Mahkamah Agung Rakyat

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Mahkamah Agung Rakyat
Republik Rakyat Tiongkok
中华人民共和国最高人民法院
Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó
Zuìgāo Rénmín Fǎyuàn
Supreme People's Court of P.R.China's badge.svg
Lambang Mahkamah Agung Rakyat Republik Rakyat Tiongkok
Didirikan22 Oktober 1949[1]
NegaraRepublik Rakyat Tiongkok
LokasiBeijing
Koordinat39°54′10.7″N 116°24′18.9″E / 39.902972°N 116.405250°E / 39.902972; 116.405250Koordinat: 39°54′10.7″N 116°24′18.9″E / 39.902972°N 116.405250°E / 39.902972; 116.405250
Cara penunjukkanPemilihan presiden dengan persetujuan Kongres Rakyat Nasional
Disahkan olehKonstitusi Republik Rakyat Tiongkok
Masa jabatan5 tahun
Situs webhttp://www.court.gov.cn/
Presiden dan Ketua[2]
Saat iniZhou Qiang
Mulai menjabat15 Maret 2013
Wakil presiden
Saat iniShen Deyong
Mulai menjabat24 April 2008
Gerbang utama Mahkamah Agung Rakyat di Beijing.
Fasad depan Mahkamah Agung Rakyat di Beijing.

Mahkamah Agung Rakyat (Hanzi: 最高人民法院; Pinyin: Zuìgāo Rénmín Fǎyuàn) atau nama resminya "Mahkamah Agung Rakyat Republik Rakyat Tiongkok", adalah tingkat pengadilan tertinggi di wilayah daratan Republik Rakyat Tiongkok. Untuk Hong Kong dan Makau sebagai daerah administrasi khusus memiliki sistem peradilan yang terpisah, Hong Kong berdasarkan tradisi hukum umum Inggris sedangkan Makau berdasarkan tradisi hukum sipil Portugis dan keduanya berada di luar yurisdiksi Mahkamah Agung Rakyat.

Mahkamah Agung Rakyat dianggap sebagai forum banding tingkat tinggi di Tiongkok yang mengawasi dan mengatur prosedur peradilan di semua pengadilan rakyat khusus dan pengadilan subordinasi lokal. Mahkamah ini juga merupakan pengadilan tingkat terakhir di seluruh Tiongkok.

Mahkamah terdiri dari 340 hakim yang bersidang di pengadilan yang lebih kecil untuk memutuskan kasus hukum.

Sistem pengadilan terdiri dari proses persidangan sistem empat tingkat, dua tingkat praperadilan.

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Mahkamah ini didirikan pada 22 Oktober 1949.[3]

Pada 2005, Mahkamah Agung Rakyat mengumumkan untuk "mengambil kembali otoritas persetujuan hukuman mati" karena kekhawatiran tentang "kualitas hukuman"[4] dan pada 31 Oktober 2006, Kongres Rakyat Nasional secara resmi mengubah Hukum Organik Pengadilan Rakyat dengan meminta semua putusan hukuman mati harus disahkan oleh Mahkamah Agung Rakyat.[5] Sebuah laporan tahun 2008 menyatakan bahwa sejak proses peninjauan baru tersebut, Mahkamah Agung Rakyat telah menolak 15 persen dari seluruh hukuman mati yang diputuskan oleh pengadilan yang lebih rendah.[6]

Sejak Maret 2013, Zhou Qiang menjabat sebagai Presiden dan Ketua Mahkamah Agung Rakyat.

Pada 2013, Mahkamah mulai memasukkan sekitar 32.000 nama para debitur ke dalam daftar hitam. Sejak saat itu, media pemerintah menjelaskan bahwa daftar tersebut sebagai langkah pertama menuju Sistem Kredit Sosial nasional.[7][8]

Pada 2015, Mahkamah mulai bekerja dengan perusahaan swasta kredit sosial. Misalnya dengan Kredit Sesame yang mulai memangkas poin kredit dari orang-orang yang gagal membayar denda di pengadilan.[7]

Pada 1 Januari 2019, Pengadilan Kekayaan Intelektual Mahkamah Agung Rakyat dibentuk untuk menangani semua praperadilan tingkat kedua dari kasus-kasus yang telah menjalani proses praperadilan tingkat pertama Pengadilan Kekayaan Intelektual.[9]

Referensi[sunting | sunting sumber]

  1. ^ About the Supreme People's Court Diarsipkan 1 September 2018 di Wayback Machine. (Chinese)
  2. ^ Judges Law of the People's Republic of China, Article 16: "Judges are divided into twelve grades. The President of the Supreme People's Court is the Chief Justice."
  3. ^ About the Supreme People's Court Diarsipkan 1 September 2018 di Wayback Machine. (Chinese)
  4. ^ Dickie, Mure (27 October 2005). "China's top court to review all death sentences". Financial Times. 
  5. ^ "China changes law to limit death sentence". China Daily. 31 October 2006. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 March 2008. 
  6. ^ Bodeen, Christopher (10 April 2008). "China Hails Reform of Death Penalty". San Francisco Chronicle. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 September 2008. 
  7. ^ a b Chan, Tara Francis. "Debtors in China are placed on a blacklist that prohibits them from flying, buying train tickets, and staying at luxury hotels". Business Insider. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 November 2019. Diakses tanggal 11 November 2019. 
  8. ^ "Subscribe to read". Financial Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 July 2018. Diakses tanggal 24 July 2018.  (perlu berlangganan)
  9. ^ "China's New Supreme People's Court IP Tribunal". www.rouse.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 April 2019. Diakses tanggal 12 April 2019.