Eddy Hiariej

Ini adalah nama Maluku, Ambon, marganya adalah Hiariej

Edward Omar Sharif Hiariej
Wakil Menteri Hukum Indonesia
Petahana
Mulai menjabat 21 Oktober 2024
Presiden	Prabowo Subianto
Menteri	Supratman Andi Agtas
Pendahulu Diri sendiri Pengganti Petahana
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia ke-5
Masa jabatan 23 Desember 2020 – 7 Desember 2023
Presiden	Joko Widodo
Menteri	Yasonna Laoly
Pendahulu Denny Indrayana Pengganti Diri sendiri Mugiyanto
Informasi pribadi
Lahir	10 April 1973 Ambon, Maluku, Indonesia
Partai politik	Independen
Anak	2
Almamater	Universitas Gadjah Mada
Pekerjaan	Profesor penulis
Sunting kotak info • L • B

Edward Omar Sharif Hiariej (lahir 10 April 1973) dikenal sebagai Eddy Hiariej, adalah seorang akademisi yang menjabat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sejak 2010. Pada 21 Oktober 2024, ia dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Hukum Indonesia pada Kabinet Merah Putih periode 2024–2029, setelah sebelumnya menjabat posisi yang sama pada Kabinet Indonesia Maju selama tiga tahun pada 2020–2023.

Sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM, ia mewakili Pemerintah dalam penyusunan dan pembahasan sejumlah Rancangan undang-undang bidang Pidana bersama DPR RI. Diantaranya RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada 2022, RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada 2022, serta RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada 2025.

Kehidupan Pribadi

Eddy lahir di Ambon, Maluku. Ia adalah dosen sekaligus guru besar dalam Ilmu Hukum Pidana di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Sebelumnya ayah Eddy memintanya menjadi jaksa, namun di kemudian hari Ia diminta menjadi pengacara agar dapat membela masyarakat.

Ia memiliki istri yang bernama Tri Megasuri Januati, dan dikaruniai dua anak.

Pendidikan

Ia menamatkan pendidikan SMA pada tahun 1992. Seluruh jenjang pendidikan tingginya, mulai dari program sarjana, magister, hingga doktor, ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ia meraih gelar sarjana pada 1993–1998, melanjutkan studi magister pada 2002–2004, dan menyelesaikan pendidikan doktoral pada 2007–2009.

Karier

Dosen

Sejak 1999, ia berkiprah sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Di lingkungan UGM, ia pernah menjabat sebagai Asisten Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan pada periode 2002–2007 serta Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum UGM dari 2017 hingga 2023. Eddy memperoleh gelar Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM pada tahun 2010, dalam usia yang terbilang masih muda, yaitu 37 tahun.

Pengacara

Ia mulai dikenal secara nasional setelah menjadi saksi ahli bagi pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Selain itu, dia juga menjadi saksi kasus penistaan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada tahun 2017. Dalam perjalanan kariernya, Eddy telah menerbitkan sejumlah buku terkait hukum pidana.

Dalam sebuah diskusi Fakultas Hukum UGM yang disiarkan melalui kanal YouTube pada 6 Oktober 2020, ia menyerukan agar pemerintah menerbitkan Perppu atas Undang-Undang Cipta Kerja. Ia mengkritik bahwa meskipun undang-undang tersebut menggabungkan sekitar 70 undang-undang, ancaman pidananya tidak diharmonisasikan antara satu delik dengan delik lainnya.

Pada April 2024, Eddy menjadi saksi ahli bagi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kehadirannya sebagai saksi ahli diprotes kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar karena menurut mereka Eddy merupakan tersangka korupsi. Eddy membantah hal tersebut, menyatakan status tersangka tersebut telah batal melalui putusan praperadilan 30 Januari 2024. Mahkamah Konstitusi tetap menerima kehadirannya, sehingga Bambang Widjojanto, anggota tim hukum Anies-Muhaimin tersebut, memutuskan walkout dari persidangan.

Wakil Menteri Hukum dan HAM

Pada 23 Desember 2020, Presiden Joko Widodo mengangkat Eddy sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Ia menjabat hingga 7 Desember 2023, setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK.

Pada 21 Oktober 2024, ia diangkat Presiden Prabowo Subianto untuk kembali sebagai Wakil Menteri Hukum pada Kabinet Merah Putih.

Buku

• Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana (2009)
• Pengantar Hukum Pidana Internasional (2009)
• Pengadilan Atas beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM (2010)
• Teori dan hukum Pembuktian (2012)
• Hukum Acara Pidana (2015)
• Prinsip-prinsip Hukum Pidana (2016)

Kasus hukum

Pada 2 Maret 2022, Erick Hiariej yang merupakan kakak Eddy diberhentikan oleh Kemendikbudristek sebagai dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM atas kasus pelecehan seksual terhadap salah satu mahasiswi di tahun 2016.

Pada 4 Desember 2023, Hiarej mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah KPK menetapkannya sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait upaya pengubahan akta perusahaan PT Citra Lampia Mandiri di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Perusahaan tersebut memiliki konsesi tambang nikel seluas 2.660 hektare di Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Ia juga dijerat dengan pasal pencucian uang. Eddy ditetapkan bersama tiga orang lainnya. Nilai suapnya mencapai 7 miliar rupiah, sedangkan 1 miliar rupiah lainnya adalah gratifikasi yang Eddy terima, dua peristiwa ini terjadi pada 2023. Surat perintah penyidikan (sprindik) dengan tersangka Eddy Hiariej telah ditandatangani pimpinan KPK pada 24 November 2023.

Setelah pengunduran diri tersebut, ia mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan tersangka itu. Permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 30 Januari 2024, yang menyatakan penetapan tersangka oleh KPK terhadap dirinya tidak sah dan batal.

Referensi

Jabatan politik
Didahului oleh: Diri sendiri sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Wakil Menteri Hukum 2024–sekarang	Petahana
Didahului oleh: Denny Indrayana	Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020–2023	Diteruskan oleh: Diri sendiri sebagai Wakil Menteri Hukum
		Diteruskan oleh: Mugiyanto sebagai Wakil Menteri Hak Asasi Manusia