Pemerintah Kabupaten Poso

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Pemerintah Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah

Pemerintah Daerah Kabupaten
Poso
(Government of Poso Regency)
Lambang Kabupaten Poso.png
Lambang Kabupaten Poso
Kantor Bupati Poso.jpg
Kantor Bupati Poso
Dasar Hukum
UU No. 9 Tahun 1959
BupatiDarmin A. Sigilipu
Wakil BupatiToto Samsuri
DPRD
KetuaEllen Ester Pelealu
Wakil KetuaSuharto Kandar
Darma Gideon Mondolu
Perangkat Daerah
Sekretariat DaerahSin S. Songgo
(Sekretaris Daerah)
Sekretariat DPRDHerningsih G. Tampai
(Sekretaris DPRD)
InspektoratRama Tandawuya
(Inspektur)
Jumlah Kecamatan19
Pegawai
Jumlah PNS7650[1] (1 April 2016)
Anggaran APBD
Rp. 1.003.222.000.000[2] (2015)
Situs Resmi
http://www.posokab.go.id/

Pemerintahan Kabupaten Poso (bahasa Inggris: Government of Poso Regency) atau Pemkab Poso, merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, yang menganut sistem desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan menjalankan otonomi seluas-luasnya serta tugas pembantuan di Kabupaten Poso.[3]

Pemerintahan Kabupaten Poso dipimpin oleh seorang Bupati, yang dipilih secara demokratis berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Poso, terdiri atas pemerintah Kabupaten Poso dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso.[3]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Hingga pertengahan bulan April 2017, Pemkab Poso belum menerima Dana Desa 2017 dari pemerintah pusat. Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Poso Noly Tandawuya, dana desa baru akan masuk ke kas Pemkab pada bulan Mei 2017. Dana Desa 2017 untuk Poso yang bersumber dari APBN mencapai 102.3 miliar rupiah, naik dibandingkan tahun 2016 sebanyak 87 miliar eupiah. Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Poso juga mengalami kenaikan dari 68 miliar rupiah pada tahun 2016, menjadi 143 miliar rupiah untuk tahun 2017. Lambatnya pencairan dana desa ini, menyebabkan penurunan aktivitas untuk sejumlah perangkat desa.[4]

Selama pertengahan tahun 2017, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Poso menggenjot sosialisasi dan implementasi program sehari sekali makan tanpa nasi kepada masyarakat Poso. Program ini sesuai dengan kebijakan Bupati Darmin Sigilipu dalam upaya menyehatkan masyarakat dengan sehari sekali makan ubi kayu maupun jagung.[5]

Pada akhir bulan Juli 2017, Kepala Kejaksaan Negeri Poso Nur Tamam, diganti oleh mantan Koordinator Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Sukarman.[6] Pada tanggal 21 Agustus 2017, kegiatan bimbingan teknis Simda Barang Milik Daerah (BMD) yang diprakarsai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Poso dan digelar selama tiga hari, dibuka oleh Bupati Darmin Sigilipu.[7]

SKPD[sunting | sunting sumber]

Pemerintah Kabupaten Poso, dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di Kabupaten Poso, dibantu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sebagai berikut:

  • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Poso[8]
  • Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Poso[9]
  • Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Poso[10]
  • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso
  • Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kabupaten Poso
  • Dinas Pertanian Kabupaten Poso
  • Dinas Kesehatan Kabupaten Poso
  • Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Poso
  • Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Poso
  • Dinas Sosial Kabupaten Poso
  • Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Poso
  • Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Poso
  • Dinas Pendapatan Kabupaten Poso
  • Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso
  • Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Poso
  • Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Poso[11]
  • Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Poso

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah[sunting | sunting sumber]

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Poso adalah lembaga perwakilan daerah atau lembaga legislatif unikameral yang berkedudukan di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dan mitra Pemerintah Kabupaten Poso.

DPRD Kabupaten Poso sebagai salah satu lembaga daerah yang mengawasi terhadap jalannya pemerintahan, terdiri atas wakil-wakil dari organisasi peserta pemilihan umum yang dilaksanakan setiap empat tahun. Pada tahun 2013 keanggotaan masing-masing adalah: anggota Fraksi Demokrat 8 orang, PDS 4 orang, Golongan Karya 5 orang, Poso Bersatu 7 orang, dan Fraksi Bhinneka Tunggal Ika sebanyak 6 orang, yang seluruhnya sebanyak 30 orang yang kesemuanya laki-laki.[9]

Pada 25 Agustus 2016, seluruh anggota DPRD Poso periode 2014-2019 sudah dilantik dan ambil sumpah jabatan.[12]

