Masjid Luar Batang

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Lompat ke: navigasi, cari
Masjid Luar Batang
COLLECTIE TROPENMUSEUM Moskee Luar Batang (Batavia) TMnr 60046455.jpg
Masjid Luar Batang pada tahun 1920-1935
Informasi umum
Letak Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia
Afiliasi agama Islam
Deskripsi arsitektur
Jenis arsitektur Masjid
Masjid Luar Batang

Masjid Jami Keramat Luar Batang atau juga populer dengan sebutan Masjid Luar Batang adalah sebuah bangunan ibadah bersejarah yang berada di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Di masjid ini terdapat makam seorang ulama bernama Habib Husein bin Abubakar bin Abdillah Alaydrus atau lebih dikenal dengan 'Habib Husein'. Dia merupakan seorang Arab Hadramaut yang hijrah ke tanah Jawa melalui Pelabuhan Sunda Kelapa pada 1736. Silsilahnya dikatakan tersambung kepada Nabi Muhammad SAW.

Masjid Jami Keramat Luar Batang dibangun Habib Husein pada Abad ke-18. Habib Husein sendiri dikenal sebagai salah seorang tokoh penentang Kolonial Belanda di kawasan Sunda Kelapa. Karena sikapnya tersebut, ia sempat merasakan kehidupan penjara. Habib Husein wafat pada 24 Juni 1756 dalam usia yang relatif masih muda, yaitu kurang dari empat puluh tahun.[1]

Nama masjid ini diberikan sesuai dengan julukan Habib Husein, yaitu Habib Luar Batang. Ia dijuluki demikian karena konon dahulu ketika Habib Husein meninggal dan hendak dikuburkan di sekitar Tanah Abang, tiba-tiba jenazahnya sudah tidak ada di dalam "kurung batang". Hal tersebut berlangsung sampai tiga kali. Akhirnya para jama'ah kala itu bermufakat untuk memakamkan dia di tempatnya sekarang ini. Jadi maksudnya, keluar dari "kurung batang"[2].

Masjid Jami Keramat Luar Batang sering didatangi peziarah dari berbagai pelosok tanah air. Pada 2016, kawasan di sekitar Masjid Luar Batang sempat diterpa wacana penggusuran oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun wacana terseb ut ditentang oleh Yusril Ihza Mahendra, seorang pengacara kondang yang juga pakar hukum tata negara. Menurut Yusril, tanah Luar Batang yang hendak digusur Pemprov DKI itu adalah sah sebagai tanah milik warga dan hak kepemilikan mereka atas tanah tersebut dilindungi undang-undang.[3]

Yusril juga berkilah bahwa negara tidak memiliki tanah, melainkan hanya menguasai. Karenanya, pemerintah tidak bisa secara sepihak melakukan penggusuran dengan dalih atas nama negara. Pernyataan yang sama juga disampaikan Yusril ketika membela warga Bidara Cina dari penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov DKI, sehingga mereka berhasil memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.[4]

Referensi[sunting | sunting sumber]