Asmawi Manaf
Asmawi Manaf | |
|---|---|
 | |
| Anggota Dewan Pertimbangan Agung | |
| Masa jabatan 26 Juni 1993 – 13 Juni 1998 | |
| Presiden | Soeharto |
| Wakil Gubernur Jakarta (Bidang Ekonomi) | |
| Masa jabatan 26 Januari 1979 – 5 April 1984 | |
| Gubernur | Soekarno Soeharto |
| Kepala Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal | |
| Masa jabatan 4 Januari 1985 – 5 Maret 1993 | |
| Gubernur | R. Soeprapto Wiyogo Atmodarminto Soerjadi Soedirdja |
 Pendahulu jabatan baru Pengganti tidak diketahui  | |
| Anggota Dewan Perwakilan Rakyat | |
| Masa jabatan 28 Oktober 1971 – 26 Mei 1979 | |
| |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | Asmawi bin Manaf 27 Oktober 1933 Batavia, Hindia Belanda |
| Meninggal | 12 Mei 2004 (umur 70) Jakarta, Indonesia |
| Partai politik | Golkar |
| Afiliasi politik lainnya | NU (hingga 1973) PPP (1973 – 1986) |
| Hubungan | Fauzi Bowo (keponakan) |
| Orang tua |
|
  | |
Drs. H. Asmawi Manaf, SH. (27 September 1933 – 12 Mei 2004) adalah seorang politisi yang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari 1971 hingga 1979, Wakil Gubernur Jakarta Bidang Ekonomi dan Keuangan dari 1979 hingga 1984, Kepala Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal dari 1985 hingga 1993 dan anggota Dewan Pertimbangan Agung dari 1993 hingga 1998.
Riwayat Hidup[sunting | sunting sumber]
Masa kecil dan pendidikan[sunting | sunting sumber]
Asmawi dilahirkan pada tanggal 27 September 1933 di Batavia, ibukota Hindia Belanda. Ayahnya, Abdul Manaf, merupakan tokoh Betawi yang terlibat dalam Revolusi Nasional Indonesia dan pernah menjadi anggota dewan kota (gementeraad) Jakarta pada masa Hindia Belanda.[1] Ia memulai pendidikannya di sekolah rakyat dan melanjutkan ke sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Setelah lulus dari sekolah menengah atas, Asmawi mengenyam pendidikan hukum di Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia (FHIPM UI). Selama berkuliah di UI, Asmawi bergabung ke dalam senat FHIPM UI. Ia sempat menjadi wakil ketua panitia penyelenggara Dies Natalis FHIPM keenam bersama dengan Padmo Wahyono (nantinya menjabat sebagai Wakil Ketua BP7) pada bulan Oktober 1956.[2] Asmawi kemudian menjadi pengurus senat FHIPM UI pada tahun 1961 dan terpilih menjadi Wakil Ketua Dewan Mahasiswa UI beberapa tahun kemudian. Ia memperoleh gelar sarjana muda hukum pada tahun 1965 dan sarjana hukum pada tahun 1969.[3][4]
Karir Pemerintahan[sunting | sunting sumber]
Setelah lulus dari FHIPM UI, Asmawi memulai kariernya di pemerintahan. Ia mulai bertugas di kantor menteri negara sebagai staf. Setelah itu, ia berturut-turut menjadi asisten Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara.[3][4]
Asmawi dicalonkan oleh Nahdlatul Ulama sebagai kandidat untuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari daerah pemilihan DKI Jakarta dalam pemilihan umum tahun 1971. Ia terpilih sebagai anggota dewan dalam pemilihan tersebut.[4] Dua tahun kemudian, Nahdlatul Ulama bersama dengan partai Islam lainnya berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Setelah masa jabatan pertamanya berakhir, Asmawi terpilih kembali menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat setelah dicalonkan oleh PPP.[5]
Pada pertengahan masa jabatan keduanya di DPR, Asmawi dicalonkan sebagai Wakil Gubernur Jakarta Bidang Ekonomi untuk menggantikan Sapi'e yang pensiun. Asmawi terpilih dan kemudian dilantik menjadi wakil gubernur pada tanggal 26 Januari 1979.[6] Selama lima bulan setelah dilantik, Asmawi merangkap jabatan sebagai wakil gubernur dan anggota DPR hingga ia mengundurkan diri dari DPR pada tanggal 26 Mei 1979.[5] Asmawi merupakan anggota partai terakhir yang memegang jabatan eksekutif di masa pemerintahan Soeharto.[7]
Asmawi menjabat sebagai wakil gubernur hingga tanggal 5 April 1984. Setelahnya, jabatan wakil gubernur bidang ekonomi dihapus dan digabungkan dengan bidang industri menjadi wakil gubernur bidang ekonomi dan pembangunan. Jabatan baru tersebut dipegang oleh Bunyamin Ramto.[8] Asmawi kembali ke pemerintahan pada tanggal 4 Januari 1985 ketika ia ditunjuk oleh Gubernur R. Soeprapto menjadi Kepala Badan Pengelola Investasi dan Penyertaan Modal, sebuah badan baru di lingkungan pemerintahan DKI Jakarta.[9] Pada tahun 1986, beberapa bulan sebelum pemilihan umum tahun 1987, Asmawi berpindah afiliasi politik dari PPP ke Golongan Karya.[10]
