Bangunharjo, Sewon, Bantul

Bangunharjo
Kalurahan
Koordinat: 7°51′08″S 110°22′23″E
Negara	Indonesia
Provinsi	Daerah Istimewa Yogyakarta
Kabupaten	Bantul
Kecamatan	Sewon
Kode pos	55188
Kode Kemendagri	34.02.15.2003
Luas	7,10 km²
Jumlah penduduk	27.185 jiwa (2025)
Kepadatan	3.829 jiwa/km² (2025)
Peta interaktif

Bangunharjo adalah sebuah kalurahan di Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Wilayahnya berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta di sebelah utara. Berdasarkan data tahun 2025 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantul, kalurahan ini memiliki luas 7,10 km², penduduk 27.185 jiwa, serta kepadatan penduduk 3.829 jiwa per km². Secara administratif, Bangunharjo terbagi menjadi 17 padukuhan dan 127 rukun tetangga.

Sejarah

Menurut penelusuran sejarah yang dilakukan Pemerintah Kalurahan Bangunharjo pada Maret 2023, pembentukan Bangunharjo diperkirakan berlangsung pada 1946 melalui penggabungan empat kalurahan lama, yakni Salakan, Ngoto, Wojo, dan Jurug. Dalam wawancara dengan seorang sesepuh setempat, Atmo Suwito disebut sebagai lurah pertama Bangunharjo yang menjabat dari 1946 hingga 1982. Pemerintah kalurahan menyatakan bahwa keterangan tersebut masih bersumber dari sejarah lisan dan belum sepenuhnya didukung dokumen tertulis sezaman.

Salah satu peninggalan yang berkaitan dengan sejarah pemerintahan setempat adalah Rumah Tradisional Jawa Eks Kantor Kalurahan Ngoto. Bangunan di Padukuhan Ngoto ini pernah dipakai sebagai kantor Kalurahan Ngoto, kemudian kantor Kalurahan Bangunharjo sebelum pemerintahannya menempati kantor yang baru. Rumah tersebut juga disebut pernah menjadi tempat persinggahan pejuang pada masa Agresi Militer Belanda II. Pada 2021, rumah ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 546 Tahun 2021.

Geografi

Bangunharjo berada di bagian utara Kabupaten Bantul, berbatasan dengan wilayah Kota Yogyakarta. Batas wilayahnya adalah:

• Sebelah utara: Kota Yogyakarta;
• Sebelah timur: Kalurahan Tamanan, Kapanewon Banguntapan;
• Sebelah selatan: Kalurahan Timbulharjo;
• Sebelah barat: Kalurahan Panggungharjo.

Menurut BPS, luas Bangunharjo pada 2025 mencapai 7,10 km² atau sekitar 25,45% luas Kapanewon Sewon. Jarak dari kantor kalurahan menuju pusat pemerintahan kapanewon tercatat 1,90 km, sedangkan jarak ke ibu kota Kabupaten Bantul adalah 9,20 km.

Penggunaan lahan di Bangunharjo mencakup persawahan dan pekarangan atau permukiman. Dalam pendataan yang dipaparkan pemerintah kalurahan pada 2023, luas lahan sawah tercatat sekitar 376 hektare dan pekarangan sekitar 274 hektare. Angka penggunaan lahan tersebut berasal dari pendataan yang berbeda dengan angka luas administratif dalam publikasi BPS 2026.

Pemerintahan dan pembagian administratif

Pemerintahan Bangunharjo dipimpin oleh seorang lurah. Nurhidayat menjabat sebagai lurah pada masa jabatan 2022–2028, sebagaimana tercermin dalam keputusan pengangkatan lurah tahun 2022 dan pemberitaan resmi kalurahan tahun 2026. Kantor kalurahan berada di Jalan Imogiri Barat Km 6,5, di belakang Pasar Ngoto.

Padukuhan

Bangunharjo mempunyai 17 padukuhan. Berikut daftar padukuhan beserta jumlah rukun tetangga (RT) menurut Pemerintah Kalurahan Bangunharjo pada 2022:

No.	Padukuhan	Jumlah RT
1	Jotawang	9
2	Salakan	10
3	Randubelang	8
4	Wojo	8
5	Tanjung	6
6	Saman	11
7	Druwo	7
8	Tarudan	9
9	Ngoto	6
10	Pandeyan	5
11	Bakung	6
12	Semail	7
13	Mredo	5
14	Gatak	7
15	Widoro	10
16	Jurug	6
17	Demangan	7
Jumlah		127

Jumlah 17 padukuhan dan 127 RT tersebut juga tercantum dalam publikasi BPS untuk tahun 2025.

Kependudukan

Menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul yang dihimpun BPS, pada 2025 Bangunharjo dihuni 27.185 jiwa, terdiri dari 13.557 laki-laki dan 13.628 perempuan. Wilayah tersebut menampung sekitar 26,21% penduduk Kapanewon Sewon, dengan kepadatan 3.829 jiwa per km².

