Kementerian Agama Indonesia
| Kementerian Agama Republik Indonesia | |
|---|---|
 |
|
| Menteri | Suryadharma Ali |
| Wakil menteri | Nasaruddin Umar |
| Situs web | |
| http://www.kemenag.go.id/ | |
Kementerian Agama (disingkat Kemenag, dahulu Departemen Agama, disingkat Depag) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan agama. Kementerian Agama dipimpin oleh seorang Menteri Agama (Menag) yang sejak tanggal 22 Oktober 2009 dijabat oleh Suryadharma Ali.
Daftar isi |
[sunting] Sejarah
[sunting] Masa Penjajahan Belanda
Pada masa penjajahan Belanda, beberapa masalah yang berhubungan dengan urusan keagamaan terpencar-pencar ke beberapa kantor. Masalah haji, perkawinan, dan pendidikan agama berada di bawah naungan Departement van Binnenlands Bestuur (dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Pemerintahan Umum atau Directeur van Binnenlandsch Bestuur,[1][2] dan kantor untuk urusan bumiputera (Het Kantoor voor Inlandsche Zaken). Adapun hal-hal yang berhubungan dengan hukum agama ditangani oleh peradilan agama (raad agama) dan peradilan umum (raad van justitie).
[sunting] Masa Pendudukan Jepang
Selanjutnya, pada masa pendudukan Jepang Departement van Binnenland Bestuur diubah menjadi Naimubu yang serupa dengan badan urusan internal di pemerintah daerah setingkat prefektur di Jepang.[3][4] Naimubu berada di bawah naungan militer Jepang yang dipimpin oleh seorang Panglima Tentara Keenambelas, dalam hal ini oleh kepala pemerintahan militer Gunseikan (jabatan fungsional kepala staf)[4] yang terdiri atas beberapa penasihat (sanyō).
[sunting] Fungsi
- Memberi bimbingan, pemahaman, pengamalan, dan pelayanan kehidupan beragama.
- Menanamkan penghayatan moral dan etika keagamaan.
- Membina kualitas pendidikan umat beragama.
- Membina kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
- Memberdayakan umat beragama dan lembaga keagamaan.
- Membina kerukunan umat beragama.
- Menanamkan keselarasan pemahaman keagamaan dengan wawasan kebangsaan Indonesia.
[sunting] Organisasi
[sunting] Sekretariat Jenderal
- Biro Perencanaan
- Biro Kepegawaian
- Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
- Biro Organisasi dan Tata Laksana
- Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
- Biro Umum
- Pusat Kerukunan Umat Beragama
- Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan
[sunting] Inspektorat Jenderal
- Inspektorat Wilayah I
- Inspektorat Wilayah II
- Inspektorat Wilayah III
- Inspektorat Wilayah IV
- Inspektorat Wilayah V
[sunting] Direktorat Jenderal
- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
- Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha
[sunting] Badan
[sunting] Lihat pula
[sunting] Referensi
- ^ R. B. Cribb, The Late Colonial State in Indonesia: Political and Economic Foundations of the Netherlands Indies, 1880-1942 (Verhandelingen, No 163), University of Michigan, ISBN 90-6718-075-0 ISBN 978-90-6718-075-7
- ^ Bernard H.M. Vlekke, The story of the Dutch East Indies, Harvard University Press, Cambridge, 1946
- ^ John U. Wolff, Indonesian Readings, SEAP Publications (1988), halaman 437, ISBN 0-87727-517-3 ISBN 978-0-87727-517-6
- ^ a b Japan. Rikugun. Gun, Dai 16. Gunsei Kanbu (陸軍. 軍第 16. 軍政監部), Ryukei Shōsha 1942, University of Michigan
