Lompat ke isi

Perdana Menteri Mongolia

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Perdana Menteri Mongolia
Petahana
Gombojavyn Zandanshatar

sejak 13 Juni 2025
Cabang eksekutif Mongolia
JenisKepala pemerintahan
AnggotaDewan Keamanan Nasional
KantorIstana Pemerintahan, Ulan Bator
Ditunjuk olehKhural Agung Negara
Masa jabatan4 tahun; dapat diperbarui
Dasar hukumKonstitusi Mongolia
PendahuluPerdana Menteri Republik Rakyat Mongolia
DibentukNovember 1912
11 September 1990
Pejabat pertamaTögs-Ochiryn Namnansüren (1912)
Dashiin Byambasüren (1990)
WakilWakil Perdana Menteri Mongolia
Gaji62.102.880 /US$ 18.393 per tahun (2024)[1][2][3]

Perdana Menteri Mongolia (bahasa Mongol: Монгол Улсын Ерөнхий Сайд) adalah kepala pemerintahan Mongolia. Perdana Menteri diangkat oleh parlemen Mongolia atau Khural Agung Negara, dan dapat diberhentikan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya.

Perdana Menteri memiliki wewenang untuk mengangkat[4] dan memberhentikan menteri-menteri kabinet serta bertanggung jawab atas pengangkatan gubernur di 21 aimag (provinsi) Mongolia, termasuk gubernur ibu kota, Ulan Bator.[5] Selain itu, Perdana Menteri memainkan peran penting dalam merumuskan kebijakan dalam negeri dan mengarahkan agenda legislatif pemerintahan.[6] Penunjukan tokoh-tokoh kunci dalam pemerintahan, seperti kepala berbagai lembaga dan kementerian negara, juga berada dalam lingkup pengaruhnya.[7] Dalam konteks reformasi politik, keputusan Perdana Menteri dapat berdampak besar terhadap struktur pemerintahan di tingkat nasional maupun provinsi, mencerminkan sentralisasi kekuasaan eksekutif dalam sistem politik Mongolia.[8] Konsentrasi kewenangan ini kadang kala memicu seruan untuk desentralisasi, karena sejumlah tokoh politik mengadvokasi otonomi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan di tingkat daerah.[9]

Jabatan Perdana Menteri didirikan oleh Kekhanan Bogd Mongolia pada tahun 1912, tak lama setelah Mongolia Luar pertama kali menyatakan kemerdekaannya dari Dinasti Qing Manchu. Namun, pada dekade 1910-an, kemerdekaan ini belum diakui oleh banyak negara. Ketika Mongolia menyatakan kemerdekaan untuk kedua kalinya pada tahun 1921 dari pendudukan Tiongkok Beiyang—yang lebih luas diakui secara internasional—jabatan tersebut telah berada di bawah kendali kelompok komunis yang dikenal sebagai Partai Revolusioner Rakyat Mongolia. Pada tahun 1924, partai ini mendirikan Republik Rakyat Mongolia, dan jabatan Perdana Menteri digantikan oleh jabatan Ketua Dewan Komisaris Rakyat. Pada tahun 1946, jabatan tersebut kembali berubah menjadi Ketua Dewan Menteri. Gelar Perdana Menteri baru dihidupkan kembali pada tahun 1990, ketika Partai Revolusioner Rakyat secara bertahap melepaskan cengkeramannya atas kekuasaan. Meskipun terjadi berbagai perubahan nama, pemerintah Mongolia modern mengakui bahwa jabatan ini telah terus ada sejak 1912 dan menghitung semua pemegang jabatan tersebut sebagai Perdana Menteri.[10]

Terdapat sejumlah kebingungan mengenai siapa yang pertama kali memegang jabatan tersebut. Seorang lama bernama Tseren (atau Tserenchimed) menjabat sebagai "Perdana Menteri" (sebenarnya Menteri Dalam Negeri) dalam pemerintahan sementara, dan kadang disebut sebagai pemegang jabatan perdana. Namun, pemerintah Mongolia menganggap Tögs-Ochiryn Namnansüren, pemegang jabatan resmi pertama, sebagai Perdana Menteri pertama.[11] Ada juga kebingungan terkait status Tsengeltiin Jigjidjav; sebagian pihak menganggapnya hanya sebagai penjabat Perdana Menteri, sementara yang lain menganggapnya sebagai Perdana Menteri penuh. Pemerintah Mongolia mengambil pandangan yang terakhir.[12]

Lihat juga

[sunting | sunting sumber]

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. "REGARDING THE UPDATE OF THE SALARY RANGE AND MINIMUM RANGE OF CERTAIN CIVIL OFFICES". Pasal Appendix 2, Undang-Undang per . Government of Mongolia.
  2. "ABOUT THE APPROVAL OF THE COEFFICIENT FOR DETERMINING THE SALARY". Pasal Appendix. List item No.2, Undang-Undang per . State Great Khural.
  3. "REGARDING DETERMINATION OF SENIOR STATE OFFICIAL RANK AND EQUIVALENT CIVIL OFFICE RANK". Pasal Appendix, Undang-Undang per . State Great Khural.
  4. Adiya, Amar (2022-05-03). "Mongolia Considers Major Political Reforms". Mongolia Weekly (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-09-11.
  5. Montsame News Agency. Mongolia. 2006, Foreign Service Office of Montsame News Agency, ISBN 99929-0-627-8, p. 47
  6. Narankhuyag, Ganbat (2021-03-22). "Political System and Leadership in Mongolia". Mongolian Policy Forum (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-09-11.
  7. Bayar, Jargal (2020-11-14). "Governance and Institutional Structures in Mongolia". Mongolian Governance Forum (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-09-11.
  8. Chuluun, Tseren (2019-06-10). "Mongolian Political Reforms and Challenges". Mongolian Reform Review (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-09-11.
  9. Ganbold, Baatar (2020-09-05). "Decentralization and Regional Governance in Mongolia". Mongolia Decentralization Blog (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-09-11.
  10. Sureyya, Yigit (August 2021). "Mongolia's Historic Relations with its Largest Neighbour: Russia". Electronic Journal of Social and Strategic Studies. 2 (IV): 9–41.
  11. Gareth, Harris (29 December 2023). "Mongolia mulls restitution claims after identifying objects held abroad". The Art Newspaper. Diakses tanggal 29 December 2023. These include a letter from around 1921 written by the first prime minister of Mongolia, Tögs-Ochiryn Namnansüren, declaring the country's independence from China's Manchu Dynasty, at present held at the British Library in London. The library says it has not received any enquiries regarding this item to date.
  12. "China/Mongolia (1911-1946)". University of Central Arkansas. Department of Government, Public Service, and International Studies. Diakses tanggal 2024-02-14. Prime Minister Tsengeltiin Jigjidjav resigned on July 2, 1932, and Peljidiin Genden was appointed as prime minister.

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]

Templat:Mongolia topics Templat:Prime Ministers of Mongolia