Peradilan agama

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Langsung ke: navigasi, cari

Peradilan Agama adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang.

Lingkungan Peradilan Agama meliputi:

Kewenangan[sunting | sunting sumber]

Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama[sunting | sunting sumber]

Peradilan Agama berwenang mengadili perkara perdata agama yakni :

  1. Perkawinan
    • Izin poligami
    • Pencegahan perkawinan
    • Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
    • Pembatalan perkawinan
    • Kelalaian Kewajiban suami / istri
    • Cerai talak
    • Cerai gugat
    • Harta bersama
    • Penguasaan anak / Hadlonah
    • Nafkah anak oleh ibu
    • Hak-hak bekas istri
    • Pengesahan anak / Pengangkatan anak
    • Pencabutan kekuasaan orang tua
    • Perwalian
    • Pencabutan kekuasaan wali
    • Penunjukan orang lain sebagai wali
    • Ganti rugi terhadap wali
    • Asal-usul anak
    • Penolakan kawin campuran
    • Itsbat Nikah
    • Izin kawin
    • Dispensasi kawin
    • Wali adhol
  2. Ekonomi Syariah
  3. Kewarisan
  4. Wasiat
  5. Hibah
  6. Wakaf
  7. Zakat / Infaq / Shodaqoh
  8. P3HP / Penetapan ahli waris
  9. Perkara lain yang ditetapkan undang-undang

Mahkamah Syar'iyah[sunting | sunting sumber]

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sama dengan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan perkara Jinayat seperti :

  1. khamr (minum-minuman keras/napza)
  2. maisir (perjudian)
  3. khalwat

Peralihan ke Mahkamah Agung[sunting | sunting sumber]

Perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelengaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelengaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan.

Konsekuensi dari UU Kekuasaan Kehakiman adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sebelumnya, pembinaan peradilan agama berada di bawah Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama. Terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004, organisasi, administrasi, dan finansial peradilan agama dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Peralihan tersebut termasuk peralihan status pembinaan kepegawaian, aset, keuangan, arsip/dokumen, dan anggaran menjadi berada di bawah Mahkamah Agung.

Keterbukaan informasi di Pengadilan[sunting | sunting sumber]

Sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi di pengadilan, maka dengan dipelopori oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (yang situsnya telah aktif sejak April 2005), situs-situs pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) dan pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi Agama) pun bermunculan.

Adapun informasi-informasi yang harus dipublikasikan pada situs-situs tersebut adalah informasi yang bersifat memberikan pelayanan bagi para pencari keadilan, diantaranya, Profil Pengadilan, Prosedur Standar Pengajuan Perkara, Prosedur Pengaduan, Biaya Panjar Perkara, Agenda Persidangan, Pemanggilan Pihak yang tidak diketahui alamatnya, Putusan, dan lain-lain.

Pranala luar[sunting | sunting sumber]

Referensi[sunting | sunting sumber]