Pendapat penasihat Mahkamah Internasional terhadap pendudukan Israel atas wilayah Palestina
| Pendapat penasihat Mahkamah Internasional terhadap pendudukan Israel atas wilayah Palestina | |
|---|---|
 | |
| Pengadilan | Mahkamah Internasional |
| Nama lengkap perkara | Konsekuensi Hukum yang Timbul dari Kebijakan dan Praktik Israel di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur (Permintaan Pendapat Penasihat) |
| Dimulai | 2023 |
| Kata kunci | |
Pendapat penasihat Mahkamah Internasional terhadap pendudukan Israel atas wilayah Palestina mengacu pada pengadilan yang secara resmi dikenal sebagai Konsekuensi Hukum yang timbul dari Kebijakan dan Praktik Israel di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur, dan mengacu pada proses dan putusan yang diberikan di Mahkamah Internasional (ICJ), yang berasal dari resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Desember 2022, yang meminta Pengadilan untuk memberikan pendapat penasihat.
Israel telah menduduki wilayah Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza sejak tahun 1967, menjadikannya pendudukan militer terpanjang di dunia dalam sejarah modern.[1] Pada tahun 2004, ICJ menyampaikan pendapat penasihat mengenai penghalang Tepi Barat Israel, memutuskan bahwa penghalang tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan harus dirobohkan.
Pada Januari 2023, ICJ menjawab permintaan Majelis Umum PBB untuk memberikan pendapat penasihat mengenai konsekuensi hukum yang timbul dari kebijakan dan praktik Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur.[2][3]
Audiensi publik dibuka pada hari Senin, 19 Februari 2024 di Den Haag[4][5] dengan partisipasi 52 negara dan tiga organisasi internasional, menjadikannya salah satu audiensi yang paling banyak partisipasi dalam sejarah ICJ.[6][7] Sejumlah negara dan organisasi, termasuk Afrika Selatan dan Amnesty International, menganggap pendudukan Israel sama dengan apartheid.[1][8] Pendapat nasihat pengadilan disampaikan pada 19 Juli 2024, dan menetapkan bahwa pendudukan Israel yang sedang berlangsung di Palestina (termasuk Gaza dan Yerusalem Timur), serta pembangunan permukiman Israel dan eksploitasi sumber daya alam, melanggar hukum internasional.[9]
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ a b "Israel must end its occupation of Palestine to stop fuelling apartheid and systematic human rights violations". Amnesty International. 19 February 2024. Diakses tanggal 14 July 2024.
- ^ "World Court says it has received U.N. request for opinion on Israel occupation". Reuters. 20 January 2023. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 March 2023. Diakses tanggal 27 October 2023.
- ^ "Press Release No. 2023/4: The General Assembly of the United Nations requests an advisory opinion from the Court in its resolution A/RES/77/247 on "Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem"" (PDF) (Siaran pers). International Court of Justice. 20 January 2023. Diakses tanggal 27 October 2023.
- ^ "No. 2023/55: Public hearings to open on Monday 19 February 2024" (PDF) (Siaran pers). International Court of Justice. 23 October 2023. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 23 October 2023. Diakses tanggal 28 October 2023.
- ^ "World court to hold public hearings over consequences from Israel's occupation". Reuters. 23 October 2023. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 October 2023. Diakses tanggal 23 October 2023.
- ^ "Legal Consequences Arising from the Policies and Practices of Israel in the OPT (Request for Advisory Opinion) - Public hearings schedule 19 to 26 February 2024 - ICJ Press Release". Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 April 2024. Diakses tanggal 13 February 2024.
- ^ Third Hearing: ICJ on Israeli Policies in Occupied Palestinian Territories | United Nations (dalam bahasa Inggris), diarsipkan dari versi asli tanggal 22 February 2024, diakses tanggal 22 February 2024
- ^ Vaessen, Step. "First 10 countries made clear Israel's occupation unlawful, should end immediately". Al Jazeera. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 February 2024. Diakses tanggal 24 February 2024.
- ^ Associated Press, 'Israel’s settlement policies break international law, court finds,' The Guardian 19 July 2024.
 | Artikel bertopik hukum ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |