Pembangunan politik
Pembangunan politik merupakan salah satu kajian dalam Ilmu Politik yang hadir sebagai suatu upaya untuk memahami perubahan sosial politik yang terjadi di Negara-negara berkembang.[1] Konteks dalam pembangunan politik ini lebih banyak mengarah kepada Negara-negara yang sedang berkembang, dengan asumsi bahwa Negara yang sedang berkembang masih mengalami instabilitas politik yang mempengaruhi kapasitas sistem politik karena rasionalisasi, integrasi, dan demokratisasi yang belum berjalan dengan baik.[2] Pembangunan politik identik dengan modernisasi karena akan berbicara mengenai perubahan secara menyeluruh yang membawa konsekuensi terhadap aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, pendidikan, dan lain sebagainya.[3]
Konsep Dasar[sunting | sunting sumber]
Samuel P. Huntington[sunting | sunting sumber]
Huntington berpendapat bahwa pembangunan politik memiliki konotasi secara geografis, derivatif, teleologis, dan fungsional.[3] Secara geografis, pembangunan politik menjadi proses perubahan politik yang terjadi pada Negara-negara berkembang dengan menggunakan konsep dan metode yang pernah digunakan oleh negara-negara maju, misalnya seperti konsep mengenai komunikasi politik, sosialisasi politik, dan sebagainya. Kemudian, konotasi secara derivatif memberi pengertian bahwa pembangunan politik merupakan aspek dan konsekuensi politik dari perubahan secara menyeluruh, sama halnya dengan modernisasi yang membawa konsekuensi terhadap pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, pendidikan, dan aspek-aspek lainnya. Secara teleogis, pembangunan politik memiliki arti sebagai proses perubahan menuju pada suatu (atau beberapa) tujuan dari sistem politik seperti stabilitas politik, integrasi politik, demokrasi. dan lain sebagainya. Kemudian, dalam arti fungsional pembangunan politik diartikan sebagai sebuah proses perubahan menuju suatu sistem politik ideal yang ingin dikembangkan oleh suatu negara.[4]
Huntington berpendapat bahwa karakterisik pembangunan politik identik dengan modernisasi sehingga dapat diartikan sebagai modernisasi politik. Kemudian, ia juga berpendapat bahwa ada empat kriteria untuk mengukur perkembangan politik,[5] yaitu:
- Rasionalisasi, yaitu melibatkan pergerakan dari partikularisme ke universalisme;
- Nasionalisme dan integrasi nasional, yaitu menekankan pembangunan bangsa sebagai aspek kunci dari pembangunan politik;
- Demokratisasi, yaitu terfokus pada persaingan dan pemerataan kekuasaan;
- Mobilisasi, yaitu menitikberatkan pada partisipasi politik karena semakin besar pembangunan politik, modernisasi dan mobilisasi maka akan semakin besar partisipasi politik.
Lucian W. Pye[sunting | sunting sumber]
Pye mengumpulkan ciri-ciri utama dan mengidentifikasikan tiga level atribut dalam mendefinisikan pembangunan politik, yaitu dengan persamaan (equality), kapasitas (capacity), dan diferensiasi (differentiation)[2]. Petama, persamaan atau equality ini mengacu pada penyelesaian masalah partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik juga berhubungan dengan implementasi hukum yang berlaku untuk seluruh masyarakat tanpa memandang golongan, artinya hukum bersifat universal. Kedua, capacity atau kapasitas bersangkutan dengan kemampuan sistem politik untuk mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti efektifitas dan efisiensi implementasi kebijakan. Aspek ini akan menganalisis kapasitas pemerintah dan kondisi yang mempengaruhi kinerja dalam membangun gagasan pembangunan politik. Ketiga, diferensiasi atau differentiation bersangkutan dengan pembagian kekuasaan dalam hal spesialisasi struktur serta fungsi jabatan dan badan-badan pemerintahan sehingga memiliki fungsi yang bekerja sesuai dengan jobdesc masing-masing dan terbatas karena adanya integrasi di dalam pemerintahan.[2]
Selanjutnya, Lucian W. Pye memberikan 10 aspek tentang pembangunan politik untuk menguraikan terminologi dari pembangunan politik itu sendiri,[6] yaitu:
- Pembangunan politik sebagai prasyarat politik untuk pembangunan ekonomi
- Pembangunan politik sebagai ciri khas kehidupan masyarakat industri
- Pembangunan politik sebagai modernisasi politik
- Pembangunan politik sebagai operasi Negara-negara bangsa
- Pembangunan politik sebagai pembangunan adminsitrasi dan hukum
- Pembangunan politik sebagai mobilisasi dan partisipasi massa
- Pembangunan politik sebagai pembinaan demokrasi
- Pembangunan politik sebagai stabilitas dan perubahan teratur
- Pembangunan politik sebagai mobilisasi kekuasaan
- Pembangunan politik sebagai satu segi proses perubahan sosial
Referensi[sunting | sunting sumber]
- ^ Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-dasar ilmu politik. Gramedia Pustaka Utama. ISBN 978-979-22-3494-7. OCLC 420946553.
- ^ a b c Clarkson, Stephen; Pye, Lucian W. (1966). "Aspects of Political Development". International Journal. 21 (4): 534. doi:10.2307/40184477. ISSN 0020-7020.
- ^ a b Surbakti, Ramlan A. (1992). Memahami ilmu politik. Gramedia Widiasarana Indonesia. ISBN 979-553-067-4. OCLC 221323231.
- ^ Huntington, Samuel P. (1976). No easy choice : political participation in developing countries. Nelson, Joan M.,, Harvard University. Center for International Affairs. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. ISBN 978-0-674-86384-2. OCLC 643692838.
- ^ Huntington, Samuel P. (1965-04). "Political Development and Political Decay". World Politics (dalam bahasa Inggris). 17 (3): 386–430. doi:10.2307/2009286. ISSN 0043-8871.
- ^ Gaffar, Afan. (1983). Beberapa aspek pembangunan politik : sebuah bunga rampai. Cv. Rajawali. OCLC 220345885.