahkan sudah disetujui oleh BPUPK tanggal 15 Juli, kalau "menyelesaikan" kan kesannya ada pasal/bagian yang belum selesai dirumuskan. Danu Widjajanto (bicara) 24 Juli 2021 16.00 (UTC)[balas]
    Ah, masuk akal. Sepakat. dwadieff 25 Juli 2021 09.56 (UTC)[balas]
  • "kaum kebangsaan Kristen": kaum kebangsaan atau kaum Kristen? Apakah akan benar secara kesejarahan jika mencampur keduanya?
    Sudah aku sesuaikan jadi "kelompok nasionalis beragama Kristen" Danu Widjajanto (bicara) 24 Juli 2021 16.00 (UTC)[balas]
  • "diskriminatif terhadap minoritas agama": mungkin lebih baik "diskriminatif terhadap penganut agama minoritas"?
    Sudah dikerjakan bagus sekali. Danu Widjajanto (bicara) 24 Juli 2021 16.00 (UTC)[balas]
  • "Di lembaga ini, Piagam Jakarta menjadi tema yang penting": mungkin lebih baik "Piagam Jakarta adalah topik yang penting bagi anggota-anggota lembaga ini"?
    Sudah aku sesuaikan. Danu Widjajanto (bicara) 24 Juli 2021 16.00 (UTC)[balas]
  • "ideologi Darul Islam": DI bukan ideologi. Mungkin lebih cocok "misi yang diperjuangkan oleh Darul Islam"?
    Sudah aku ganti jadi "ideologi yang diperjuangkan oleh Darul Islam" Danu Widjajanto (bicara) 24 Juli 2021 16.00 (UTC)[balas]
  • "ia meminta pengembalian UUD 1945": mungkin lebih baik "ia menyerukan agar UUD 1945 diberlakukan kembali"?
    Sudah dikerjakan Danu Widjajanto (bicara) 24 Juli 2021 16.00 (UTC)[balas]
  • "memiliki status konstitusional": apakah ada rincian penjelasan lanjut maksud frasa ini bagaimana?
    @David Wadie Fisher-Freberg maksudnya memiliki status sebagai undang-undang dasar seperti halnya UUD 1945. Danu Widjajanto (bicara) 24 Juli 2021 16.00 (UTC)[balas]
  • Judul "Upaya mengimplementasi Piagam Jakarta lewat perundangan": mungkin lebih baik "upaya menerapkan Piagam Jakarta melalui peraturan perundang-undangan"?
    Sudah dikerjakan Danu Widjajanto (bicara) 24 Juli 2021 16.00 (UTC)[balas]
  • "meningkatkan keefisienan": usulan pribadi saja, tapi sepertinya lebih keren kalau dijadikan "meningkatkan kesangkilan :)
    Menurutku istilah "sangkil" masih kurang dikenal sih hahaha. Danu Widjajanto (bicara) 24 Juli 2021 16.00 (UTC)[balas]
    Mari kita populerkan! :p dwadieff 25 Juli 2021 09.57 (UTC)[balas]
  • "kembali muncul seruan untuk mendirikan negara Islam dan mengembalikan Piagam Jakarta": mungkin lebih baik diubah menjadi "seruan untuk mendirikan negara berdasarkan Islam dengan menerapkan Piagam Jakarta kembali muncul".
    Kalau aku lihat itu dua hal yang belum tentu menjadi satu paket sih, karena ada golongan yang ingin mendirikan negara Islam tanpa memerlukan Piagam Jakarta, dan ada golongan yang menginginkan pengembalian Piagam Jakarta sembari mengklaim bahwa negara tetap berdasarkan Pancasila alih2 negara Islam. Danu Widjajanto (bicara) 24 Juli 2021 16.00 (UTC)[balas]

Sejauh ini itu saja dulu, terima kasih. dwadieff 23 Juli 2021 23.54 (UTC)[balas]

AMA Ptk[sunting sumber]

Tak banyak barangkali komentar2 sy, namun baiklah sy memberi pandangan sedikit di sini.

