Lompat ke isi

Korea di bawah pemerintahan Jepang

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Chōsen (Korea)

朝鮮 (Bahasa Jepang, Bahasa Korea)
Chōsen
Chosŏn
Korea di bawah Pemerintahan Kekaisaran Jepang
大日本帝國統治時代の朝鮮
대일본제국통치시대의조선
Dai-Nippon Teikoku Tōchi Jidai no Chōsen
Daeilbonjegug Tongchisidae-ui Joseon
1910–1945
Bendera
Bendera
Seal
Lambang
Peta Semenanjung Korea pada masa Kolonial Pre-Pembagian Kedua Korea
Peta Semenanjung Korea pada masa Kolonial Pre-Pembagian Kedua Korea
StatusTerritori kolonial di bawah pemerintahan administrasi Kekaisaran Jepang
Ibu kota Keijō (Gyeongseong)a
(sekarang Seoul, Korea Selatan)
Kota terbesarGyeongseong
Bahasa resmiBahasa Jepang
Bahasa Korea
Agama
PemerintahanAdministrasi kolonial di bawah
Monarki Konstitusional (1910-1940)
Administrasi Kolonial di bawah Pemerintahan Monarki
Konstitusional di bawah Kediktatoran Militer
Shōwa Statis Partai-tunggal (1940-1945)
Kaisar (Tenno) 
• 1910–1912
Kaisar Meiji
• 1912–1926
Kaisar Taishō
• 1926–1945
Kaisar Shōwa
Gubernur Jendral Korea
 
• 1910–1916 (Pertama)
Terauchi Masatake
• 1944–1945 (Terakhir)
Nobuyuki Abe
Era SejarahKekaisaran Jepang
18 November 1905
22 Agustus 1910 1910
1 Maret 1919
11 September 1920
29 April 1932
1940–1945
15 Agustus 1945 1945
1945
Mata uangYen Korea
Didahului oleh
Digantikan oleh
Kekaisaran Korea
Republik Rakyat Korea
Sekarang bagian dariKorea Utara
Korea Selatan
  1. Jepang: 京城 ; Hangul경성; RRGyeongseong; MRKyŏngsŏng
  2. Menurut Umat Kristen di Korea[5][membutuhkan kutipan untuk dapat dipastikan]
Sunting kotak info
Sunting kotak info • Lihat • Bicara
Info templat
Bantuan penggunaan templat ini

Dari tahun 1910 sampai 1945, Korea diperintah sebagai bagian dan Koloni daripada Kekaisaran Jepang. tadinya Dinasti Joseon, telah memasuki influensi/pengaruh Jepang dengan Perjanjian Jepang–Korea 1876; koalisi kompleks pemerintah Meiji, militer, dan pejabat bisnis[6] memulai proses integrasi politik dan ekonomi Korea dengan Jepang. Kekaisaran Korea, yang diproklamasikan pada tahun 1897, menjadi protektorat Jepang dengan Perjanjian Jepang-Korea 1905; setelah itu Jepang memerintah semenanjung Korea secara tidak langsung (De-Jure) melalui Residen-Jenderal Jepang di Korea. Jepang secara resmi mencaplok Kekaisaran Korea dengan Perjanjian Jepang–Korea 1910,[7] tanpa persetujuan dari Kaisar Gojong dan Wali Kaisar Sunjong.[8][9][10] Setelah pencaplokannya, Jepang menyatakan bahwa Korea selanjutnya akan secara resmi bernama Chōsen. Nama ini diakui secara internasional hingga akhir pendudukan Jepang.[11][12][13][14] Wilayah ini dikelola oleh Gubernur Jenderal Chōsen yang berbasis di Keijō (Seoul)

