Anggaran tak bersisa

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian


Anggaran tak bersisa (bahasa Inggris:Zero Based Budgeting; ZBB) adalah sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan, bukan pada yang telah dilakukan dimasa lalu. Setiap kegiatan akan dievaluasi secara terpisah. Ini berarti berbagai program dikembangkan dalam visi pada tahun yang bersangkutan. Konsep anggaran tak bersisa dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. Sebagian kelemahan sistem anggaran tradisional itu sendiri antara lain:

  • Hubungan yang tidak memadai antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang.
  • Pendekatan inkremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak diteliti secara menyeluruh efektivitasnya.
  • Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi.
  • Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal dan hal tersebut dapat mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan.
  • Dan sebagainya.

Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep anggaran tak bersisa di sini dapat menghilangkan inkrementalisme dan line-item, karena anggaran diasumsikan dimulai dari nol. Penyusunan anggaran yang bersifat inkremental mendasarkan besarnya realisasi anggaran tahun ini untuk menetapkan anggaran pada tahun depan, yaitu dengan menyesuaikannya dengan tingkat inflasi atau jumlah penduduk. Sedangkan pada sistem ZBB tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, namun penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini juga. Dengan ZBB, seolah-olah proses anggaran dimulai dari hal yang baru sama sekali (dimulai dari nol lagi). Item anggaran yang sudah tidak relevan dan tidak mendukung pencapaian tujuan dapat dihilangkan dari struktur anggaran, atau mungkin mucul item yang baru.

Proses Implementasi ZBB[sunting | sunting sumber]

Proses implementasi ZBB terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

  • Identifikasi Unit-unit Keputusan.

Struktur organisasi pada dasarnya terdiri dari pusat-pusat pertanggungjawaban. Setiap pusat pertanggungjawaban merupakan unit pembuat keputusan yang salah satu fungsinya adalah untuk menyiapkan anggaran. Zero Based Budgeting merupakan sistem anggaran yang berbasis pusat pertanggungjawaban sebagai dasar perencanaan dan pengendalian anggaran. Suatu unit keputusan merupakan kumpulan dari unit keputusan level yang lebih kecil.

  • Penentuan Paket-paket Keputusan.

Proses penentuan paket keputusan dapat menjamin tersedianya informasi yang lebih bermanfaat bagi kepentingan manajemen. Paket keputusan merupakan gambaran komprehensif mengenai bagian dari kreativitas organisasi atau fungsi yang dapat di evaluasi secara individu. Paket keputusan dibuat oleh manajer pusat pertanggungjawaban dan harus menunjukkan secara detail estimasi biaya dan pendapatan yang dinyatakan dalam bentuk pencapaian tugas dan perolehan manfaat. Secara teoretis, paket-paket keputusan dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai alternatif kegiatan untuk melaksanakan fungsi unit keputusan dan untuk menentukan perbedaan level usaha pada tiap-tiap alternatif. Terdapat dua jenis paket keputusan, yaitu: a)Paket Keputusan Mutually-Exclusive. Adalah paket keputusan yang memiliki fungsi yang sama. Apabila dipilih salah satu paket kegiatan atau program, maka konsekuensinya adalah menolak semua alternatif yang lain. b)Paket Keputusan Incremental. Paket ini merefleksikan tingkat usaha yang berbeda (dikaitkan dengan biaya) dalam melaksanakan aktivitas tertentu.

  • Mengevaluasi Paket Keputusan dan Membuat Peringkat Paket Keputusan.

Bila paket keputusan telah disiapkan, tahapan berikutnya adalah membuat peringkat semua paket berdasarkan manfaat yang diperoleh bagi organisasi. Tahapan ini merupakan jembatan untuk menuju proses alokasi sumber daya di antara berbagai kegiatan yang beberapa di antaranya sudah ada dan lainnya baru sama sekali.

Keunggulan ZBB[sunting | sunting sumber]

  • Proses pembuatan paket keputusan dapat menjamin tersedianya informasi yang lebih bermanfaat bagi manajemen.
  • Dana dapat dialokasi dengan lebih efisien, karena terdapat beberapa alternatif keputusan dan alternatif pelaksanaan keputusan tersebut.
  • Setiap program dan kegiatan selalu ditinjau ulang.
  • Pengambil keputusan dapat memperoleh informasi mengenai kegiatan yang ada dalam kondisi kritis dan mendesak.

Kelemahan ZBB[sunting | sunting sumber]

  • Sulit untuk diterapkan. Karena memakan waktu yang lama, terlalu teoretis dan tidak praktis, memakan biaya yang besar serta menghasilkan kertas kerja yang menumpuk karena pembuatan paket keputusan.
  • Implementasi ZBB menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi.
  • Memungkinkan munculnya kesan yang keliru, bahwa semua paket keputusan harus masuk kedalam anggaran.
  • ZBB cenderung menekankan manfaat yang bersifat jangka pendek.
  • Memerlukan keahlian khusus di dalam penentuan prioritas.
  • Memerlukan data yang lebih lengkap dan dukungan analisis yang cukup kuat.

Pustaka[sunting | sunting sumber]

  • Bastian Indra. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, BPFE UGM, Yogyakarta, 2001.
  • Ihyaul Ulum. Akuntansi Sektor Publik, UMM PRESS, Yogyakarta, 2004.
  • Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.

Lihat pula[sunting | sunting sumber]