DPRD Kabupaten Poso
2014-2019[13]
Partai Kursi
Lambang Partai Demokrat Partai Demokrat 8
Lambang Partai Golkar Partai Golkar 5
Lambang Partai Gerindra Partai Gerindra 4
Lambang PDI-P PDI-P 3
Lambang PKS PKS 2
Lambang PAN PAN 2
Lambang Partai Hanura Partai Hanura 2
Lambang Partai Nasdem Partai Nasdem 2
Lambang PPP PPP 1
Lambang PKPI PKPI 1
Total 30
DPRD Kabupaten Poso
2014-2019[13]
Partai Anggota Daerah Pemilihan
Lambang Partai Demokrat
Partai Demokrat
Ellen Ester Pelealu[14] Daerah Pemilihan II
Hermawan Nggau[15] Daerah Pemilihan II
Darma Bhakti Pesudo[16] Daerah Pemilihan II
Abdul Gani T. Israil[17] Daerah Pemilihan IV
Iskandar Lamuka[18] Daerah Pemilihan IV
Rofiqoh Is Machmoed[19] Daerah Pemilihan I
Ardin Pilongo[20] Daerah Pemilihan I
Berkat Megati[21] Daerah Pemilihan III
Lambang Partai Golkar
Partai Golkar
Suharto Kandar[22] Daerah Pemilihan I
Syarifudin Odjobolo[23] Daerah Pemilihan IV
Sahrir T. Sampeali[24] Daerah Pemilihan III
Herlina Lawodi[25] Daerah Pemilihan II
Norma Shinta Kalahe[26] Daerah Pemilihan II
Lambang Partai Gerindra
Partai Gerindra
Darma Gideon Mondolu[27] Daerah Pemilihan III
Hidayat Bungasawa[28] Daerah Pemilihan I
Johanis Bando[29] Daerah Pemilihan II
I Ketut Suano[30] Daerah Pemilihan IV
Lambang PDI-P
PDI-P
Fredrik Torunde[31] Daerah Pemilihan I
Markus Lolo[32] Daerah Pemilihan II
Yus Ama[33] Daerah Pemilihan III
Lambang PKS
Partai Keadilan Sejahtera
Amir Kusa[34] Daerah Pemilihan IV
Usman Abdul Karim[35] Daerah Pemilihan I
Lambang Partai Nasdem
Partai Nasional Demokrat
Sugeng Sunaryo[36] Daerah Pemilihan I
Syamsu Alam[37] Daerah Pemilihan II
Lambang PAN
Partai Amanat Nasional
Muhaimin Yunus Hadi[38] Daerah Pemilihan I
Dewa Nyoman Ariebowo[39] Daerah Pemilihan II
Lambang Partai Hanura
Partai Hati Nurani Rakyat
Abram Dharma Badilo[40] Daerah Pemilihan II
Gafar Patu[41] Daerah Pemilihan IV
Lambang PPP
Partai Persatuan Pembangunan
Baharudin Sapi'i[42] Daerah Pemilihan I
Lambang PKPI
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
Yames Salarupa[43] Daerah Pemilihan II

Kinerja[sunting | sunting sumber]

Pemerintah daerah Kabupaten Poso meraih predikat terburuk terkait dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2014 yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri. Hal tersebut dibuktikan dengan SK No. 120/400/2014 tentang Penetapan Peringkat dan Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2014 yang dikirimkan langsung ke kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Pemerintah Kabupaten Poso berada di peringkat ke-381.

Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, Sin S. Songgo mengatakan sampai saat ini pemerintah daerah Poso belum menerima secara resmi dan tertulis hasil laporan perangkingan tersebut.

Menurutnya, penilaian tersebut tidak fair, sebab dari tahun ke tahun APBD Poso terus meningkat, hingga mencapai 1 triliun lebih, jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Sulawesi Tengah. Begitu juga Pendapatan Asli Daerah Poso yang pada tahun 2013 mencapai 70 miliar dari hanya sekitar 10 miliar. Pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Poso pada tahun 2014, juga mendapat opini baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.[44]

Lihat juga[sunting | sunting sumber]