Pemerintahan Jepang memprioritaskan kebijakan yang akan meng-Japanisasi Korea, mempercepat industrialisasi yang dimulai pada era Reformasi Gwangmu tahun 1897 hingga 1907, membangun pekerjaan umum, dan menekan Gerakan kemerdekaan Korea.[15][16][17] Pekerjaan umum yang di maksud adalah termasuk mengembangkan rel kereta api (Jalur Gyeongbu, Jalur Gyeongui, Jalur Gyeongwon, dll.) dan meningkatkan jalan serta pelabuhan utama yang mendukung pembangunan ekonomi. Rata-rata tingkat pertumbuhan GNP tahunan Chōsen sebanding dengan yang ada di naichi Jepang, mulai dari 2,3% hingga 4,2% selama 25 tahun sebelum Perang Tiongkok-Jepang Kedua.[18][19][20] Pada saat Perang Pasifik, pertumbuhan dan produksi industri di Chōsen mendekati pertumbuhan naichi.[21]

Pemerintahan Jepang atas Korea berakhir pada tanggal 15 Agustus 1945 dengan menyerahnya Jepang pada Perang Dunia II. Angkatan bersenjata Amerika Serikat dan Uni Soviet kemudian menduduki wilayah Semenanjung Korea. dan ini melihat permulaan daripada Pembagian Korea, yang memisahkan Semenanjung Korea menjadi dua pemerintahan dan sistem ekonomi yang berbeda: Administrasi Sipil Soviet bagian utara dan Pemerintahan Militer Angkatan Darat Amerika Serikat di Korea bagian selatan. Wilayah administratif pascaperang ini masing-masing nantinya akan digantikan oleh negara-negara merdeka yang memiliki sistem pemerintahan yang berbeda; yaitu Republik Demokratik Rakyat Korea yang bersistem Komunis dan Republik Korea yang bersistem Demokratik Presidensial. Jepang secara resmi melepaskan klaim atas wilayah Korea dalam penandatanganan Perjanjian San Francisco pada 28 April 1952.[22]

Pada tahun 1965 Perjanjian tentang Hubungan Dasar antara Jepang dan Korea Selatan menyatakan bahwa perjanjian yang tidak setara antara kedua belah negara yang sebelumnya di enaksi oleh Kekaisaran Jepang, terutama perjanjian-perjanjian yang di buat pada tahun 1905 dan 1910, "sudah batal dan tidak sah".[23][7] bagaimanapun, interprentasi tentang sejarah pendudukan Jepang atas Korea tetap menjadi topik yang sangat kontroversial baik di Jepang, Korea Selatan maupun Korea Utara.

Latar Belakang

[sunting | sunting sumber]

Perjanjian Jepang-Korea tahun 1876

[sunting | sunting sumber]

Pada tanggal 27 Februari 1876, Perjanjian Jepang–Korea 1876, juga dikenal di Jepang sebagai Perjanjian Persahabatan Jepang–Korea (bahasa Jepang: 日朝修好条規 ; Nitchō-shūkōjōki yang artinya perjanjian hubungan persahabatan Jepang-Chosun, (bahasa Korea: 강화도조약; Hanja: 江華島條約 ; RR: Ganghwado joyak) yang artinya Perjanjian pulau Ganghwa) ditandatangani. Ini dirancang untuk membuka Korea untuk perdagangan dengan Jepang, dan hak-hak yang diberikan kepada Jepang di bawah perjanjian serupa dengan yang diberikan kekuatan Barat di Jepang setelah kunjungan Komodor Perry pada tahun 1854.[24] Perjanjian tersebut mengakhiri status Korea sebagai protektorat Tiongkok, dan memaksa untuk membuka tiga pelabuhan Korea untuk dijadikan pelabuhan untuk perdagangan Jepang, memberikan hak ekstrateritorial kepada warga negara Jepang, dan merupakan perjanjian yang secara hukum tidak setara dan ditandatangani di bawah paksaan (Diplomasi kapal perang) dari insiden Pulau Ganghwa tahun 1875.[24]