  • Well, ada kabar bahwa yang mendatangi Bung Hatta malam menjelang 17 Agustus, ialah seorang Indonesia dengan perawakan seperti orang Jepang. Ada baiknya kalau dituliskan di catatan kaki saja? Ini satu
    Dari sumber-sumber yang aku baca, Hatta tidak pernah mengatakan kalau opsir yang datang itu "berperawakan seperti orang Jepang". Beliau hanya menyebutkan "opsir kaigun" saja. Elson malah berspekulasi kalau opsir ini sebenarnya adalah Sam Ratulangi. Danu Widjajanto (bicara) 25 Juli 2021 08.44 (UTC)[balas]
  • "Janji pengakuan pada awal 1959": ada kata "Diyakini Soekarno mendukung kembalinya UUD 1945 agar ia dapat menerapkan gagasan demokrasi terpimpinnya.", maka maksudnya menunjuk "Soekarno meyakini" atau "[ada seorang pakar/ahli/lainnya yang] meyakini Soekarno..." (dst)?
    Maksudnya ada pakar yang meyakini kalau tujuan Soekarno mendukung kembalinya UUD 1945 adalah untuk menerapkan demokrasi terpimpin (karena UUD 1945 itu memberi wewenang yang sangat besar untuk presiden dan minim dalam perlindungan hak konstitusional, jadi memang berguna untuk melandasi sistem semacam demokrasi terpimpin atau Orde Baru). Danu Widjajanto (bicara) 25 Juli 2021 08.44 (UTC)[balas]
    @Danu Widjajanto: Mungkin biar lebih jelas, bisa disebutkan pakarnya siapa? dwadieff 25 Juli 2021 12.03 (UTC)[balas]
    @David Wadie Fisher-Freberg sudah aku rincikan jadi "Menurut pendapat anggota Konstituante dari Partai Masyumi Djamaluddin Datuk Singomangkuto dan teolog Belanda B.J. Boland, Soekarno mendukung kembalinya UUD 1945 agar ia dapat menerapkan gagasan demokrasi terpimpinnya." Ngomong-ngomong artikelnya Singomangkuto masih merah tuh (dan merupakan bagian dari Proyek Konstituante saudara) :P Danu Widjajanto (bicara) 25 Juli 2021 12.12 (UTC)[balas]
    @Danu Widjajanto: wah, satu-satu :p dwadieff 27 Juli 2021 11.11 (UTC)[balas]
  • Maaf, memang ISBN di daftar pustaka tidak dicantumkan kah?
    Menurutku ISBN tidak wajib dicantumkan sih, apalagi mengingat pedoman-pedoman rujukan ilmiah biasanya tidak meminta ISBN. Selain itu, beberapa buku lama (seperti bukunya Yamin) tidak memiliki ISBN. Danu Widjajanto (bicara) 25 Juli 2021 08.44 (UTC)[balas]

Sekian. Terima kasih --AMA Ptk (bicara) 25 Juli 2021 02.13 (UTC)[balas]


Diskusi di atas adalah arsip. Terima kasih atas partisipasi Anda. Mohon untuk tidak menyunting lagi halaman ini. Komentar selanjutnya dapat diberikan di halaman pembicaraan artikel.
CATATAN PENUTUP
Artikel ini sudah ditinjau secara komprehensif oleh dua pengguna dan saran-saran yang diberikan juga sudah dikerjakan dengan baik. Danu Widjajanto (bicara) 9 Agustus 2021 21.05 (UTC)[balas]
Diskusi di bawah adalah arsip dari pengusulan artikel pilihan. Terima kasih atas partisipasi Anda. Mohon untuk tidak menyunting lagi halaman ini. Komentar selanjutnya dapat diberikan di halaman pembicaraan artikel.

Artikel ini disetujui.


Djanius Djamin[sunting sumber]

Pengusul: Jeromi Mikhael (b • k • l)
Status:    Selesai

Ketua DPRD perempuan pertama dan mungkin salah satu yang termuda. Ini mungkin usulan AP saya yang tercepat, dengan artikel dirampungkan dalam waktu kurang dari sehari.

Jeromi Mikhael (bicara) 19 Juli 2021 10.05 (UTC)[balas]

Mungkin bung @David Wadie Fisher-Freberg tertarik meninjau? Danu Widjajanto (bicara) 19 Juli 2021 11.47 (UTC)[balas]
@Danu Widjajanto: Bung David Wadie lebih berfokus pada bidang administrasi ya. Kalau saran saya sih seharusnya bung Rahmatdenas. --Jeromi Mikhael (bicara) 19 Juli 2021 16.06 (UTC)[balas]

Komentar dari Rahmatdenas[sunting sumber]

Halo, aku coba meninjau artikelnya, ya.