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ "BKD Sulawesi Tengah: Statistik & Data PNS se-Sulawesi Tengah". Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Diakses tanggal 2016-4-1. 
  2. ^ "Perpres No. 162 Tahun 2014". Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 2014-02-11. 
  3. ^ a b "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah". BPN. Diakses tanggal 2016-8-14. 
  4. ^ "Pemkab Poso Belum Terima Dana Desa". MetroTV. 19 April 2017. Diakses tanggal 28 Agustus 2017. 
  5. ^ Timparosa, Feri (18 Mei 2017). "Poso Genjot Program 'Sekali Sehari Tanpa Nasi'". ANTARA News Sulawesi Tengah. Diakses tanggal 21 Oktober 2017. 
  6. ^ "Enam Kajari di Jateng Diganti". Pemerintah Kabupaten Poso. 27 Juli 2017. Diakses tanggal 28 Agustus 2017. 
  7. ^ "Bimtek Simda Barang Milik Daerah (BMD)". Pemerintah Kabupaten Poso. Diakses tanggal 28 Agustus 2017. 
  8. ^ "Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Poso". BAPPEDA Kabupaten Poso. Diakses tanggal 14 Agustus 2016. 
  9. ^ a b "Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso". BPS Kabupaten Poso. Diakses tanggal 14 Agustus 2016. 
  10. ^ "Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Poso". BPMP2T Kabupaten Poso. Diakses tanggal 14 Agustus 2016. 
  11. ^ "Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Poso". Dishubkominfo Kabupaten Poso. Diakses tanggal 2016-8-14. 
  12. ^ "Warga Poso Berharap Pada 30 Anggota DPRD yang Baru". MetroSulawesi. Diakses tanggal 2016-07-31. 
  13. ^ a b "Rebut 8 Kursi, Demokrat Menang di Poso". Radar Sulteng. Diakses tanggal 2014-05-13. 
  14. ^ "Ellen Ester Pelealu". Jari Ungu. Diakses tanggal 2016-07-31. 
  15. ^ "Hermawan Nggau". Jari Ungu. Diakses tanggal 2016-07-31. 
  16. ^ "Darma Bhakti Pesudo". Jari Ungu. Diakses tanggal 2016-07-31. 
  17. ^ "Abdul Gani T. Israil". Jari Ungu. Diakses tanggal 2016-07-31. 
  18. ^ "Iskandar Lamuka". Jari Ungu. Diakses tanggal 2016-07-31. 
  19. ^ "Rofiqoh Is Machmoed". Jari Ungu. Diakses tanggal 2016-07-31. 
  20. ^ "Ardin Pilongo". Jari Ungu. Diakses tanggal 2016-07-31. 
  21. ^ "Berkat Megati". Jari Ungu. Diakses tanggal 2016-07-31. 
  22. ^ "Suharto Kandar". Jari Ungu. Diakses tanggal 2016-07-31. 
  23. ^ "Syarifudin Odjobolo". Jari Ungu. Diakses tanggal 2016-07-31. 
  24. ^ "Sahrir T. Sampeali". Jari Ungu. Diakses tanggal 2016-07-31. 
  25. ^ "Herlina Lawodi". Jari Ungu. Diakses tanggal 2016-07-31. 
  26. ^ "Norma Shinta Kalahe". Jari Ungu. Diakses tanggal 2016-07-31. 
  27. ^ "Darma Gideon Mondolu". Jari Ungu. Diakses tanggal 2016-07-31. 
  28. ^ "Hidayat Bungasawa". Jari Ungu. Diakses tanggal 2016-07-31. 
  29. ^ "Johanis Bando". Jari Ungu. Diakses tanggal 2016-07-31. 
  30. ^ "I Ketut Suano". Jari Ungu. Diakses tanggal 2016-07-31. 
  31. ^ "Fredrik Torunde". Jari Ungu. Diakses tanggal 2016-07-31. 
  32. ^ "Markus Lolo". Jari Ungu. Diakses tanggal 2016-07-31. 
  33. ^ "Yus Ama". Jari Ungu. Diakses tanggal 2016-07-31. 
  34. ^ "Amir Kusa". Jari Ungu. Diakses tanggal 2016-07-31. 
  35. ^ "Usman Abd Karim". Jari Ungu. Diakses tanggal 2016-07-31. 
  36. ^ "Sugeng H. Sunaryo". Jari Ungu. Diakses tanggal 2016-07-31. 
  37. ^ "Syamsu Alam". Jari Ungu. Diakses tanggal 2016-07-31. 
  38. ^ "Muhaimin Yunus Hadi". Jari Ungu. Diakses tanggal 2016-07-31. 
  39. ^ "Dewa Nyoman Ariebowo". Jari Ungu. Diakses tanggal 2016-07-31. 
  40. ^ "Abram Dharma Badilo". Jari Ungu. Diakses tanggal 2016-07-31. 
  41. ^ "Gafar Patu". Jari Ungu. Diakses tanggal 2016-07-31. 
  42. ^ "Baharudin Sapi'i". Jari Ungu. Diakses tanggal 2016-07-31. 
  43. ^ "Yames Salarupa". Jari Ungu. Diakses tanggal 2016-07-31. 
  44. ^ a b "Pemerintah Kabupaten Poso Raih Predikat Terburuk". MetroSulawesi. Diakses tanggal 2016-4-1.