Solusi Pasifik

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Solusi Pasifik adalah nama kebijakan pemerintah Australia berupa pemindahan pencari suaka ke pusat penahanan yang tersebar di negara-negara kepulauan di Samudra Pasifik alih-alih mengizinkan mereka masuk ke daratan Australia. Kebijakan yang diberlakukan selama 2001–2007 ini didukung oleh pemerintah Partai Liberal-Nasional dan oposisi Partai Buruh pada waktu itu.

Solusi Pasifik terdiri dari tiga strategi utama:

Sejumlah undang-undang menguatkan kebijakan ini. Kebijakan tersebut dirancang oleh pemerintah Howard setelah skandal Tampa bulan Agustus 2001, dan diterapkan oleh Menteri Imigrasi Australia Philip Ruddock pada tanggal 28 September menjelang pemilu federal 2001 tanggal 24 November.

Kebijakan ini diakhiri pada tahun 2008 oleh pemerintahan Rudd setelah terpilihnya Partai Buruh Australia; Chris Evans, Menteri Imigrasi dan Kewarganegaraan menyebut kebijakan ini "sesuatu yang sinis, memakan biaya, dan pada akhirnya gagal".[1]

Bulan Agustus 2012, pemerintahan Gillard dari Partai Buruh memperkenalkan kebijakan serupa, yaitu membuka kembali pusat detensi Nauru dan Pulau Manusuntuk pemrosesan lepas pantai.[2] Tanggal 19 Juli 2013, Perdana Menteri Kevin Rudd mengumumkan, "para pencari suaka yang datang ke negara ini menggunakan kapal tanpa visa tidak akan diperbolehkan menetap di Australia".[3] Pernyataan Rudd menjadi perintis Regional Resettlement Arrangement antara Australia dan Papua Nugini[4] yang bertujuan mengalihkan semua "kedatangan maritim tak berizin" ke pusat penahanan wajib di Pulau Manus tanpa adanya jaminan mendapatkan perlindungan di Australia.[5][6]

Penerapan (2001–2007)[sunting | sunting sumber]

Persons arriving by unauthorised boat to Australia by calendar year
Jumlah orang yang datang menggunakan kapal tak berizin ke Australia berdasarkan tahun kalender

Pemerintah Australia mengesahkan sebuah undang-undang pada tanggal 27 September 2001 disertai amendemen terhadap Commonwealth Migration Act (1958).[7] Penerapan undang-undang ini kelak dikenal dengan nama Solusi Pasifik (Pacific Solution).[8]

Dengan menentukan ulang teritori Australia yang dapat dimasuki dan dijadikan klaim sah bagi pencari suaka (zona migrasi), serta memindahkan orang-orang yang tertangkap ke negara ketiga untuk menjalani pemrosesan, kebijakan ini bertujuan agar pencari suaka selanjutnya tidak melakukan perjalanan berbahaya menggunakan kapal setelah mengetahui bahwa perjalanan mereka tidak membuahkan klaim sah suaka di Australia.[9]

Pada tanggal 28 Oktober 2001, di acara peluncuran kebijakan kampanye pemilu tahun 2001, Perdana Menteri John Howard mengatakan, "Kami akan memutuskan siapa yang datang ke negara ini dan alasan mereka datang,"[10] untuk menggalang dukungan bagi kebijakan ini.

Para pencari suaka dicegat di laut saat berlayar dari Indonesia dan dipindahkan menggunakan kapal angkatan laut Australia. Pusat-pusat penahanan didirikan di Pulau Christmas, Pulau Manus di Papua Nugini, dan negara pulau Nauru. Ada juga pencari suaka juga diproses oleh Selandia Baru. Sebagian besar pencari suaka berasal dari Afghanistan (kebanyakan suku Hazara), Irak, Iran, Tiongkok, dan Vietnam. Pencari suaka terakhir yang ditahan di Nauru sebelum berakhirnya kebijakan ini berasal dari Sri Lanka dan Myanmar.[11]