Akibat perjanjian itu, para saudagar Jepang datang ke Busan, yang menjadi pusat perdagangan lokal dan perdagangan luar negeri di Korea. Pejabat Jepang kemudian menerbitkan surat kabar pertama Korea, Chōsen shinpō (朝鮮新報), pada tahun 1881. Artikel berbahasa Mandarin ditujukan untuk elit terpelajar Korea, yang mengadvokasi pemerintahan konstitusional, kebebasan berbicara, aturan hukum dan hak hukum yang kuat, dan industrialisasi yang di prakarsai oleh Korea. Beberapa dari tujuan ini terjadi. Artikel berbahasa Jepang berfokus pada berita tentang bisnis, khususnya "perdagangan Pusan yang stagnan" dalam beras dan barang-barang pertanian lainnya, yang berfluktuasi secara liar karena kondisi cuaca dan keinginan kelas elit pemungut pajak. Chōsen shinpō berhenti publikasi beberapa saat setelah Mei 1882.[25]

Catatan dan rujukan

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ Sarah Thal. "A Religion That Was Not a Religion: The Creation of Modern Shinto in Nineteenth-Century Japan". In The Invention of Religion., eds. Peterson and Walhof (New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 2002). pp. 100–114.
  2. ^ Hitoshi Nitta. "Shintō as a 'Non-Religion': The Origins and Development of an Idea". In Shintō in History: Ways of the Kami, eds. Breen and Teeuwen (Honolulu: University of Hawai'i, 2000).
  3. ^ John Breen, "Ideologues, Bureaucrats and Priests", in Shintō in History: Ways of the Kami.
  4. ^ Hitoshi Nitta. The Illusion of "Arahitogami" "Kokkashintou". Tokyo: PHP Kenkyūjo, 2003.
  5. ^ Wi Jo Kang (1997). Christ and Caesar in Modern Korea: A History of Christianity and Politics. SUNY Press. hlm. 62. ISBN 9780791432488. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 May 2016. Diakses tanggal 29 October 2015. 
  6. ^ Duus, Peter (1995). The Abacus and the Sword: The Japanese Penetration of Korea, 1895-1910. Volume 4 of Twentieth Century Japan: The Emergence of a World Power (edisi ke-reprint). Berkeley: University of California Press (dipublikasikan tanggal 1998). hlm. 23. ISBN 9780520213616. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 January 2021. Diakses tanggal 13 January 2021. [...] Meiji imperialism, and more specifically expansion into Korea, was the product of a complex coalition uniting the Meiji leaders, backed and prodded by a chorus of domestic politicians, journalists, businessmen, and military leaders, with a sub-imperialist Japanese community in Korea. 
  7. ^ a b "Treaty of Annexation". USC-UCLA Joint East Asian Studies Center. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 February 2007. Diakses tanggal 19 February 2007. 
  8. ^ Korea Focus on Current Topics. Korea Foundation. 1995. hlm. 34. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 February 2022. Diakses tanggal 13 January 2021. [...] Sunjong's 'royal decree' promulgating the 1910 Annexation Treaty lacked the king's signature [...]. 
  9. ^ Duus, Peter (1995). The Abacus and the Sword: The Japanese Penetration of Korea, 1895-1910. Volume 4 of Twentieth Century Japan: The Emergence of a World Power (edisi ke-reprint). Berkeley: University of California Press (dipublikasikan tanggal 1998). hlm. 18–24. ISBN 9780520213616. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 January 2021. Diakses tanggal 13 January 2021. 
  10. ^ Yutaka, Kawasaki (7 August 1996). "Was the 1910 Annexation Treaty Between Korea and Japan Concluded Legally?". Murdoch University Electronic Journal of Law. Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 February 2019. Diakses tanggal 19 February 2007. 
  11. ^ "Imperial Edict No. 318: National Name of Korea to be Changed to Chōsen". Wikisource. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 May 2022. Diakses tanggal 9 November 2021. 
  12. ^ "Yi-Syek Bids Farewell to Korea, Now Cho-Sen". Washington Post. August 29, 1910. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 February 2022. Diakses tanggal July 20, 2021. 
