Lompat ke isi

Komite Nasional Keselamatan Transportasi

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Komite Nasional
Keselamatan Transportasi
KNKT
Gambaran umum
SingkatanKNKT
Didirikan1999; 25 tahun lalu (1999)
Dasar hukum pendirianKeputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999
Struktur
KetuaSoerjanto Tjahjono
Wakil KetuaHaryo Satmiko
Kantor pusat
Gedung Perhubungan Lantai 3, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Situs web
knkt.go.id
Sunting kotak info
Sunting kotak info • L • B
Info templat
Bantuan penggunaan templat ini

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (disingkat KNKT) adalah sebuah lembaga pemerintahan nonstruktural Indonesia yang melaksanakan tugas dan fungsi investigasi kecelakaan transportasi. KNKT dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999. Komite ini bertanggung jawab untuk melakukan investigasi atas kecelakaan transportasi dengan kriteria tertentu yang melibatkan transportasi jalan, rel, penerbangan, dan pelayaran. KNKT juga memberikan usulan-usulan perbaikan kepada para pihak terkait, baik di Indonesia maupun internasional agar kecelakaan dengan penyebab yang sama tidak lagi terjadi pada masa depan.

KNKT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Komite ini beranggotakan lima orang yang ditunjuk oleh Presiden untuk masa jabatan lima tahun. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012,[1] kelima orang tersebut disebut sebagai "anggota" yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan empat Ketua Subkomite yang menangani empat jenis transportasi tersebut.

Dasar Hukum

[sunting | sunting sumber]

KNKT bekerja sesuai yang diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
  • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; dan
  • Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi.

KNKT juga bekerja mengikuti aturan internasional yang mewajibkan investigasi, misalnya konvensi yang diterbitkan oleh ICAO (Annex 13), IMO (MARPOL, SOLAS, ILLC), ILO (MLC), dan PBB (UNCLOS), termasuk berbagai aturan turunan dari konvensi tersebut.

Kecelakaan yang diselidiki

[sunting | sunting sumber]


Daftar lengkap laporan investigasi dapat dilihat pada laman resmi KNKT. Silakan klik tautan pada teks di bawah ini untuk mengakses laporan investigasi masing-masing Subkomite.

Referensi

[sunting | sunting sumber]
  1. ^ "Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012" (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2012-01-31. Diakses tanggal 2012-06-13. 

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]