Jumlah kedatangan turun dari total 5.516 orang pada tahun 2001 menjadi 1 orang pada tahun 2002 setelah penerapan kebijakan ini.[12] Meski demikian, penggulingan rezim Taliban di Afghanistan diduga merupakan faktor utama menurunnya jumlah tersebut,[13] karena hampir enam juta warga negara Afghan pulang ke Afghanistan sejak 2002, nyaris seperempat penduduk negara ini pada waktu itu.[14] Jumlah kedatangan perahu yang sedikit terus berlangsung selama penerapan Solusi Pasifik, dan jumlahnya naik setelah kebijakan ini dihapus meski jumlah klaim suaka dunia masih rendah menurut standar sejarah.[15]

Empat perahu berhasil dikembalikan ke perairan Indonesia dari total dua belas Suspected Illegal Entry Vessel (SIEV) yang dicegat oleh Angkatan Laut saat Operasi Relex tahun 2001-2002. Angkatan Laut sempat melakukan 10 upaya untuk menjalankan kebijakan ini berdasarkan pertimbangan apakah pemulangan tersebut aman atau tidak. Tiga pria diduga tenggelam saat mencoba berenang ke pesisir setelah kembali ke Indonesia.[16]

Bulan November 2003, sebuah perahu yang mengangkut 53 penumpang berhasil dipulangkan. Bulan Maret 2004, pihak bea cukai memulangkan sebuah perahu berisi 15 orang setelah dicegat di Kepulauan Ashmore.[16]

Tingkat kesuksesan pemulangan ke Indonesia adalah 36 persen untuk perahu dan 31 persen untuk pencari suaka.[17] Rincian operasi sejak 2005 sampai 2008 sangat sedikit. Operasi Resolute dimulai pada bulan Juli 2006 dan dijalankan oleh Australian Customs and Border Protection Service bekerja sama dengan Australian Defence Force.[18]

Selama periode Solusi Pasifik, pusat-pusat penahanan daratan di Baxter, Woomera, dan Curtin ditutup.[19]

Jumlah pencari suaka yang diidentifikasi sebagai pengungsi asli melalui proses Solusi Pasifik lebih rendah ketimbang pemrosesan di daratan.[butuh rujukan] 68 persen pencari suaka dianggap pengungsi asli dan kurang dari 40 persen yang dikirim ke Nauru mendapatkan perlindungan di Australia.[butuh rujukan] Laporan Australian Human Rights Commission tahun 2006 menunjukkan bahwa dari 1.509 pencari suaka yang dikirim ke Nauru waktu itu, 586 di antaranya mendapatkan perlindungan di Australia (39%), 360 di Selandia Baru (24%), 19 di Swedia (1.2%), 10 di Kanada (<1%), dan 4 di Norwegia (<1%). Sebanyak 482 pencari suaka (32%) dianggap bukan pengungsi asli dan dipulangkan.[20]

Biaya Solusi Pasifik antara 2001 dan 2007 sedikitnya $1 miliar.[21][22]

Amnesty International, sejumlah kelompok hak asasi pengungsi, dan berbagai organisasi non-pemerintah mengatakan bahwa Australia gagal memenuhi kewajiban internasionalnya. Sifat ad hoc dalam perubahan kebijakan ini juga dikritik dikarenakan banyak pencari suaka yang dipindahkan ke Pulau Manus dan Nauru sebelum fasilitas di sana siap dipakai. Suplai listrik dan air tawar yang terputus-putus, layanan kesehatan yang buruk, dan pengaruh mental yang serius terhadap orang-orang yang ditahan tanpa jaminan status pengungsi juga dikritik keras.[23]

Penangguhan Kebijakan[sunting | sunting sumber]

Pada kampanye pemilihan parlemen 2007, ketua Partai Buruh Australia Kevin Rudd berjanji akan memperketat kebijakan keamanan perbatasan dengan memulangan perahu ke Indonesia.[24]

Pencari suaka terakhir meninggalkan Pulau Manus tahun 2004 dan Nauru bulan Februari 2008.[25]

Republik Nauru khawatir kehilangan bantuan yang sangat diperlukan dari Australia.[26] Juru bicara imigrasi oposisi Chris Ellison mengatakan bahwa penundaan ini bisa membuat penyelundup manusia berpikir bahwa Australia sedang melonggarkan perlindungan perbatasan mereka.[27]

Penerapan (pasca-2007)[sunting | sunting sumber]

Pemerintah membuka pusat penahanan Pulau Christmas pada akhir 2008. Sejak itu, pemerintah memperluas fasilitas dan akomodasi di sana.[28]

Pada tahun anggaran 2012-2013, pemerintah menganggarakan $1,1 miliar untuk menutup biaya pemrosesan 450 kedatangan setiap bulannya.[29]

Bulan Mei 2011, pemerintahan Gillard berencana menyelesaikan masalah kedatangan pencari suaka dengan perahu ini melalui kesepakatan pertukaran pencari suaka dengan pengungsi asli di Malaysia. Pihak pengacara pengungsi meminta Pengadilan Tinggi membatalkan kesepakatan ini dengan alasan Menteri Imigrasi tidak punya hak untuk mengirim pencari suaka ke negara yang tidak memiliki kewajiban hukum untuk melindungi mereka.[30]

Banyak pihak menuntut pemerintah memberlakukan kembali Solusi Pasifik dengan membuka lagi pusat penahanan di Nauru. Beberapa tuntutan tersebut datang dari mantan pengkritik kebijakan ini. Pengacara pengungsi Marion Le, yang meminta fasilitas di Nauru ditutup tahun 2005, mengatakan bahwa, "sudah saatnya Partai Buruh mengakuinya dan membuka lagi Nauru." Pengacara HAM Julian Burnside menyetujuinya, "Nauru sudah pasti pilihan yang tidak buruk, tetapi keduanya jelas tidak dapat diterima."[31] Pernyataan tersebut menguatkan sentimen anggota parlemen independen Andrew Wilkie yang beberapa hari sebelumnya mengatakan bahwa, "Solusi Pasifik John Howard lebih baik."[32] Kesepakatan pertukaran pengungsi Malaysia dianggap melanggar hukum oleh Pengadilan Tinggi.[33]

Pada kampanye pemilu federal Australia tahun 2010, ketua Partai Liberal Tony Abbott mengatakan bahwa ia akan menemui Presiden Nauru, Marcus Stephen, untuk menunjukkan solusi koalisi berupa penerapan kembali kebijakan Solusi Pasifik setelah ia terpilih menjadi Perdana Menteri.[34]

Perdana Menteri Julia Gillard mengumumkan pada 6 Juli 2010 bahwa perundingan soal pembangunan pusat pemrosesan regional bagi pencari suaka di Timor Timur sedang dilaksanakan.[35][36]

Bulan Agustus 2012, panel ahli yang disusun pemerintah merekomendasikan serangkaian perubahan terhadap kebijakan saat ini, termasuk penerapan kembali Solusi Pasifik setelah meningkatnya jumlah manusia perahu dan kematian di laut. Penerapan kembali ini diperkirakan akan memakan $2 miliar dalam kurun empat tahun bagi Nauru dan $900 juta bagi Papua Nugini.[37] Rancangan undang-undangnya disahkan tanggal 16 Agustus 2012. Para pencari suaka yang tiba di Australia menggunakan kapal akan ditransfer ke pulau-pulau terpencil di Pasifik sampai waktu yang tidak ditentukan sambil menunggu pemrosesan status pengungsi mereka.[38]

Tanggal 21 November 2012, pemerintah mengumumkan bahwa mereka akan memulai kembali pemrosesan di daratan menggunakan bridging visa (visa sementara).[39]

Pada 21 November 2012, Menteri Imigrasi Chris Bowen mengumumkan pembukaan kembali Pusat Penahanan Pontville di Tasmania.[40]

Pengunjuk rasa di luar pertemuan kaukus ALP, Juli 2013

Pada tanggal 19 Juli 2013, dalam konferensi pers gabungan bersama, Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill dan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd menjabarkan Regional Resettlement Arrangement antara Australia dan Papua Nugini:[41]