Portal Satu Data Kabupaten Bantul mencatat perkembangan jumlah penduduk Bangunharjo sebagai berikut:

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2024	13.484	13.540	27.024
2025	13.557	13.628	27.185
2026	13.561	13.644	27.205

Perekonomian

Kegiatan ekonomi Bangunharjo meliputi pertanian, perdagangan, usaha kuliner, dan industri rumah tangga. Padukuhan Ngoto tercatat sebagai salah satu sentra pembuatan tempe di Kabupaten Bantul. Dalam daftar sentra industri kecil dan menengah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk 2021, sentra tempe Ngoto tercatat terdiri atas 58 unit usaha yang mempekerjakan 169 orang.

Salah satu sarana perdagangan setempat adalah Pasar Triwindu. Menurut riwayat yang diterbitkan pemerintah kalurahan, pasar tradisional tersebut mulai berdiri pada 1954 dan diresmikan pada 1979. Pada 2016, Pasar Triwindu memperoleh juara pertama lomba pengelolaan pasar tingkat Kabupaten Bantul. Pemerintah kalurahan juga mengembangkan Taman Kuliner Bangunharjo yang berada di seberang balai kalurahan sebagai tempat kegiatan pelaku usaha makanan dan minuman skala kecil.

Pada 2025, pemerintah kalurahan memulai pembangunan fasilitas agro farm tourism atau wisata edukasi pertanian di Padukuhan Tarudan. Proyek di atas tanah kas kalurahan seluas sekitar satu hektare tersebut direncanakan untuk kegiatan pertanian terpadu, pelatihan, dan wisata edukasi.

Pendidikan dan kesehatan

Salah satu sekolah yang berada di Bangunharjo adalah SD Negeri 1 Wojo. Sebagian bangunan kelas sekolah tersebut merupakan bangunan lama dari masa Hindia Belanda, yang memperlihatkan unsur arsitektur Indis. Basis data cagar budaya Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat keberadaan izin pemanfaatan tanah untuk sekolah pada 1927; bagian bangunan kelas yang bersejarah telah berstatus bangunan cagar budaya.

Bangunharjo juga menjadi lokasi dua perguruan tinggi, yaitu Politeknik ATK Yogyakarta di Padukuhan Tarudan dan Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (STTKD) di Padukuhan Druwo.

Dalam bidang pelayanan kesehatan, Puskesmas Sewon II berlokasi di Padukuhan Tarudan, Bangunharjo. Wilayah kerja puskesmas ini mencakup Kalurahan Bangunharjo dan Panggungharjo.

Kebudayaan dan tempat bersejarah

Monumen Perjuangan TNI AU

Monumen Perjuangan TNI AU, yang juga dikenal sebagai Monumen Ngoto.

Di kawasan Bangunharjo terdapat Monumen Perjuangan TNI AU, yang dikenal pula sebagai Monumen Ngoto. Monumen ini didirikan pada 1 Maret 1948 untuk mengenang peristiwa penembakan pesawat Dakota VT-CLA oleh pesawat tempur Belanda pada 29 Juli 1947 di sekitar Ngoto. Peristiwa tersebut menewaskan sejumlah tokoh dan personel penerbangan Indonesia, termasuk Agustinus Adisutjipto, Abdulrachman Saleh, dan Adi Soemarmo Wirjokusumo.

Monumen yang semula bernama Monumen Ngoto tersebut memperoleh nama Monumen Perjuangan TNI AU pada 2000. Kawasan monumen digunakan antara lain untuk kegiatan ziarah dalam rangka peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara dan mengalami renovasi yang diresmikan pada 2023.

Cagar budaya dan tradisi

Selain Monumen Perjuangan TNI AU, peninggalan bersejarah di Bangunharjo meliputi Rumah Tradisional Jawa Eks Kantor Kalurahan Ngoto serta bangunan kelas lama SD Negeri 1 Wojo. Rumah tradisional di Ngoto memiliki unsur tata ruang rumah Jawa, termasuk pendapa, pringgitan, dan dalem; pendapanya masih digunakan untuk kegiatan sosial dan kesenian.

Kesenian yang terdokumentasi di sejumlah padukuhan meliputi hadrah dan macapat di Saman, serta pertunjukan ketoprak dan wayang kulit. Tradisi wiwitan, yaitu ritual yang berkaitan dengan permulaan panen, juga tercatat di Padukuhan Gatak.

Pada 27 Agustus 2025, Bangunharjo menjadi salah satu dari sepuluh kalurahan di Kabupaten Bantul yang menerima surat keputusan penetapan sebagai Rintisan Desa Budaya dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul.

Pranala luar

• Situs resmi Pemerintah Kalurahan Bangunharjo
• Kecamatan Sewon Dalam Angka 2026 – BPS Kabupaten Bantul

• (Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
• (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
• (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan