Bunken Kanrikan
Bunken Kanrikan (Jepang: 分県管理官; bahasa Indonesia: Petugas Manajemen Prefektur), adalah sebuah jabatan pemerintahan yang pernah ada pada tahun 1942 hingga 1945 di Hindia Belanda (Indonesia), saat pendudukan Jepang di Indonesia. Jabatan Bunken Kanrikan menggantikan jabatan Kontrolir dan Gezaghebber yang merupakan jabatan era Belanda. Jabatan ini lebih rendah dari Ken Kanrikan dan lebih tinggi dari Suco.[1]
Pendudukan Jepang di Indonesia menandakan berakhirnya masa kekuasaan Belanda, sekaligus menghapus sistem pemerintahan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Keadaan pemerintahan yang dikendalikan oleh para Raja setempat berlangsung sampai bulan Juni 1942, sebelum diambil alih sepenuhnya oleh Jepang.[1] Keadaan seperti itu hanya untuk mengisi kekosongan sementara, hingga Jepang mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 pada tanggal 7 Maret 1942 yang berisi mengenai ketentuan ketatanegaraan yang tidak bertentangan dengan pemerintahan pendudukan militer Jepang.[2]
Jepang kemudian mengalihkan kekuasaan para raja dan juga mulai mengisi jabatan Kepala Pemerintahan daerah setempat yang ditinggalkan oleh Belanda. Semua istilah menggunakan bahasa Jepang. Jabatan Asisten Residen sendiri, digantikan dengan Ken Kanrikan.
Referensi
[sunting | sunting sumber]Catatan kaki
[sunting | sunting sumber]- ^ a b Mahid, Sadi & Darsono 2012, hlm. 316-317.
- ^ Kutoyo 2005, hlm. 197.
Daftar pustaka
[sunting | sunting sumber]- Kutoyo, Sutrisno (2005). Sejarah Daerah Sulawesi Tengah. Jakarta: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Tengah.
- Mahid, Syakir; Sadi, Haliadi; Darsono, Wilman (2012). Sejarah Kerajaan Bungku. Yogyakarta: Penerbit Ombak. ISBN 978-602-7544-09-3.