Mulai hari ini, pencari suaka mana pun yang tiba di Australia menggunakan kapal tidak akan diberi kesempatan menetap di Australia sebagai pengungsi. Pencari suaka yang dibawa ke Pulau Christmas akan dikirim ke Manus dan tempat lain di Papua Nugini sambil menunggu penilaian status pengungsi mereka. Jika mereka terbukti merupakan pengungsi asli, mereka akan diberi perlindungan di Papua Nugini... Jika mereka terbukti bukan pengungsi asli, mereka akan dipulangkan ke negara asal mereka atau dikirim ke negara ketiga yang aman selain Australia. Kesepakatan ini terkandung dalam Regional Resettlement Arrangement yang baru saja ditandatangani oleh saya dan Perdana Menteri Papua Nugini.[42]

Laporan pers Departemen Imigrasi dan Kewarganegaraan yang dirilis setelah konferensi pers menyatakan: "Australia akan bekerja sama dengan Papua Nugini untuk memperluas Manus Island Regional Processing Centre, serta mempertimbangkan pembangunan pusat pemrosesan regional lainnya di Papua Nugini... Kesepakatan ini juga mengizinkan negara-negara lain (termasuk negara pulau di Pasifik) untuk berpartisipasi dalam kesepakatan yang sama pada masa yang akan datang."[5]

Operasi Sovereign Borders[sunting | sunting sumber]

Artikel utama: Operasi Sovereign Borders

Kebijakan baru tentang pencegahan kedatangan perahu yang diberi nama Operasi Sovereign Borders diluncurkan oleh pemerintahan koalisi yang baru pada tanggal 18 September 2013.

