Autarki

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Autarki adalah kebijakan ekonomi untuk membatasi perdagangan hanya dilakukan di dalam suatu negara. Tujuan autarki ialah mencegah penyebaran pengaruh politik, ekonomi,

dan militer dari negara lain di dalam negeri. Autarki bertentangan dengan perdagangan internasional yang menerapkan perdagangan bebas.[1] Istilah autarki biasanya digunakan dalam bahasan ekonomi.[2] Autarki adalah sistem perekonomian swasembada dan perdagangan terbatas. Kondisi ini dapat terjadi jika suatu entitas dapat melakukan swasembada terhadap kebutuhannya sehingga tidak perlu melakukan perdagangan internasional.

Sistem autarki adalah kebalikan dari sistem ekonomi liberal yang mendorong arus bebas barang dan jasa.[2] Dalam sistem autarki berarti barang dan jasa hanya berputar dalam lingkup domestik. Dalam era globalisasi masa kini, sistem autarki sudah jarang dilakukan. Namun masih ada negara yang melakukan autarki, salah satunya adalah Korea Utara. Negara ini menutup diri dari dunia internasional sehingga membatasi perdagangan internasional.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Contoh sederhana mengenai autarki yaitu pada zaman dahulu ketika efisiensi transaksi rendah, orang akan memilih untuk menyediakan sendiri sebagian besar barang konsumsi mereka. Hal ini pada dasarnya merupakan autarki. Individu akan menginginkan untuk mengkhususkan beberapa aktivitas produksi hanya ketika efektivitas transaksi cukup tinggi.[3]

Kondisi pemberlakuan[sunting | sunting sumber]

Pandemi[sunting | sunting sumber]

Autarki dapat diberlakukan oleh negara bila terjadi pandemi di dalam negara maupun di luar negara. Pandemi menyebabkan meningkatnya kewaspadaan terhadap penularan penyakit di berbagai wilayah. Pemerintah negara umumnya melakukan kebijakan pembatasan sosial pada kondisi pandemi. Adanya pembatasan sosial menyebabkan kegiatan ekonomi di dalam masyarakat dalam negeri dan perdagangan antarnegara dibatasi. Pandemi membuat negara memilih menerapkan kebijakan ekonomi yang cenderung bersifat autarki. Pemerintah umumnya membatasi kegiatan ekspor dan impor produk dari luar negeri. Kecenderungan autarki umumnya lebih besar dilakukan oleh negara dengan kondisi geografi berbentuk kepulauan. Kecenderungan terjadinya autarki akibat pandemi salah satunya pada masa Pandemi Covid-19.[4]

Pertentangan[sunting | sunting sumber]

Perdagangan bebas[sunting | sunting sumber]

Autarki umumnya dibangun atas nasionalisme dan kepuasan diri suatu negara atas kondisi ekonomi negaranya. Negara memilih untuk menutup perbatasannya dan tidak menjalin hubungan kerja sama apapun dengan negara lain termasuk kerja sama ekonomi. Pembatasan negara ini membuat seringnya timbul konflik antarnegara. Pemikiran yang bertentangan dengan autarki mulai muncul pada abad ke-18 dan ke-19 Masehi akibat adanya liberalisme. Para pendukung liberalisme beranggapan bahwa perang yang dilakukan oleh negara untuk tujuan perdagangan merupakan suatu pemikiran yang tidak lagi dapat diterima. Para ekonom mulai mendukung perdagangan bebas seiring dengan disebarluaskannya teori keungguluan komparatif. Dalam teori ini, kemakmuran negara akan lebih baik dalam masa perdamaian antarnegara karena adanya keterbukaan. Perdagangan bebas juga membentuk komunitas negara dan bangsa yang kemudian menghilangkan pemisah antara negara dan individu.[5]

Dampak[sunting | sunting sumber]

Ketertinggalan teknologi[sunting | sunting sumber]

Autarki dapat terjadi pada negara-negara yang berusaha menghindari ketergantungan dengan negara lain dalam pemenuhan ekonomi dalam negerinya. Ketergantungan dianggap sebagai bentuk tidak langsung dari pembatasan kehendak negara dalam kebijakan ekonomi. Adanaya kegiatan investasi asing langsung untuk pembangunan dalam skala internasional menyebabkan banyak negara yang terpaksa mengikuti keputusan masyarakat internasional dan bukan keputusan masyarakat dalam negara. Negara-negara yang memilih melakukan autarki akhirnya mengalami ketertinggalan teknologi karena tidak menjalin hubungan dengan negara lain. Contohnya ialah negara Brasil dan India yang mengalami ketertinggalan dalam teknologi komputer akibat berusaha mengembangkan teknologi tanpa bantuan dari negara lain.[6]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ Kartawinata, B.R., dkk. (2014). Sonjaya, Sona, ed. Bisnis Internasional (PDF). Bandung: PT Karya Manunggal Lithomas. hlm. 30. ISBN 978-602-99118-7-9. 
  2. ^ a b Peter, Bondarenko. "Autarky". Diakses tanggal 30 Oktober 2017. 
  3. ^ Chu, C.Y. Cyrus (1 Juni 1998). "Economy of specialization and diseconomy of externalities". Journal of Public Economics. 69 (2). doi:10.1016/S0047-2727(98)00024-3. Diakses tanggal 31 Oktober 2017.  line feed character di |title= pada posisi 44 (bantuan)
  4. ^ Sanggar Inovasi Desa 2020 (2020). Ekonomi Berkeadilan: Perekonomian dan Kemandirian (PDF). Yogyakarta: Sanggar Inovasi Desa 2020. hlm. 25. 
  5. ^ Burchill, S., dan Andew Linklater (1996). Teori-Teori Hubungan Internasional (PDF). Bandung: Penerbit Nusa Media. hlm. 46–47. ISBN 979-1305-29-3. 
  6. ^ Ambardi, U.M., dan Socia Prihawantoro, ed. (2002). Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah: Kajian, Konsep dan Pengembangan (PDF). Jakarta: Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah. hlm. 28. ISBN 979-3138-01-7. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]