Prinsip-Prinsip Yogyakarta

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari

Prinsip-prinsip Yogyakarta tentang Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dalam kaitannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Gender adalah seperangkat prinsip-prinsip yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender, dimaksudkan untuk menerapkan standar hukum hak asasi manusia internasional untuk mengatasi pelecehan hak asasi manusia terhadap lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), dan (secara sekilas) interseks. Prinsip-prinsip yang dikembangkan pada pertemuan Komisi Ahli Hukum Internasional, International Service for Human Rights dan ahli hak asasi manusia dari seluruh dunia di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta pada tanggal 6-9 November di 2006. Dokumen penutup "berisi 29 prinsip yang diadopsi dengan suara bulat oleh para ahli, bersama dengan rekomendasi kepada pemerintah, lembaga antar pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan PBB itu sendiri".[1] Prinsip-prinsip yang dinamai Yogyakarta, kota di mana konferensi diadakan. Prinsip-prinsip ini belum diadopsi oleh Serikat, dalam perjanjian, dan dengan demikian tidak dengan sendirinya menjadi bagian yang mengikat secara hukum dari hukum hak asasi manusia internasional.[2] Namun Prinsip dimaksudkan untuk melayani sebagai bantuan interpretatif terhadap perjanjian hak asasi manusia.[3]

Diantara ke-29 orang yang menandatangani prinsip itu antara lain adalah Mary Robinson, Manfred Nowak, Martin Scheinin, Elizabeth Evatt, Philip Alston, Edwin Cameron, Asma Jahangir, Paul Hunt, Sanji Mmasenono Monageng, Sunil Babu Pant, Stephen Whittle dan Wan Yanhai. Para penandatangan bertujuan bahwa Prinsip-prinsip Yogyakarta harus diadopsi sebagai sebuah standar universal,[4] menegaskan standar hukum internasional yang mengikat dengan yang semua negara harus mematuhinya[5] namun beberapa negara telah menyatakan keberatan.[6]

Sejalan dengan gerakan menuju pembentukan hak asasi manusia bagi semua orang, Prinsip-prinsip Yogyakarta yang secara khusus ditujukan kepada orientasi seksual dan identitas gender. Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam menanggapi pola pelecehan dilaporkan dari seluruh dunia. Contoh dari pelecehan ini termasuk dari kekerasan seksual dan pemerkosaan, penyiksaan dan perlakuan buruk, eksekusi di luar hukum, pembunuhan demi kehormatan,[7] invasi privasi, penangkapan yang sewenang-wenang dan pemenjaraan, pelecehan medis, penolakan terhadap kebebasan berbicara dan berkumpul dan diskriminasi, prasangka dan stigmatisasi[8] dalam kerja, kesehatan, pendidikan, perumahan, hukum keluarga, akses ke pengadilan dan imigrasi. Ini diperkirakan mempengaruhi jutaan orang yang, atau telah, ditargetkan atas dasar dirasakan atau orientasi seksual aktual atau identitas gender.[9]

Latar belakang[sunting | sunting sumber]

Pengembangan[sunting | sunting sumber]

Pertimbangan[sunting | sunting sumber]

Peluncuran dan tanggapan[sunting | sunting sumber]

Kontroversi[sunting | sunting sumber]

Ikhtisar[sunting | sunting sumber]

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Bibliografi[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]