  13. ^ "News Jottings: Korea Now Cho-Sen". Brooklyn Times Union (August 29, 1910). Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 February 2022. Diakses tanggal July 20, 2021. 
  14. ^ "Aero Meet for Fleet". Los Angeles Times. October 29, 1910. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 February 2022. Diakses tanggal July 20, 2021. 
  15. ^ Jae-gon Cho The Industrial Promotion Policy and Commercial Structure of the Taehan Empire. Seoul: Jimoondang Publishing Company (2006)
  16. ^ D.W. Shin, S.I. Hwang (1996). The Historical Interpretation on the Formation of the Modern Health Care System in Late Choson.
  17. ^ "Summer Institute Summaries". Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 August 2013. Diakses tanggal 5 January 2015. 
  18. ^ Ohashi Toshihiro. "A Study on the Development of the Cultural Properties Policy in Korea from 1902 until 1962 Diarsipkan 13 October 2013 di Wayback Machine.". Sogo Seisaku Ronso 8 (2004)
  19. ^ Furuichi, Koi (February 1915). "Japan Society of Civil Engineers First General Meeting Presidential Address". Journal of Japan Society of Civil Engineers. 1: 1–4. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 March 2021. Diakses tanggal 21 August 2020. 
  20. ^ Booth, Anne E. (2007). "Economic Growth and Structural Change: 1900–1940". Colonial Legacies: Economic and Social Development in East and Southeast Asia. Honolulu: University of Hawai’i Press. hlm. 22. ISBN 9780824831615. 
  21. ^ Eckert, Carter J. (1996). Duus, Peter; Myers, Ramon H.; Peattie, Mark R., ed. The Japanese Wartime Empire, 1931–1945. Princeton, NJ: Princeton University Press. hlm. 12–13. ISBN 0691043825. Nevertheless, the trend after 1930 and through the ‘semiwar’ and war years is clear: war and the preparation for war dramatically changed Chōsen’s economic structure, transforming the peninsula into a semi-industrialized outpost of empire. In 1921 total industrial production amounted to only slightly more than ¥200 million. Nearly a decade later it was still under ¥300 million. By 1937, however, it had shot up to almost ¥1 billion, and by 1943 it had exceeded ¥2 billion. In 1921 industrial production had accounted for only 15 percent of the colony’s total economic output. During the war years it climbed to almost 40 percent, and the number of factories increased by a factor of two-and-a-half between 1936 and 1943, from about six thousand to nearly fifteen thousand. By the early 1940s, there were some areas of industry where Chosen could even rival Japan itself. A yearbook from 1943, for example, described the Chōsen Oil Company in Wonsan, established in 1935 and later expanded during the war, as ‘not only the king of the peninsula’s oil world but. . . in fact a contender for first place in Japan’s oil industry.’ 
  22. ^ "Treatment of Takeshima in the San Francisco Peace Treaty | Ministry of Foreign Affairs of Japan". Mofa.go.jp. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 October 2021. Diakses tanggal 2022-02-11. 
  23. ^ Hook, Glenn D. (2001). Japan's International Relations: Politics, Economics, and Security. hlm. 491. ISBN 9780415240970. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 August 2020. Diakses tanggal 13 January 2021. Article II. It is confirmed that all treaties or agreements concluded between the Empire of Japan and the Empire of Korea on or before August 22, 1910 are already null and void. 
  24. ^ a b A reckless adventure in Taiwan amid Meiji Restoration turmoil, THE ASAHI SHIMBUN, Retrieved on 22 July 2007. Diarsipkan 31 October 2007 di Wayback Machine.
  25. ^ Altman, Albert A. (1984). "Korea's First Newspaper: The Japanese Chōsen shinpō". The Journal of Asian Studies. 43 (4): 685–696. doi:10.2307/2057150. JSTOR 2057150. 

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]