Jabatan politik

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Jabatan Politik dalam administrasi publik adalah pejabat publik hasil dari sebuah pemilu atau pemilukada. Jabatan politis, merupakan jabatan yang dihasilkan oleh proses politik, misal, Gubernur, wakil gubernur, Presiden/ wakil Presiden, beserta para menterinya.

Yang termasuk Jabatan Politik: UU no. 43 tahun 1999: Perubahan atas UU No. 08 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pasal 11

Pasal 11

  • (1) Pejabat Negara terdiri atas

Presiden dan Wakil Presiden;

  1. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  2. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
  3. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
  4. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
  5. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
  6. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri;
  7. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
  8. Gubenur dan Wakil Gubenur;
  9. Bupati/Wali kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali kota; dan
  10. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.
  • (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi Pejabat Negara tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
  • (3) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Pejabat Negara tertentu tidak perlu diberhentikan dari jabatan organiknya.
  • (4) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), setelah selesai menjalankan tugasnya dapat diangkat kembali dalam jabatan organiknya.”

Referensi[sunting | sunting sumber]

Situs Referensi[pranala nonaktif permanen]