  • Bagian pendidikan melewatkan pembahasan bagaimana Djanius menempuh studi S-2 dan S-3.
  • Di buku Profil Tokoh..., disinggung soal aktivisme Djanius di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Djanius menjadi pengurus HMI di komisariat fakultas hingga cabang Medan. Menariknya, aku menemukan sumber (entah layak dikutip entah tidak) soal aktivisme Djanius di periode genting G30S.
  • Memilih hidup sendiri di usia senjanya. Mungkin ini bisa ditambahkan di bagian kehidupan pribadi.
Wah, maaf saya lupa membacanya di mana. Skip dulu. Rahmatdenas (bicara) 2 Agustus 2021 12.19 (UTC)[balas]
  • Pembahasan kiprah Djanius aku lihat berhenti setelah jadi Pjs Rektor pada 2007. Ada gap dari 2007 sampai sekarang. Jadi pembahasan artikel ini bisa diperkaya. Sebagai contoh:
    • Djanius mengelola yayasan yang menaungi Universitas Trikarya (UNITRA). Dari penelusuranku sekilas, cikal bakal UNITRA berawal dari Akademi Perbanas (di bawah Yayasan Pendidikan Perbanas Medan, yang Djanius jadi ketua yayasan pada 1976), lalu menjadi STIE Trikarya, dan terakhir UNITRA. UNITRA lalu dialihkelolakan jadi Universitas Kalimantan Utara (tapi proses alih kelolanya sempat jadi polemik). Sayangnya, sumber soal ini terbatas/terfragmentasi.
    • Kedudukannnya di organisasi Badan Musyawarah Masyarakat Minang (BM3) Sumatra Utara, awalnya sebagai sekretaris (1987-1990) dan tiga periode jadi ketua umum (1994-2011). Di buku Profil Tokoh...,, disebutkan ia memprakarsai gedung sekretariat BM3 Sumatra Utara sekarang.
    • Dengan posisinya di BM3 Sumatra Utara, tampaknya Djanius memiliki pengaruh di konstelasi politik. Ia diberitakan memberikan dukungan pada tokoh tertentu (di pilgub Sumut/pilwakot Medan).
    • Ada pemberitaan Djanius selaku Ketua Yayasan Eka Medan, yang tampaknya berafiliasi dengan HMI.

Dari aku segini dulu. Rahmatdenas (bicara) 23 Juli 2021 13.06 (UTC)[balas]

Untuk tinjauan bung Rahmatdenas sudah saya selesaikan. Bung Danu Widjajanto apakah mau melanjutkan? --Jeromi Mikhael (bicara) 2 Agustus 2021 03.40 (UTC)[balas]
Baik, terima kasih pengayaan artikelnya, jadi pembahasannya tidak mentok lagi di tahun 2007. Dari aku, ada sedikit tinjauan:
  • Nama-nama organisasi yang disebutkan di bagian "riwayat organisasi" menurut aku tidak punya signifikansi di artikel (tidak ada penjelasan kiprah Djanius dan rincian tahun aktif Djanius). Jadi aku usul dihapus.
  • Ada bahasan yang terulang, yakni soal Djanius duduk sebagai Ketua Yayasan Perbankan Nasional Swasta.
Berangkat dari dua poin tersebut di atas, aku langsung sunting artikelnya (termasuk mengubah subjudul). Ini jadinya. Silakan diedit, mana tahu ada saran yang lebih baik lagi (terutama soal subjudul). Rahmatdenas (bicara) 2 Agustus 2021 12.13 (UTC)[balas]
@Rahmatdenas uda Rahmat Denas apakah sudah puas dengan artikelnya atau masih ada komentar lagi? Danu Widjajanto (bicara) 9 Agustus 2021 07.10 (UTC)[balas]
Dari aku sudah. Artikelnya sekarang sudah komprehensif ^.^ Rahmatdenas (bicara) 9 Agustus 2021 07.21 (UTC)[balas]

Komentar dari Danu[sunting sumber]