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "Flight from Nauru ends Pacific Solution". Sydney Morning Herald. February 8, 2008. Diakses tanggal 26 August 2013. 
  2. ^ "Govt embraces Pacific Solution measures". The Australian. 13 August 2012. Diakses tanggal 17 June 2013. 
  3. ^ "Kevin Rudd to send asylum seekers who arrive by boat to Papua New Guinea". Sydney Morning Herald. July 19, 2013. Diakses tanggal 26 August 2013. 
  4. ^ "Regional resettlement arrangement between Australia and Papua New Guinea" (PDF). Australian Department of Foreign Affairs and Trade. Diakses tanggal 26 August 2013. 
  5. ^ a b "Regional Resettlement Arrangements" (PDF). Australian Department of Immigration and Citizenship. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2013-10-07. Diakses tanggal 26 August 2013. 
  6. ^ McKenzie, J. and Hasmath, R. (2013) “Deterring the ‘Boat People’: Explaining the Australian Government's People Swap Response to Asylum Seekers”, Australian Journal of Political Science 48(4): 417-430.
  7. ^ "Human Rights Law Bulletin Volume 2". On 26 and 27 September 2001 the Commonwealth parliament passed migration legislation. Australian Human Rights Commission. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-02-03. Diakses tanggal 11 June 2013. 
  8. ^ "What was the 'Pacific Solution'?". the Howard Government introduced what came to be known as the ‘Pacific Solution’. Parliament of Australia. Diakses tanggal 11 June 2013. 
  9. ^ UNHCR. "Welcomes close of Australia's Pacific Solution". United Nations High Commissioner for Refugees. Diakses tanggal 22 November 2012. 
  10. ^ "Liberals accused of trying to rewrite history . Australian Broadcasting Corp". Abc.net.au. 21 November 2001. Diakses tanggal 22 November 2012. 
  11. ^ "Sri Lankans to be sent to Nauru". BBC, 15 March 2007
  12. ^ "Boat arrivals in Australia since 1976". Parliament of Australia. Diakses tanggal 26 July 2013. 
  13. ^ "UNHCR Statistical Yearbooks 1994-2011". Diakses tanggal 25 August 2013. 
  14. ^ "Speech by H.E Dr. Jamaher Anwary, Minister of Refugees and Repatriation, Afghanistan, to the International Conference on the Solutions Strategy for Afghan Refugees to Support Voluntary Repatriation, Sustainable Reintegration and Assistance to Host Countries, Geneva, 2 May 2012" (PDF). UNHCR. Diakses tanggal 25 August 2013. 
  15. ^ "UNHCR Asylum Trends 2012" (PDF). Diakses tanggal 17 September 2013. 
  16. ^ a b Jamieson, Amber (7 November 2011). "The consequences of turning boats back: SIEV towback cases". Crikey.com.au. Diakses tanggal 26 August 2013. 
  17. ^ Farr, Malcolm. "Turning back the boats? We should listen to the Navy". The Punch. Diakses tanggal 26 August 2013. 
  18. ^ "Operation RESOLUTE". Department of Defense. Diakses tanggal 26 August 2013. 
  19. ^ "Detention centres to be scaled down". The Age. Melbourne. 11 April 2002. 
  20. ^ AHRC. "MIGRATION AMENDMENT (DESIGNATED UNAUTHORISED ARRIVALS) BILL 2006". AHRC. Diakses tanggal 23 July 2012. 
  21. ^ "a price too high: the cost of Australia's approach to asylum seekers" (PDF). Financial costs of offshore processing. A Just Australia, Oxfam Australia and Oxfam Novib. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2016-08-19. Diakses tanggal 11 June 2013. 
  22. ^ "Asylum seekers, the facts in figures". Crikey.com.au. 17 April 2009. Diakses tanggal 22 November 2012. 
  23. ^ "Salinan arsip" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-01-27. Diakses tanggal 2014-02-01. 
  24. ^ http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/defence/rudd-to-turn-back-boatpeople/news-story/600f976d3bbd9f80cb0080b37a08b0b3
  25. ^ "UNHCR welcomes close of Australia's Pacific Solution". UNHCR welcomes the end of Australia's Pacific Solution which comes to a close today. UNHCR. Diakses tanggal 11 June 2013. 
  26. ^ Nauru fears gap when camps close. The Age, 11 December 2007
  27. ^ Maley, Paul (9 February 2008). "Pacific Solution sinks quietly". The Australian. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-10-02. 
  28. ^ Topsfield, Jewel (19 December 2008). "Boat influx opens Howard's 'white elephant'". The Age. Melbourne. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-09-28. Diakses tanggal 2014-02-01. 
  29. ^ Kerin, Massola and Daley (15 Aug 2012). "Boat arrivals a budget blowout threat". Australian Financial Review. Diakses tanggal 16 April 2013. 
  30. ^ "Malaysia Swap Deal For Asylum Seekers Ruled Unlawful By High Court". Sydney Morning Herald. Smh.com.au. 31 August 2011. Diakses tanggal 22 November 2012. 
  31. ^ "Labor urged to revive Pacific Solution by refugee activists". The Australian. Sydney. 4 June 2011. 
  32. ^ Jones, Gemma (31 May 2011). "Julia Gillard's asylum seeker solution damned by independent MP Andrew Wilkie". The Telegraph. Sydney. 
  33. ^ "Malaysian swap deal ruled unlawful". Sydney Morning Herald. Sydney. 31 August 2011. 
  34. ^ Abbott to talk to Nauru on reopening camp, Yuko Narushima and Kirsty Needham, The Age, 8 August 2010, accessed 25 December 2010
  35. ^ Salna, Karlis (6 July 2010)" Gillard unveils 'East Timor solution'". The Age. Retrieved 25 December 2010
  36. ^ "Gillard's Timor solution: reaction". The Sydney Morning Herald. 6 July 2010. 
  37. ^ Updated 14 August 2012, 18:18 AEST (14 August 2012). "Australian parliament to vote on Pacific Solution". Radioaustralia.net.au. Diakses tanggal 22 November 2012. 
  38. ^ Bill Frelick, refugee program director (17 August 2012). "Australia: 'Pacific Solution' Redux". Human Rights Watch(Hrw.org). Diakses tanggal 22 November 2012. 
  39. ^ "First asylum seekers arrive on Manus Island". ABC. 21 November 2012. Diakses tanggal 12 June 2013. 
  40. ^ "Government reopens Pontville Detention Centre". ABC News. 21 November 2012. Diakses tanggal 22 November 2012. 
  41. ^ REGIONAL RESETTLEMENT ARRANGEMENT BETWEEN AUSTRALIA AND PAPUA NEW GUINEA. Retrieved 26 July 2013.
  42. ^ "Transcript of Joint Press Conference". Commonwealth of Australia. 19 July 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-07-26. Diakses tanggal 4 August 2013. 

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Solusi_Pasifik&oldid=23494608"