Ia memimpin badan tersebut selama delapan tahun hingga ia diberhentikan dengan hormat pada tanggal 5 Maret 1993.[11][12] Tiga bulan kemudian, pada tanggal 26 Juni 1993, ia diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung.[13] Asmawi menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung hingga tanggal 13 Juni 1998.[14]
Karier dalam organisasi[sunting | sunting sumber]
Asmawi tercatat sebagai anggota organisasi Nahdlatul Ulama sejak tahun 1961. Ia terpilih sebagai ketua Nahdlatul Ulama cabang Kecamatan Gambir pada tahun 1968.[4] Pada akhir tahun 1980an, Asmawi terpilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Nahdlatul Ulama Jakarta. Selama menjabat sebagai ketua DPW, Asmawi secara terbuka mengajak Abdurrahman Wahid, Ketua Umum Nahdlatul Ulama pada masa itu, untuk mengundurkan diri dari jabatannya.[15]
Asmawi juga terlibat dalam organisasi pendidikan Islam dan organisasi Betawi. Ia merupakan salah satu pendiri Badan Musyawarah Majlis TakIim dan Yayasan "AI-Asyirotus Syafi'iyyah"[16] dan menjadi anggota organisasi Forum Pemuda Betawi (FPB).[17]
Wafat[sunting | sunting sumber]
Asmawi wafat pada tanggal 12 Mei 2004 di Jakarta.[18]
Kehidupan pribadi[sunting | sunting sumber]
Asmawi menikah dengan Rhuma Wati Manaf. Asmawi merupakan paman dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo.[19]
Referensi[sunting | sunting sumber]
- ^ Saidi, Ridwan (2019-03-04). Memori Jakarta. Chamal Hamid. hlm. 46. ISBN 978-623-90309-0-2.
- ^ "Zesde dies natalis fakulteit der rechten: Wordt vrijdag geopend met receptie in aula". De nieuwsgier. 25 Oktober 1956. Diakses tanggal 10 Januari 2023.
- ^ a b Penerangan, Indonesia Departemen (1971). Who's Who in Parliament: A List of Short Biographies of the Members of the House of People's Representatives (1971-1976) of the Republic of Indonesia (dalam bahasa Inggris). Department of Information. hlm. 15.
- ^ a b c d Lembaga Pemilihan Umum (1973). Riwayat Hidup Anggota-Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Hasil Pemilihan Umum 1971. Jakarta: Lembaga Pemilihan Umum. hlm. 153.
- ^ a b Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1977 - 1982. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 1983. hlm. 502.
- ^ PR; RS (16 Januari 1979). "Wagub DKI Dilantik 26 Januari". Kompas. hlm. 1. Diakses tanggal 5 Maret 2021.
- ^ Saidi, Ridwan (1993). Golkar pascapemilu 1992. Gramedia Widiasarana Indonesia. hlm. 16. ISBN 978-979-553-189-0.
- ^ DI/KR (6 April 1984). "Tiga wagub DKI dilantik: Jakarta, konsentrasi manusia dengan segala jenis kegiatan". Kompas. hlm. 1. Diakses tanggal 5 Maret 2021.
- ^ PR (5 Januari 1985). "Direksi BPD dan tiga pejabat dilantik Gubernur Jakarta". Kompas. hlm. 12. Diakses tanggal 5 Maret 2021.
- ^ "Ketua Umum DPP Golkar Sudharmono: Golkar Pelopori Kampanye yang Berbobot dan Tertib". Pelita. 23 Februari 1987. Diakses tanggal 10 Januari 2023.
- ^ RUS (6 Maret 1993). "Surjadi Soedirdja: Kadis Tidak Perlu Ragu Beri Informasi Kebijakan Gubernur". Kompas. Diakses tanggal 5 Maret 2021.
- ^ "17 Pejabat di Lingkungan Pemda DKI Dilantik". Legislatif Jaya. 8 Maret 1993. hlm. 39. Diakses tanggal 10 Januari 2023.
- ^ VIK (27 Juni 1993). "Foto: Sumpah Janji DPA". Kompas. Diakses tanggal 5 Maret 2021.
- ^ RAT (14 Juni 1998). "Apa Siapa: Anggota DPA Dilantik". Kompas. Diakses tanggal 5 Maret 2021.
- ^ "Asmawi Manaf: Sebaiknya Gus Dur Mundur Saja". Suara Pembaruan. 1 Desember 1994. Diakses tanggal 10 Januari 2023.
- ^ Suryanih (2007). KH Muhammad Syafi'i Hadzami, Riwayat Hidup dan Perjuangannya di Kalangan Masyarakat Betawi (PDF). Jakarta: Jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. hlm. 56–58.
- ^ "Kesepakatan Tokoh Betawi". Khutbah Jum'at. 2002. hlm. 95. Diakses tanggal 10 Januari 2023.
- ^ "Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 594 K/Pdt/2014 Tanggal 27 Agustus 2014 — YAYASAN PERJALANAN HAJI INDONESIA disingkat Yayasan PHI vs PT TECHNODEV INTI UTAMA, dkk". Mahkamah Agung. 27 Agustus 2014. Diakses tanggal 5 Maret 2021.
- ^ Fachruddin, Achmad (2008). Tukang insinyur jadi gubernur: Pilkada DKI 2007, demokratisasi, civil society. Nusa Utama. hlm. 186. ISBN 978-979-17808-0-3.