Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Seal of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.svg
Susunan organisasi
Direktur JenderalIsa Rachmatarwata
Sekretaris Direktorat JenderalDedi Syarif Usman
Direktur Barang Milik NegaraEncep Sudarwan
Direktur Kekayaan Negara DipisahkanMeirijal Nur
Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lainLukman Effendi
Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem InformasiPurnama T. Sianturi
Direktur PenilaianKurniawan Nizar
Direktur LelangJoko Prihanto
Direktur Hukum dan Hubungan MasyarakatTri Wahyuningsih Retno Mulyani
Tenaga Pengkaji Harmonisasi Kebijakan-
Tenaga Pengkaji Optimalisasi Kekayaan NegaraTugas Agus P. Waluyo
Tenaga Pengkaji Restrukturisasi Privatisi dan Efektivitas Kekayaan Negara Dipisahkan-
Kantor pusat
Gedung Sjafruddin Prawiranegara I Jl. Lapangan Banteng No.2-4 Jakarta Pusat
Situs web
www.djkn.kemenkeu.go.id

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (disingkat DJKN) adalah salah satu eselon satu di Kementerian Keuangan yang mempunyai visi menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Pada tahun 1971 struktur organisasi dan sumber daya manusia Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) tidak mampu menangani penyerahan piutang negara yang berasal dari kredit investasi. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 dibentuk Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) dengan tugas mengurus penyelesaian piutang negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sedangkan PUPN yang merupakan panitia interdepartemental hanya menetapkan produk hukum dalam pengurusan piutang negara. Sebagai penjabaran Keppres tersebut, maka Menteri Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 517/MK/IV/1976 tentang susunan organisasi dan tata kerja BUPN, dimana tugas pengurusan piutang Negara dilaksanakan oleh SatuanTugas (Satgas) BUPN.

Untuk mempercepat proses pelunasan piutang negara macet, diterbitkanlah Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 yang menggabungkan fungsi lelang dan seluruh aparatnya dari lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ke dalam struktur organisasi BUPN, sehingga terbentuklah organisasi baru yang bernama Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN). Sebagai tindak lanjut, Menteri Keuangan memutuskan bahwa tugas operasional pengurusan piutang Negara dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara (KP3N), sedangkan tugas operasional lelang dilakukan oleh Kantor Lelang Negara (KLN). Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2/KMK.01/2001 tanggal 3 Januari 2001, BUPLN ditingkatkan menjadi Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) yang fungsi operasionalnya dilaksanakan oleh Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN).

Reformasi Birokrasi di lingkungan Departemen Keuangan pada tahun 2006 menjadikan fungsi pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang digabungkan dengan fungsi pengelolaan kekayaan negara pada Direktorat Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara (PBM/KN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), sehingga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Republik Indonesia, DJPLN berubah menjadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dan KP2LN berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan tambahan fungsi pelayanan di bidang kekayaan negara dan penilaian.

Penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang terdiri dari kegiatan inventarisasi, penilaian dan pemetaan permasalahan BMN mengawali tugas DJKN dalam pengelolaan kekayaan negara, dilanjutkan dengan koreksi nilai neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). Dari kegiatan ini, LKPP yang sebelumnya mendapat opini disclaimer dari BPK RI, telah meraih opini wajar dengan pengecualian. Pada periode pelaporan 2012, sebanyak 50 dari 93 kementerian/lembaga meraih opini wajar tanpa pengecualian.

Mengingat fungsi pengelolaan aset negara yang merupakan pos terbesar neraca pada LKPP, dan sebagai kontributor perkembangan perekonomian nasional, saat ini DJKN tengah melaksanakan transformasi kelembagaan sebagai bagian dari Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Transformasi kelembagaan di DJKN ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mempertajam fungsi DJKN yang terkait dengan manajemen aset dan special mission pengelolaan kekayaan negara.[1]

Tugas dan Fungsi[sunting | sunting sumber]

DJKN mempunyai tugas yaitu merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DJKN menjalankan fungsi:

  • Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
  • Pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
  • Penyusunan standardisasi, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
  • Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang;
  • Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)[sunting | sunting sumber]

PUPN adalah panitia interdepartemental yang mengurus piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah atau badan-badan yang dikuasai oleh negara. Anggota PUPN berasal dari Kantor Departemen Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah. PUPN Pusat berkedudukan di Jakarta sedangkan PUPN Cabang mempunyai kedudukan di setiap Kantor Operasional. Bank indonesia dalam hal ini sekarang tidak termasuk anggota PUPN lagi sesuai dengan PMK 102/PMK.06/2017 pasal 8 dan perpres no 89 tahun 2006 pasal 5

Hubungan PUPN Dengan DJKN[sunting | sunting sumber]

PUPN Mempunyai wewenang mengurus piutang negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.Pelaksanaan produk hukum (putusan) wewenang PUPN dilakukan oleh DJKN yang mempunyai kantor operasional yang dikoordinasi Kantor Wilayah.

Struktur Organisasi DJKN[sunting | sunting sumber]

  • Sekretariat Direktorat Jenderal;
  • Direktorat Barang Milik Negara;
  • Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan;
  • Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;
  • Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain;
  • Direktorat Penilaian;
  • Direktorat Lelang[pranala nonaktif permanen];
  • Direktorat Hukum dan Hubungan Masyarakat.

DJKN juga memiliki beberapa instansi di daerah:

  • Kantor Wilayah
    • Kantor Wilayah DJKN Aceh di Banda Aceh
    • Kantor Wilayah DJKN Sumatra Utara di Medan
    • Kantor Wilayah DJKN Riau, Sumatra Barat, dan Kepulauan Riau di Pekanbaru
    • Kantor Wilayah DJKN Sumatra Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung di Palembang
    • Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu di Bandar Lampung
    • Kantor Wilayah DJKN Banten di Serang
    • Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta di Jakarta Pusat
    • Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat di Bandung
    • Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Semarang
    • Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur di Surabaya
    • Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Barat di Pontianak
    • Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah di Banjarbaru
    • Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara di Samarinda
    • Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara di Denpasar
    • Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat di Makassar
    • Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara di Manado
    • Kantor Wilayah DJKN Papua,Papua Barat, dan Maluku di Jayapura
  • Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Referensi[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]