Kabupaten Donggala
 Lambang Kabupaten Donggala Moto: - |
|
| {{{peta}}} Peta lokasi Kabupaten Donggala Koordinat: - |
|
| Provinsi | Sulawesi Tengah |
| Dasar hukum | - |
| Tanggal | 12 Agustus 1952 |
| Ibu kota | Banawa |
| Pemerintahan | |
| - Bupati | Drs. H. Habir Ponulele, M.M. |
| - DAU | Rp. 523.660.657.000.-(2013)[1] |
| Luas | 12.890,08 km2 |
| Populasi | |
| - Total | 466.898 jiwa (2007) |
| - Kepadatan | 36,22 jiwa/km2 |
| Demografi | |
| - Kode area telepon | 0457 |
| Pembagian administratif | |
| - Kecamatan | 16 |
| - Kelurahan | - |
| - Situs web | http://www.donggala.go.id |
Kabupaten Donggala adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Banawa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 12.890,8 km² dan berpenduduk sebanyak 466.898 jiwa (2007).
Sejarah Kabupaten Donggala Sebelum ditaklukkan oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1904 wilayah Kabupaten Donggala adalah wilayah Pemerintah raja-raja yang berdiri sendiri-sendiri yaitu :
Kerajaan Palu Kerajaan Sigi Dolo Kerajaan Kulawi Kerajaan Biromaru Kerajaan Banawa Kerajaan Tawaili Kerajaan Parigi Kerajaan Moutong
Dalam perkembangan selanjutnya daerah ini yang merupakan bagian dari wilayah Sulawesi Tengah dijadikan afdeling Donggala yang meliputi :
A. Onder afdeling Palu terdiri dari ;
landschap Kulawi di Kulawi landschap Sigi Dolo di Biromaru landschap Palu di Palu
B. Onder afdeling Parigi terdiri dari :
landschap Parigi di Parigi
landschap Moutong di Moutong
C. Onder afdeling Donggala terdiri dari :
landschap Banawa di Donggala landschap Tawaili di Tawaili
D. Onder afdeling Toli-toli
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1952, terhitung mulai tanggal 12 Agustus 1952, daerah Sulawesi Tengah terbagi menjadi 2 kabupaten yaitu :
Kabupaten Donggala, wilayahnya meliputi bekas onder afdeling Palu, Donggala, Parigi dan Toli-toli Kabupaten Poso, wilayahnya meliputi bekas onder afdeling Poso, Bungku/Mori dan Luwuk
Tanggal 12 Agustus ditetapkan sebagai tahun lahirnya Kabupaten Donggala yang diperingati setiap tahun, dengan PP No. 33 tahun 1952, juga disertai dengan pembentukan lembaga pemerintahan daerah serta badan-badan perlengkapan lainnya yaitu :
Pembentukan DPRDS yang didasarkan undang undang NIT no. 44 tahun 1950 Pembentukan dinas-dinas yang terdiri dari :
Pertanian Kehutanan Perikanan Darat Kehewanan Pengajaran Pekerjaan umum Kesenian
Selanjutnya berdasarkan UU no. 29 tahun 1953 tentang pembentukan daerah tkt. II di Sulawesi Tengah, sekaligus merupakan pemekaran pertama dimana daerah Kabupaten Donggala dibagi menjadi dua kabupaten daerah tkt. II yaitu :
Kabupaten Daerah tkt. II Donggala Kabupaten Daerah tkt. II Toli-toli
Sejak berdirinya Kabupaten Donggala, setidaknya sampai dengan tahun 1999, Kabupaten Donggala menjadikan Kota Palu sebagai ibukota kabupaten yang nota bene juga adalah ibukota Provinsi Sulawesi Tengah. Bahkan sejak tahun 1978 ketika Palu dikukuhkan menjadi kota administratif (cikal bakal kota madya/pemekaran kedua) maka Kota Palu saat itu harus menyandang 3 fungsi yaitu ;
Sebagai Kota Administratif Palu Sebagai ibu kota Kabupaten Donggala, dan Sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 1999, ibukota Kabupaten Donggala resmi dipindahkan dari Kota Palu, dikembalikan ke Kota Donggala sendiri yang berjarak 34 km dari Kota Palu.
Pada tahun 2002 kembali terjadi pemekaran di Kabupaten Donggala, sesuai UU no. 10 thn 2002 tentang pembentukan Kabupaten Parigi Moutong, dengan memboyong 6 dari 18 kecamatan di Kabupaten Donggala saat itu.
Dalam perkembangan selanjutnya terjadi pula pemekaran kecamatan di Kabupaten Donggala, dari 12 kecamatan sepeninggal Kabupaten Parigi Moutong, menjadi 21 kecamatan sampai saat itu (2002).
Berikut nama-nama pejabat Bupati Donggala sejak tahun 1952 sampai tahun 2013 ;
- Intje Naim Dg. Mamangun (1952-1954)
- R.M Pusadan (1954-1958).
- Bidin (1958-1960)
- DM. Lamakarate (1960-1964)
- HR. Tikoalu (1964-1966)
- H. Abdul Aziz Lamadjido, SH (1966-1979)
- Drs. Galib Lasahido (careteker-1979)
- Dr. Yan Moch. Kaleb (1979-1984)
- Saleh Sandagang, SH (careteker-1984)
- Drs. H. Ramli Noor (1984-1989)
- H. Bandjela Paliudju (1989-1994)
- Drs. H. Sahbuddin Labadjo (1994-1999)
- H.M. Nabi Bidja, S.Sos (1999-2004)
- H. Adam Ardjad Lamarauna (2004-2006)
- Drs. H. Habir Ponulele, MM (2006-sekarang)
Referensi [sunting]
- ^ "Perpres No. 10 Tahun 2013". 2013-02-04. Diakses 2013-02-15.
Pranala luar [sunting]
|
|||||||
|
||||||||||||||||||