  • Paragraf pembukanya apa bisa diperpanjang seperti artikel-artikel sebelumnya?
  • Jabatan sebagai rektor dan pjs rektor kenapa tidak ditambahkan di infobox? Sebagai perbandingan lihat jabatan terbaru Hillary Clinton
    • @Danu Widjajanto:  Selesai Pjs tidak saya tambahkan karena kurang jelas mengenai masa jabatannya.
  • "Di waktu yang sama" --> mungkin maksudnya "Pada usia yang sama"?
  • Bentuk yang baku adalah "orang tua", bukan "orangtua", ada 3 penggunaan orang tua di situ, harap diperbaiki
  • "Tesis yang ia ditulis di USM ... " --> sepertinya ada yang salah di situ
  • Jabarkan kepanjangan Golkar saat pertama kali disebutkan
  • "Djanius juga terlibat dalam memenangkan Golkar di pemilihan umum tahun 1977. " --> "terlibat dalam memenangkan" mengimplikasikan kalau beliau berperan kunci, sementara pemilu saat itu memang sudah rigged. Bagaimana kalau jadi "Djanius juga turut serta dalam upaya memenangkan..."
  • "Djanius — yang beretnis Minang — " --> apa perlu tanda "—"?
  • " Djanius mengakhiri masa jabatannya sebagai Ketua DPRD pada tahun 1971 dan ia digantikan oleh Nas Sebayang" --> ada alasannya kenapa berakhirnya lumayan cepat?
    • @Danu Widjajanto: Pemilu 1971. Itu pas jaman DPRD-GR, jadi DPRD ditunjuk sama eksekutif dan ketuanya berganti-ganti terus
  • "Djanius beserta anggota pansus lainnya menetapkan pada tanggal 15 Maret 1975 bahwa hari lahir kota Medan adalah 1 Juli 1590, menggantikan tanggal 1 April yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda" --> ada alasannya nggak kenapa kedua tanggal tersebut beda? Menurutku perlu diberikan sedikit konteks.
  • "pasangan Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi yang beretnis Minang." --> mengimplikasikan kalau Akhyar juga beretnis Minang, mungkin bisa dirumuskan ulang?
  • "MIPA", "Kapolri", "Kapolda" --> singkatan-singkatan yang belum dijelaskan kepanjangannya
  • "Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Dr. Belfrik Manulang dan Ida Karnasih PhD.," --> itu dekannya ada dua?
  • "Permasalahan tersebut akhirnya selesai beberapa hari kemudian" --> ada penjelasan bagaimana mereka bisa berdamai?
    • @Danu Widjajanto: Ini gak ada penjelasan. Tiba-tiba saja. Kutipan berita: Permasalahan sejumlah dosen di Universitas Negeri Medan (dulu IKIP Negeri Medan-Red) dengan rektornya yang menuntut mundur dari jabatannya, sudah selesai. Masing-masing pihak mau bekerja sama kembali untuk membangun masa depan Unimed sebagai PT yang baru resmi jadi universitas 26 Januari 2000. "Sebagai rektor saya siap dikoreksi demi kemajuan universitas. Sebaliknya, sebagai dosen juga harus mau menaati aturan dan tidak memaksakan kehendak, apalagi bertindak tidak lagi seperti seorang akademisi. Masak saya dicaci-maki," kata Rektor Unimed Prof Djanius Djamin SH MS kepada Kompas, Kamis (20/4).
  • "mengalami pergolakan pada bulan Mei 2007 akibat perseteruan dua kubu yayasan yang menaungi universitas tersebut, yakni antara kubu Helmi Nasution dan kubu Sariani A. Siregar" --> perlu konteks kenapa bisa terjadi perseteruan antara keduanya
  • Jelaskan dalam kurung apa itu civitas academia
  • " "17 Januari 2013". Medan Magazine. 17 Januari 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-02-14. Diakses tanggal 1 Agustus 2021." -- itu beneran judulnya 17 Januari 2013? Kayaknya bukan deh

Segitu saja, terima kasih. Danu Widjajanto (bicara) 6 Agustus 2021 19.23 (UTC)[balas]

@Danu Widjajanto: Saran-saran yang anda berikan sudah saya kerjakan. Mohon masukannya. --Jeromi Mikhael (bicara) 9 Agustus 2021 02.23 (UTC)[balas]
@Jeromi Mikhael Terima kasih atas kerja kerasnya. Itu di atas masih ada komentar Rahmatdenas yang belum dijawab tuh. Aku sendiri merasa artikelnya sudah siap. Danu Widjajanto (bicara) 9 Agustus 2021 07.05 (UTC)[balas]
@Danu Widjajanto: Oh itu. Kalau anda lihat Bung Rahmatdenas sudah menyuntingnya sendiri. --Jeromi Mikhael (bicara) 9 Agustus 2021 07.06 (UTC)[balas]

Diskusi di atas adalah arsip. Terima kasih atas partisipasi Anda. Mohon untuk tidak menyunting lagi halaman ini. Komentar selanjutnya dapat diberikan di halaman pembicaraan artikel.